Dokter di Pusaran BPJS Kesehatan. Jawa Pos.25 Oktober 2018.Hal.4. Hudi Winarso_Dokter Fakultas Kedokteran

Refleksi Hari Dokter Nasional

Oleh Hudi Winarso

*) Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra

 

BISA dikatakan bahwa saat ini adalah era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ia bertugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejak beroperasi 1 Januari 2015, artinya sudah hampir lima tahun masih banyak masalah yang sulit diurai terkait BPJS Kesehatan.

Peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan yang diimplementasikan pada Juli 2018 mengatur penatalaksanaan layanan katarak, bayi lahir sehat, dan pelayanan rehabilitasi medik. Hal-hal itu mendapat banyak protes dari organisasi profesi kesehatan.

Lebih lanjut, sistem rujukan online berjenjang yang diberlakukan mulai Agustus 2018 menyebabkan masyarakat tidak bisa memilih rujukan terdekat dengan tempat tinggalnya. Dengan pemberlakuan sistem itu, rumah sakit kelas B dan A mengalami penurunan kunjungan pasien 30-50 persen. Kondisi itu bisa mengakibatkan pemutusan hubungan kerja pada sebagian karyawan rumah sakit, khususnya yang bukan tenaga tetap.

Di era BPJS saat ini, tidak mudah bagi dokter untuk memberikan layanan yang optimal karena banyaknya pembatasan dalam pelayanan. Pada sisi yang lain, dokter harus tetap profesional dalam pelayanan kepada pasien. Menurut undang-undang rumah sakit, dokter yang memberikan pelayanan substandar bisa dipermasalahkan.

 

Jiwa Pengabdian

Di tengah-tengah regulasi yang kurang berpihak kepada dokter yang notaben sekolahnya lama, biaya kuliah mahal banyak aturan yang kurang berpihak kepada dokter dalam menjalankan profesi. Namun, jiwa pengabdian dokter tidak pernah luntur.

 

Di era BPJS saat ini, tidak mudah bagi dokter untuk memberikan layanan yang optimal karena banyaknya pembatasan dalam pelayanan

Bencana gempa bumi Lombok hingga tsunami Palu membuktikan bahwa para dokter dan petugas kesehatan melaksanakan pengabdian yang luar biasa. Banyaknya korban patah tulang direspons Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Orthopaedi Indonesia (PABOI) dengan menugaskan para dokter bedah tulang ke daerah bencana secara bergelombang dan terprogram. Bahkan, hampir semua organisasi profesi dokter terlibat, baik yang dikelola IDI ataupun dari lembaga tempat dokter bekerja.

 

Fakta, Harapan, dan Solusi

Rekayasa BPJS Kesehatan sampai saat ini belum menghasilkan solusi yang tuntas. Secara finansial, kondisi keuangan BPJS Kesehatan minus. Secara operasional, rumah sakit ikut terganggu karena kewajiban utang BPJS Kesehatan tidak dibayar pada waktunya. Rumah sakit tidak bisa beli obat kepada farmasi karena utang obat belum lunas terbayar. Bahkan, jumlahnya cukup besar.

Masyarakat juga dirugikan karena seringnya regulasi BPJS yang berubah. Perubahan tempat layanan berdampak pada data medis yang tidak serta-merta bisa didapat di tempat layanan yang baru. Para dokter spesialis, yang banyak di rumah sakit kelas B dan kelas A, berpotensi menganggur. Khususnya jika di wilayah terkait, banyak rumah sakit kelas C yang gemuk :kelas C tetapi memiliki dokter spesialis yang relatif banyak dan lengkap.

Ada wacana rumah sakit turun kelas. Yakni, dari kelas B menjadi kelas C agar jumlah kunjungan banyak. Namun, itu pun tidak menyelesaikan masalah. Sebab, jada medik pada kelas yang lebih rendah akan lebih rendah pula nominalnya.

Harapannya adalah neraca keuangan BPJS harus membaik agar semua pemangku kepentingan tidak dirugikan. Masyarakat mendapat layanan kesehatan yang semestinya, tenaga medis mendapat penghargaan yang baik, dan sarana kesehatan mendapat haknya secara memadai. Hal tersebut bisa dicapai jika semua phak terkait bisa duduk bersama dan menghilangkan ego masing-masing.

BPJS harus mengupayakan pembiayaan yang bisa diefisienkan jika bisa. Jika gaji karyawan relatif besar, itu perlu ditinjau kembali. Pemegang regulasi harus berani membuat kebijakan yang bahkan tidak populer dengna menghitung ulang besaran iuran peserta BPJS. Jika perlu, menaikkan besaran iuran kalau hitungan unit cost tidak sesuai.

Kata “jaminan sosial” dalam BPJS harus dimaknai bahwa pemerintah bertanggung jawab mendukung sampai keseimbangan keuangan menjadi baik.

BPJS kesehatan juga perlu berdiskusi dengan organisasi profesi dan akademis agar penentuan kebijakan bisa sinkron dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

Untuk para mahasiswa kedokteran yang sedang berproses menjadi dokter, tetaplah semangat untuk menjadi dokter profesional. Semangat pengebdian dokter untuk bisa menolong sesama dengan keilmuan yang terbaik harus tetap utama, (*)

 

Sumber : Jawa-Pos.25-Oktober-2018.Hal.4

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *