Pengelolaan Keuangan Pasangan Menikah

Pernikahan menyatukan dua insan menjadi satu dalam berbagai aspek, termasuk urusan finansial. Walaupun pandangan ideal masyarakat tentang keuangan pasangan menikah adalah suami dan istri saling berbagi kepemilikan, namun dalam praktiknya konsep tersebut lebih rumit untuk dijalani. Pasangan yang sudah menikah tidak jarang tetap merasa sungkan membahas keuangan dalam pernikahan karena ini adalah topik yang sensitif. Namun di satu sisi, apabila antara pasangan tidak satu visi dan misi terkait pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, justru berpotensi melahirkan konflik.

Keuangan dalam rumah tangga juga erat hubungannya dengan tanggung jawab, pengambilan keputusan, kesepakatan, dan kontrol. Kenyataannya, tidak semua rumah tangga seimbang apabila menyangkut keempat aspek tersebut sehingga menyebabkan ketimpangan. Ini menjadi sebuah situasi yang menempatkan salah satu pihak dalam hubungan suami-istri tidak mendapatkan distribusi beban maupun sumber daya yang merata dalam relasi pernikahan yang seharusnya saling mengisi dan melengkapi. Apabila tidak diidentifikasi dan ditindaklanjuti, ketimpangan berkepanjangan bisa memberikan dampak yang kurang menyenangkan.

Lantas, bagaimana cara untuk menciptakan keseimbangan distribusi tanggung jawab dan sumber daya dalam pernikahan? Bahkan, apakah mungkin untuk mencapai keseimbangan tersebut–mengingat persepsi ‘seimbang’ antara suami dan istri mungkin berbeda?

Opsi pengelolaan keuangan bagi suami-istri (dan implikasinya)

Vogler & Pahl (1994) menjabarkan lima sistem pengelolaan keuangan dalam pernikahan, yaitu:

  1. Female whole wage. Suami mengambil sejumlah uang untuk pengeluaran pribadi, kemudian seluruh sisanya diserahkan kepada istri. Jumlah uang yang diserahkan menjadi tanggung jawab istri sepenuhnya untuk pemenuhan biaya rumah tangga. Biasanya sistem ini banyak ditemui pada rumah tangga dengan penghasilan rendah, suami sebagai tulang punggung utama, dan peran gender yang kental. Istri tidak memiliki bujet untuk pengeluaran pribadi yang terpisah karena sudah dipakai untuk kebutuhan kolektif rumah tangga.
  2. Male whole wage. Sistem ini mengacu pada suami yang memegang keseluruhan pemasukan dan mengatur semua pengeluaran rumah tangga sehingga istri tidak memiliki akses sama sekali terhadap keuangan. Istri juga tidak memiliki bujet pengeluaran pribadi. Sistem ini diterapkan dalam rumah tangga dengan ketimpangan ekstrem antara suami dan istri.
  3. Housekeeping allowance. Suami memberikan senilai uang untuk kebutuhan rumah tangga kepada istri, sisanya menjadi milik pribadi dan pengeluaran lain di luar kebutuhan pokok rumah tangga dibayar oleh suami. Keputusan pengeluaran berada di tangan suami. Apabila suami menerima tambahan pemasukan (misalnya bonus), itu dipandang sebagai tambahan pendapatan pribadi, bukan tambahan bujet untuk kebutuhan rumah tangga sehingga umumnya para suami lebih senang menerima bonus daripada peningkatan gaji. Pada sistem ini sangat mungkin bagi istri untuk tidak memiliki bujet pengeluaran pribadi yang terpisah dari bujet kebutuhan rumah tangga, terutama apabila istri tidak bekerja. Sistem ini banyak diterapkan pada rumah tangga kelas menengah atau di atasnya dimana suami adalah tulang punggung utama.
  4. Pooling. Suami dan istri memiliki akses ke seluruh atau mayoritas aset rumah tangga, dan keduanya bertanggung jawab atas manajemen dan pengeluaran dari ‘pot gabungan’ tersebut. Sistem ini ditemukan pada berbagai tingkat pendapatan, terutama rumah tangga dengan istri yang bekerja. Sistem ini juga sering diasosiasikan dengan rekening bank atas nama suami-istri dan hubungan yang egaliter.
  5. Independent management. Keuangan antara suami dan istri terpisah, sehingga masing-masing bertanggung jawab atas tanggungan yang berbeda. Apabila suami membayar A, maka istri membayar B. Sistem ini sering diasosiasikan dengan rumah tangga yang suami dan istrinya bekerja (dual earner).

