Atta Halilintar dan Pengaruhnya Untuk Generasi Muda Indonesia

Atta Halilintar adalah satu dari sekian banyak content creator di Indonesia yang menyajikan konten-konten nir-edukasi. Channel Youtube-nya pernah didapuk menjadi channel Youtube dengan subscriber terbesar se-Asia Tenggara. Konten-konten dalam channel Atta bukan sajian konten yang bisa dinikmati oleh orang dewasa yang cukup umur, berpendidikan, dan mampu berpikir logis. Tentu saja anak-anak remaja-lah yang menjadi pendongkrak kesuksesan channel Youtube Atta Halilintar. Dengan trademark “Ashiyaap” dan kualitas konten-konten yang dangkal dan terkesan “out the box” di mata anak-anak inilah yang menjadi ciri khas dari kualitas konten Atta.

Anak-anak belum memiliki kemampuan berpikir dan melakukan nalar secara sempurna, tentu belum bisa berpikir mengenai apa manfaat dari apa yang mereka lihat. Mereka cenderung menyukai dampak hiburan dari konten dengan aktivitas tidak biasa yang bisa dilakukan masyarakat secara normal umumnya; misalnya konten prank; dimana konten tersebut dominan menjadi andalan channel Atta. Benak anak-anak ini kemudian dihiasi dengan motivasi dan dorongan untuk melakukan hal-hal yang mereka anggap menyenangkan dan jauh dari kegiatan biasa-biasa saja yang monoton. Inilah yang menjadi daya tarik channel Atta di mata anak-anak.

Selain itu, Atta juga kerap memamerkan kekayaannya. Konten pamer kekayaan memang merupakan salah satu jenis konten yang dapat meledakkan viewers pada channel Youtube karena tidak banyak orang yang bisa melihat bentuk dan wujud dari kekayaan seseorang secara nyata. Orang-orang cenderung mudah merasa terhipnotis apabila diperlihatkan kemewahan. Anak-anak dengan pengetahuan terbatas mengenai banyak hal, tentu saja menyukai melihat konten jenis tersebut karena pada usia mereka ini mereka menyukai orang-orang yang bisa membuat mereka takjub secara praktis.

Apabila dianalogikan dengan bahasa, ini bisa disebut dengan Vanity. Vanity artinya adalah kekosongan, kehampaan, dan tiada arti. Anak-anak ini banyak terkelabui oleh kefanaan oleh kotnen-konten yang sebenarnya tidak masuk akal dan hanya settingan semata. Namun karena memang masih anak-anak, mereka belum bisa berpikir sejauh itu dan mereka hanya memikirkan kualtias hiburan yang bisa didapat saja.

Baru-baru ini, Atta mempublikasikan konten dengan clickbait berjudul “Malam Pertama” yang tentunya merupakan pancingan semata agar viewersnya tertarik untuk melihatnya. Padahal Atta tahu bahwa kebanyakan subscribers nya adalah anak-anak. Apabila memang ia seorang content creator yang bijaksana, bukanlah hal tersebut tidak pantas? Anak-anak mungkin tidak sadar, namun orang dewasa bisa. Atta adalah satu dari sekian content creator yang tidak cocok untuk anak-anak Indonesia. Seharusnya dunia anak-anak diajarkan untuk hidup dengan sederhana dan bagaimana layaknya seorang anak bertumbuh. Dalam pertumbuhan anak-anak Indonesia semestinya tidak mengkonsumsi konten Atta dan konten creator serupa.

Jadi bagaimana menurut kalian? Zaman sekarang memang banyak sekali hal yang dinormalisasikan hanya demi kepuasaan sendiri. Yuk coba bersama-sama agar bisa melihat mana yang memiliki esensi yang benar dan yang salah yah!

 

Waktunya Buka Lagi Bukumu. Kompas. 7 Maret 2021.Hal.1,15

Buku adalah jendela dunia. Pepatah lama ini tak kehilangan maknanya. Terlebih nyaris setahun perjalanan serasa terhenti akibat pandemi Covid-19. Semua merapal cara agar bertahan, bahkan melampaui batasan yang menyekat impian. Membaca buku membuka kembali kesempatan menjelajah dengan cukup di rumah saja.

Mawar Kusuma/Dwi Bayu Radius/Riana A Ibrahim

Radmiadi (39) sungguh gembira menyaksikan minat membaca yang meningkat pada masa pandemic. Warga Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, itu menyediakan perpustakaan di rumahnya. Mereka yang berkunjung kebanyakan murid SD hingga SMA.

Rumah Baca Perahu Pustaka yang menyimpan sekitar 3.000 buku itu didirikan Radmiadi pada tahun 2016. Tamu-tamu tentu kerap diingatkan untuk mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Di depan perpustakaan itu, dua wastafel permanen pun dibuat.

“Kelamaan enggak sekolah, murid-murid bosan. Dilampiaskan ke perpustakaan. Enggak tersalurkan saking rindu ke kelas,” kata Radmiadi saat dijumpai di Lampung Selatan, Kamis (4/3/2021).

Selama pandemi, rata-rata hanya 20 orang yang berkunjung ke Rumah Baca Perahu Pustaka per hari. Kini, jumlah itu bisa mencapai 50 pengunjung. Tak hanya buku cerita, mereka yang datang juga mencari buku untuk mengerjakan tugas sekolahnya.

“Dulu, kebanyakan pengujung pun pinjam lalu pergi. Sekarang, ambil buku langsung baca,” ujarnya.

Di taman bacaan itu, ada fasilitas bermain yang dapat di manfaatkan. Ada juga kegiatan mendongeng. Pengunjung yang berani menceritakan buku yang dibacanya akan diberikan hadiah.

Kini, Radmiadi mengupayakan agar di perpustakaanya tersedia internet gratis. Supervisor Port Traffic Control PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak itu mengharapkan dukungan pihak-pihak yang peduli agar anak-anak semakin lancar belajar.

Di Kedai Proses juga terlihat semangat yang sama. Di taman bacaan masyarakat (TBM) di Desa Cijaku, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, itu banyak mahasiswa beraktivitas. Hampir setiap hari mereka membaca dan mengerjakan tugas kuliah. Kadang juga berdiskusi aneka topik.

“Internet gratis tersedia. Selain itu, diadakan kelas menulis kalau Sabtu dan latihan menari setiap Minggu,” ujar pendiri TBM Kedai Proses, Budi Harsoni.

Ia meyakini pengunjung tetap aman. Kedai Proses justru menjelma menjadi pendamping pendidikan pada masa pandemi. Di beberapa TBM pun, anak-anak berhimpun untuk membaca sekaligus belajar bersama.

Selain Kedai Proses, ada juga Lumbung Ilmu di Desa Cirompang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten, yang dikelola pegiat literasi. Semangat mereka tak padam meski pandemi merebak.

Justru TBM kemudian berperan di tengah masyarakat. Pelajar akan keluar untuk mencari informasi, apalagi saat UTS dan UAS. “Soalnya, TBM bukan satuan pendidikan. Jadi, kesepakatan bisa dibangun pengelola TBM dan masyarakat. Masih banyak strategi kalau TBM dikelola dengan serius,” ucapnya.

Komunitas Sastra Lingkar Jenar juga tetap bergeliat untuk terus mendongkrak kecintaan pada sastra, termasuk membaca beragam buku sastra. Komunitas yang berbasis di Cirebon, Jawa Barat, ini antara lain tetap rutin mengelar diskusi yang dijuluki “Pengadilan Teks” setiap Rabu malam.

Seperti pada Rabu, 3 Maret, Pengadilan Teks digelar dengan pendiri Komunitas Sastra Lingkar Jenar, Edeng Syamsul Ma’arif, bertindak sebagai hakin dan Uyung Nuha sebagai penuntut. Teks yang dibahas dalam “pengadilan” tersebut adalah cerita pendek berjudul “Ayah Monyet” buah karya Iis Taulyda yang juga anggota komunitas itu.

Edeng lantas mulai membedah cerpen karya Iis yang videonya kemudian juga diunggah di kanal Youtube Komunitas Sastra Lingkar Jenar. Sejak berdiri, Komunitas Lingkar Jenar memang punya perhatian khusus terhadap minat baca. Sudah empat tahun hadir di Cirebon, Komunitas Sastra Lingkar Jenar juga beberapa kali menggelar diskusi untuk membedah buku tertentu.

“Yang sekiranya ada kebaruan dan menarik, 75 persennya mendiskusikan sastra. Pernah membaca satu buku bergiliran, tapi jadi enggak baca buku yang lain. Hanya pernah dilakukan, tapi enggak jadi prioritas,” lanjut Edeng.

Minat baca naik

Gerakan komunitas berbasis dunia maya untuk menampung minat baca yang meningkat ini juga makin hidup. Berjalan sejak 2018, BBB Book Club atau Buibu Baca Buku Book Club yang membuka komunitasnya lewat Instagram ini telah diikuti 17.500 pengikut dan tak terkendala pandemi.

Berawal dari perhatiannya terhadap minat baca, Puti Karina Puar, pendiri BBB Book Club, memilih ceruk tersendiri, yaitu ibu-ibu seperti dirinya. Menurut dia, penting bagi seorang ibu untuk aktif membaca.

“Dengan aktif, membaca, akan membuka wawasan dan mampu berpikir kritis. Apalagi anak-anak, kan, kerap apa-apa tanya ke ibunya ya sehingga perlu juga bisa menyaring informasi, mengingat banyak hoaks saat ini. Dengan pasangan, obrolannya pun akan lebih berisi,” tutur Puti.

Di tengah pandemi ini, memang dia merasakan ada kenaikan minat membaca dari para ibu dengan berbagai alasan. Dari lelah melihat layar gawai, ingin diet informasi, hingga mencari hobi baru.

Melalui komunitas yang digagasnya secara virtual ini, Puti membuka kesempatan bagi para ibu untuk berdiskusi berbagai macam jenis buku. Secara rutin, ia juga menggelar talkshow lewat IG Live dan mengadakan program reading challenge bagi para ibu.

Mengacu pada Indeks Kegemaran Membaca 2020, skornya naik menjadi 54,17 dan masuk kategori sedang. Dengan perhitungan, aktivitas membaca masyarakat Indonesia tercatat empat kali per minggu dengan durasi rata-rata 1 jam 36 menit per hari dan jumlah bukunya rata-rata dua buku per tiga bulan.

Kenaikan minat baca pada 2020 yang bertepatan dengan pandemi ini terlihat meski ada perubahan cara pembelian buku. Gramedia, misalnya, meluncurkan situs www.gramediapesanantar.com untuk memudahkan pelanggan mencari produk dan memesan dari toko terdekat.

“Ada juga aplikasi Gramedia Digital yang sedang dikembangkan sebagai platform e-book dan audiobook. Gramedia juga bekerja sama dengan berbagai marketplace untuk lebih mengjangkau pelanggan,” ujar General Manager Corporate Secretary PT Gramedia Asri Media, Yosef Adityo.

Penjualan buku secara daring pun di tengah pandemic. “Tiap tahun, ada peningkatan dari penjualan online. Selama pandemic rasionya sekitar 10 persen dari total penjualan,” ungkap Yosef.

Pameran buku Big Bad Wolf yang selalu diburu juga memilih berpindah platform secara daring bekerja sama dengan salah satu marketplace. Animo masyarakat untuk berbelanja secara daring yang meningkat sepanjang pandemi sangat membantu peralihan penjualan ini. Meski kini hadir beberapa kali dalam setahun, Big Bad Wolf tetap mengatur jadwal.

“Walau daring, bazar buku online ini hanya diadakan dalam waktu tertentu, misalnya sekali penyelenggaraan hanya 4-5 hari,” kata Presiden Direktur Big Bad Wold Uli Silalahi.

Untuk jenis buku, buku untuk anak tetap yang menjadi andalan dan paling banyak diburu di pameran buku ini. Selain itu, ada juga novel dan buku biografi yang berada di uruttan terbanyak dibeli.

Di Perpustakaan Nasional, perkembangan perpustakaan digital juga meningkat mengingat ada pembatasan kunjungan sejak pandemi. Melalui aplikasi IPusnas, rata-rata pinjaman buku per bukan mencapai 780.000. Pencarian koleksi buku, arsip, dan sebagainya menggunakan Indonesia One Search yang terintegrasi juga naik hingga 42,14 persen pada 2020.

Akses pada laman e-resources juga kian diminati. Akses tertinggi tahun 2020 terjadi pada masa pembatasan ketat dilakukan, yaitu Maret, April, dan Oktober. Begitu pula akses ke Khasanah Pustaka Nusantara yang memuat semua koleksi digital Perpusnas, paling tinggi terjadi pada Maret dan Oktober 2020.

“Pengembangan digital ini terus dilakukan, juga dengan alih media ke digital untuk memudahkan pengguna. Dengan demikian, perpustakaan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam berbagai kondisi sekaligus meningkatkan budaya literasi,” tutur Kepala Biro Hukum dan Perencanaan Perpusnan Joko Santoso.

Fenomena global

Tak hanya di Indonesia, minat baca juga naik di sejumlah negara sepanjang pandemi. Di Inggris, komunitas buku bahkan kebanjiran anggota baru untuk ikut mengulas buku secara daring. Di Kanada, orang-orang mulai bosan bersentuhan dengan gawai sehingga memilih buku untuk menyegarkan pikiran.

Ada baiknya kita simak “nasihat” Profesor Bernard Perbal dalam Journal of Cell Communication and Signating melalui artikelnya, “Neuroscience and psychological studies sustain the cognitive benefits of print reading”. Kemampuan belajar manusia serta kemampuannya memahami secara signifikan lebih terbangun baik jika membaca pada material cetak.

Mari kita buka lagi buku.

 

Sumber: Kompas, 7 Maret 2021

Bentuk Pokja, Libatkan Seluruh Warga Sekolah.Jawa Pos.7 Februari 2021.Hal.39

Semua elemen di sekolah penting. Prinsip itulah yang terbangun di SMPN 22. Dan, terbukti manjur dalam menggerakkan partisipasi kolektif warga sekolah. Salah satunya dalam bidang lingkungan.

Kepala SMPN 22 Yulia Krisnawati sebagai motor penggerak utama memiliki “rahasia dapur”. Menurut dia, petugas keamanan maupun petugas kebersihan tidak bisa dianggap sepele. Mereka juga support system bagi sekolah. Mendekati warga sekolah pun tidak bisa asal. Mesti secara personal, sesuai karakter masing-masing.

“Semua diberi tugas untuk menjalankan komitmen dan perannya. Kalau sudah begitu tidak ada yang sulit. Karena akhirnya seluruh warga sekolah tergerak dan bergerak untuk mendukung apa pun program yang dijalankan oleh sekolah,” terangnya saat ditemui Jawa Pos Jumat (22/1).

Kelompok-kelompok kerja (pokja) pun dibentuk. Anggotanya tidak lain adalah guru, siswa, petugas, dan staf sekolah. Mereka bertanggung jawab menjalankan roda kegiatan berbasis lingkungan hidup. Mulai pokja rumah jamur, pokja tanaman kenikir, pokja bank sampah, hingga pokja kolam lele.

“Misalnya, pokja rumah jamur, berarti harus mengurus dari hulu sampai hilir. Mulai pembibitan sampai panen,” imbuh magister Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.

Setiap pokja juga mengemban target tertentu. Lalu dilakukan monitoring sekaligus follow-up secara berkala. Antarpokja pun saling dukung satu sama lain. Dan, ada reward bagi pokja yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

“Beri reward untuk hal sederhana pun bisa membuat semangat. Misalnya, perhatian, pujian, dan ucapan terima kasih. Kegagalan akan terjadi kalau hanya melibatkan tim lingkungan hidup. Karena kunci sukses itu terletak pada partisipasi seluruh komponen sekolah,” paparnya.

Dan benar saja. Cara tersebut bisa dibilang ampuh. Karena lewat kekompakan yang guyub, SMP yang berada di kawasan Jalan Gayungsari Barat itu dengan mulus menggondol dua piala sekaligus. Dalam kompetisi lingkungan yang digagas dari duet antara Pemkot Surabaya dan Tunas Hijau, yakni Surabaya Eco School (SES).

Pertama sebagai juara 1 Sekolah Sadar Iklim Terbaik Tingkat SMP 2020. Dan, satu piala lagi yang juga berhasil diamankan. Yakni, Guru Eco Teacher (Junior) of the Year 2020 lewat Uswatun Khasanah selaku pembina lingkungan hidup.

Guru bahasa Inggris itu menjelaskan, ada delapan poin penilaian dalam kategori Sekolah Sadar Iklim SES 2020. Yang harus betul-betul dijalankan secara real oleh pihak sekolah.

Delapan poin tersebut adalah pengolahan sampah organik di sekolah, pengolahan sampah anorganik di bank sampah, serta merawat tanaman dan pepohonan dengan sistem hidroponik maupun biasa. Lalu, membuat lubang resapan biopori serta memastikan saluran air tanpa endapan dan lancar.

Selain itu, jendela sekolah tanpa debu, tidak ada sampah nonorganik selain di tempat sampah, dan tidak ada pemborosan listrik. “Sekolah berusaha memenuhi semua tantangan. Penilaian langsung dengan sidak ke sekolah oleh Tunas Hijau sejak September-Desember,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, saat ini ada 275 lubang biopori yang sudah dibuat di lahan sekolah seluas 1,8 hektare. Fungsinya sebagai serapan air. Jendela-jendela juga dibuka setiap hari untuk menggantikan AC dan lampu.

Uswatun mengatakan, pihaknya mengajak siswa dan wali murid untuk turut serta dalam SES 2020 lewat kategori Keluarga Sadar Iklim. Dari ajakan itu, total ada 90 keluarga yang bergabung. “Kami buatkan grup Whatsapp untuk pembinaan jarak jauh dan memantau progres. Dilakukan intens sampai kami home visit. Memastikan mereka nggak merasa sendiri dalam melakukan aksi-aksi lingkungan,” katanya.

KEGIATAN ECOPRENEUR SMPN 22

  • Komposting atau mengolah sampah organik menjadi pupuk yang bisa dijual.
  • Bertanam pakcoy dan kangkong secara hidroponik. Setiap panen dijual ke warga sekolah hingga dipasarkan secara online.
  • Rumah Jamur (bisa dipanen sampai sepekan dua kali). Dijual mentah atau dijadikan produk olahan.
  • Taman produktif seperti serai, cabai, terong, kenikir, dan sebagainya.
  • Kolam lele yang baru dibuat sekitar Oktober 2020.
  • Daur ulang limbah anorganik bank sampah sekolah (kaleng, kardus, kertas, botol plastic, minyak jelantah).

 

Sumber: Jawa Pos, 7 Februari 2021

Merindu Pengajaran yang Menghormati Semua. Kompas. 28 Januari 2021. Hal.5

Pendidikan memainkan peran penting dalam transformasi masyarakat untuk menjadi lebih adil dan inklusif, dan pendidikan yang majemuk adalah kuncinya.

Yovita Arika

Indonesia merupakan negara majemuk dengan masyarakatnya yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, suku bangsa, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Kemajemukan ini harus dirawat, salah satunya melalui pendidikan yang menyemaikan nilai-nilai keberagaman untuk menjaga persatuan.

Satuan pendidikan atau sekolah harus mempromosikan kesadaran untuk menghargai, memahami perbedaan, tenggang rasa, dan serta tidak melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan seseorang berdasarkan status dan latar belakangnya. Sekolah juga harus mengambil langkah-langkah yang efektif untuk menghilangkan kebijakan dan praktik diskriminatif.

Akan tetapi, dalam praktiknya, benih-benih intoleransi dan diskriminasi mendapat tempat untuk tumbuh dan berkembang di institusi pendidikan Indonesia. Paling tidak sejak 2014 muncul sejumlah kasus sekolah negeri yang mewajibkan ataupun melarang siswanya mengenakan jilbab di sekolah, antara lain di Bali, Maumere (Nusa Tenggara Timur), Manokwari (Papua Barat), Banyuwangi (Jawa Timur), Gunung Kidul (DI Yogyakarta), dan terakhir di Padang (Sumatera Barat).

Penghargaan terhadap keberagaman

Maraknya kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum mengadopsi prinsip-prinsip penghargaan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di masyarakat. Celakanya, benih-benih intoleransi juga tumbuh pada diri guru yang seharusnya menjadi penyemai benih-benih keberagaman di sekolah.

Survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, yang diluncurkan pada Oktober 2018, menunjukkan 53,06 persen guru memiliki pemikiran intoleran. Dari 2.237 guru swasta dan negeri dari 34 provinsi yang disurvei, hanya 3,93 persen guru yang sangat toleran.

Karena itu, jika persoalan ini tidak dibenahi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, satuan-satuan pendidikan bisa menjadi tempat persemaian benih-benih sikap penolakan terhadap keberagaman, terutama bagi kalangan siswa. Dampaknya, kata Amalia Suri, peneliti Imparsial, Rabu (27/1/2021), ini dapat berkontribusi mendorong semakin kuatnya segregasi sosial dan intoleransi di tengah masyarakat.

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat hotline pelaporan, kata Amalia, merupakan langkah penting. Dari aspek pengawasan, peserta didik, wali murid, atau publik dapat memanfaatkan hotline pelaporan ini untuk mengawasi pengelolaan pendidikan di semua tingkatan.

Pengawasan oleh publik ini juga berlaku untuk mengawasi pemda dan “peraturan daerah”. Peraturan dan kebijakan yang dibuat di daerah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam bernegara, seperti konstitusi, yang telah menjamin hak setiap orang untuk bebas dari semua bentuk diskriminasi, termasuk dalam konteks hak beragama atau berkeyakinan.

“Meski kewenangan pendidikan ada di pemerintah daerah, bukan berarti Kemendikbud bisa lepas tangan. Dia punya kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan urusan Kemendikbud di daerah,” kata Amalia.

Langkah sistemik

Meski demikian, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan sistemik untuk menghindari kejadian berulang sehingga persoalan diskriminasi dan intoleransi di lingkungan pendidikan dapat dihapus. Kasus ini seyogianya dapat menjadi momentum untuk menjadikan sekolah sebagai zona pendidikan toleransi.

Menurut Guru Besar Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Hafid Abbas, Rabu, kasus-kasus intoleransi di sekolah tidak bisa dilihat sebagai persoalan hitam putih. Kasus-kasus tersebut terjadi tidak semata karena ada peraturan dari pemerintah daerah ataupun sekolah yang tidak mendukung keberagaman.

Ada persoalan yang lebih besar dari itu. “Pendidikan di Indonesia dikelola tanpa mempertimbangkan kemajemukan sebagai alat pemersatu. Kita ini ditakdirkan sebagai bangsa yang besar, jumlah penduduknya keempat terbanyak di dunia, kebinekaannya juga tidak ada duanya, sangat pluraklistik,” katanya.

Karena itu, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh agar melahirkan pendidikan yang majemuk. Pertama-tama membenahi standar pendidikan agar setiap anak memperoleh hak yang sama atas pendidikan yang berkualitas. Ada delapan standar pendidikan yang menjadi ukuran untuk penilaian sekolah, yaitu standar isi, proses, penilaian pendidikan, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan, pembiayaan pendidikan, serta sarana dan prasarana.

“Saat ini 88,8 persen sekolah belum memenuhi standar tersebut. Kalau sekolah memenuhi standar yang ada, tidak akan terjadi kasus seperti yang di Padang,” ujarnya.

Kemudian, pembenahan akuntabilitas pendidikan yang di dalamnya termasuk akuntabilitas kepala sekolah, guru, saran dan prasarana pendidikan, serta pemangku kepentingan pendidikan lainnya, seperti dinas pendidikan. Di era otonomi daerah, politik lokal masuk hingga ke ranah pendidikan sering kali bukan orang yang berpengalaman di bidang pendidikan dan mengerti ilmu pendidikan.

Selain itu, pembiayaan pendidikan dan fasilitas pendidikan harus memenuhi syarat untuk terselenggaranya pendidikan yang baik dan nyaman bagi siswa dan semua warga sekolah. Ini termasuk pemetaan dan pengadaan guru profesional sebagai pendidik anak bangsa. “Pendidikan harus dikelola dengan baik karena pendidikan itu pabrik peradaban, bukan pabrik ijazah,” kata Hafid.

Menghormati semua

Dalam upaya menghentikan segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan, termasuk intoleransi, UNESCO melalui konsep teaching respect for all (mengajar menghormati semua) sejak 2012 telah memberikan panduan bagi negara-negara anggota untuk melaksanakan pendidikan mempromosikan prinsip dan nilai universal berdasarkan hak asasi manusia. Panduan ini telah diujicobakan di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.

Konsep teaching respect for all digunakan untuk lebih memperkuat kebijakan pendidikan hak asasi manusia (HAM) yang ada. Kebijakan HAM tersebut bertujuan mendorong pembelajaran hidup bersama di antara populasi dengan latar belakang yang beragam. Panduan implementasi teaching respect for all ini sebenarnya telah diperkenalkan kepada guru, kepala sekolah, juga perwakilan lembaga swadaya masyarakat pemuda.

Pendidikan memainkan peran penting dalam transformasi masyarakat untuk menjadi lebih adil dan inklusif, dan pendidikan yang majemuk menjadi kuncinya. Pendidikan yang majemuk dapat membekali peserta didik dengan sikap dan keterampilan untuk merangkul keragaman, meningkatkan empati dan rasa solidaritas untuk orang lain, dan membangun keterampilan pemecahan masalah dari berbagai persepektif.

Sebagaimana dikatakan Romo Bernadus Soebroto Mardiatmaja SJ, Guru Besar Sekolah Filsafat Driyarkara, dalam rapat dengar pendapat umum tentang peta jalan pendidikan dengan Komisi X DPR beberapa waktu lalu, capaian akademis bukanlah tujuan utama pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah menjadikan manusia Indonesia seutuhnya, yang menyadari dan menghargai kemajemukan lingkungannya.

 

Sumber: Kompas, 28 Januari 2021

Di Tengah Pusaran Pertarungan Elite

Nasionalisme yang berkembang saat ini dinilai parsial karena tak mengandung semangat internasionalisme yang diusung Bung Karno. Pasca tahun 1950- an, Bung Karno dianggap dunia sebagai tokoh penting di balik gerakan solidaritas negara-negara Dunia Ketiga.

Di tengah menguatnya narasi nasionalisme, Indonesia seolah-olah tengah dihadapkan pada kontestasi kelompok nasionalis dan kelompok agama. Padahal, pertarungan sesunggulutya terjadi di antara kelompok-kelompok elite yang menggunakan simbol-simbol nasionalisme sempit sesuai kepentingan masing-mc.ing. Indonesia tengah “clibawa” menuju dernokrasi secia berpotensi meminggirkan hak asasi manusia.

Sentimen nasionalisme di indonesia menguat pada Pemilu 2014. D. ealon presiden yang bertarung, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sama-sama mengklaim sebagai “ahli waris, nasionalisme Soekarno, presiden pertAma Indonesia. Mereka menggunakan slogan nasionalis saat kampanye. Namun, pemahanum nasionalisme kedua calon presiden saat itu dinilai parsial karena tak menyertakan kandungan semangat imernasionalisme yang diusung Bung Karno. Pada tahun 1950-., Bung Karno dianggap dunia internasional sehapi tokoh penting di balik gerakan solidaritas negara-negara Dunia Ketiga.

Dari sisi ekonomi, pergeseran ciri-ciri kebijakan pemerintah, yakni dari kebijakan pro-pasar menjadi kebijakan yang lebih sionalis b.kan berlangsung lehih awal, yakni sejak krisis kettangan global 2008. Salah satu indikator pergeseran itu ialah menirtglcatnya kebijakan proteksionis, terutcuna lwrkaitan dengan penanaman mocial dan dagangan.

Penguatan nasionalisme juga terlihat dari kebijalum pemerintah dalam hubungan dengan negara lain. Pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, eksekusi mati terhadap warga negara asigna meningkat, pemerintah juga bancal menenggelamkan kapal asing dari negara tetangga yang mencuri ikan di Indonesia. Hal itu dilakukan atas nama nasionalisme. Pada saat yang sama, di tengah masyarakat kembali “riuh” narasi antagonistic pribumi dan non-pribumi.

Nasionalisme akan selalu hadir sepanjang negara bangsa ada karena berperan membangun solidaritas serta menentukan  siapa yang menjadi bagian bangsa. Namun, belakangan ada kecenderungan nasionalisme justru didefinisikan para elite, termasuk negara.

Padahal, seharusnya kontestasi terhadap makna nasionalisme berlangsung, terbuka untuk mengakomodasi kepentingan public yang kian beragam agar nasionalisme menjadi inklusif. Di era demokrasi modern, idealnya narasi nasionalisme tidak lagi banyak diproduksi negara, tetapi diproduksi masyarakat melalui produk dan aktivitas kebudayaan, seperti novel atau film.

 

Elite dan masyarakat

Penguatan narasi nasionalisme yang eksklusif merupakan proses yang bersambut dari elite dan akar rumput. Dari sisi elite, narasi nasionalisme, pada skala tertentu, dibangun pemerintah untuk menghadapi kritik dari kekuatan koalisi yang menggunakan narasi nasionalisme berbasis keagamaan.

Nasionalisme-nasionalis atau pun nasionalisme-agama juga sama-sama berciri kuatnya nilai komunal yang berdampak pada pengorbanan hak-hak individual. Selain itu, nasionalisme sempit berbasis pada totalisme negara, bukan hak individu, dapat membuka ruang lebar berkembangnya kekuatan konservatif lama yang memundurkan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini, misalnya, terlihat dari upaya elite politik di pemerintahan untuk kembali mendorong penerapan delik umum pada pasal penghinaan terhadap ormas, serta perlibatan militer dalam kehidupan sipil. Kondisi itu berpotensi membuat politik demokrasi Indonesia stagnan.

Dalam konteks hubungan dengan negara lain, sudah muncul upaya pemerintah memoderasi wacana nasionaisme guna memastikan program ekonomi berjalan. Hukuman mati warga negara asing berkurang. Wacana Indonesia menghadapi ancaman proxy war dari kekuatan asing menyurut, Namun, Hal ini juga diperkirakan tidak permanen.

Upaya moderasi ini *akan menghadapi tekanan luar biasa pada tahun politik, menjelang Pemilu 2019. Pada akhirnya,hal itu berpotensi memaksa pemerintahan yang berkuasa merespons dengan melontarkan lagi kebijakan-kebijakan bercorak nasionalisme yang kuat.

 

Kelas Menengah

             Di tingkat akar rumput, kelas menengah mengalami dislokasi sosial sehingga merasa tidak menjadi bagian dari satu komunitas. Namun, Indonesia bukan kasus khas Globalisasi neolibeml sudah menimbulkan persoalan strulctural berupa Icesenjangan sosial ekonomi begitu lebar di berbagai belahait dunia Di Indonesia, berdasarkan data Bank Druth tahun 2016, sebanyak 1 persen populasi memiliki kelcayaan lebih besar daripada akumulasi kelcayaan 50 persen warga termiskin.

Selain itu, kebijakan neoliberal yang mendorong privatisasi sektor pendidikan, perumahan, dan kesehatan menimbulkan kecemasan dan kegamangan kelas menengah alum masa depan. Di tengah kecemasan ihi, mayoritas kelas menengah alcan berpegang pada apa pun yang bisa mereka gunakan untuk bertahan. Aspirasi keagamaan dan aspirasi nasionalisme dinilai bisa membangun solidaritas karena mengonstruksi persamaan dengan mereka yang punya kesamaan agama atau sama-sama percaya pada kebInekaan.

Kondisi ini membuat masyarakat rentan dimanfaatkan elite. Pertemuan antara elite pragmath dan kelas menengah yang gamang itu seolah memunculkan pertarungan antara kelompok nasionalis dan kelompok agama Pa.al, pertarungan sebenarnya berlangsung di antara kelompok-kelompok elite yang menggunakan simbol-simbol, baik nasionalis maupun keagamaan, sesuai kepentingannya. Tidak jarang, elite yang sama bisa menggunakan simbol agama dan nasionalis pada kesempatan berbeda.

Tidak ada solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan tersebut. Satu-satu, solusi ialah pemerintah harus fokus path upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Penyebaran narasi nasionalisme-nasionalis untuk mengatasi menguatnya narasi nasionalisme-agarna tidak menyelesaikan inti persoalan, bahkan mengaburkan persoalan kesenjangan. Di tengah kontestasi dua narasi itu, aspirasi kaum miskin, korban terparah dari kesenjangan sosial ekonomi, akhirnya tidak mendapat tentpat thlam diskursus politik di ruang publik.

Kondisi ini juga tithk kondusif bagi tumbuhnya nasionalisme yang progresif, inklusif, serta memperhatikan hak asasi. Sebab, kesedangan menthuat seseorang tidakjbetul-betul secara organik merasa menjadi bagian dari satu komunitas.

 

Sumber: Kompas.14-Maret-2018

Cara Mudah Menjadikan Anak Cerdas

BERMAIN, bagi anak merupakan kebutuhan primer dalam proses pembentukkan karakter. Salah satu tanda pembentukan karakter anak adalah sikap kreatif. Anak yang sering bermain, kemampuan daya kreasinya akan semakin terampil dan terasah.

Namun, terkadang ada orang tua berpendapat, bahwa bermain hanya membuang-buang waktu dan lupa belajar. Sebenarnya tidak demikian. Justru sebaliknya, banyak manfaat yang diperoleh dari bermain. Sehingga anak-anak dapat mengembangkan berbagai aspek yang diperlukan untuk persiapan masa depan.

Yang penting, orang tua tak perlu mengeluarkan uang banyak untuk menjadikan anaknya cerdas. Cukup dengan membiarkannya bermain, maka secara tak langsung kita sudah mendidik anak menjadi cerdas.

Tak perlu berburu mainan berkelas di super market untuk sekadar membarikan anaknya. Di sini bukan berarti yang harganya murah tidak bermutu.

Apa yang telah tersedia di sekitar rumah, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bermain yang mencerdaskan. Misalkan, meja, kertas, batu, sendok, bahkan koran bekas pun akan jadi bahan permainan yang membuatnya betah berlama-lama menekuni permainannya.

Tentunya bimbingan kedua orang tua tetap diperlukan. Sebatas mana boleh dilakukan, dan daerah mana yang sudah masuk kategori berbahaya. Seperti bermain menggunakan alat pisau atau cutter dengan tetap menghargai kreativitas anak.

 

Sumber: Surya_.15-Maret-2018.Hal_.11

 

Democracy and Pluralism Under Attack

“At a conference held at the India International Centre in New Delhi in February, both Indian and Indonesian delegates discussed cultural, religious and linguistic pluralities and inclusive identities. What emerged was a concern that both pluralism and democracy are under attack globally. The independent Observer reports on the conference and the strong link between democracy, pluralism and cultural policies and the need to create a cooperation between India and Indonesia in this field,” Tamalia Alisjahbana

For a long time India stood alone as a democracy in the region but since 1998 when people flooded the streets of Jakarta demanding democracy, Indonesia and India became Asia’s largest democracies and India no longer stood alone. However, by 2018 it can be said that both in India and Indonesia – in fact the world over democracy and pluralism are under attack. Problems have clearly arisen in nations with democratic pluralist system and this is not only in Indonesia and India but also in Europe and America.

In America the last victim saw Mrs. Clinton who represented the forces of pluralism and tolerance defeated by a notorious figure with no experience in either government or the legislature. Mr Trump’s policy strategist Steve Bannon explained that what Mrs Clinton missed was the sense of threat both economically and to cultural identity that a large segment of the voters in America have felt was neither acknowledged nor addressed by her.

In Europe we see elections where the traditionally democtratic and pluralist goverments are under pressure from right wing opposition parties that at best seek to preserve traditional cultural identities and at worst are simply fascist in character.

Many scholars and political observers believe that China will come to completely dominate not only world economics but also world politics within the next 20 years and China is a country that does not support democracy in the traditional sense of freedom of speech, freedom of the press and free elections. China’s stance has always been that true democracy is freedom from hunger, poverty, illiteracy and lack of health care and there is some truth in the assertion that democracy cannot be truly successful without there basic needs being met first. Last year China’s advice to India was that if India wanted to be economically strong like China, India should rid itself of democracy.

As elsewhere in the world, in Indonesia and India identity politics are placing pressure on democracy and pluralism. Both countries are confronting problems from intolerance to communal violence and disregard for the law to terrorism. Indonesia’s moderate from of islam is under pressure from a purist from of global islam. In India elements supporting Hindu extremism are on the rise whereas in America we see militant Christianity gaining strength in some quarters with the backing of people like President Trump’s chied campaign strategist, Steve Bannon statementing, “Let them cakk you racist, let them call you xenophobes, let them call you nativists. Wear it as a badge of honour.”

What is causing these issues globally and in India and Indonesia specifically and what solution maybe sought? From the 20th till the 21st of February 2018, the India International Centre in New Delhi held a seminar ad part of the India ASEAN Commemorative program to address these issues with diplomats, scholars, journalists, non-governmental institutions and religious leaders coming together to discuss some of the issues involved.

The converence was held shortly after President Joko Widodo’s state visit to India to commemorate India’s 69th Republic Day anniversary, where India hosted five ASEAN heads of state as part of its Act East Policy. The conference was held for India and Indonesia because although most states are formed by people of similar ethnicity India and Indonesia were right from the start forms as pluralist states. Indonesia’s national motto is Bhinneka Tunggal Ika or “Unity in Diversity” whereas in India it is Anekta Mein Ekta which has the same meaning. Both countries acknowledge the importance of religion in their constitution but neither cities any particular religion As former Indian ambassador to Indonesia, S. T. Deware put it, “Indian and Indonesia are vibrant, noisy democracies engaged in a gigantic experiment to bring peace, stability and prosperity to their nations. They are both concerned with issues of terrorism and religious extremism. We have had thousands of years of close cultural ties and we supported each other’s independence and yet we know very little about each other,”

Few realize that India’s Andaman Islands are closer to Sumatra than to mainland India. Indonesia has the largest Muslim population in the world and India has the third largest, after Pakistan. Both countries face issues of identity politics, terrorism bath from both domestic and foreign sources. Such problems when not dealt with appropriately can result in civil war or lead to conflicts between nations, they can prevent economic growth and block the sort of international cooperation required to solve great global problems such as the environment, disease etc. In facing issues of democracy and pluralism the President of the India International Centre. Dr Shri Vohra commented that “It would be well to develop some commonality or harmony about what we can do together.”

Former Indian Foreign Minister Shyam Saran commented that in both India and Indonesia a historic cultural acceptance of diversity preceded political recognition of diverisity through the creation of the Indian and the Indonesian states. It is here that the importance of the role of culture (which includes the arts) and in Indonesia also of the adat (costums and traditions) becomes clear. In Indonesia therefore, the policies of the Ministry of Education and Culture are paramount. To keep this ministry- as has so often been the case with winning party- as a political support is a grave mistake that can result in winning the current battle but ultimately in losing the war.

Mr Saran further stressed that secondly, in a democracy the party that wins the election will rule and set the course for the country nevertheless, majority rule must be according to the rule of law. In this respect the constitutions of both India and Indonesia are multi-cultural documents which provide recognition and protection of diversity, and both national and regional laws and regulations must seek to implement its contents further. This requires a clean, impartial and honest police force, prosecution and court system Indonesia is still sadly lagging behind in this whereas India also still has a way to go although it is still more advanced than Indonesian in achieving this. In this context it is essential that the Indonesian government find a solution to the thousands of regulations known as perda promulgated by provincial and local goverments in Indonesia which clearly contravene existing national laws and even the constitution. The Indonesian Constitution Court has not helped to solve this problem with its decision denying the Minister of the Interior the right to revoke such laws. This is a very urgent problem that is slowly undermining the democracy and plurality of the nation and the government must find a solution to this if that is to be avoided. “Part of the problem facing democracy and pluralism in many nations today is a failure of political leadership,” said Shyam Saran.

As a retired British diplomat once expressed a similar view slightly differently, “Too many board groups of the electorate, whether some Moslem voters in Jakarta, Hindu voters in Gujarat or certain Republicans in America, (and now the Disenchanted in Naples) do not see mainstream politicians want to tame greedy developers, policemen, businessmen and bankers, and want to use our taxes for better health and education rather than putting them into other’s pockets. One or two honest political leaders cannot do that on their own, without the leaders of commerce and finance and the security forces joining in, at local as well as national levels. In other words I suspect that some voters ness to feel more fairness in the air before they’ll vote for parties which put democracy first,”

The Indian Constitutional Court appears to be stronger in defending pluralism and democracy. Last year the Indian parliament passed a national law forbidding the eating of beef in India. Several states have refused to obey this law. It will be interesting to see if the law comes before the Indian Constitutional Court and if so what its ruling will be.

India and Indonesia diverge when it comes to language policy. Whereas Indonesia opted for one national language which became the language for government and the medium of instruction in schools, India chose Handi and English as the national languages and the official languages of the central government. However, the provincial government of the different strate and the schools in those states may use their regional languages (if they are majority) as the official state language and medium of instruction. States in India were also created based on linguistic boundaries. Time has shown that both Indonesia and India’s language policies appear to have worked.

Dr Rahmadsyah Rangkuti of the University of North Sumatra expressed his sorrow at being a Batak but being unable to read the acient Batak script and at the thought of so many Indonesia’s over 600 languages would perish. While it is impossible to save all of the languages, some of which have only two or three speakers left, after over seventy years of independence the one language policy has helped to create a sufficiently strong Indonesian identity that the government can now take steps to encourage the continues existence of local languages by their use not only as private languages at home but also by allowing them to be taught at the schools in the province and by having some lessons taught in the local language.

Indonesia and India are societies with a strong sense of tradition and culture which have transitioned through education and modernization. The danger is not that people have strong views of their historical and cultural narratives but that they believe that others may not hold any differing views. The Anthropological Survey of India conducted a study based on blood group and DNA called “The People of India Project” under the guidance of K.S Singh. The survey showed that there exist diversities but also linkages between peoples and between communities and both must be respected or the result is intolerance. It is not enough to simply look at what people have in common but what they do not have in common as well as the tensions and pressures that diversity bring must also be acknowledge and addressed. Prov V, Suryanarayan from the University of Madras explained, “Unless a state devolves power so that there can be ethnic identities, problems will occur. Democracy is probably the best guaranty of tolerance. However, Indonesians probably have far more commonality culturally as they live on islands that have been part of the major trade routes for centuries.”

The constitutions of both countries are there to protect pluralism and tolerance. Today an individual must balance various identities: their local identity, their national identity, their religious identity, their identity as a citizen of the world. The constitutions of both countries support multiple identities nevertheless they are basically constitutions that are centered on the individual and the protection of the individual’s right to multiple identities. For the government it is endless balancing between the dignity of the individual and the unity of the nation.

Does having such multiple cultural, religious and national identities lead to fragmentation? This is a concern about the future: will identity politics lead to fragmentation? Mr Saran’s view is that the assertion of local identities and laws are in fact temporary distractions and China’s view that its economic growth is due to the fact that it is not a democracy in the Indian and Indonesian sense of democracy may be so for a period of time, but that view will probably change once China’s economy flattens out. If the economy in China were to take a turn for the worse, would the people of China still be happy with the recent amendment to China’s constitution allowing Xi Jinping indefinite rule? History indicates that most nations will not tolerate a dictatorship once the economy sours or even when they have reached a certain stage of stability and prosperity. Indonesia is a case in point. The main trigger for Suharto’s fall after 30 years of dictatorship was the collapse of the economy.

What is perhaps of more relevance is that the advances in biology, technology are bringing tremendous transformations making globalization inevitable and the societies that are more likely to able to successfully deal with the new worlds arising which are making borders less and less relevant and which have the best potential to deal with global problems are the countries that have multicultural identities both within their structures and their laws.

One important aspect of the attack on democracy and pluralism in both India and Indonesia is that the biggest attack comes from religious rather than ethnic, cultural or linguistic identities, in a sense India and Indonesia are each other in reverse. India has dominantly Hindu population with a large Muslim minority whereas Indonesia has a dominantly Muslim population with a small Hindu minority. Both countries feel effects of global Islam which is pushing for a purer form of Islam to be practices. In Indonesia the result has been conflicts between different Muslim groups with minority groups such as the Achmadiyahs experiencing harassment and having their mosques and schools brunt and their followers attacked by other groups and in its worst form terrorist bombings such as occurred in Bali in 2022. In India there have also been terrorist attacks such as those in Mumbai in 2008. Some Hindu groups are also moving in the directionsof a purer form of Hindu practice resulting in more clashes between Hindus and Muslims in India as for example in Kashmir. In a recent case Uttar Pradesh a Muslim man was beaten to death by Hindus who thought that he had eaten beef.

It is this extremist tendency in religion which can be found in many religion which can be found in many religions now- not only in Islam and Hinduism- that pose a direct threat to democracy and pluralism. The India International Centre had therefore invited representatives of both the Muhammadiyah as well as Nahdistul Ulama or NU movements from Indonesia to the conference.

Prof Amin Abdullah who is heads Humanity Studies at the Indonesian Academy of Sciences of Indonesia commented that as an archipelagic state Indonesia never thinks of building a wall when there is a conflict. As a Maritime nation on the world’s major trade routes Indonesia has an ethos of welcoming the alien and building peace and harmony. This is no doubt what Dr Suryanarayan meant by Indonesia’s commonality culturally. According to the Setara Institute the number of acts of religious violence in Indonesia have actually decreased in recent years. The Indonesian government has also taken regulatory steps to give more protection to indigenous faiths. Unlike India which has not articulated such a policy, In Indonesia there is a government policy for harmonization of religions.

“Indonesian cultural and historical Impulses are for a more moderate Islam nevertheless there have been inroads of extremism, as well as inroads of Arab culture bringing grassroots social and cultural changes,” declared Prod Baladas Ghoshal of the Society for Indian Ocean Studies who was formerly the Chair at the Centre for Southeast Asian Studies at Jawaharlal Nehru University in New Delhi.

Globalization which has given rise to political and religious tensions is one of the causes for this. Direct elections have produced populism which has further fuelled religious problems and when violence does occur and the security apparatus ignores it and no action is taken to uphold the law it further encourages extremism. In Indonesia there is also the question of paramilitary groups like the Islamic Defenders Front and previously the most notoriously militant Laskar Ji had who wants to implement Syari’at law, was disbanded in 2002. It is perhaps important to bear in mind that such paramilitary groups were also common in Germany in the period between the two world wars and were a part of the reason democracy finally did not survive, Hitler’s totalirian take over.

So, what can be done to protect democracy and pluralism? Part of the problem may be that we do not push back. Prof Baladas Ghoshal remained optimistic however, “if anyone can challenge the slow encroachment of extremism it will be the women of Indonesia. *So, what happens to women- their education, their legal rights are of paramount importance.

Arif Zamhari, a member of NU suggested increasing inter-religious forums and inter- religious dialogues and in this civil society must be actively involved and perhaps Dr Abdul Mu’ti, Secretary General of the Central Board of Muhammadiyah summed it up best when he said, “Creating the right laws to protect democracy and pluralism and then law enforcement is hard pluralism and providing the right religious education where a person is taught to be a good and tolerant person rather than merely to know all the religious rules is soft pluralism. It is also very important to address economic disparity as this provides a strong breeding ground for extremism and terrorism. Finally, thought it comes down to: how can India and Indonesia after centuries of joint history now control the narrative to maintain a gentler Islam? How do you motivate the silent majority to say, “So far and no further?”.

According to Indonesian Ambassador to India Sidharto Reza Suryodipuro India and Indonesia will be working together  not only on de-radicalizing terrorist but also on tying to produce a counter narrative to the terrorist’ narrative. In the final session the delegates to the conference recommended that India and Indonesia should create a permanent cooperation in identifying threats and problems related to pluralism and democracy and perhaps even create a democracy foundation. This could be a further development of the Bali Democracy Forum.

 

Sumber: Independent-Observer.16-22-Maret-2018.Hal_.14

Membuat Sabun dari Arang

Membuat Sabun dari Arang

SURABAYA – Arang tak hanya berguna untuk memasak. Di tangan tiga siswi SMA Islam Terpadu Shafta, benda berwarna hitam itu menjadi bahan produk kecantikan. Yakni, diolah menjadi sabun.

Dua bulan lalu Ariska Almay Damayanti, Sinta Kresmil Dayanti, dan Sintia Wahyu Pramesti mencari ide untuk memanfaatkan benda tak terpakai di lingkungannya. Pilihan mereka jatuh pada batok kelapa. Setelah diteliti, rupanya bahan tersebut memiliki kandungan yang baik untuk kulit.

“Ada magnesium, kalsium, dan silika,” ungkap Sintia saat mempresentasikan hasil karya timnya di laboratorium IPA SMA Shafta kemarin (23/3). Setiap kandingan itu diyakini mampu menyamarkan noda jerawat, melindungi kulit dari sinar UV, dan menambah kolagen pada kulit.

Cara pembuatannya cukup mudah. Batok kelapa dibakar hingga menjadi arang. Tujuannya, mendapat kandingan zat terbaik setelah pembakaran. Kemudian, dicampur ke dalam chip soap yang telah dilelehkan dengan suhu 70 derajat Celsius.

Agar sabun bisa lebih lembut, mereka menambahkan cairan lidah buaya. Selanjutnya, ditambahkan sedikit pewangi. Setelah tercampur merata, larutan tersebut dicetak dalam wadah-wadah kecil. “Tunggu dua jam agar dingin. Setelah itu, masukkan dalam freezer 1 x 24 jam supaya beku,” terang siswa kelas XI IPA 2 tersebut.

Penelitian tersebut merupakan bagian dari kegiatan tim sains SMA Shafta. Setiap Sabtu mereka berkumpul dan membahas ide riset yang akan dilakukan. “Fokus kami memang memanfaatkan benda-benda tak terpakai yang ada di sekitar,” ujar Kepala Laboratorium IPA SMA Shafta Elis Rahmawati. (ant/c14/jan)

 

Sumber : Jawa-Pos-Metropolis.24-Maret-2018.Hal_.23

Ajak Siswa Peduli Lingkungan

Ajak Siswa Peduli Lingkungan

SURABAYA – Hari Air Sedunia memang diperingati pada 22 Maret. Namun, kegiatan yang terkait dengan kepedulian lingkungan masih terus berlangsung. Kemarin siswa-siswi SDN Bubutan IV asyik melangsungkan kampanye hemat air dari Jalan Tembok Lor hingga Pawiyatan. Mereka juga bersih-bersih kali di sekitar sekolah dan menebarkan 300 benih ikan lele ke Kalimas.

Aiiirrr… Ayo hemat air.” Begitu teriak mereka selama perjalanan. Poster-poster yang dibawa adalah karya mereka yang dipersiapkan sebelumnya. “Hari Air Sedunia diperingati kemarin (Kamis), jadi kemarin agendanya itu membuat poster ajakan hemat air,” ujar Anindya IGrana Maheswari, direktur utama ecopreneur sekolah.

Sekitar 250 siswa dari kelas IV dan V tersebut melanjutkan aksinya dengan bergotong royong membersihkan kali di sisi selatan sekolah. “Halah kon gak wani mudun ae,” celetuk salah satu siswa meledek temannya yang hanya melihat dari atas. Sastro, kepala SDN Bubutan IV, pun ikut terjun langsung dengan membawa karung dan sapu lidi.

Hal lucu terjadi saat ada beberapa kotoran manusia yang melintas di tengah-tengah mereka. Seketika, mereka seperti memberikan kesempatan kepada kotoran itu untuk lewat. Tak ketinggalan, teriakan-teriakan heboh pun ikut mengiringinya. “Woi awas, awas, onok kuning-kuning lewat,” teriak mereka bergantian seraya mengingatkan temannya.

Lima belas menit berlalu, kini saatnya mereka mentas. Kegiatan dilanjutkan dengan menabur 300 benih ikan lele di Jembatan Merah. Bersama 15 kader lingkungan sekolah dari tiap kelas, kepala sekolah memimpin penaburan benih tersebut. “Benih lele dipilih karena hidupnya yang mudah beradaptasi di mana saja,” jelas Sastro. (ama/c20/any)

 

Sumber : Jawa Pos Metropolis 24 Maret 2018 | Hal 26