Endri Susanto Mengabdi Kepada “Si Sakit”

Endri Susanto Mengabdi kepada Si Sakti. Kompas. 9 Januari 2016. Hal 16

Berbuat kebaikan, selain membantu orang lain, adalah membantu diri sendiri mendapatkan kebahagiaan dari memberi. Begitu kata orang bijak. Endri Susanto (29), warga Dusun Pekatan, Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, mencoba mengamalkan kata bijak itu dan nyata.

Endri membantu anak anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kursi roda, para penyandang tunanetra mendapatkan tongkat, dan anak penderita hydrocephalus mendapatkan pengobatan / perawatan. Ia juga mencarikan dana dan donatur bagi anak penderita kanker agar bisa dioperasi demi penyembuhan penyakitnya.

Merujuk si sakit ke Puskesmas dan rumah sakit di NTB, kemudian mengawalnya apabila menjalani operasi di luar NTB, menjadi pekerjaan rutin Endri. Seperti pada hari Minggu (3/1) lalu, ia bersiap merujuk seorang anak penderita hydrocephalus ke Rumah Sakit Sanglah di Denpasar, Bali. Endri menerima konsekuensinya, dia meninggalkan keluarga untuk menemani penderita mondok di luar NTB.

Persinggungannya dengan kemanusiaan dimulai 2014 saat berkeliling ke desa-desa di Pulau Lombok selama dua hari dua malam. Belakangan, ia bertemu rekannya dari Selandia Baru yang peduli terhadap masalah social. Mereka kemudian sepakat melakukan aksi, sebagai tindak lanjut temuan di lapangan, bahwa ada benang kusut yang harus diurai terkait dengan pelayanan kesehatan.

Benang kusut tersebut, antara lain adanya ratusan orang, baik anak maupun dewasa, menderita beragam penyakit yang jarang diketahui public. Penyakit-penyakit itu, di antaranya down syndrome (keterbelakangan perkembangan fisik dan mental), brain damage (kanker pada otak), cerebral palsy (kelumpuhan otak besar), dan Ewing’s sarcoma (tumor ganas).

Penderita umumnya berasal dari keluarga miskin, yang tidak punya biaya untuk berobat. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai buruh tani, yang penghasilannya sekedar untuk bertahan hidup.

Warga umumnya belum mengetahui ada layanan kesehatan gratis yang bisa didapatkan, asal terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun, pengurusan proses persyaratan administrasi keanggotaan dari dusun sampai institusi teknis memakan waktu relatif lama, bisa sampai satu sampai dua pecan.

Terkadang Endri harus mengabaikan akal sehat untuk menghadapi masyarakat. Seorang anak yang terdapat benjolan di bagian matanya, misalnya, tidak diizinkan orang tuanya diperiksa dokter. Sang ayah beralasan, benjolan tersebut sudah ada sejak anaknya lahir. Untuk menghadapi warga seperti ini, ia meminta bantuan kepala dusun dan kepala desa untuk “mencuci otak” pemahaman orang tua yang salah itu.

Lewat media social, Endri menggalang partisipasi dan menemukan donatur buat si sakit. Selain itu, keberadaan program BPJS telah membangkitkan semangatnya untuk membantu si sakit. Saat ini, ada 50 relawan, 2 dokter, dan 1 perawat bergabung dengannya. Selain itu, satu unit sepeda motor untuk kegiatan operasional juga dari uluran tangan penyumbang.

Sumbangan uang dari perorangan dan yayasan digunakan untuk ongkos transportasi dan sewa penginapan selama penderita dirujuk dan dirawat di rumah sakit. Berkat upayanya, ada 14 anak penderita hydrocephalus asal NTB yang sudah memperoleh pengobatan atas bantuan sebuah yayasan di Denpasar, Bali. Dua anak penderita penyakit yang sama kini dalam penanganan dokter Rumah Sakit Sanglah, Bali.

Lainnya, seorang anak perempuan (11 tahun) yang menderita kanker di jaringan kaki kirinya kini dalam penyembuhan. Vonis amputasi kepada anak tersebut oleh dokter di Mataram “dipatahkan” seorang dokter ahli di rumah sakit swasta di Surabaya, Jawa Timur, lewat operasi.

Media social

Dari sponsor di Australia, Endri mendapat bantuan 20 tongkat bagi penyandang tunanetra dan 45 unit kursi roda untuk anak-anak dengan harga Rp20 juta per unit pada periode Agustus-Desember 2015 lalu.

Kursi roda dan sumbangan pakaian di bawa pelancong Australia yang berwisata ke Bali dan Lombok. Untuk itu, ia membuat tulisan di media sosial yang berisi permintaan bantuan tersebut. Sebelum sampai ke tangan Endri, kursi itu mampir di drop point yang terdapat di Kuta, Bali, objek wisata Gili Trawangan dan Senggigi, Lombok Barat. Selanjutnya, Endri membuat foto “barang bukti” dan penerimanya yang dikirimkan kepada penyumbang.

Totalitas

Menurut Endri, saat ini lebih dari 200 orang membutuhkan kursi roda dan tongkat. Ia berharap dan yakin sumbangan akan bertambah pada tahun ini. Keyakinannya itu mulai terbukti setelah seorang sponsor memberinya honor Rp 2 juta sebulan setelah melihat wujud nyata ketulusan Endri.

Ia tak berhenti menyisir desa-desa di Lombok untuk menemui “si sakit” yang perlu bantuan dan meyakinkan orang lain tentang langkah yang dilakukannya.”Jujur, amanah, komitmen, dan fokus adalah perilaku dan sikap untuk mendapat kepercayaan orang lain,” katanya.

Sikap kepedulian nya itu sudah di tempa sejak kecil. Ia membantu orang tuanya, Irsah-Miarnip, yang bekerja sebagai buruh tani. Selain buruh tani, ayahnya acapkali juga bekerja sebagai buruh pikul kayu dan balok.

Kehidupan sulit keluarganya mendorong Endri juga menyambi menjadi kuli pikul batu dan pasir serta menyambit rumput setelah jam sekolah. Itu rutin dijalaninya sejak SD hingga SMA. Ia pun beruntung karena bisa sekolah dengan mendapat beasiswa.

Bekerja membantu orang tuanya berakhir setelah ia bekerja di sebuah hotel di Lombok Utara dengan gaji Rp 5 juta – Rp 6 juta sebulan pada 2006-2007. Berkat keuletannya, ia pun sempat menjadi wakil kepala dapur (chef de partie) untuk makanan dingin (cold kitchen) di sebuah hotel di Singapura (2007-2008) dengan gaji sekitar 19 juta sebulan. Setelah itu, Endri pulang kampung dan menggunakan uang tabungannya untuk memperbaiki rumah orang tuanya, dan biaya kuliah.

Endri pun melepaskan pekerjaan sebagai anggota staf ahli Komisi IX DPR dan membentuk Endri’s Foundation dengan niat bisa total mengurus masalah sosial.

Sumber : Kompas , Januari 2016

 

Dodo Darsa Belajar Dari lebah

Dodo Darsa Belajar dari Lebah.Kompas. 18 Januari 2016. Hal 16

Penulis : Abdullah Fikri Ashri

Andai bisa menjelma menjadi hewan, lelaki ini mengangankan menjadi lebah, penghasil madu yang bermanfaat bagi manusia. Namun, itu mustahil. Ia hanyalah orang biasa yang mencoba memberdayakan masyarakat di sekitarnya untuk memanen madu tanpa mencederai hutan.

Itulah Dodo Darsa (43), pemanen sarang lebah di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tahun demi tahun, ia hidup dan belajar dari lebah.

Saat malam sudah terlalu larut, pertengahan Desember lalu, di rumahnya yang tak bertegel di Padabeunghar. Dodo masih sibuk menyiapkan perlengkapan mengajar. Sarang lebah yang kosong dan stoples madu menjadi alat peraganya.

Ia bukanlah dosen atau guru. Namun, bagi masyarakat setempat. Dodo adalah “suhu” tentang lebah, utamanya lebah hutan (Apis dersata). Bahkan, sejumlah wisatawan asal Jakarta datang ke kawasan Batu Tulis, Padabeunghar, untuk melihat bagaimana pengolahan madu hutan ala Dodo.

Siang sebelumnya, Dodo meneruma rombongan wartawan yang juga penasaran dengan madu lebah hutan atau dikenal sebagai lebah odeng. Dengan senyum merekah, lelaki bertubuh kurus ini meniriskan madu segar langsung dari sarangnya. Rasa lelah pun lenyap, tergantikan wajar mesem, ketika madu lumer di mulut.

Tak tampak seekor anak lebah pun di sarang yang berbentuk seperti bola rugbi itu. Sebuah pertanda sarang tersebut diambil setelah para penghuninya pergi.

Cara memanen Dodo masih tradisional dan arid. Ia tidak memotong dalam pohon tempat sarang lebah bertengger, tetapi menyingkap dahan-dahan pohon dengan tangan sendiri.

Untuk mengusir lebah, ia menggunakan asap dari karung goni atau sabut kelapa yang dibakar. Hanya sarang yang sudah tua, bulatan sarang sudah tertutup, yang diambil. Pun, hanya tiga perempat bagian sarang yang boleh diraup. Sisanya merupakan bagian larva lebah. “Itu cara agar regenerasi lebah masih ada,” ucap Dodo.

Pantang pula mengambil dua sarang dalam satu pohon. Madu juga hanya boleh dipanen paling cepat 15 hari sekali.

Begitulah ajaran ayahnya. Sang-sang, tentang alam. Hidup di kawasan kaki Gunung Ciremai, puluhan warsa silam, ayah Dodo kerap memanen lebah odeng. Madu lebah odeng lalu menjadi konsumsi rumah tangga. Tak banyak warga yang memanen madu. Selain karena takut disengat, warga lebih menggantungkan diri pada bercocok tanam.

Namun, sejak 2004, sekitar 20 persen dari 2000 warga Padabeunghar, termasuk para tatangga Dodo, terpaksa tak lagi bercocok tanam. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 424/Menhut-H/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Gunung Ciremai Menjadi Taman Nasional.

Paling tidak 2000 hektar area Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan dan Majalengka rusak. Perubahan fungsi hitan menjadi lahan sayuran serta penebangan liar menjadi penyebabnya. Dodo pun berinisiatif mengajak warga untuk belajar memanen madu lebah. Apalagi, panen madu lebah tak perlu menebang pohon dan mengubah fungsi hutan. “Ya… Cuma digigit, sih,” ucapnya terkekeh.

Sakitnya sengatan lebah yang membuatnya hampir pingsan tiga kali tidak melunturkan semangatnya di dunia perlebahan. Hal itu dijadikan pertanda, mungkin ada caranya yang mencederai lebah.

Difasilitasi Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Dodo mendirikan Kelompok Pujangga Manuk Batu Luhur (KPMBL) pada 2010. Melalui kelompok tersebut, ia mencoba merangkul satu per satu tetangganya untuk memanfaatkan potensi hutan tanpa mesti menggarap lahan yang dilindungi tersebut.

Warga yang masih sulit menerima kenyataan kehilangan mata pencarian emoh dengan ajak Dodo. Bahkan, ia dituding sebagai perpejangan tangan Balai TNGC. Hanya satu-dua orang yang bergabung.

Tak ada masalah baginya. Dodo, yang sejak belasan tahun belajar memanen madu, tidak ingin “pintar” sendiri soal panen lebah. Ia mulai mengajar satu-dua warga setempat soal panen madu odeng.

Lewat KPMBL pula, Dodo mengajak warga setempat mengelola wilayah Batu Luhur, yang dikelilingi batu cadas seukuran kerbau, sebagai kawasan wisata. Di sana, madu lebah odeng dijajakan kepada pengunjung.

Lebah madu yang sebelumnya hanya dijadikan konsumsi rumah tangga pun menjadi salah satu penghasilan Dodo dan kawan-kawan. Harga sebotol madu ukuran 600 mililiter, misalnya, Rp 250.000.

Di pasaran, madu alami tersebut dibanderol hingga Rp 450.000 untuk ukuran yang sama. Kota Cirebon dan Jakarta merupakan beberapa tempat tujuan penjualan maju odeng. “Cara memanennya tetap sama, tidak boleh serakah,” katanya.

Dodo pun kedatangan banyak tetangga yang ingin belajar panen madu lebah. Kini, KPMBL memiliki 50 orang anggota, termasuk ibu-ibu yang juga berusaha menyuguhkan es cuing (cincau/Cyclea barbata), sejenis tumbuhan merambat berwarna hijau, kepada pengunjung.

Saat ditanya tentang ketakutan lahan panen berkurang karena semakin banyaknya pemanen madu, yang juga muridnya, Dodo spontan menjawab, “Supaya rezekinya berkah, ilmunya harus dibagi.”

Bahkan, Dodo kerap menjadi narasumber dunia perlebahan di Kuningan hingga Jakarta. “Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pernah datang ke sini untuk belajar,” ujar tamatan sekolah dasar ini.

Di samping rumah Dodo yang tak berplafon tertampang empat baris bambu memanjang layaknya pagar bambu tempat budidaya lebah Apis trigona. Di sanalah “mata pelajaran lebah” kerap disesuaikan.

 

Jaga hutan

Namun, pengalaman dari alam blum mampu membuatnya menghentikan kebakaran hutan di sekitar Gunung Ciremai. Tidak hanya merusak hutan, kebakaran yang dipicu aktivitas manusia juga memaksa lebah odeng hidrah. Dari 50 koloni-sekitar 25.000 lebah-yang berdiam di sekitar Batu Luhur, hanya 25 koloni yang mempu bertahan.

Bersama Balai TNGC di Pasawahan dan anggota KPMBL Dodo rela menghabiskan malam demi malam di hutan, mengantisipasi kebakaran hutan. Sarana komunikasi radio (HT) menjadi alat untuk mengabarkan kepada Balai TNGC jika titik api terlihat. “Biasanya saya sendiri di hutan, tetapi bilang kepada istri ada teman,” katanya tertawa.

Hawal Widodo, Kepala Seksi TNGC Wilayah I Kuningan, mengatakan, Dodo tidak hanya memberdayakan warga setempat, tetapi juga ikut menjaga hutan. “Kalau enggak ada Pak Dodo dan teman-temannya, Gunung Ciremai bisa terbakar terus,” ujarnya.

“Saya ambil hidup dari hutan. Kalau hutan terbakar, sama saja hidup saya hilang,” kata Dodo sembari menatap langit mendung pagi itu. Satu per satu anggota KPMBL datang ke rumahnya, bersiap mengikuti acara penanaman pohon di salah satu bukit di Padabeunghar.

Blum sempat mandi, Dodo bergegar pergi. Ia tak terbang seperti lebah yang bisa ke sana kemari. Namun, ia mencoba bermanfaat seperti lebah.

Sumber : Kompas Senin 18 Januari 2016

 

Denok Marty Astuti Srikandi Sampah Kota Solo

Denok Marty Astuti. Kompas. 14 Januari 2016. Hal 16

Oleh Gregorius Magnus Finesso

 

Tutur sapanya ramah. Senyum selalu mengembang dari roman mukanya yang terus berbinar, terlebih saat bertukar pikiran mengenai pengelolaan sampah di Kota Solo, Jawa Tengah.

“Dalam satu hari di Solo, sampah yang menumpuk dari segala penjuru mencapai 300 ton. Kalau mau membayangkan, satu gajah itu beratnya 3.000 kilogram. Artinya, sehari-hari, warga Solo menghasilkan sampah dengan ukuran lebih kurang sama dengan 100 gajah,” tutur Denok.

Bisa dibilang, lebih dari 10 tahun terakhir, pergumulan hidup Denok tidak jauh dari urusan sampah. Itu semua sudah dimulai sejak dia masih tinggal di Ibu Kota, jauh sebelum kiprahnya dalam pemberdayaan masyarakat marjinal Kota Solo dilakukannya.

Lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Denok mulai menapaki kehidupan mapan sebagai akuntan di PT Astra Honda Motor (AHM) sejak 2003. Namun, dorongan memberikan perhatian lebih kepada lingkungan tak jua bisa dibendung.

Setiap menyusuri gang permukiman padat penduduk Kawasan Sunter Jaya yang berada begitu dekat dengan perusahaan tempatnya bekerja, Denok prihatin melihat kampung nan kumuh, penuh sampah. Kebiasaan membuang dan menumpuk sampah di sembarang tempat membuat hidup warga tak sehat.

Hatinya mulai risau. Tersirat di benaknya, tidakkah mungkin sampah yang mengotori lingkungan permukiman jadi hal bermanfaat. Pemikiran tersebut yang melahirkan ide mendampingi warga untuk mengelola sampah menjadi barang berguna. Dia dibantu seorang tokoh masyarakat yang ikut mengenalkan cara membuat kompos dari sampah.

Setelah perubahan mulai dirasakan, Denok menawarkan ke perusahaannya untuk menjadikan Kawasan Sunter Jaya sebagai kampung pro iklim melalui program tanggung jawab social perusahaan (CSR). Saat ini, kampung binaan PT AHM itu telah jadi kawasan pro lingkungan percontohan di Jakarta.

Tak hanya kepeduliat terhadap lingkungan, Denok juga tidak segan terjun bergaul dengan anak-anak jalanan, pemulung sampah, serta menyambangi panti jompo dan panti asuhan. Aktivitas tersebut rutin dijalani setiap Sabtu-Minggu dan hari libur lain.

Bagi Denok, nyala lilin dalam jiwanya kian menyala terang setiap berbagi dengan kaum marjinal seperti mereka. “Saya lagi-lagi terpikir bagaimana cara memberdayakan mereka yang lemah secara ekonomi ini dengan modal murah? Jawabannya, ya, sampah,” kata perempuan berkacamata ini penuh semangat.

 

Dampingi narapidana

Semangat itu pula yang mendorong Denok memutuskan berhenti bekerja setelah 12 tahun. Pada 2014, dia kembali ke Solo, tanah kelahirannya.

Tidak butuh waktu lama bagi seorang Denok kembali bergumul dengan sampah seperti yang dilakukannya di Jakarta. Pada Januari 2015, Denok mendirikan Gerakan Orang Muda Peduli Sampah (Gropesh) Solo Raya. Sebelumnya, dia pun tergabung dengan Gropesh Jakarta yang berdiri sejak 2007.

Namun, jika di Jakarta Denok punya banyak rekan, di Solo, dia harus berjuang memulai semuanya sendiri. Program rintisan dikembangkan dengan mendampingi narapidana (napi) Rumah Tahanan Kelas IA Solo untuk mengelola sampah organik dan non-organik.

Bukan tanpa alasan Denok melibatkan napi. “Banyak napi ketika keluar dari bui tidak mengerti harus berbuat apa. Akhirnya, mereka melakukan nkejahatan dan masuk penjara lagi,” ujarnya.

Tak mudah baginya mengajak napi ikut pelatihan keterampilan mengolah sampah. Setelah rutin berkunjung dan berdialog dari hati ke hati dengan para napi, akhirnya Denok mampu mengajak 80 napi bergabung.

Mereka kini mampu menghasilkan pupuk dari sampah yang diberi nama Kompos Organik Biorutani. Sekitar 30 persen dari hasil penjualan diberikan kepada napi dan 70 persen untuk membeli bahan baku.

Selain kompos, hasil karya lain kelompok ini ialah aneka aksesori, seperti kerajinan keranjang, kap lampu, vas bunga, miniature becak, miniature angkringan, dan sangkar burung.

“Kebetulan, sejak kecil, saya memang sudah berminat terhadap kegiatan prakarya dengan membuat berbagai aksesori dan hiasan. Sekarang, keterampilan itu bisa berguna buat orang lain,” ucap Denok.

Produk-produk para napi dibanderol Rp 3.000 – Rp 300.000 per item. Ragam aksesori dan hiasan dari sampah ini dipasarkan melalui berbagai ajang pameran bekerja sama dengan Pemerintah Kota Solo. Para napi juga rutin menggelar pameran setiap Minggu di car free day dan lewat jual-beli daring. Omzetnya kini mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Kiprah Denok Bersama Gropesh terus berkembang. Anak-anak muda Solo kian tertarik bergabung dengan gerakan itu. Mereka lalu merambah ibu-ibu rumah tangga di seputaran Kota Solo.

Ibu rumah tangga diajak mengolah sampah organic menjadi pupuk kompos. Dari situ, ibu-ibu bisa menjual 1 kilogram kompos padat seharga Rp 10.000 dan kompos cair seharga Rp 7.000 per liter.

Tak henti berkreasi

Denok juga tak berhenti berkreasi. Baginya, kreativitas adalah hal tanpa batas asal jeli dan mau belajar. Hingga kini,dia mengingat, lebih dari 300 ragam kerajinan dihasilkannya dari bahan baku sampah.

Kerajinan dari bahan baku sampah plastic, misalnya, kini mulai dijadikan tas elegan tanpa terlihat “murahan”. Caranya, anyaman bekas bungkus kopi instan yang memiliki motif indah kemudian dijahit di atas kulit sintetis dan dipadukan dengan hiasan manik-manik hingga kristal. Usaha ekonomi kreatif itu sangat menguntungkan karena bisa dijual hingga Rp 300.000 dengan modal tak lebih dari separuhnya.

“Ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak punya uang belanja lebih sekarang mulai bisa menambah pendapatan suaminya,” ucap Denok yang kini mendampingi 13 kelurahan di Kota Solo dan terus meluas hingga Boyolali, Sukoharjo, dan Wonogiri.

Bersama Gropesh, Denok juga mengajak anak-anak memungut sampah setiap selesai gelaran car free day di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Dia yakin penanaman kesadaran membuang sampah pada tempatnya lebih mudah ditanamkan saat masih bocah.

Untuk memperluas pemasaran produk kerajinan kreatif, Denok memfasilitasinya dengan mendirikan CV Republik Hasta Kriya. Pemasaran daring yang dilakukan bahkan mengundang minat pembeli luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Inggris.

“Kapan lagi kita bisa ekspor sampah?” ucap Denok tertawa lebar.

 

Sumber : Kompas, Kamis, 14 Januari 2016

Darussalam Hidup Dari Ternak dan Pertanian Oraganik

Darussalam Hidup dari Ternal dan Pertanian Organik. Kompas. 21 Januari 2016. Hal 16

Oleh Lukas Adi Prasetya

 

Kini, Darussalam (53) tak hanya dikenal sebagai petani, tetapi juga peternak ayam kampung yang sukses, bahkan pionir di Kaltim. Desa Makarti menjelma menjadi sentra ayam kampung terbesar di Kaltim. Dia juga mengawali pertanian organik yang menginspirasi petani lain.

Kelompok Tani Makarti Jaya yang dipimpin Darussalam sejak tahun 2005 mengawali contoh penerapan pertanian yang terintegrasi di Kaltim. Memadukan usaha peternakan ayam kampung, perikanan, pertanian, dan terakhir industri tahu yang dimulai Desember lalu.

Produksi ayam kampung di Makarti saat ini 20.000 ekor per bulan, atau seperempat produksi ayam kampung se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Beberapa tahun lalu Makarti Jaya akhirnya memiliki penetasan ayam, untuk mengurangi “impor” bibit anak ayam berumur sehari (day old chicken) dari Jawa Barat.

Makarti Jaya pun menjadi kelompok tani-ternak pertama di Kaltim yang mengupayakan penetasan dan pembibitan sendiri. Indukan ayam kampung pun terus ditambah, seiring meningkatnya permintaan ayam kampung.

“Ayam kampung belum bisa menggeser ayam potong. Namun, saya yakin, di Kaltim, banyak konsumen yang menginginkan ayam kampung dan mau membeli. Ini peluang,” kata Darussalam yang juga Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli) Kaltim, Senin (11/1).

Sejak tahun 2014, Darussalam menanam padi secara organic dengan mengawali dari petak kelompoknya. Ia mencoba system of rice intensification (SRI), budidaya padi yang mampu meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan tanaman, tanah, dan air.

Petani-petani lain yang terbiasa dengan cara konvensional terheran-heran. Mereka terbiasa menanam banyak bibit dalam satu lubang dan menancapkannya kuat. Namun, dengan SRI, hanya sedikit bibit di satu lubang dan tak perlu ditancapkan dalam.

Karena ditancapkan dalam, akar padi malah rawan disantap orong-orong. Setiap bibit juga berebut hara tanah yang semakin berkurang dan mesti dipacu pupuk kimia. Ini berimbas pada produktivitas susah naik.

Darussalam yakin, investasi sesungguhnya dalam pertanian adalah terjaganya kesuburan tanah, dan itu dicapai dengan cara pertanian organik. Itu sebabnya, ia membuat kompos berbahan kotoran ayam dan sapi bagi anggota taninya.

Saat ini, Kelompok Tani Makarti Jaya sudah menjual pupuk cair organik (mol) dari bahan, antara lain, bonggol pisang, rebung, buah maja, urine sapi, dan limbah tahu. Bahkan, akhir 2015, Darussalam membuka usaha tahu karena sering kesulitan mendapat limbah tahu.

“Untuk penanaman padi cara SRI, di petak garapan kelompok, sudah dua kali panen, yang produksinya masing-masing per hektar mencapai 6,8 ton dan 8 ton. Di demplot garapan saya 6 ton. Bandingkan dengan cara lama yang hanya 2-3 ton per hektar,” katanya.

Tanah di Kaltim yang rata-rata lempung berpasir memang tidak terlalu cocok untuk padi. Namun, langkah Darussalam yang diikuti petani lain ini membuktikan sebaliknya.

Petani di Semangkok, Kecamatan Marangkayu, misalnya, kini mengawali pertanian organik di lahan seluas 25 hektar. Darussalam yakin pertanian organik akan meluas. Apalagi jika sudah merasakan keuntungannya. “Di sini, harga beras organic Rp 20.000 per kilogram, jauh dibandingkan harga beras kualitas baik yang di pasar dijual maksimal Rp 15.000 per kilogram,” ujarnya.

Selain menggarap pertanian dan peternakan, Darussalam juga memimpin kelompok taninya merintis usaha perikanan. Saat ini kelompoknya memiliki total 50 kolam/petak yang ditebari benih ikan gurami, nila, dan mas. Darussalam sendiri punya tiga petak kola mikan.

 

Karet

Darussalam juga menggarap lahan karet seluas 2 hektar. Namun, karena kesibukannya, yang menyadap karetnya orang lain. Dari sekian usahanya itu, hanya karet yang belum cerah prospeknya seiring anjloknya harga. Tetapi, dari karet inilah Darussalam mengawali perjuangan.

Darussalam mengawali masa pereantauan tahun 1989, ketika mengikuti program transmigrasi. Ia mendapat lahan garapan karet 2 hektar, ditambah 1 hektar untuk pekarangan dan tanaman pangan. Usia Darussalam waktu itu 26 tahun, telah menikah dan punya satu anak.

Darussalam meninggalkan pekerjaannya di pabrik kertas di Karawang, juga kegiatannya sebagai guru mengaji. “Waktu itu, ruas Samarinda-Bontang masih berupa tanah. Sepinya,” kenang Darussalam.

Desa Makarti terletak di tepi ruas jalan penghubung kedua kota tersebut.

Latar belakang keluarganya, yakni petani tulen, menempa Darussalam dari hari ke hari. Bahkan tahun 2000-2005 Darussalam menjabat sebagai Kepala Desa Makarti. Selepas itu, Darussalam membentuk Kelompok Tani Makarti Jaya, beranggotakan petani-petani karet.

Berawal dari harga karet yang tidak menentu, para petani karet di Makarti kelabakan. Satu demi satu petani karet enggan menyadap lagi karetnya dan sebagian lagi menjadi buruh. Darussalam termasuk yang sempat mundur, tetapi ia langsung ganti haluan dengan beternak ayam kampung.

“Saat itu belum ada peternak ayam kampung di Kaltim. Saya piker taka da salahnya mencoba usaha ini karena di satu sisi saya kan juga suka beternak,” ujar Darussalam. Pilihannya tepat dan petani-petani karet di desanya langsung “ketularan” beternak ayam kampung.

Akan tetapi, Darussalam pernah terpuruk ketika pada April 2011 merebak flu burung yang “menghabiskan” puluhan ribu ayam di Makarti. Darussalam dan kelompoknya harus memulai dari awal lagi.

Namun, pengalaman itu menempa Darussalam. Tak lebih dari lima tahun, sentra ayam kampung Makarti menggeliat lagi. Akhirnya Darussalam tahu bahwa cairan campuran rempah-rempah bisa menjadi jamu agar ayam tak gampang terserang penyakit.

“Pengalaman itu penting. Pengalaman yang pahit, atau musibah, justru membuat kita tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Saya selalu menekankan itu kepada teman-teman petani. Untuk bisa maju, itu tergantung keyakinan kita,” tuturnya.

Kelompok Tani Makarti Jaya yang ia pimpim beberapa kali meraih prestasi. Prestasi itu antara lain juara pertama dalam Lomba Unggas Lokal tingkat Kaltim tahun 2011 dan Lomba Kelompok Tani Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Swadaya tingkat Provinsi Kaltim tahun 2010. UC LIB-COLLECT

 

Sumber : Kompas, Kamis, 21 Januari 2016

Amran Tambaru Menjemput Masa Depan Anak Masyarakat Adat

Amran Tembaru Menjeput Masa Depan Anak Masyarakat Adat. Kompas. 15 Januari 2016. Hal 16

Perjumpaan informal sembilan tahun silam menyibak jalan pergumulan bagi Amran Tambaru (46) bersama masyarakat adat di daerah pegunungan Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Melalui lembaganya, dia menggagas dan menyelenggarakan sekolah kampung untuk anak-anak masyarakat adat. Anak-anak pun punya asa untuk menjemput masa depan.

 

OLEH VIDELIS JEMALI

 

Pada 1996, sejumlah warga Lipu (Kampung) Mpoa, bagian dari suku Wana, berbincang-bincang dengan Amran di pasar di Kecamatan Ampanatete, Tojo Una-Una. Mereka mengeluhkan bahwa anak-anak mereka yang mengikuti pendidikan di sekolah dasar tidak berkembang. Malah mereka minder dengan anak-anak lain yang mayoritas transmigran dari Pulau Jawa. Kondisi itu membuat mereka berhenti melanjutkan pendidikan di jenjang SD.

Warga yang tak mengenyam pendidikan formal tersebut juga menceritakan sering ditipu pembeli di pasar saat menjual damar dan rotan. Pembeli sering menciutkan berat hasil bumi mereka.

“Setelah mendengar curhat (curahan hati) warga, kami berpikir untuk merancang sebuah model pendidikan yang tidak membuat mereka terasing dengan lingkungan sekitar,” tutur Amran, Direktur Yayasan Merah Putih (YMP) di Palu, Sulteng, Rabu (6/1).

Tahun itu juga YMP mulai menyelenggarakan pendidikan informal yang dinamai skola lipu (sekolah kampung). Program menyasar anak-anak usia 7-15 tahun di Lipu Mpoa. Saat itu, jumlah anak yang mengikuti pendidikan 20 orang.

Sebagai rintisan, materi pendidikan berkisar seputar kemampuan dasar, mulai dari membaca, menghitung, hingga menulis. Sekolah dilaksanakan di banoa bae (rumah adat), balai dengan konstruksi kayu dan berbentuk panggung.

Suku Wana mendiami daerah pegunungan Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Sejak awal, mereka sudah mendiami wilayah yang dikelilingi hutan. Mereka masyarakat adat yang mengelola wilayahnya jauh sebelum pemerintahan formal terbentuk dan punya tata kehidupan sendiri dalam memperlakukan lingkungan (hutan). Saat ini tercatat sekitar 22 kampung suku Wana. Karena topografinya di perbukitan, hingga kini kampung-kampung suku Wana tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. Kampung hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki.

Melihat terselenggaranya pendidikan di Lipu Mpoa, tokoh masyarakat lipu lain pun tergerak. Mereka ingin anak-anak mengenyam pendidikan sebagai bekal mengarungi masa depan. Sejak tahun 2000, sekolah yang sama dilaksanakan di enam lipu yang lain. Di Tojo Una-Una, semuanya ada 16 lipu. Karena ada lipu yang berdekatan, sekolah diadakan di lipu yang mudah digapai warga lipu sekitar.

Untuk mencapai lipu tersebut, Amran dan delapan pengajar lain dari YMP berjalan kaki naik dan turun gunung. Ada lipu yang baru bisa di jangkau dalam dua hari perjalanan. Saat itu, jadwal sekolah sulit dipatok baik karena sulitnya mobilisasi pengajar maupun kebiasaan warga yang selalu membawa anak-anak mereka ke kebun.

“Bersama tokoh setempat, kami buat kesepakatan. Sekolah bisa diselenggarakan di kebun dan sungai. Anak-anak mengikuti pendidikan, orangtua mereka berkebun,” kata bapak dua anak yang pernah mengikuti Kongres Internasional tentang Perlindungan Hutan Berbasis Hak di Norwegia pertengahan tahun lalu.

Dengan jumlah peserta yang makin banyak, materi ajar diperluas, antara lain pengetahuan umum (sejarah, ilmu alam) dan pengetahuan lokal (kearifan lokal). Kearifan lokal terutama terkait dengan pertanian selaras alam. Di sini peserta diperkenalkan maksud di balik cara-cara orangtua memadukan kelestarian lingkungan dengan keigatan pertanian.

“Masyarakat Wana mempraktikan pangale. Kearifan lokal ini dijelaskan nilainya agar disadari dan terus dilestarikan,” tutur alumnus Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu, itu.

Pangale adalah pembagian hutan berdasarkan peruntukan. Ada kawasan hutan yang boleh dimanfaatkan untuk perkebunan, ada pula yang tidak boleh dikelola karena dianggap keramat. Kearifan lokal tersebut menjaga kelestarian hutan.

Anak-anak pun diperkenalkan dengan pembuatan pupuk organik dengan bahan dasar yang ada di lingkungan sekitar. Ini juga bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah.

Tak hanya bergerak di lapangan, Amran juga berjuang pada tataran advokasi kebijakan. Bersama kawan-kawannya di YMP, dia meyakinkan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengakui penyelenggaraan skola lipu. Setelah dialog yang panjang, pemerintah mengeluarkan peraturan yang intinya mengakui penyelenggaraan sekolah tersebut pada 2011.

“Peraturan itu penting karena secara tidak langsung itu pengakuan atas absennya negara bagi suku Wana,” ucap suami dari Roslina Laraga (45) ini.

Dengan peraturan tersebut, anak-anak bisa mengantongi Sukma (surat keterangan mampu), yaitu sertifikat yang bisa dipakai untuk mengenyam pendidikan formal di jenjang SD. Biasanya, peserta skola lipu meneken Sukma untuk masuk ke kelas V. Sekolah tujuan tak bisa menolak karena sertifikat itu diproses ketat dengan melibatkan tim verifikasi dari kecamatan dan kabupaten.

Tidak menyebutkan jumlah pasti, Amaran menyampaikan saat ini tidak kurang dari 20 anak duduk di bangku SMP berkat Sukma. Di Tojo Una-Una hingga 2015, tercatat 200 anak menjadi peserta skola lipu.

Melihat antusiasme suku Wana di Tojo Una-Una mengikuti pendidikan informal tersebut, Amran mereplikasi program serupa untuk menjangkau masyarakat adat di Morowali Utara. Pada 2012, enam lipu suku Wana di kabupaten pemekaran dari Morowali itu disentuh dengan skola lipu. Jumlah peserta di sana 70 orang.

