Dilema Pembelajaran Tatap Muka. Kompas. 5 Mei 2021. Hal.5

Pembukaan sekolah tatap muka secara menyeluruh masih menimbulkan kegamangan dan kekhauatiran.  Masyarakut menikai pembelajaran berani tak efekrif dan di sisi lain khawatir penularan Covid-19 di sekolah.

Hasil survei Kompas April lalu masyarakat dalam menanggapi kebijakan pemerintah yang akan membuka kembali pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru Juli mendatang.  Respons masyarakat terbelah, antara yang masih merasa khawatir (50,1 persen) dan yang merasa tidak khawatir (49,2 persen).

Melalui Surat Keputusan Bersama (SKP) empat menteri, akhir Maret 2021, pemrintah mendorong akselerasi pembelnjaran tatap muka ter- batas dengan tetap menjalan- kan protokol kesehatan yang ketat, inilal juga sejalan dengan percepatan vaksinasi terhadap guru  dan tenaga kepen didikan.

Sejak dimulainya penutupan sebuah sekolah pada Maret 2020 akibat pandemi Covid-19, tidak pemerintah sudah empat kali mengeluarkan SKB empat menteri terkait renca-na pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka.  Namun, sudah satu tahun lebih hingga hari ini dunia pendikan masih untuk menerapkannya.

Pasalnya, pandemi Covid-19 tidak kunjung mereda, bahkan kini ada potensi kecenderungan kasusnya meningkat.  Sementara itu tak dapat dimungkiri dunia pendidikan menghadapi tantangan yang berat dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Pemberian vaksin kepada sekitar 5 juta guru dan tenaga kependidikan, yang ditargetkan bisa selesai pada akhir Juni 2021, menjadi harapan terselenggaranya kembali pemelajaran tatap muka (PTM) pada Juli mendatang.  Secara umum, mayoritas responden merespons kebijakan positif pemerintah untuk memulai PTM.  Namun, sebagian besar ukuran (84,2 persen) menekankan persyaratan ketat terkait PTM tersebut.  Sementara itu, kelompok responden lainnya, yakni sekitar 13,5 persen, hanya mendukung agar pemerintah menunda kebijakan tersebut.

Syarat utama yang ditekankan responden adalah terkait kondisi kasus Covid-19.  Sebagian besar kelompok responden yang merespons kebijakan positif belajar tatap muka ini menerapkan dibuka hanya di wilayah yang tidak ada penambahan kasus Covid-19 atau penambahan kasusnya sedikit.  Hanya 15 persen responden yang secara tegas setuju untuk melakukan di seluruh wilayah, termasuk di wilayah dengan penambahan kasus Covid-19 tinggi (zona merah).

Tentu, respon masyarakat ini menggambarkan bahwa sebenarnya masih ada keragu-raguan dan melepaskan anak-anak kembali masuk sekolah.

Kluster sekolah

Kekhawatiran syarakat terbesar jika sekolah dibuka kembali adalah besarnya peningkatan penyebaran Covid-19 di ruang kelas.  Sebanyak 61,9 persen responden menyatakan alasan tersebut.  Sementara 21,5 persen responden khawatir siswa atau guru dapat menjadi pembawa (carrier) penyebaran SARS-CoV-2, virus penyebab Covid-19.

Kekhawatiran cukup tersebut beralasan mengingat kasus terkonfirmasi positif pada disia tergolong tinggi meski rendah dibandingkan dengan usia kelompok lainnya.  Data pada laman covid19.go.id per 24 April 2021 menunjukkan, kasus Covid-19 pada anak mencapai 12,2 persen.  Tingkat kematian akibat Covid-19 pada anak juga tinggi, sekitar 3 persen dan merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik.  Apalagi muncul kluster penularan Covid-19 di sejumlah sekolah berasrama setelah menjalankan pembelajaran tatap muka (Kompas, 1/4/2021).  Hal ini menunjukkan, pembukaan sekolah masih berisiko tinggi bagi siswa.  Kasus Covid-19 pada anak memang umumnya bergejala ringan, bahkan tidak bergejala, tetapi bukan berarti anak tidak rentan dan tidak berbahaya jika terpapar.

“Normal baru” dengan berbagai pembatasan juga dinilai sebagian responden (6,3 persen) tidak nyaman dan tidak efektif untuk belajar.  Di samping itu, masyarakat juga menilai kedisiplinan sekolah menerapkan protokol kesehatan masih minim.  Munculnya kluster penyebaran Covid-19 di sejumlah sekolah ditenggarai akibat kendurnya pengawasan protokol kesehatan.

 Tidak efektif

Namun, di sisi lain, tidak efektifnya pembelajaran menjadi alasan utama yang paling menonjol (36,9 persen) dari responden yang menyatakan tidak khawatir dengan pelaksanaan PTM di masa pandemi ini.  PJJ, baik dare maupun luring, dinilai tak efektif dan menimbulkan dampak learning loss (hilangnya pengalaman belajar) yang semakin dalam.  Pembukaan sekolah diharapkan mencegah kerugian yang lebih besar lagi akibat penutupan sekolah.

Di samping itu, sepertiga responden tidak khawatir ka-rena yakin kegiatan di sekolah dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.  Kerinduan siswa untuk kembali ke sekolah (13,3 persen) juga menjadi alasan yang mendorong pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan. Tak dapat dimungkiri, PJJ yang berkepanjangan telah menimbulkan kejenuhan bagi siswa dan membuat siswa malas belajar.  Ini dikuatirkan sebagai demotivasi untuk melanjutkan sekolah.

Vaksinasi yang mulai dilaksanakan sejak medio Januari 2021 sebagai salah satu upaya penanganan pandemi menjadi alasan 16,4 persen responden tidak merasa khawatir lagi belajar tatap muka.  Apalagi guru dan tenaga kependidikan juga mendapat prioritas pemberian vaksin.

Tidak hanya pendidik, mayoritas responden (72,4 persen) juga mengharapkan para siswa bisa mendapatkan vaksinasi agar lebih terjamin ke- selamatannya.  Apalagi perusa-haan farmasi asal China, Sinovac, mengklaim bahwa vaksin Covid-19 mereka aman dan efektif untuk anak usia 3-17 tahun.  hal yang terkait tersebut, pemerintah (Kementerian Kesehatan) masih menanti hasil uji klinis secara keseluruhan.

 Protokol Kesehatan

Meskipun demikian, jika pun semua guru telah divaksin, belum menjamin sekolah aman dibuka kembali.  Ini karena kekebalan kelompok di lingkungan sekolah belum terbentuk sehingga berisiko siswa terpapar Covid-19 masih tinggi.

Karena itu, infrastruktur dan prosedur standar protokol kesehatan menjadi syarat mutlak jika sekolah tidak akan dibuka lagi.  Pemerintah menetapkan 15 indikator atau daftar periksa bagi sekolah sebelum menyelenggarakan PTM.

Hasil survei juga menun-i jukkan, sebagian besar responden (44 persen) terpisah menjadi penyediaan infrastruktur protokol kesehatan di sekolah yang memadai, seperti masker, air bersih, tempat cuci tangan, dan cek suhu, hal yang paling penting dipemerintah.  Sayangnya, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kesiapan belajar menunjukkan, baru 280.372 atau 52,44 persen sekolah yang mengisi daftar kesiapan ses belajar mengajar di masa pandemi.  Itu pun baru sekitar 10 persen yang siap (Kompas, 18/3/2021).

Tidak kalah pentingnya adalah pengawasannya. Pembukaan sekolah tatap muka harus tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat.  Setidaknya ini mampu menjadi pertimbangan untuk sedikit menjawab dilema publik ter kait rencana pembukaan sekolah tatap muka.

(MB DEWI PANCAWATI/ LITBANG KOMPAS)

Sumber: Kompas. 5 Mei 2021. Hal.5

Aksara Jawa Mau Diapakan? Jawa Pos. 2 Mei 2021.Hal.12

Sebagian besar orang menilai megahnya sebuah acara dari pembukaan atau perhelatan hari pertama.

PAKSI RARAS ALIT

Apalagi acara yang melibatkan lembaga negara. Begitu pula Kongres Aksara Jawa I yang digelar di Jogjakarta akhir Maret lalu dibuka dengan megah. Meskipun berbentuk daring dan sebagian kecil luring, tanpa pawai atau konser, hadirnya sambutan tokoh-tokoh besar dalam pembukaan kongres lalu memantaskan kemegahan dan kemewahannya.

Acara dibuka oleh sambutan daring Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Kemudian dua gubernur, Sri Sultan Hamengkubuwana (DIJ) dan Ganjar Pranowo (Jateng), serta perwakilan dari UNESCO Dr Ming Kuok Lim. Rata-rata isinya menyambut gembira dan menyatakan harapan lestarinya aksara Jawa. Ming Kuok Lim bahkan memasukkan aksaran Jawa sebagai satu di antara lima aksara terindah di dunia.

Ketika saya posting di medsos kegiatan sebagai anggota KAJ I, banyak kawan bertanya, “Aksara Jawa mau diapakan?”. Pertanyaan yang senantiasa menghampiri saya dan jawaban template saya, “Agar tetap ada”. Tentu saja itu adalah lontaran pribadi, misalnya ketika orang menanyakan apa tujuan saya secara swadaya menggelar Kelas Aksara Jawa dengan komunitas Jawacana di Jogja.

Namun, jika pertanyaan tersebut dilontarkan pada KAJ I ini, muncul jawaban mulia tujuan utama kongres, agar aksara Jawa bisa dibawa ke platform digital dengan lebih baik. Visi digitalisasi agar masyarakat bisa dengan mudah menggunakan aksawa Jawa dalam perangkat digital; mengetik di komputer dengan aksara Jawa, mengirim pesan lewat gawai, posting medsos, seperti huruf Kanji, Arab, India, yang lazim kita temukan di perangkat digital sehari-hari kita. Sesederhana itu.

Tapi, untuk tujuan sesederhana itu, dibutuhkan proses rumit dan siding kongres. Mekanisme agar aksara Jawa bisa secara otomatis muncul sebagai pilihan papan ketik (keyboard) di gawai memerlukan lisensi dari ISO (International Organization for Standardization). Sebelum ke ISO, mesti mendapat lisensi nasional dari BSN (Badan Standardisasi Nasional) yang akan mengeluarkan label SNI (Standar Nasional Indonesia). Salah satu tugas siding kongres adalah mengajukan rancangan tata letak keyboard aksara Jawa yang baku dan standar. Berarti harus menginput semua simbol yang ada dalam aksara Jawa.

Simbol-simbol ini tidak seringkas hanacaraka berjumlah 20 seperti yang biasa kita kenal. Ternyata banyak sekali macamnya, misalnya simbol tirta tumetes, pada piseleh, pada adeg, yang terbilang langka untuk sebagian besar orang. Semua simbol yang ada tersebut harus terdaftar Unicode. Unicode adalah standar teknis yang dirancang untuk mengizinkan teks dan simbol dari semua sistem tulisan di dunia untuk ditampilkan dan dimanipulasi secara konsisten oleh komputer.

Pada titik inilah kepelikan sidang kongres terasa. Untuk mendaftarkan semua simbol aksara Jawa ke Unicode, ternyata dibutuhkan hal paling mendasar dari sebuah sidang, yaitu kesepakatan. Selama lima hari sidang, muncul debat renyah akan simbol apa dan mana yang benar dan salah antar penganut mazhab aturan tata tulis aksara Jawa.

Dalam perkembangannya paling tidak kita ketahui beberapa aturan tulis aksara Jawa. Pertama, Mardikawi, wewaton yang bisa dikatakan paling tua tentang tata tulis aksara Jawa Kuna (Kawi). Berikutnya, wewaton Sriwedaren hasil kongres di Sriwedari Solo tahun 1922 dan 1926, yang digagas aliran pembaru pengganti Mardikawi. Ketika Indonesia merdeka dan dianggap perlu mengikuti perubahan zaman, muncul Pedoman Penulisan Aksara Jawa yang lebih sederhana dan ringkas hasil Kongres Bahasa Jawa tahun 1991, 1996, 2001, 2006 yang disetujui tiga gubernur pada saat itu, DIJ, Jateng, Jatim, atau dikenal dengan wewaton KBJ yang umum kita terapkan di pelajaran sekolah dulu kala.

Sidang KAJ memunculkan dinamika dua kubu. Yang puritan konservatif ingin mengembalikan aturan lama Mardikawi serta golongan progresif penganut aksara Jawa yang simpel dan ringkas. Masing-masing didukung para ahli, bahkan professor di bidang sastra dan bahasa Jawa. Pengubuan yang acap kita temui di segala hal, baik di sidang tingkat RT, sidang agama, maupun sidang politik pejabat.

Syukurlah para pegiat kebudayaan adiluhung ini pada akhirnya berbesar hati untuk “sepakat tidak sepakat” menyikapi perbedaan. Hingga akhirnya diputuskan di sidang pleno penutupan bahwa semua aturan bisa diakomodasi. Aksara Jawa boleh mengikuti gaya tradisional ataupun gaya simpel. Pegiat kebudayaan ternyata lebih berbudaya dalam menyikapi perbedaan.

Setelah sepakat akan aturan tata tulis dan disusun menjadi keyboard (yang hari ini sudah bisa diterapkan langsung di gawai OS Android dan iOS Anda), hal berikutnya yang turut menjadi cita-cita adalah KAJ melahirkan rekomendasi untuk regulasi pemerintah akan penggunaan aksara Jawa di lapangan atau kehidupan sehari-hari. Paling tidak di wilayah penggunaannya, DIJ, Jateng, Jatim.

Disinilah saya harus berbesar hati dalam berharap. Pihak kunci untuk mencapai tujuan ini adalah pemerintah. Impian melihat aksara Jawa bertebaran di jalanan di kota-kota di Jawa, seperti bertebarannya aksara lokal di Bangkok, Tokyo, Shanghai, Bombay, hanya bisa tercapai dengan regulasi dan kebijakan tepat dari pemerintah.

Semoga saja pidato-pidato sambutan visioner para pejabat dalam pembukaan KAJ I itu bukan sekadar “gebyar ngarep, peteng mburi” sebagai hiasan seremonial, tipikal gerakan pemerintah yang sudah-sudah. Yang sering hanya fokus di peresmian beserta embel-embel slogannya, namun kadang lupa merawat kerja dan cita-citanya.

 

Sumber: Jawa Pos, 2 Mei 2021