Penelitian Vogler & Pahl di atas melibatkan 1.235 rumah tangga di Inggris, dimana sistem pooling dianut oleh mayoritas pasangan (50%) dan terlihat sebagai opsi yang paling adil untuk diterapkan. Namun, ditemukan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan untuk melabeli pengelolaan keuangan rumah tangga mereka sebagai ‘pooling’. Ini berarti terdapat perbedaan persepsi pengelolaan keuangan antara suami dan istri yang cukup signifikan. Temuan ini melahirkan kategori baru dalam sistem pooling, yaitu: (1) pooling yang dikelola suami; (2) pooling yang dikelola istri; dan (3) pooling yang dikelola bersama. Bahkan sistem pengelolaan keuangan yang secara konsep terlihat adil, dalam praktiknya lebih kompleks dan tidak lepas dari probabilitas ketimpangan. Penekanan pentingnya berbagi dan persamaan derajat dalam pernikahan membuat individu segan untuk mengakui adanya ketimpangan terkait keuangan antara suami dan istri.

Female whole wage dan housekeeping allowance menduduki posisi kedua dan ketiga, masing-masing sebesar 26% dan 12%. Perlu diketahui bahwa walaupun umumnya istri yang mengelola keuangan pada kedua sistem ini, kontrol atas uang tetap dipegang oleh suami karena status sebagai penyumbang utama dalam pendapatan rumah tangga. Ketimpangan paling tajam terasa pada sistem housekeeping allowance, dimana sumber daya yang dikelola istri benar-benar terbatas, bahkan tidak tersisa untuk keperluan pribadi sehingga sustainability rumah tangga sangat bergantung pada suami. Bagi rumah tangga yang menunjuk istri sebagai pengelola keuangan, umumnya istri dianggap memiliki kontrol dan power atas pengambilan keputusan. Namun pada kenyataannya para istri lebih banyak tidak terpenuhi kebutuhan pribadinya karena pemasukan rumah tangga yang sangat terbatas. Pada akhirnya kontrol dan power istri atas keuangan rumah tangga dalam opsi ini hanya ilusi semata dan melahirkan pemahaman yang keliru. Tanggung jawab tidak sama dengan kontrol. Situasi ini akan menyebabkan frustasi antar pasangan apabila tidak dikomunikasikan karena istri berusaha keras untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, namun suami merasa uang yang diberikan tidak pernah cukup.

Burgoyne (1990) menyatakan ada pemaknaan implisit dan eksplisit bahwa pihak yang memiliki hak atas kepemilikan dan kontrol adalah pihak yang berkontribusi terhadap pemasukan rumah tangga. Melalui peningkatan penghasilan istri, kontrol suami atas keuangan bisa berkurang (Lauer, 2007), sehingga pasangan yang memiliki penghasilan setara cenderung mengelola keuangan dengan sistem pooling.

Menuju rumah tangga yang lebih baik

Setelah memahami opsi di atas, menurut Anda mana yang paling ideal untuk diterapkan dalam pernikahan? Jawabannya adalah tidak ada sistem tertentu yang menjadi acuan mutlak dalam pengaturan keuangan, semua tergantung dengan situasi keuangan rumah tangga Anda:

  • Berapa rata-rata penghasilan rumah tangga Anda?
  • Berapa rasio antara pemasukan dan pengeluaran rumah tangga?
  • Siapa yang memiliki penghasilan lebih dominan?
  • Siapa yang lebih bijaksana menyikapi uang?
  • Apakah suami/istri pernah atau sedang terlilit hutang untuk hal yang sifatnya non-esensial?
  • Siapa yang lebih rapi menyusun bujet dan mencatat pengeluaran?

Beberapa pertanyaan ini bisa membantu Anda mempertimbangkan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai untuk rumah tangga Anda. Pastikan Anda dan pasangan saling berkomunikasi secara dewasa dan terbuka untuk menyatukan kesepakatan.

Keseimbangan dalam pengelolaan keuangan mungkin tidak bisa selalu tercapai karena berbagai faktor, namun tidak menutup kemungkinan keseimbangan tersebut akan tercapai pada masa mendatang, terlebih apabila antara suami dan/atau istri mengalami perubahan peran dalam mencari pemasukan rumah tangga. Bahkan Anda dan pasangan bisa menerapkan salah satu opsi di atas dengan sedikit modifikasi, misalnya daripada memasukkan seluruh penghasilan kedalam sistem pooling, Anda dan pasangan bisa menyisihkan sekian persen dari penghasilan sesuai kesepakatan bersama untuk dana rumah tangga. Dengan cara ini kedua pihak tetap berkontribusi dalam keuangan rumah tangga, namun tetap memiliki sense of self-worth dan tidak perlu meminta izin atau menjustifikasi pengeluaran pribadi kepada pasangan.

Referensi:
  • Burgoyne, C. B. (1990). Money in marriage: How patterns of allocation both reflect and conceal power. The Sociological Review, 38(4), 634-665. doi:10.1111/j.1467-954x.1990.tb00933.x
  • Lauer, S. (2007). Managing money in marriage: Multilevel and cross-national effects of the breadwinner role. Journal of Marriage and Family, 69, 1307-1325.
  • Vogler, C., & Pahl, J. (1994). Money, Power and Inequality within Marriage. The Sociological Review, 42(2), 263–288. doi:10.1111/j.1467-954x.1994.tb00090.x

Ditulis oleh: Verawaty, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas CIputra Surabaya angkatan 2018
Sumber gambar: House vector created by vectorjuice – www.freepik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed