Dunia Pendidikan Belum Sinkron dengan Dunia Kerja

Dunia Pendidikan Belum Sinkron dengan Dunia Kerja. Kompas.14 Mei 2016.Hal.12

JAKARTA, KOMPAS – Penyelarasan dunia pendidikan dengan dunia kerja seharusnya dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sehingga diperoleh hasil yang  optimal. Sayangnya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang ditetapkan sejak tahun 2012 belum diimplementasikan dengan baik untuk dunia pendidikan dan perusahaan.

Hal itu terungkap dalam diskusi “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia : Menentukan Daya Saing Indonesia”, di Jakarta. Rabu (11/5). Kegiatan ini digelar Educatin Sector Analytical dan Capacity Development Partnership (ACDP) tentang Dukungan Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bagyo Y Moeliohardjo; Direktur Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani; serta anggota Tim KKNI Kemristek dan Dikti Megawati Santoso.

Bagyo menjelaskan, dari kajian ACDP, tak terlihat sinergi lintas kementerian/lembaga agar pembuatan regulasi dan implementasi KKNI berlangsung dengan baik. Penetapan capaian belajar yang dilakukan dunia pendidikan juga belum sinkron dengan dunia kerja. Adapun perusahaan yang sudah menetapkan standar kompetensi masih belum menyelaraskannya dengan KKNI.

Padahal, menurut Bagyo, KKNI menetapkan standar dan kriteria nasinal yang menjadi mekanisme untuk membuat keterampilan serta kualifikasi yang diperoleh peserta didik di mana pun bisa memperoleh pengakuan. Seseorang dapat mencapai kualifikasi (1-9) berdasarkan pengakuan hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja. Dampaknya, terbuka peluang bagi peningkatan dan pengakuan kompetensi tenaga kerja sehingga memiliki daya saing tinggi.

Bagyo menuturkan, secara nasional, Indnesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan berupa ketidakselarasan antara hasil pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Pengusaha juga mengeluhkan kesenjangan kualitas dan jenis keterampilan yang dimiliki lulusan universitas.

Lulusan universitas dengan kualifikasi yang sama sering kali memiliki serangkaian keterampilan dan pengetahuan yang sangat berbeda. Menurut Bagyo, hal itu membuat pengusaha sulit untuk meyakini kualifikasi yang dimiliki para siswa.

Oleh karena itu, pekerjaan yang harus dilakukan ialah membangun penjaminan kualitas dan kerangka kualifikasi nasinal yang akan membantu standardisasi kualitas universitas. Penjaminan kualitas itu pada akhirnya akan meyakinkan perusahaan bahwa lulusan universitas memiliki standar pengetahuan dan keterampilan  tertentu.

Paristiyanti menambahkan, Kemristek dan Dikti berupaya keras mengatasi problem kesenjangan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Terobosan yang dilakukan misalnya mendorong student center di perguruan tinggi untuk mengembangkan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja. Waktu libur semester bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan mahasiswa pada dunia industri.

Megawati menilai, ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja terjadi karena tak ada acuan. “Sampai saat ini, tidak ada pernyataan kementerian teknis yang secara jelas menyatakan kebutuhan tenaga kerja yang dikaitkan dengan pengembangan industri tertentu atau yang mau dikembangkan,” paparnya.

Selama peta kebutuhan tenaga kerja di Indonesia belum ada, sulit bagi dunia pendidikan untuk merespons apa yang dibutuhkan dunia kerja. (ELN)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *