Era Pasca-Kebenaran di Indonesia. Kompas. 28 April 2018. Johan Hasan. FEH

https://www.kompas.id/baca/opini/2018/04/28/era-pasca-kebenaran-di-indonesia/

Dengan tumbangnya pelbagai rezim di dunia Arab yang dikenal sebagai Kebangkitan Dunia Arab (Arab Springs), media sosial sering dianggap sebagai alat positif demokrasi.

Filsuf Jerman, Jurgen Habermas, walau mengakui internet mengaktifkan para pembaca dan penulis dari akar rumput secara bebas dan egaliter, pesimistis karena internet hanya membawa diskusi yang terfragmentasi dan tidak berakhir pada satu ruang publik. Menurut Habermas, dengan meningkatnya opini oleh massa, meningkat pula kebutuhan dan peran pers berkualitas, baik majalah politik maupun surat kabar nasional.

Namun, filsuf Søren Kierkegaard (1813-1855) dari awal sudah melihat cacat ruang publik pada media massa saat itu karena: (1) setiap orang dapat beropini, padahal tidak memiliki pengalaman langsung atau bukan ahli dalam hal tersebut, serta (2) orang yang beropini tidak diwajibkan atau memiliki tanggung jawab atas pendapat tersebut.

Kondisi dan ciri era pasca-kebenaran

Setidaknya ada tiga kondisi yang mendukung tumbuhnya era pasca-kebenaran saat ini. Pertama, pada level filosofis, berkembangnya pemikiran-pemikiran pascamodern yang menggugat obyektivitas, universalitas kebenaran, kemapanan konsep kebenaran klasik sebagai kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Manusia seolah-olah dihadapkan pada banyak jenis kebenaran sehingga berkata benar, benar versi siapa?

Kedua, dukungan keberadaan teknologi yang mempermudah penciptaan teks/gambar/video, menggandakan, memanipulasi, menyunting, dan menyebarkan secara masif melalui internet. Setiap orang dapat menjadi pembuat dan penyebar berita saat ini.

Terakhir, ketiga, pola pikir masyarakat pelaku sendiri yang ditandai budaya instan: ingin berhasil, sukses, terkenal, tampil secara mudah/cepat atau ingin segera menyelesaikan masalah yang kompleks atas perasaannya yang tidak aman, terancam, teraniaya sehingga sering kali jalan yang ditempuh adalah cara instan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini proses berpikir yang ketat dan sulit pun sering diabaikan.

Indonesia pun tidak terkecuali memasuki era pasca-kebenaran. English Oxford Dictionary mendefinisikan pasca-kebenaran (post-truth) sebagai ”berkaitan atau menunjukkan keadaan saat fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan kepercayaan pribadi”.

Ralph Keyes dalam buku The Post Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life (2004) menyatakan era ini ditandai dengan kebenaran diganti dengan yang sekadar dapat dipercayai. Manipulasi kreatif dalam kebohongan dilakukan, termasuk penggunaan eufimisme (misalnya kata ”gusur” diganti dengan ”geser”). Data yang diinginkan dipotong, dipilih, disunting untuk suatu kesimpulan yang diinginkan pelaku bagi pendengarnya. Dusta pun berganti dengan istilah yang indah: ”kebenaran alternatif” atau ”fakta alternatif”.

Istilah fakta alternatif digunakan konselor Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kellyanne Conway, ketika membela penyebutan jumlah hadirin inaugurasi Trump oleh Sean Spicer yang diklaim melebihi jumlah hadirin inaugurasi pada waktu Barack Obama, tanpa sumber yang jelas ataupun komparasi waktu yang tepat.  Padahal, data penumpang angkutan dan bukti perhitungan fotografis menyatakan klaim Spicer tersebut salah.

Berbohong karena banyak yang percaya sudah tak lagi dianggap berbohong dan tidak lagi menimbulkan rasa malu/berdosa, bahkan jika itu digunakan atas nama agama. Segenap kesalahan/keburukan tertutupi dengan emosi dan kepercayaan massa sehingga fakta obyektif menjadi kurang memiliki pengaruh.

Masyarakat ataupun hukum sepertinya tidak dapat berbuat apa-apa dan menelan itu semua karena massa yang percaya padanya juga banyak jumlahnya. Sesat pikir ini dalam logika disebut sebagai argumentum ad populum, ”dianggap benar” karena yang percaya banyak, dengan didukung penyebaran masif oleh industri hoaks seperti sindikat Saracen.

Filsuf seperti Immanuel Kant sudah menyatakan bohong adalah tetap bohong dan pada dirinya adalah jahat. Entah dibilang dengan niat baik atau buruk, karena pertama-tama kebohongan menghancurkan martabatnya sebagai manusia, merugikan orang lain, dan masyarakat dengan merusak tatanan hukum.

Sementara Francis Fukuyama dalam bukunya, Trust, sudah menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi, yang ditandai dengan kejujuran, masyarakat memperoleh keuntungan stabilitas politik dan ekonomi yang kuat. Tanpa adanya kepercayaan, biaya melakukan bisnis akan naik banyak karena pelbagai kecurigaan masyarakat. Bahkan, Fukuyama tidak segan- segan menggariskan bahwa di setiap masyarakat yang berhasil secara ekonomi mereka dipersatukan oleh kepercayaan, nilai yang lebih besar daripada kepentingan diri atau golongan saja. Era pasca-kebenaran justru menggantikan dasar peradaban dan negara yang sehat, yakni kepercayaan dengan dasar yang rapuh yang dipenuhi kecemasan dan kecurigaan. Ketika Indonesia terus dihadapkan dengan fantasi sebagai fakta, masyarakat akan kehilangan landasannya dalam kenyataan, saling curiga serta terpecah belah yang akan merugikan secara politik dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Menghadapi era pasca-kebenaran

Bagaimana kita harus menghadapi bahaya era pasca-kebenaran ini? Pertama, walau terdengar klise, angkat kembali soal kejujuran sebagai syarat penting dalam berkata dan bertindak. Nilai yang diakui bersama semua agama dan kepercayaan ini harus jadi titik tolak dalam menolak pelbagai kebohongan yang ada.

Segenap kebohongan menggunakan internet perlu ditanggapi dan dikoreksi secara bersama-sama menggunakan teknologi internet pula. Masyarakat harus memilih dan menilai kejujuran seorang calon pejabat berdasarkan karakter yang dapat dilihat dari rekam jejak yang panjang, bukan ucapan saat menjelang pemilihan umum. Media internet dapat menolong mengangkat rekam jejak para pejabat/ calon pejabat ini juga. Sementara janji yang sudah diucapkan wajib ditagih dan jangan didiamkan, untuk melawan kebohongan.

Kedua, hukum harus berpihak pada kejujuran dan harus dapat menghukum setiap kebohongan dan jangan biarkan yang jujur terhukum atau tidak mendapatkan penghargaan. Setiap opini harus disertai tanggung jawab si pembawa berita. Ia tidak boleh berlindung atas nama massa/masyarakat/agama ataupun anonim dan tidak bisa dikenai tanggung jawab atas kebohongan atau fitnah yang dilakukan. Negara harus meniadakan impunitas terhadap kesalahan yang diperbuat. Dalam hal ini, pendaftaran KTP untuk setiap nomor telepon seluler memang perlu untuk menghindari anonim dan pertanggungjawaban bilamana diperlukan. Setiap kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah yang menguntungkan kebohongan atau ketidaktransparanan wajib digugat/dikoreksi.

Ketiga, peranan pers yang berkualitas dibutuhkan untuk mengimbangi hoaks atau berita yang tidak benar. Masyarakat dituntut untuk merujuk pada media tepercaya yang dapat diuji secara waktu.

Keempat, dengan informasi berlimpah, justru pendidikan yang wajib dikuatkan adalah kemampuan berpikir logis dan kritis serta pendidikan Pancasila. Pendidikan berpikir logis dan kritis agar generasi muda mampu membedakan informasi benar atau sampah, menghindari pelbagai sesat pikir ataupun bias, serta mampu mengambil kesimpulan secara benar. Pendidikan Pancasila agar mampu merekatkan segenap golongan di Indonesia dengan dasar nilai-nilai bersama dan untuk kepentingan seluruh bangsa, bukan pada satu golongan semata.

Kelima, sesungguhnya internet hanya menciptakan koneksi, bukan relasi. Kesetiakawanan sosial, kerja sama riil, serta komunikasi antar-golongan ataupun antaragama tetap perlu ditingkatkan dalam praktik hidup sehari-hari dan dalam dunia nyata. Soekarno menyebutnya sebagai gotong royong. Jika itu dilakukan, empati dan relasi riil sebagai satu warga negara Indonesia dapat mengikis banyak prasangka dan kecurigaan di masyarakat. Demokrasi, apalagi yang bermusyawarah dan bermufakat, tidak bisa diciptakan hanya melalui internet, tetapi membutuhkan juga interaksi nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh para pelakunya.

Johan Hasan Dosen di Universitas Ciputra, Surabaya; Mahasiswa Program Doktor Filsafat di STF Driyarkara, Jakarta

Editor:

kompascetak

Bermartabat dengan Mencipta dan Menghormati Pencipta

By : Dewa Gde Satrya (Dosen Hotel & Tourism Business, Fakultas Pariwisata, Universitas Ciputra Surabaya)

Sejak 2001, WIPO (World Intellectual Property Organization) menetapkan 26 April sebagai Hari Kekayaan Intelektual (HKI) Sedunia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan HAM menetapkan tema “Generasi Indonesia yang Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter”.

Adapun tema yang diangkat WIPO pada Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 adalah Powering Change: Women in Innovation and Creativity.

Beberapa contoh persoalan besar HKI yang bisa diangkat misalnya yang mencuat pada medio 2012 saat Apple diputuskan menang atas Samsung di pengadilan AS. Dewan juri dalam persidangan sepakat menilai Samsung melanggar beberapa paten milik Apple. Atas kekalahannya, Samsung diminta membayar denda US$1,051 miliar (sekitar Rp 9,9 triliun) karena dianggap melanggar paten desain dan software Apple.

Perusahaan besutan Steve Jobs itu berusaha memblokir penjualan smartphone dan tablet keluarga Galaxy di AS.

Di Indonesia, perlindungan HKI pernah diseriusi oleh kepolisian daerah Jawa Timur bekerjasama dengan Business Software Alliance (BSA) pada 2007. Lisensi untuk sistem operasi Microsoft Windows, antivirus dan software lainnya menjadi concern dalam kerja sama tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki BSA, saat itu tercatat 85% perusahaan di sektor riil di Indonesia menggunakan komputer dengan software palsu dalam menjalankan usahanya. Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia dalam kasus pembajakan software dengan total kerugian US$ 350 juta pada 2006.

BSA sendiri adalah organisasi yang khusus mendedikasikan dan mempromosikan dunia digital yang aman dan legal. Para anggota BSA antara lain Adobe, Apple, Autodesk, Cisco Systems, Dell, HP, IBM, Intel, McAfee, Microsoft, Minitab, SolidWorks, dan Symantec.

Dalam konteks HKI sebagai aset dibagi menjadi dua yaitu hak milik perindustrian dan hak cipta. Hak milik perindustrian sendiri dibagi menjadi lima yakni merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO), telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang terkait, merek, indikasi geografis, desain produk industri, paten (termasuk varietas tanaman), desain tata letak sirkuit terpadu, informasi yang dirahasiakan, dan praktik persaingan curang.

UU No. 14/2001 tentang Paten mengartikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi sendiri berarti ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten tidak diberikan untuk invensi tentang proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.

Paten juga tidak diberikan kepada metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan.

Berkorelasi dengan regulasi itu, adalah hak cipta. UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa kreasi hak cipta yang dilindungi oleh negara adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1).

Tradisi penghargaan atas karya setiap orang berulang kali dicontohkan negara-negara maju, sekaligus merefleksikan situasi yang kontras di Tanah Air. Industri musik Indonesia salah satunya.

 

IDENTIK

Meski berlainan dengan perseteruan Apple melawan Samsung tetapi menjadi identik manakala dibawa ke ranah penghargaan atas karya setiap orang.

Keluhan musisi, pencipta lagu, penyanyi, dan insan kreatif Indonesia akan maraknya pembajakan atas karya-karya mereka telah disiasati dengan menyampaikan aspirasi ke Presiden. Tak tanggung-tanggung, Presiden SBY saat itu menyanggupi menjadi Dewan Pembina Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI).

Menkominfo periode sebelumnya, Tifatul Sembiring, melalui wewenang departemennya telah memblokir 20 situs yang disinyalir menyediakan konten bajakan yang sering dikunjungi dan diunduh. Namun mengatasi pembajakan musik, juga karya kreatif anak bangsa lainnya, dipahami bukan sebagai hal yang mudah.

Bila disederhanakan, problem mendasar dalam ranah ini adalah soal mentalitas, mindset, bahkan attitude sebagai bangsa yang masih pada level rendah dalam hal penghargaan atas suatu karya.

Secara global industri musik telah berubah. Fenomena empiris yang tidak lagi aneh adalah penjualan musik di satu sisi mengalami penurunan. Namun di sisi lain, penggemar musik terus bertambah, baik melalui komputer (Winamp, Media Player), pemutar MP3 (iPod), dan telepon genggam.

Rahardjo (2007) menyatakan ada tiga hal mendasar yang menyebabkan penurunan penjualan musik di seluruh dunia: disruptive technology, perubahan kebiasaan orang modern dalam memutar lagu di CD/pemutar MP3, dan pola bisnis baru. Dewasa ini banyak bermunculan model bisnis baru membeli lagu tidak satu album, tetapi per lagu. Pola ini menyerupai pembelian buku hanya bab 1 dan bab 5.

Anggapan bahwa industri musik di Indonesia sulit berkembang bahkan terancam bangkrut terangkum dalam 15 indikasi (Putranto, 2010). Beberapa yang penting, pertama, pemerintah dan kepolisian berkompromi dengan pembajak. Kedua, tidak ada kasus pembajakan atau pelanggaran hak cipta musik yang sampai ke Mahkamah Agung. Ketiga, lapak-lapak rekaman bajakan lebih banyak dibandingkan toko rekaman legal. Keempat, gagalnya penekanan terhadap UU 19/2002 tentang Hak Cipta. Kelima, penjualan musik ilegal/bajakan mecapai 95,7% sedangkan musik legal hanya tinggal 4,3% (data ASIRI 2007). Sampai di sini, kita melihat pencanangan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia akan berimpak strategis bagi Indonesia manakala karya intelektual setiap orang tidak dibajak dengan seenaknya.

Lebih menyakitkan lagi manakala karya anak bangsa dibajak oleh bangsanya sendiri. Nasib musik Indonesia, salah satunya, masih berada di area ini. Selamat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia.

 

Sumber: Bisnis Indonesia. 26 April 2018. Hal 2