Harus Ada Masa Transisi. Surya. 3 Agustus 2020. Hal.1,15. Agoes Tinus Lis I. HTB

SELAMA beberapa bulan wabah virus corona atau Covid-19, objek pariwisata secara tidak langsung mengalami penurunan, terhenti serta ditutup sementara. Dengan dibukanya kembali menjadi kabar baik bagi masyarakat yang rindu berwisata.

Permasalahannya, tidak semua tempat sudah siap melaksanakan protokoler kesehatan dengan ketat. Menurut saya, harus ada masa transisi dulu dan tidak dibuka untuk umum terlebih dahulu.

Saya menyarankan, yang dilakukan pengelola wisata pertama kali adalah menentukan kapasitas yang harus dijaga. Karena kejadian di beberapa daerah, begitu tempat wisata kembali dibuka dengan protokoler pencegahan, tanpa ada masa transisi jumlah pengunjung membeludak.

Ketika masa transisi, pengelola wisata bisa memberlakukan pembatasan jam operasional, hingga jumlah pengunjung dalam waktu semiriggu atau dua minggu. Tujuannya, para petugas yang ada di lapangan benar-benar siap untuk menerima kunjungan dalam jumlah besar.

Di sisi lain, dibukanya kembali destinasi wisata bukan berarti memikat masyarakat untuk berkunjung. Apalagi saat ini fenomena long weekend, biasanya banyak sekali wisatawan domestik melakukan perjalanan luar kota. Namun, dibutuhkan waktu bagi masyarakat untuk mengembalikan psikologis mereka bahwa ini sepenuhnya aman. Perlu dilakukan sosialisasi dan informasi yang jelas agar masyarakat bisa percaya.

Sekarang ini, beberapa wisata Surabaya telah kembali dibuka. Kendati demikian, tidak semua masyarakat tahu penwali yang mengatur pembukaan pariwisata. Sehingga, mereka yang mau bertamasya masih ragu apakah tempat yang akan dikunjungi sudah dilengkapi protokoler pencegahan Covid atau belum. Saya berpendapat, pemerintah perlu menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat surabaya.

Teman teman Forum Komunikasi Pengelola Obyek Wisata Kota Surabaya sebenarnya sudah lama berkeinginan untuk buka. Hanya saja belum ada keterangan resmi dari pemerintah, karena ada perwali, lalu ada edaran dari Satpol PP yang mana isinya masih bersifat pembatasan. Ketidakjelasan informasi ini perlu dijembatani oleh Pemerintah Kota.

Pemerintah fungsinya fasilitator dan legislator. Bukan hanya sekedar membuka, tapi juga harus melakukan fungsi pengawasan terhadap tempat wisata yang dibuka apakah. Agoes Tinus Lis Indrianto, SS M Tourism PhD, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Ciputra Surabaya

 

Sumber: Surya. 3 Augustus 2020. Hal 1, 15

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *