Program Dokter Layanan Primer dan Isomorfisme

Program Dokter Layanan Primer dan Isomorfisme.Jawa Pos. 21 Juni 2016.Hal.4

Oleh Maulana A. Empitu

Sejumlah media mengabarkan bahwa Kementrian Kesehatan (Kemenkes) akan meluncurkan program pendidikan dokter layanan primer (DLP) yang didukung Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Menteri kesehatan mengungkapkan, pendidikan DLP akan meningkatkan kompetensi dokter agar mampu mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat hingga pencegahan penyakit dapat dilakukan sejak dini.

Disisi lain, rencana peluncuran program DLP tersebut menimbulkan polemik di kalangan para dokter dan akademisis kesehatan. Lama pendidikan seorang dokter sebelum dapat menyelenggarakan praktik mandiri juga akan semakin panjang. Kewenangan serta fungsi DLP dikhawatirkan tumpang-tindih dengan dokter umum dan tenaga kesehatan lain. Salah satu contoh telah dibahas dalam opini berjudul “Menyorot Rencana Program Dokter Layanan Publik” (Jawa Pos, 20/6) mengenai potensi tumpang tindihnya fungsi DLP dengan petugas penyuluh kesehatan di puskesmas. Tapi, di luar segala perdebatan dan penolakan, Kemenkes tetap berpegang pada pendiriannya untuk membuka DLP.

Belajar dari pengalaman berbagai negara lain yang jauh lebih dulu menerapkan prgram layanan primer, eksistensi DLP merupakan komponen utama dan menjadi kebutuhan dalam menjalankan sistem pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Di Inggris, sekitar 80 persen interaksi masyarakat dengan layanan kesehatan adalah melalui DLP. Dalam reformasi sistem kesehatan Amerika Serikat (AS) pada 2010 yang dikenal dengan Obamacare, salah satu fokusnya adalah usaha peningkatan jumlah dan insentif terhadap DLP.

Berbagai studi di negara maju oleh ahli dari bermacam disiplin ilmu menunjukkan bahwa adanya DLP terbukti meningkatkan kesehatan masyaakat dan menekan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pasien yang diampu DLP memiliki lebih sedikit kunjungan kegawatan. Penyakit yang dapat dicegah bisa diketahui secara dini dan diterapi sebelum terlambat. Pasien DLP juga cenderung memiliki riwayat penyakit kronis yang terkontrol, imunisasi lengkap, dan terhindari dari terapi berlebihan. Uniknya, fenomena positif tersebut ditemukan terutama pada masyarakat ekonomi kurang mampu.

Bukan hanya di negara maju, fenomena itu juga terjadi di negara berkembang. Thailand adalah tetangga kita yang mengadopsi konsep DLP sejak beberapa dekade lalu. Mereka berinvestasi besar membangun sistem layanan primer sejak pendapatan per kapita rakyat Thailand masih rendah. Sejak 1990, tingkat penurunan angka kematian balita dan ibu di Thailand adalah yang terbaik. Lagi-lagi, penyelenggara layanan primer oleh personel yang mumpuni mampu menekan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Anggapan yang keliru jika efisiensi tidak dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Atul Gawande, seorang ahli bedah dan profesor kesehatan masyarakat di sekolah kedokteran Harvard, dalam tulisan berjudul “The Cost Conundrum” di majalah The New Yorker mengemukakan fakta unik. Di beberapa kota AS yang memiliki kualitas pelayanan kesehatan terbaik, justru pengeluaran untuk pembiayaan pelayanan kesehatannya lebih rendah daripada di daerah lainnya. Ahli kebijakan kesehatan Elliot Fisher menjelaskan bahwa fenomena tersebut berkaitan erat dengan akses terhadap DLP dan upaya preventif yang dilakukan.

Fenomena positif DLP di berbagai negara tidak terlepas dari fungsinya dalam mengintegrasikan dan mengoordinasi segala sumber daya untuk menangani pasien secara menyeluruh dan paripurna. Penulis sempat “menikmati” sebagai pasien DLP di negara lain.

Hampir segala macam kebutuhan pasien dapat difasilitasi DLP, bukan hanya yang terkait dengan persoalan medis. Contohnya ialah mengatur transportasi pasien supaya dapat menghadiri sesi terapi secara rutin, memastikan pasien mendapatkan pembiayaan, dan mengusahakan tempat tinggal pasien mendukung kebutuhan khususnya. Karena itu, tumpang tindihnya peran DLP dengan profesi lain kadang terjadi.

Secara ringkas dapat dikatakan, kehadiran DLP adalah sesuatu yang positif. Namun jika menilik sejarah ekssitensi DLP di berbagai negara, model pendidikan DLP sangat bervariasi dan berganti menyesuaikan dengan tantangan. Lantas pertanyaannya, model pendidikan DLP dan kompetensi apakah yang dapat melejitkan kapsitas dokter Indonesia untuk menjawab tantangan kesehatan kini dan beberapa dekade ke depan?

Bagaimana Kemenkes mentransformasikan semua profesi kesehatan dapat bersinergi dengan DLP? Perlu pengkajian mendalam yang melibatkan berbagai stakeholder untuk merumuskannya. Di sisi lain, menjiplak sistem pendidikan dan penerapan DLP di negara maju belum tentu menjadi solusi. Hal seperti itu cenderung melahirkan sebuah isomofise: keserupaan bentuk dan cara kerja namun tidak memberikan outcome yang diharapkan. Infrastruktur dan sumber daya layanan kesehatan juga perlu disiapkan agar fungsi DLP berjalan optimal nanti. Termasuk beredam polemik yang sekarang berkembang.

Di zaman pelayanan kesehatan yang semakin terkapitalisasi, kita perlu memiliki profesi yang dapat mengawal dan mendampingi pasien secara berkesinambungan. Profesi yang memiliki kemampuan mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk melakukan penetrasi ke segala lapisan masyarakat dan melenyapkan batas yang menghalangi masyarakat menjadi sehat. Semoga segala realitas positif DLP di negara lain tidak hanya menjadi utopia di negara kita.

Sumber: Jawa-Pos.-21-Juni-2016.Hal_.4

Masa Depan Perguruan Tinggi

Masa Depan Perguruan Tinggi. Kompas.21 Juni 2016.Hal.6

Pemuda/pemudi Indonesia yang tengah menempuh pendidikan master dan doktor, di luar dan dalam negeri, sungguh menumbuhkan rasa optimistis tentang masa depan perguruan tinggi dan meningkatnya mutu sumber daya manusia kita secara keseluruhan.

 

Mereka itu khususnya para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Pemerintah RI melalui Kementerian Keuangan. Jumlahnya hingga awal 2016 sekitar 5.000 orang. Beberapa yang studi doktor di Belanda dan Jerman sudah di tahun ke-3 meskipun usianya baru 27-28 tahun. Kebanyakan yang ditingkat master usianya 20 tahunan. Jika setelah master langsung melanjutkan ke jenjang S-3, mereka juga akan menjadi doktor di usia sekitar 30 tahun.

Artinya, dalam waktu tidak terlalu lama lagi Indonesia akan memiliki ribuan doktor baru setiap tahun dengan rata-rata msa produktif keilmuan jauh lebih panjang daripada selama ini. Di Asia, “panen-raya” SDM terdidik Indonesia nantinya hanya kalah dari Tiongkok. Sejak 10 tahun terakhir, pemerintah Tiongkok mengirimkan pemuda/pemudinya studi ke luar negeri, yang pada jenjang S-3 saja jumlahnya sekitar 6.000 orang per tahun.

Bagi Indonesia, rasa optimistis itu makin kuat karena orang-orang muda yang dibiayai negar aitu bukan tipe generasi laissez-faire. Mereka tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai wahana mobilitas vertikal individual. Juga buka tipe “generasi tak-peduli” seperti analisis pedagog Mochtar Buchori. Dari obrolan dengan sejumlah penerima beasiswa LPDP di Belanda dan Jerman, sangat terasa komitmen dan kepedulian mereka terhadap pembangunan Indonesia. Aura kompetensi, wawasan, ambisi, dan orientasi karier mereka menegaskan potensi kolektif yang dahsyat bagi kemajuan Tanah Air di masa depan jika dikelola dengan biak secara institusional.

 

Angin segar

Secara khusus, kehadiran doktor-doktor muda itu merupakan angin segar bagi dunia perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Meski tak semua dari mereka akan/telah berstatus dosen, penambahan secara signifikan jumlah doktor akan meingkatkan daya kompetitif PT sebagai salah satu pilihan lapangan pekerjaan.

Sesuai UU Guru dan Dosen, salah satu syarat menjadi dosen adalah berpendidikan minimal S-2/master. Mereka yang berijazah doktor menikmati posisi istimewa karena sampai sekarang masih tergologi langka. Hingga 2013, jumlah doktor di Indonesia cuma sekitar 11 persen dari total 154,968 dosen tetap PT. Di sisi lain, dosen-dosen berijazah doktor itu banyak yang telah mendekati/melewati usia 50 tahun. Produktivitasnya pun surut. Akibatnya,  di berbagai tempat kita jumpai dosen-dosen berijazah doktor, tetapi kinerjanya tidak berkontribusi terlalu signifikan terhadap peningkatan daya saing PT-PT di Indonesia.

Dengan hadirnya ribuan doktor muda beberapa tahun lagi, seleksi jadi dosen PT bisa semakin ketat. Seperti di Jerman, usia biologis dan usia ijazah doktornya adalah faktor-faktor saling terkait yang menjadi asar petimbangan dalam seleksi calon dosen. Tujuannya adalah untuk memperoleh kandidat dengan potensi, produtivitas, dan durasi masa kerja seoptimal mungkin.

Atmosfer akademik di PT dipastikan juga semakin dinamis. Akan tiba saatnya ketika berijazah doktor saja tidak cukup menjamin kualitas dan keahlian. Seorang doktor dituntut punya riset-riset post-doktoroal yang serius dan publikasi secara berkelanjutan dan konsisten agar dapat bertahan secara keilmuan. Semua ini niscaya menjadi atmosfer akademik dan praktik yang lumrah di PT-PT Indonesia dan beberapa tahun ke depan.

 

Kepemimpinan kaum muda

Seluruh peluang optimalisasi potensi kolektif para doktor muda akan hilang jika lapangan pekerjaan, sistem karier, dan mekanisme imbal jasa di Indonesia kurang kompetitif. Doktor-doktor kita akan mencari kesempatan yang lebih baik di negara lain. Investasi pemerintah jadi sia-sia. Tantangan ini semakin besar karena pasar bebas ASEAN dan Asia Pasifik memungkinkan migrasi sumber daya manusia terdidik secara lebih terbuka.

Dunia PT sebagai salah satu pilihan lapangan pekerjaan dapat kehilangan kesempatan dari kehadiran doktor-doktor muda itu jika tidak segera melakukan pembenahan internal. Selama ini yang dikeluhkan adalah minimnya fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan dana riset. Meskipun hal-hal ini krusial, saya kira akar permasalahan ada pada stagnasi sistem dan iklim kerja akibat karakter kepemimpinan PT yang secara umum tidak adaptif dan lambat merespons ide-ide pembaruan.

Rata-rata kepemimpinan PT di Indonesia saat ini berada di tangan kaum tua. Atmosfer akademik juga ditentukan oleh sepak terjang politik kaum tua, yang memain-mainkan kekuasaan apa pun yang tergenggam di lahan sempit birokrasi kampus. Kasus-kasus dibeberapa tempat menunjukkan semangat dan kemauan dosen-dosen muda untuk maju dengan melakukan perkembangan riset dan aktivitas akademik yang serius sering dihambat atau bahkan dimatikan oleh mentalitas birokratis atasan atau seniornya sendiri, alih-alih diberi ruang, diarahkan, dan dibimbing.

“Tua” disini tidak hanya dari segi usia biologis, tetapi juga perspektif kepemimpinan dan orientasi pengembangan ilmu. Kepemimpinan kaum tua bisa saja berisi orang-orang relatif muda usia, tetapi produk kerja akademik, khususnya risetnya yag terakhir sudah 5-10 tahun lalu, bahkan lebih. Diantara mereka ada yang sama sekali tidak memiliki pengalaman keilmuan internasional dibidangnya. Entah bagaimana PT-PT dengan profil kepemimpinan demikian mewujudkan misi “menjadi perguruan tinggi riset yang diakui dunia” yang telah beramai-ramai mereka rumuskan sendiri.

Kehadiran doktor-doktor muda dengan semangat dan perspektif baru berpotensi merevolusi stagnasi atmosfer akademik dan membawa pembaruan kinerja secara radikal. Namun, hal ini mustahil terjadi jika paradigma kepemimpinan PT tidak diubah agar siap menerima kehadiran, kiprah, dan dinamika kerja kaum muda.

Karena itu, alih-alih mewancanakan impor rektor yang malah memicu reaksi bernuansa xenofobis dan chauvinistik, Menristek dan Dikti Muhammad Nasir (dan juga Presiden Jokowi!) lebih baik menyiapkan ceteak biru paradigma baru kepemimpinan PT agar dijiwai semangat dan sifat-sifat kaum muda. Diantaranya progresif-gesit, terbuka pada perubahan, dan akomodatif terhadap kebutuhan dan pengembangan potensi warga kampus. Selain itu, dengan 35 persen hak suara ditangannya pada pemilihan rektor PT negeri di seluruh Indonesia, Menristek dan Dikti harus mengembangkan di dalam dirinya paradigma baru kepemimpinan PT yang berorientasi pada kaum muda.

Paradigma kepemimpinan PT pelu dirombak agar PT-PT di Indonesia menjadi pilihan lapangan pekerjaan yang menarik dan kompetitif bagi ribuan doktor baru yang segera kembali ke Tanah Air dan siap berbakti. Jika doktor-doktor itu dikelola dengan kepemimpinan yang dilandasi semangat dan jiwa zaman sehingga mereka punya ruang untuk berkembang optimal, masa depan PT di Indonesia pasti cerah. Pada saat itu, persoalan rendahnya peringkat PT dan minimnya publikasi ilmiah yang tanpa disadari telah menjadi dasar dan rujukan hampir semua kebihakan strategis pengelolaan PT saat ini, akan terselesaikan dengan sendirinya oleh kinerja dahsyat mereka.

Sumber: Kompas.21-Juni-2016.Hal_.6

“Quo Vadis” Pendidikan Pascasarjana

Quo Vadis Pendidikan Pascasarjana. Kompas.11 April 2016.Hal.7

Merespons Syamsul Rizal (Kompas, 10/3), tulisan ini akan menjawab mengapa “perlakuan khusus” yang diberikan kepada sejumlah perguruan tinggi negeri tidak kunjung menempatkannya sebagai unggulan, bahkan di tingkat Asia sekalipun. Masalahnya terletak pada bagaimanakah berbagai kebijakan pemerintah memosisikan universitas terkait bidang akademik dan tata kelola.

Perlakuan khusus kepada sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) harus dibaca dalam kerangka otonomi universitas, bukan perbedaan perlakuan semata. Implementasi gagasan otonomi memang dimulai dari mengidentifikasi PTN yang dipersyaratkan memiliki kemampuan dan daya saing. Selanjutnya, secara bertahap, status PTN otonom akan diberikan kepada universitas lain yang menyatakan kesiapan. Namun, mengapa PTN dengan status otonom pun tak kunjung memperlihatkan prestasinya yang spektakuler?

Bagian penting dari universitas yang memiliki potensi dan kapasitas menghasilkan karya bermutu adalah pendidikan pascasarjana. Universitas ternama di negara maju justru lebih berkonsentrasi membesarkan pascasarjananya karena di sanalah para profesor dan mahasiswa doktor memiliki kesempatan seluas-seluasnya bekerja sama menghasilkan riset dan produksi ilmu pengetahuan.

Tidak mengherankan, intensitas artikel jurnal yang tinggi, temuan sains dan teknologi, penghargaan bergengsi dan penting bagi kesejahteraan masyarakat lahir dari sivitas pascasarjana. Pendanaan penelitian di pascasarjana berasal dari negara ataupun industri yang berkepentingan mendapatkan temuan terbaik dari universitas dalam  bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora.

Di Indonesia, prioritas pendidikan diletakkan pada S-1, termasuk subsidi pemerintah (bantuan operasional PTN), hanya ditujukan bagi mahasiswa S-1. Kebijakan ini diartikan pejabat universitas bahwa memang tugas utama universitas otonom adalah menyelenggarakan S-1, suatu anggapan keliru dalam menerjemahkan otonomi universitas.

Pembiaran terhadap pascasarjana, “nirsubsidi”, menyebabkan pendidikan pascasarjana harus membiayai hidupnya sendiri. Akibatnya, universitas “terpaksa” menjadikan pendidikan pascasarjana sebagai komoditas, mendirikan cabang di kota lain, dan mendapatkan mahasiswa yang mampu membayar.

Mahasiswa yang bertujuan mencari gelar jauh lebih banyak daripada yang kasmaran kepada riset dan produksi ilmu pengetahuan. Para dosen pun bertujuan sama : mendapatkan tambahan penghasilan dengan mengajar di pascasarjana di waktu luasng sesudah mengajar S-1. Pendidikan pascasarjana tak ubahnya lapak untuk mencari uang atau status bagi profesional yang mengajar cuma sesekali. Alhasil pendidikan pascasarjana berhenti sebagai universitas pengajaran, bukan universitas riset.

Paradoks

Di sisi lain, pemerintah memilih cara yang paling gampang untuk mengatur pendidikan pascasarjana atas nama jaminan mutu dan prestasi, yaitu membuat semakin banyak peraturan.

Pertama, keharusan berprestasi dengan ukuran satu-satunya produksi artikel jurnal terindeks Scopus. Tanpa itu dosen tidak bisa naik pangkat atau jadi guru besar. Prestasi akademik dipahami sebatas perintah administatif, bukan hakikat terbangunnya budaya akademik dan penelitian.

Kedua, keharusan memiliki dosen tetap yang berpangkal pada program studi (prodi). Setiap prodi S-1, S-2, dan S-3 harus memiliki dosen tetapnya sendiri bergelar doktor atau guru besar minimal enam orang. Padahal, saat ini, universitas, fakultas, dan prodi mana pun di Indonesia kekurangan doktor dan guru besar : Ukuran mutu ditetapkan lebih pada ketersediaan kuantitas dosen tetap di setiap prodi ketimbang prestasi dan capaian dosen di tingkat universitas.

Ketiga, setiap universitas, demikian pula pascasarjana, memiliki identitas tradisi keilmuan yang unik karena kesejarahan, konteks masyarakat, dan geografis yang beragam. Dalam perspektif otonomi universitas seharusnya keragaman ini diakomodasi. Namun, atas nama “jaminan mutu” semuanya diseragamkan. Rigiditas penilaian administratif ini diamini oleh pejabat universitas, sungguh pun bisa mematikan pendidikan pascasarjana.

Otonomi semu

Kelemahan paling serius adalah kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan universitas memiliki basic research, yaitu penelitian jangka panjang, dilakukan kolaboratif oleh ilmuwan lintas disiplin ilmu, didukung dana hampir tidak terbatas, dan tidak dibebani urusan administratif. Ketidakmampuan memberdayakan ilmuwan sendiri mengakibatkan kita konsumen, yang membeli produk riset sains dan teknologi dari negara lain.

Ruang otonomi universitas yang dijamin undang-undang itu dalam kenyataannya tidak terjadi. Pemerintah sangat ketat meregulasi hampir semua sendi : nomenklatur dan batas ilmu yang boleh diajarkan dan bagaimana cara mengajar. Dalam penelitian, dosen lebih takut kepada urusan kuitansi daripada kerja penelitiannya sendiri.

Konsekuensi otonomi akademik adalah tata kelola universitas yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, rezim keuangan negara menyamakan universitas dengan kantor jawatan pemerintah. Penyelenggaraan keseharian pendidikan terkendali administrasi. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan ilmiah tak luput dari prosedur menjelimet karena takut audit BPK. Begitulah transparansi dan akuntabilitas universitas dijalankan.

Ketika negara baru mampu membiayai sebagian kebutuhan universitas dan melakukan pembiaran terhadap pendidikan pascasarjana, seketat itu negara mengontrol, seolah-olah para akademisi bukan orang yang layak dipercaya. Industri juga tak mendukung pendanaan universitas. Bukannya membangun sinergi dengan universitas yang ada, banyak perusahaan malah membuat universitas sendiri.

Ketika ilmuwan kita masih berkutat dengan soal – soal administratif, repertoar ilmu pengetahuan global sudah menghasilkan berbagai temuan spektakuler yang mengubah dunia dan cara berpikir. Dari cara berilmu seperti itu, lahirlah banyak kreativitas, inovasi, dan kemajuanperadaban manusia. Artikel terindeks Scopus dan peringkat dunia datang dengan sendirinya.

Dalam situasi itu, bagaimana para ilmuwan kita bisa berkarya menembus rangking dunia? Tampaknya Revolusi Mental Joko Widodo harus sampai kepada cara melihat universitas dan pendidikan pascasarjana.

 

SULISTYOWATI IRIANTO

Ketua Program Pascasarjana

Multidisiplin Universitas Indonesia

Kendalikan Jumlah Fakultas Kedokteran

Kendalikan Jumlah Fakultas Kedokteran. Kompas. 28 April. 2016.Hal.14

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia kini memiliki 75 fakultas kedokteran. Jumlah itu dinilai berlebihan. Namun, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akhir Maret lalu justru menyetujui pembukaan delapan fakultas kedokteran baru. Pertumbuhan fakultas yang tak terkendali itu mengancam mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien.

“Kembalikan jumlah fakultas kedokteran jadi 35 fakultas, tutup sebagian, jangan ada pembukaan izin baru,” kata Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam Sarasehan Ke-11 KKI, di Jakarta, Rabu (27/4).

Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, jumlah 35 fakultas kedokteran (FK) tahun 2007 sudah memadai. Izin pendirian FK berlebihan malah memicu permainan uang.

Sejumlah lembaga berlomba mendirikan FK demi meraup uang besar dari mahasiswa dengan mengabaikan kelayakan dan kepatutan. Sementara calon mahasiswa dan orangtua berani membayar mahal agar jadi dokter meski kemampuan dan karakter tak memadai.

Mantan Ketua KKI Menaldi Rasmin menilai 60 FK memenuhi kebutuhan tenaga dokter. Pembentukan FK perlu memperhatikan rasio penduduk, 1 fakultas bagi 4 juta warga, demi kecukupan kasus yang akan dipelajari calon dokter. “Pendidikan kedokteran tak massal karena lulusan bertanggung jawab pada jiwa raga manusia. Jadi yang masuk FK kompetitif.” Ujarnya.

Terkait hal itu, menurut Ketua KKI Bambang Supriyatno, pemerintah seharusnya menghentikan pemberian izin pembentukan FK baru dan fokus membenahi mutu FK. Dari 75 fakultas kedokteran, 36 persen berakreditasi C, sedangkan tingkat kelulusan mahasiswa kedokteran dalam uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter 2015 berkisar 20-97 persen. Artinya, kompetensi banyak lulusan FK kurang memadai.

Distribusi buruk

Jumlah dokter juga memenuhi rasio ideal: 1 dokter untuk 2.500 warga. Data KKI menyebut, hingga April ini, ada 110.773 dokter untuk 250 juta penduduk.

Namun, diakui, sejumlah daerah di luar Jawa kekurangan dokter. Sekitar 1.000 dari 9.705 puskesmas tak punya dokter. Itu disikapi lewat pembentukan FK baru. Padahal, masalahnya ialah buruknya manajemen distribusi dokter. “Warga butuh dokter, maka negara hanya perlu mengirim dokter, bukan membentuk fakultas kedokteran,” kata Satryo.

Pembentukan FK baru diharapkan membuat lulusannya mau bekerja di daerah itu. Nyatanya, mayoritas FK dari luar daerah kalah bersaing saat mendaftar FK di daerahnya. “Sebelum memberi izin FK baru, Kemristek dan Dikti seharusnya membina FK yang ada agar 80-90 persennya berakreditasi A dan B,” ucap Bambang.

 

(MZW/ADH)

Dokter dan Keselamatan Pasien

Dokter dan Keselamatan Pasien. Kompas.11 April 2016.Hal.6

Pendidikan kedokteran dan keselamatan pasien adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ia merupakan satu kesatuan. Fakultas-fakultas kedokteran terkemuka di dunia menggunakan pedoman itu, yang diacu dari World Federation for Medical Education.

Itu sebabnya, membuka fakultas kedokteran (FK) tidak mudah, harus melibatkan profesi kedokteran sejak awal dan tidak merupakan keputusan administratif belaka. Sebab, di sana ada keselamatan pasien yang tidak boleh dianggap sebagai “urusan belaka”.

Begitu ketatnya penilaian terhadap pendidikan kedokteran dan para dokter lulusannya sehingga tak jarang lulusan dokter di sebuah negara sekawasan terpaksa bekerja bukan sebagai dokter di Amerika Serikat.Mengapa? Hal itu karena kompetennsinya diragukan akibat jumlah FK dan jumlah mahasiswa setiap FK di negara tersebut di luar rasio normal. Pendidikan kedokteran harus mengikuti kaidah universal karena setiap lulusannya harus diterima dan diakui sebagai dokter yang kompeten dalam menangani orang sakit di penjuru dunia di mana pun ia sedang berada.

Kendali mutu

                Kualitas kompetensi seorang dokter akan langsung dinilai terkait negara asal dan fakultas kedokteran tempat ia dididik. Nilai-nilai universal berlaku di situ: bahwa pembukaan sebuah FK dimulai dengan pembukaan sebuah program studi kedokteran yang harus diampu dulu oleh FK yang berakreditasi A, sampai lulus satu angkatan, sebelum memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan izin operasional sebagai sebuah FK. Pembukaan itu dilakukan dengan rasio satu FK bagi 4 juta penduduk, memiliki satu dosen tetap untuk setiap 10 mahasiswa di tingkat pendidikan akademik (untuk mencapai gelar sarjana), serta rasio satu dosen untuk lima mahasiswa pada pendidikan klinik (di rumah sakit) untuk mendapatkan sebutan dokter.

Pada pendidikan tahap klinik, setiap mahasiswa harus mendapatkan jumlah serta variasi kasus yang cukup untuk mencapai kompetensi sebagaimana yang diamanatkan oleh standar kompetensi yang ditetapkan negara dan profesi melalui Konsil Kedokteran. Dalam tahap klinik, untuk mencapai jumlah serta variasi kasus yang cukup tadi, mahasiswa kedokteran sekaligus berhadapan dengan berbagai risiko, termasuk risiko tertular penyakit.

Setelah lulus dari uji kompetensi, seorang dokter wajib mengikuti proses pemandirian (internship) selama satu tahun. Setelah itu, seorang dokter dapat memilih lanjutan bagi kariernya dan harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dari negara –yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran- agar legal melakukan praktik kedokteran mandiri.

Secara universal, inilah dokter yang bertanggun jawab dan memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan tingkat primer. Umumnya mereka mengembangkan aspek pendidikan kesehatan bagi masyarakat, langkah-langkah pencegahan sakit, serta diagnosis dini dan tata laksana awal. STR itu diperbarui setiap kurun waktu tertentu (di Indonesia setiap 5 tahun) untuk penjaminan kompetensi tetap mutakhir dan aman bagi pasien. Inilah ringkasan rangkaian proses penjagaan kendali mutu yang harus dijalani setiap dokter secara universal.

Pendidikan kedokteran Indonesia

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara pertama yang memiliki pendidikan kedokteran dengan sebutan Sekolah Dokter Jawa pada 1849. Seharusnya, pengalaman panjang ini menjadikan Indonesia sebagai panutan di kawasan. Benarkah demikian?

Dengan jumlah penduduk 240 juta, maka jika menggunakan rasio universal, Indonesia cukup memiliki 60 FK saja.  Pada kenyataannya, saat ini sudah terdapat 83 FK dengan penambahan delapan yang baru diresmikan. Sampai akhir Maret 2016, tercatat 110.906 dokter yang memiliki STR dari 69 FK yang sudah meluluskan dokter. Jika menggunakan rasio universal, seorang dokter untuk 2.500 orang, sebenarnya hanya dibutuhkan 96.000 dokter. Jika setiap FK meluluskan rata-rata 200 dkter per tahun pada 2021 akan terdapat tambahan sekitar 83.000 dokter, yang jelas merupakan kelebihan meski telah dikurangi angka penyusutan.

Kenyataan ini dapat berpengaruh pada etik dan profesionalisme kedokteran yang harus dijunjung tinnggi. Sejumlah mahasiswa ini dalam pendidikan juga akan mengalami kekurangan dalam berlatih untuk sejumlah variasi kasus secara cukup sesuai syarat kompetensi. Meskipun jumlah rumah sakit cukup banyak, ketersediaan dokter klinik belum memenuhi rasio untuk memberikan pembimbingan dengan kualitas yang merata.

Saat ini, dari 69 FK yang meluluskan dokter, terdapat 16 FK dengan akreditasi A, sedangkan selebihnya berakreditasi B dan C. Seyogianya, akreditasi untuk pendidikan kedokteran hanyalah terakreditasi dan tidak terakreditasi, mengingat banyaknya faktor yang memberikan andil pada tidak terakreditasi, seperti kualitas seleksi penerimaan mahasiswa, jumlah mahasiswa yang diterima, kecukupan dosen tetap biomedik dan klinik, ketersediaan sarana belajar seperti laboratorium kering, basah, komputer, laboratorium keterampilan termasuk forensik yang sesuai syarat, perpustakaan, serta fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dengan jumlah serta variasi kasus yang cukup.

Penerimaan mahasiswa sendiri, selain dengan seleksi akademik yang ketat, seharusnya juga disertai uji motivasi sehingga mahasiswa yang diterima memang betul-betul memiliki karakter seorang (calon) dokter. Nilai-nilai kejujuran, kesabaran, empati, dan altruis yang dikenal sebagai  soft skill harus lebih kuat ketimbang nilai intelektual semata. Ini alam berpengaruh saat sebagai dokter, seseorang harus bersikap, membuat keputusan yang berisiko, tetapi dengan tetap mengedepankan dan menghormati perasaan, jiwa, serta otonomi pasien.

Keselamatan pasien akan banyak ditentukan dari kemampuan soft skill seorang dokter, di atas pengetahuan serta keterampilannya yang memang juga harus tinggi. Role modeling (pencontohan tentang keteladanan) memiliki tempat penting. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran tidak boleh bersifat massal.

Keselamatan pasien di atas segalanya

Hippocrates yang hidup masa sebelum Masehi menyatakan bahwa: “Pada dunia kedokteran ada penyakit, si sakit (pasein) dan dokter. Dokter bertugas untuk menolong si sakit….” Kalimat ini menunjukkan bahwa jiwa seorang dokter haruslah untuk menolong dan itu harus dengan sengaja dibentuk sejak saat awal pendidikan.

Maka, untuk Indonesia yang begini luas wilayahnya dan besar jumlah penduduknya, sebaiknya dokter dijadikan tenaga strategis. Seleksi masuk pendidikan harus sangat ketat dan mengikuti versalitas, jumlah FK harus tepat sesuai dengan profesionalisme pendidikan kedokteran sebagaimana yang dianut dunia, serta pendidikannya dibiayai negara sehingga tidak termasuk pendidikan “untuk pemasukan”. Setelah itu, negara dapat menempatkan para dokter selama 1-2 tahun pertama setelah internship untuk mengisi puskesmas sebagai dokter untuk layanan primer dan selanjutnya memfasilitasi karier lanjutan mereka. Kepastian seperti ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan dokter untuk melakukan pengabdian, negara memiliki kepastian tentang layanan primer, profesionalisme kedokteran dan pangakuan dunia tentang mutu pendidikan kedokteran, serta masyarakat mendapatkan kepastian dalam pelayanan kesehatan.

 

MENALDI RASMIN

Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, FKUI; Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

Bom Waktu Fakultas Kedokteran

Bom Waktu Fakultas Kedokteran. Kompas. 22 April. 2016.Hal.6

Pembukaan fakultas kedokteran oleh perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta akhir – akhir ini menjamur sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya persepsi yang salah mengenai pendidikan kedokteran di Indonesia.

Persepsi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa fakultas kedokteran akan mendatangkan pendapatan cukup besar bagi perguruan tinggi dan dengan cara yang snagat mudah, yaitu dengan menerapkan uang pendaftaran dan uang kuliah yang sangat tinggi kepada para calon mahasiswa.

Besaran uang tersebut bahkan mencapai ratusan juta rupiah, suatu besaran yang sangat tidak manusiawi dan tidak sepatutnya diberlakukan.

Motif komersial

Animo masyarakat untuk masuk fakultas kedokteran sangat tinggi, bahkan mereka bersedia membayar berapa pun asalkan diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Mereka beranggapan, pekerjaan sebagai dokter akan menghasilkan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya.

Perguruan tinggi mengantisipasi gejala tersebut dengan mengajukan pembukaan fakultas kedokteran. Karena motifnya hanya mencari uang, perguruan tinggi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan izin pembukaan fakultas kedokteran, bahkan apabila perlu melanggar ketentuan yang berlaku. Pada saat ini sedang terjadi komersialisasi pendidikan kedokteran yang jika dibiarkan terus akan menjatuhkan reputasi pendidikan kedokteran Indonesia.

Pada saat ini telah ada 75 fakultas kedokteran dan jumlah tersebut sudah terlalu banyak. Idealnya Indonesia hanya perlu 30-35 fakultas kedokteran. Jumlah dokter saat ini sudah mencukupi jika dilihat dari perbandingan dengan jumlah penduduk. Masalah distribusi dokter sampai saat ini belum terselesaikan sehingga banyak daerah kekurangan dokter, sedangkan sebaliknya di kota besar terjadi penumpukan dokter.

Adanya kekurangan dokter di daerah dijadikan dalih oleh pemda dan perguruan tinggi setempat untuk mengajukan pembukaan fakultas kedokteran meskipun perguruan tinggi pengusul tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas sama sekali untuk menyelenggarakan pendidikan dokter. Banyak pengusul yang hanya mengandalkan dana besar untuk merekrut tenaga pengajar untuk membangun fasilitas fisik dan membeli rumah sakit.

Pembukaan fakultas kedokteran diibaratkan seperti membuka toko dengan hanya menyediakan fasilitas fisik dan tenaga pelaksana. Padahal, kegiatan pendidikan apa pun bidang keahliannya memerlukan panggilan hati (passion), baik dosennya maupun mahasiswanya. Dapat dibayangkan apabila pendidikan dokter dilaksanakan tanpa panggila hati, maka tujuan mulia pengabdian seorang dokter tidak akan terwujud.

Krisis kompetensi

Fakta menunjukkan bahwa ke 75 fakultas kedokteran mempunyai kesenjangan mutu yang sangat besar, sebagian besar masih terakreditasi C, sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam ujian kompetensi dokter, bahkan sebagian besar mahasiswa yang mengulang ujian (re-taker) sudah mengulang berkali – kali tetap tidak lulus. Mereka ini tidak akan pernah lulus karena memang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang dokter.

Hal ini karena proses seleksi mahasiswa baru tidak dilakukan secara teliti di mana banyak mahasiswa diterima walaupun tidak memenuhi syarat karena hanya mengejar jumlah atau kuota agar memperoleh uang yang cukup besar dari mahasiswa baru. Inilah gambaran sulitnya mengelola pendidikan dokter yang dilakukan secara massal dengan membiarkan banyaknya fakultas kedokteran yang beroperasi.

Aspek kualitas dan keselamatan publik telah dikesampingkan oleh sebagian besar pengusul pembukaan fakultas kedokteran, mereka hanya peduli dengan besarnya uang yang akan mereka terima. Hal ini yang akan menimbulkan bom waktu karena pada saat ini sudah ada puluhan usulan pembukaan fakultas kedokteran baru yang telah diajukan kepada pemerintah, dan jumlah tersebut akan meningkat terus karena mereka terbuai dengan besaran uang yang menggiurkan.

Pembukaan fakultas kedokteran telah menjadi bisnis pendidikan yang sangat komersial dan hal ini akan menjatuhkan hakikat pendidikan dokter. Sudah saatnya negara menyatakan bahwa tidak ada lagi pembukaan fakultas kedokteran yang ada sekarang ini pun perlu dievaluasi ulang keberadaannya, dan apabila perlu sebagian besar ditutup.

 

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

Dirjen Dikti (1999-2007) dan Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

 

Tumbuhkan Budaya Inovatif

Tumbuhkan Budaya Inovatif. Kompas.14 Januari 2016.Hal.11

JAKARTA, KOMPAS –Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang memiliki budaya inovatif dan kewirausahaan untuk mempercepat kemajuan bangsa. Untuk itu, perguruan tinggi dapat berperan sebagai pendorong lahirnya generasi muda masa depan yang mampu bersaing dan bekerja sama.

Perguruan tinggi diminta tidak terobsesi mengejar jumlah mahasiswa yang banyak, tetapi miskin pemikiran besar bagi kemajuan bangsa dan inovasi. Sebab, bangsa ini dapat mengejar ketertinggalan dengan melahirkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengatasi kesenjangan  atau ketidakmerataan pembangunan.

“Mudah saja bagi universitas untuk mencapai jumlah mahasiswa banyak. Biaya murah dan masuk tanpa tes. Tetapi, apakah perguruan tinggi itu mampu melahirkan pemikiran dan inovasi? Negara ini butuh perguruan tinggi yang mampu mendorong pada perubahan positif lewat pemikiran inovasi,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam orasi ilmiah bertajuk “Inovasi dan Kemajuan Jakarta”, Rabu (13/1). Orasi ilmiah disampaikan dalam peringatan Dies Natalis Ke-18 Universitas Paramadina yang dipimpin Rektor Universitas Paramadina Firmanzah.

Hadir dalam acara itu antara lain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang juga mantan Rektor Universitas Paramadina, Menteri Komunkasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bippenas Sofyan Djalil, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ainun Na’im.

Menurut Kalla, perguruan tinggi merupakan tempat menyiapkan masa depan bangsa melalui generasi mudanya. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu melihat kekurangan dan masalah yang ada di bangsa dan mencari solusi inovatif.

Generasi muda bangsa juga menjadi harapan dalam mengembangkan inovasi teknologi. Salah satunya ditunjukkan lewat inovasi dalam transportasi yang dilakukan Go-Jek. Generasi muda sudah tidak lagi masanya hanya mengejar mimpi jadi pegawai negeri sipil (PNS) yang dalam lima tahun ke depan bakal ditutup, kecuali untuk guru, tenaga kesehatan, dan periset.

Mandiri

Kalla mengatakan, bangsa Indonesia tidak bisa bergantung pada negara lain untuk maju. “Kita hanrus memakai kekuatan kita sendiri untuk maju. Kita punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar yang berarti pasar besar, serta kelompok menengah yang baik. Kekuatan itu perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu menjadi tantangan. Pemerintah harus memfasilitasi dan mendukung,” ujar Kalla, yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina.

Kalla mencontohkan almarhum Nurcholish Madjid yang memiliki pemikiran besar untuk bangsa. Dia berkeyakinan Indonesia harus menjadi bangsa moderat, plural, nasionalis, tetapi tetap religius. Dengan kekuatan internal Indonesia ditambahkan inovasi dalam segala sektor kehidupan, Indonesia diyakini dapat menjadi negara maju dengan situasi politik stabil, dan ekonomi yang maju serta merata.

Penghargaan

Berkaitan dengan inovasi, Universitas Paramadina memberikan anugerah Paramadina Award kepada Nadiem Makarim, CEO dan pendiri Go-Jek Indonesia, perusahaan berbasis teknologi yang menyediakan berbagai layanan transportasi. Tiap tahun, Universitas Paramadina memilih tokoh inspiratif yang dinilai bekerja keras memberikan mmanfaat bagi lingkungan dan bangsa. Tokoh itu diharapkan menjadi teladan bagi terbangunnya semangat kewirausahaan, kepemimpinan, dan etika.

“Indonesia harus, mulai sadar bahwa teknologi punya dampak sosial, seperti politik atau kebijakan pemerintah. Teknologi berperan dalam menyejahterakan masyarakat,” ujar Nadiem, yang meraih gelar BA dari Universitas Brown dan gelar MBA dari Sekolah Bisnis Harvard, Amerika. Inovasi Nadiem dinilai dapat dinikmati masyarakat.

Ketua Yayasan Wakaf Paramadina Hendro Martowardojo mengatakan, Universitas Paramadina memiliki sekitar 2.000 mahasiswa dan meluluskan sekitar 300 orang per tahun. Universitas itu hendak menjadi besar, tetapi tetap dengan komitmen untuk menghasilkan lulusan dengan intelektual tinggi serta integritas tinggi.

“Generasi muda yang berintegritas tinggi menjadi tantangan. Di kampus ini, mahasiswa wajib ikut mata kuliah anti korupsi,” kata Hendro. (ELN)

Aksara Dunia untuk Warga Kejawan

Aksara Dunia untuk Warga Kejawan. Jawa Pos. 30 November 2015.Hal.32

SURABAYA – ada beberapa penyebab minimnya minat baca di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah minimnya perpustakaan. Karena itu, himpunan mahasiswa mekatronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) mendirikan perpustakaan umum di daerah Kejawan Putih, Surabaya.

Kemarin (29/11) mereka me-launching perpustakaan yang diberi nama Aksara Dunia itu. Peresmian dihadiri Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jatim Destina Kawanti dan Dewan Pendidikan Jatim Sulistyono Sugiono.

Sulistyono mengapresiasi gerakan pendirian perpustakaan umum tersebut. Menurut dia, inisiatif yang datang dari masyarakat, apalagi kalangan muda, perlu didukung terus. “supaya gairah membaca di kalangan masyarakat ini meningkat. Yakni, dengan menjamurnya perpustakaan umum,” paparnya.

Dia mengatakan, masyarakat kini tidak perlu bergantung terus kepada pemerintah. Sebab, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan yang ada. “peran pemerintah tentu ada, tetap mendukung gerakan macam begini. Tetapi, masyarakat juga bebas untuk berpartisipasi,” tuturnya. Dia mengatakan, kedepan pihaknya menyumbang lebih banyak buku.

Perpustakaan tersebut didirikan atas dasar kepedulian mahasiswa. “Di daerah ini masih banyak anak yang belum bisa membaca. Mayoritas orang tuanya juga tidak tamat sekolah,” papar ketua Himpunan Mekatronika Mukhamad Aji Putra. Dengan adanya perpustakaan umum tersebut, masyarakat sekitar diharapkan terdorong untuk gemar membaca. “tidak hanya untuk anak-anak, tetapi ibu-ibu juga boleh datang,” imbuhnya.

Hingga kini telah terkumpul 800 buku. Jenisnya beragam. Mulai buku pelajaran anak-anak hingga buku bacaan untuk kalangan orang tua. “kami mengumpulkan dari beberapa donatur,” kata Aji. Selain itu, pihaknya mendapat dukungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jatim, Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, serta beberapa alumnus. “Alhamdulilah, banyak dapat sumbangan buku,” ucap Aji.

Sumber : Jawa Pos. 30 November 2015. Hal 32.

Warning Akreditasi Perguruan Tinggi

Warning-Akreditasi-Perguruan-Tinggi.-Jawa-Pos.30-Juni-2015.Hal.25,35

SURABAYA –  Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) mengimbau seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) untuk memperhatikan masa berlaku akreditasi.

Enam bulan sebelum berakhir, perguruan tinggi harus memperpanjang akreditasi. Kalau tidak, izin operasional perguruan tinggi tersebut dicabut.

Ada tujuh standar yang digunakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk menentukan akreditasi. Yakni, visi-misi, sistem kepemimpinan, mahasiswa-lulusan, sumber daya manusia, kurikulum pembelajaran, sarana-prasarana, serta penelitian-pengabdian masyarakat. “Setelah perguruan tinggi memenuhi standar yang diperlukan, tim asesor melakukan penilaian. Apakah akreditasi tetap atau naik atau bahkan turun,” ujar Bambang Suryoatmono, anggota tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Direktrat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti, saat ditemui di Kopertis Jatim VII kemarin (29/6).

Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) Widijanto Nugroho menambahkan, BAN-PT tidak semena-mena dalam menilai akreditasi. Setiap tahun ada sekitar 1.000 kuota prodi yang harus dipenuhi BAN-PT untuk penilaian akreditasi. “Apabila tidak bisa dilakukan tahun ini, akreditasi harus menunggu tahun depan. Namun, jangan sampai melebihi batas kadaluwarsa,” imbuh pria yang akrab disapa Didit tersebut.

Mulai awal tahun ini, BAN-PT bukanlah satu-satunya lembaga yang menilai akreditasi. Pembentuk juga membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). “Masih transisi. Tahun ini baru terbentuk bidang kesehatan dari LAM. Tahun depan rencananya dibuka bidang teknik. Masing – masing bidang tersebut akan bertugas menilai akreditasi sesuai prodi,” jelasnya.

Selama ini akreditasi mengacu pada peraturan lama, yakni PP Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Mulai tahun depan, PP Nomor 49 Tahun 2014 diberlakukan. :Kalau yang lama, akreditasi lebih menekankan pada standar pendidikan. Sedangkan yang terbaru selain pendidikan, akreditasi menekankan standar penelitian dan pengabdian masyarakat,” imbuhnya.

Setelah peraturan baru diberlakukan, ada dua lembaga yang akan menangani akreditasi perguruan tinggi. Yakni, BAN-PT bertugas menilai akreditasi institusi, sedangkan LAM bertugas menilai akreditasi prodi. Akreditasi memiliki masa aktif lima tahun. Sebelum masa habis, perguruan tinggi harus segera memprosesnya.

Kemristek Dikti mengimbau perguruan tinggi memperpanjang akreditasi secara rutin. Dengan begitu, mutu pendidikan di Indonesia terjamin. “Kalau tetap diteruskan saja walau masa habis, mahasiswa yang dirugikan. Masa berlaku ijazah yang dikeluarkan juga dapat dikatakan habis,” imbuhnya.

Di Jatim, ada 102 prodi yang masuk masa enam bulan sebelum kadaluwarsa. Di antara jumlah tersebut, 45 prodi ada di perguruan tinggi Surabaya. Salah satunya adalah prodi S-1 Ilmu Farmasi Unair. Tanggal kadaluwarsa prodi tersebut adalah 29 Oktober. “Memang benar prodi ilmu farmasi merupakan salah satu yang masuk masa enam bulan sebelum kadaluwarsa. Tapi, kami saat ini mengurus perpanjangannya, ujar Wakil Rektor 1 Prof Syahrani. Prodi S-1 ilmu farmasi mendapatkan akreditasi A. (bri/c7/ayi)

 

Tanggung Jawab atas Pendidikan

Tanggung-Jawab-atas-Pendidikan.-Kompas.25-Juni-2015.Hal.6

Sering terdengar slogan bahwa kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tak terutama tergantung kepada sumber daya alam, yang di Indonesia sudah hampir terkuras habis, tetapi kepada sumber daya manusia.

Korea Selatan dan Singapura bisa disebut sebagai contoh dekat. Namun, dalam slogan itu jarang diungkapkan perbedaan antara kedua sumber daya itu. Sumber daya alam (SDA) diberi oleh alam yang pemurah, sementara sumber daya manusia (SDM) harus dibuat manusia sendiri. SDA bersifat given, sedangkan SDM merupakan kualitas yang harus diproduksi manusia.

Beberapa minggu lalu Presiden Joko Widodo membuat pernyataan yang patut diperhatikkan, dan membangunkan kita dari kesadaran yang tidur nyenyak. Berkata Presiden, tahun 1970-an Indonesia booming minyak. Negara seakan terapung di atasnya. Tetapi, akhirnya kita tak dapat suatu aoa kecuali bahwa Pertamina hampir saja bangkrut. Tahun 1980-an ada booming kayu, tetapi yang didapat negara hanya gundulnya hutan tropi di Sumatera dan Kalimantan, dan meningkatnya kerentanan terhadap banjir setiap huja turun. Tahun 2000-an ada booming mineral, seperti batubara, tetapi tak ada yang tertinggal untuk negara dan bangsa. Hasilnya, hancurnya lingkungan dengan depresiasi yang luar biasa berhadapan dengan 95 persen eksportir yang tak punya nomor pokok wajib pajak. Satu-satunya yang masih terselamatkan hanyalah laut harus dihentikan dengan tegas.

Tentu saja menurut Presiden Jokowi menyadari pentingnya SDM sekalipun hal itu tak disinggung dalam pernyataannya. Kita tahu, SDM harus dibuat, harus diproduksikan. Adapun jalan untuk menghasilkan SDM adalah pendidikan. Horace Mann, pemikir pendidikan yang sering dikutip filsuf John Dewey berkata  education is our only political safvety, outside of this ark is the deluge (pendidikan adalah pengamanan politik kita satu-satunya, di luar bahtera ini hanya ada banjir dan air bah).

Menurut Mann, pendidikan umum merupakan oenemuan terbesar manusia. Organisasi – prganisasi sosial lain semuanya hanya kuratif dan remedial sifatnya. Sekolah saja yang daoat mencegah dan menangkal kesulitan dan bencana. Namun demikian, hanya pendidikan dengan asas-asas dan praktik yang benarlah yang dapat menjadi pengamanan politik dan menciptakan SDM, yaitu orang – orang yang dilengkapi tingkat kecerdasan tertentu dengan watak dan prinsip-prinsip tertentu. Orang-orang yang dididik dengan baik dapat membantu proses produksi dalam ekonomu dan memperkuat integrasi sosial dalam kelompoknya. Sebaliknya, pendidikan yang centang-perenang, tanpa arah dan tujuan yang jelas, hanya kaan menghasilkan orang-orang yang menjadi beban masyarakatnya dan sumber masalah yang mempersulit kehidupan bersama.

Pendidikan dan pengajaran

Ada pandangan yang membedakan pendidikan dan pengajaran. Kurang jelas apakah pembedaan ini maksudnya menunjukkan pembagian tugas, seakan-akan sekolah hanya mengurus pengajaran, sementara pendidikan anak didik menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga. Apa pun maksud pembedaan itu, satu hal perlu ditegaskan di sini, yaitu bahwa pengajaran dan pendidikan bisa dibedakan, tetapi tak pernah bisa dipisahkan. Alasannya, pengajaran yang diajarkan di sekolah tak dimaksudkan hanya untuk menjadi transfer pengetahuan. Pengajaran memang bertujuan mmenyampaikan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang ditransfer itu harus menajdi sarana bagi pendidikan anak didik dan unsur dalam pembentukan kepribadian mereka.

Dalam pengajaran itu mereka dilatih berpikir, bertanya, dan perlahan-lahan memahami bagaimana pengetahuan disusun dengan metode dan sistematika tertentu, dan bagaimana pula pengetahuan itu telah diperoleh dan apakah dapat diuji kesahihannya. Melalui pengetahuan itu terbuka wawasan tentang alam dan masyarakat, dan bagaimana mestinya orang bersikap terhadap alam dan berperilaku terhadap anggora masyarakat. Singkat kata, pengajaran menyampaikan pengetahuan, dan pengetahuan mempertajam nalar, membentuk watak dan mematangkan kepribadian.

Pengajaran yang tak dihayati sebagai sarana pendidikan akan berubah mekanis dan membuat otak anak didik seolah – olah file komputer yang hanya berfungsi menampung informasi. Bertrand Russel, filsuf Inggris terbesar abad XX dan pemenang Nobel untuk kesusastraan, mengajukan kritik tajam dan sengit terhadap pendidikan yang diperlakukan hanya sebagai pengajaran. Menurut dia, kita  memang sanggup menciptakan berbagai perlengkapan dan membuat alat-alat, namun kita bisa tetap primitif dalam metode dan teknik, kalau kita mengira pendidikan hanya menjadi transfer pengetahuan yang sudah baku, dan bukannya sarana membentuk kebiasaan dan sikap ilmiah.

Ciri utama orang kurang terdidik adalah sikap tergesa-gesa dalam membentuk pendapatnya, yang kemudian dipertahankan secara mutlak. Sebaliknya, seorang terpelajar akan sangat berhati-hati dalam berpendapat dan selalu berbicara dengan modifikasi. Latihan – latihan dalam pendidikan melalui pengajaran lambat laun akan membentuk intellectual conscience atau nurani intelektual yang ditandai oleh dua hal utama, yaitu sikap untuk percaya hanya kalau ada bukti-bukti yang bisa dipegang dan kesediaan mengakui bahwa bukti-bukti itu pun masih bisa salah.

Pembentukan nalar yang berhasil dalam pendidikan dapat mengubah pandangan seseorang secara radikal, seperti sikap lebih menghargai seni dan keindahan daripada kekayaan dan kemewahan, atau lebih mengutamakan kecerdasan dan rasa percaya diri daripada kebanggaan terhadap status dan jabatan. Perubahan sikap inilah yang menandai munculnya masa Renaisans di Eropa yang bermula di Italia pada abad XIII-XIV dan diteruskan beberapa abad kemudian. Untuk kita, pendidikan dapat membuat orang sanggup mengontrol insting posesif berlebihan. Materialisme praktis yang dibawamasuk ke Tanah Air oleh kapitalisme, sudah membuat orang menganggap sama dua hal yang berbeda sekali, yaitu menikmati dan memiliki.

Sulit sekali menemukan orang bermodal yang membiarkan bukit anggrek indah di hutan dinikmati banyak orang tanpa harus membeli dan memilikinya untuk diri sendiri. Orang bisa menikmati tanpa harus memiliki, dan lebih sering orang memiliki tanpa sanggup menikmati. Dalam bidang sosial gejala ini terlihat dalam bertambahan kayanya sekelompok kecil elite, tanpa ada perhatian dan keterbukaan hati untuk menikmat kemajuan orang lain berkat bantuan yang diberikan. Filantropi rupanya asing pada awal kapitalisme. Keserakahan merupakan Kinderkrankheit des Kapitalismus atau penyakit kanak-kanak dalam kapitalisme.

Mentalisme dan sikap ilmiah

Studi tentang sejarah ilmu pengetahuan pernah dilakukan filsuf Alfred North Whitehead dan dikemukakan dalam serangkaian kuliah di Universitas Harvard pada paruh pertama 1920-an dan kemudian diterbitkan sebagai buku  Science and The Modern World. Sebuah tesis yang dipertahankannya dengan berbagai bukti historis ialah bahwa pembentukan mentalitas dan sikap ilmiah sering kali lebih penting dan lebih mendorong kemajuan dibandingkan kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Hadirnya teknologi di suatu negara tak dengan sendirinya menunjukkan kemajuan negara itu dalam ilmu dan teknologi, karena produk teknologi selalu bisa dibeli. Suatu negara dapat dikatakan maju kalau dapat memproduksi teknologi itu, bahkan menemukan jalan memproduksi teknologi baru.

Lukisan perkembangan ilmu dan teknologi di Eropa oleh AN Whitehead dapat mengilustrasikan hal ini. Entakan besar dalam ilmu pengetahuan alam dan humaniora terjadi di berbagai negara Eropa pada abad XVII yang disebutnya abad para genius. Dalam kesusastraan ada Miguel de Cervantes di Spanyol yang menulis  Don Quixote; di Inggris berkibar Shakespeare yang memberi watak kepada sastra dan bahasa Inggris. Keduanya wafat pada 27 April 1616. Dalam filsafat muncul Descartes di Perancis, Francis Bacon dan John Locke di Inggris, Baruch Spinoza di Belanda, dan Leibniz di Jerman. Dalam fisika berderet nama, speerti Newton di Inggris, Robert Boyle di Irlandia, dan Huygens di Belanda. Dalam astronomi kita kenal Galileo Galilei di Italia dan Johannes Kepler di Jerman. Dalam matematika ada Blaise Pascal di Perancis dan dalam biologi ada William Harvey di Inggris yang menemukan sistem peredaran darah kita.

Nama-nama ini hanya sebagian kecil dari daftar panjang para genius yang berkarya abad XVII. Para ahli sejarah ilmu pengetahuan masih meneliti mengapa lahir demikian banyak genius pada masa ini. Menurut Bertrand Russel yang menulis buku sejarah filsafat Barat yang  banyak dipuji, abad XVI adalah abad yang mengalami kegersangan filsafat karena peperangan antaragama. Perang Tiga Puluh Tahun antara pihak Katolik dan Protestan, akhirnya menimbulkan anggapan bahwa kesatuan dalam dogma agama yang diidamkan dalam Abad Pertengahan sudah tak mungkin tercapai lagi. Setiap orang sebaiknya berpikir sendiri untuk dirinya juga mengenai soal-soal fundamental. Hasrat untuk kebebasan berpikir sendiri dan keengganan kepada soal – soal teologis lambat laun melahirkan kegairahan baru untuk hal-hal sekuler, yang bermuara kepada ilmu pengetahuan. Mentalitas baru inilah yang melahirkan para genius.

Di Indonesia, almarhum Prof Sartono Kartodirdjo dari Universitas Gadjah Mada pernah menceritakan anekdot perilaku mahasiswanya, termasuk mahasiswa asing. Mahasiswa Jepang yang membeli sepeda motor baru memanfaatkan hari liburnya pada akhir pekan untuk membongkar seluruh sepeda motor dan memereteli berbagai bagiannya, kemudian disusun kembali untuk mengetahui struktur mesin dan sistem mekaniknya. Sebaliknya, mahasiswa Indonesia membeli sepeda motor baru akan segera mengunjungi pacarnya, mengajaknya keliling kota, dan melewatkan acara malam minggu bersama.

Dari segi mentalitas, mahasiswa Jepang itu punya mentalitas teknologis, sementara mahasiswa kita masih hidup dalam mentalitas konsumeristis. Diterapkan di sekolah, pengajaran dan pendidikan bukan saja menyajikan science products (produk ilmu pengetahuan), tetapi mendorong science production (bagaimana ilmu diproduksikan). Berbagai bentuk pengajaran dan pendidikan tujuan utamanya bukanlah melakukan transfer pengetahuan sebanyak-banyaknya, melainkan menciptakan suasana dan motivasi agar peserta didik didorong mencari dan menghasilkan pengetahuan baru dalam suatu bidang penelitian, entah dengan mengidentifikasi bidang-bidang penelitian yang belum banyak dikaji dan dapat dijadikan obyek penelitian agar melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada, atau dengan mencoba metode dan teknik penelitian baru yang menyorot aspek tertentu dari suatu obyek penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, tetapi yang kemudian dijelaskan dengan cara lebih komprehensif.

Pada titik ini dua kepentingan patut diperhatikan. Pertama, kepentingan validasi, yaitu pengujian pengetahuan agar pengetahuan itu terjamin keahihannya, sebelum digunakan lebih banyak orang. Pengetahuan yang akan digunakan berbagai pihak, haruslah terhindar sejauh mungkin dari kekeliruan dan kesalahan entah mengenai data yang dikumpulkan, atau penjelasan tentang data itu. Pengetahuan fisika, biologi, kimia atau pengetahuan ilmu-ilmu sosial yang menjadi konsumsi publik, harus terjamin kesahihannya oleh validasi yang memenuhi syarat pengujian, agar pemakaian atau penerapan pengetahuan itu oleh pihak lain tak merugikan atau membahayakan mereka.

Kedua, pendidikan dan pengajaran harus dapat menunjukkan pentingnya aspek penemuan dalam ilmu pengetahuan bukan saja harus dijaga dan dirawat dari masa ke masa, tetapi perlu diperbarui dengan temuan baru. Inilah dimensi heuristik dalam ilmu pengetahuan. Temua baru itu dapat berupa obyek baru dalam sebuah bidang studi dan penelitian. Temuan juga dapat berupa penjelasan baru tentang data lama yang sudah dikumpulkan dan obyek penelitian yang sudah diketahui sebelumnya.

Diterjemahkan ke istilah yang lebih sederhana validasi ilmu pengetahuan butuh sikap kritis di antara para peserta didik, dan kemampuan heuristis dalam ilmu pengetahuan tak berarti lain dari sikap kreatif anak didik dalam menghadapi tugas belajar mereka. Sikap kritis hanya dimungkinkan oleh pandangan yang menghadapi ilmu pengetahuan sebagai suatu disiplin, sedangkan sikap kreatif akan muncul dari pengetahuan sebagai suatu art atau seni, yang butuh kebebasan dan keleluasaan dalam menanggapinya. Apakah kritik dan kreativitas, disiplin dan kebebasan, metodologi dan imajinasi, menajdi perhatian di sekolah-sekolah kita sekarang, dan dikembangkan dalam perimbangan yang optimal, itulah pertanyaan dasar tentang pendidikan kita di Indonesia sekarang.

 

IGNAS KLEDEN

Sosiolog, Ketua Badan Pengurus

Komunitas Indonesia untuk Demokrasi