Sebagaimana di Tojo Una-Una, akses ke lipu di Morowali Utara sangat minim. Masyarakat tinggal di hutan-hutan. Satu lipu bahkan “dikurung” Cagar Alam Morowali.

Selain fasilitator dari YMP, skola lipu juga dibantu oleh para mahasiswa yang menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Tojo Una-Una. Di Tojo Una-Una ada lima pengajar, sementara di Morowali Utara tiga pengajar. Saat ini rata-rata frekuensi pertemuan skola lipu sebanyak empat kali dalam seminggu dengan durasi pertemuan 2 jam.

Bagi Amran, skola lipu tidak hanya kritis atas absennya negara dalam memenuhi hak dasar warga, tetapi juga hikmah bahwa model pendidikan formal tidak bisa disamaratakan di semua tempat. Di wilayah tertentu, pendidikan perlu diselenggarakan dengan tidak mencerabut mereka dari akarnya.

 

AMRAN TAMBARU

  • Lahir: Palu, 3 Maret 1969
  • Pendidikan: Strata Satu (S-1)

Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu (1994)

  • Pekerjaan: Direktur Eksekutif Yayasan Merah Putih
  • Istri: Roslina Laraga (45)
  • Anak:
  • Anata Amalia (12)
  • Nakita Semesta (11)
  • Penghargaan: Anugerah Trubus Swadaya Kategori Kelompok (2015)

 

 

 

 

 

Sumber: Kompas, 15 Januari 2016

Achmad Zaky Juragan E-Dagang Menatap Tiongkok

Achmad Zaky Juragan E-Dagang Menatap Tiongkok

ACHMAD ZAKY

  • Jabatan : Pendiri dan CEO Bukalapak
  • Lahir : Sragen, 24 Agustus 1986
  • Istri : Biajeng Lestari
  • Anak : Audi dan Laiqa Anzani
  • Pendidikan :
  • SD di Sragen
  • SMP – SMA di Solo
  • S-1 Teknik Informatika ITB
  • Hobi : Futsal dan membaca buku nonfiksi, khususnya bisnis
  • Tokoh yang dikagumi : Steve Jobs
  • Cita – cita : Ingin menjadikan Indonesia sebagai “Silicon Valley”

 

Laki – laki ini bukan sekedar paham konsep “dunia datar” tempat setiap orang memiliki kesempatan sama di internet, sebagaimana didengungkan Thomas L Friedman. Lebih dari itu, ia mampu meloloskan diri dri statistika umum dengan menjadi “the outliers”, seperti ditengarai Malcolm Gladwell tentang orang – orang sukses di dunia bisnis. Dia adalah Achmad Zaky dengan Bukalapak yang diciptakannya.

OLEH PEPIH NUGRAHA

Sekarang Bukalapak boleh dibilang merupakan situs jual – beli online paling popular di Indonesia. Peringkatnya di Alexa bertengger di urutan ke-9, satu peringkat dibawah Kaskus, situs berbagi sebagai benchmark untuk Forum Jual – Beli yang mengawali keriuhan situs e-dagang di Tanah Air

Penampilannya santai untuk ukuran CEO perusahaan online yang baru saja mendapat gelontoran modal ratusan miliar rupiah dari Emtek Group. “Berapa jumlah persisnya tidak bisa saya sebutkan, itu investor confidential,” kata Zaky mengawali bincang – bincang di kantor Bukalapak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, beberapa pecan lalu.

Zaky adalah lulusan Teknik Infomatika Institut Teknologi Bandung ( ITB ) tahun 2009 yang melawan paradigm orangtua umumnya mengenai ukuran sukses anak. Orangtua Zaky, pasangan Rusdi dan Royhattul Djannah, keduanya guru, memintanya bekerja kantoran agar mendapat gaji tetap. Tetapi, Zaky dan umumnya mahasiswa ITB, seperti diakuinya, menganggap gaji bukan segalanya. “Kami lebih mengutamakan noble atau grand, mulia dan agung begitulah, yakni bagaimana bisa berguna untuk orang banyak.” Katanya.

Perlawanan terhadap paradigm orangtua ia manifestasikan dengan ngoprek teknologi informasi sejak masuk ITB pada 2004. Zaky banyak mengikuti lomba membuat aplikasi internet. Debut bisnis pertamanya saat diminta membuat software hitung cepat Pilkada DKI Jakarta 2007.

Mulanya Zaky tidak yakin bisa memenuhi tenggat yang ditentukan,  yaitu dua minggu. Namun, karena sebagaimana diakuinya memiliki “Mental ITB”, ia malah bisa menyelesaikan software dalam seminggu. “Itulah kerja komersial pertama saya dengan nilai 1,5 juta rupiah, waktu itu sudah dipakai saja senangnya minta ampun.” Katanya.

Kesadaran bahwa teknologi bisa memberikan nilai tambah setidak – tidaknya memberikan pencerahan, dimulai sejak membuat aplikasi hitung cepat dengan “hanya” mengolah SMS yang masuk ke stasiun televisi beberapa saat setelah Pilkada DKI di mulai. Zaky memproses dari server untuk menentukan siapa paling unggul. ”Tidak semata – mata nilai uang, tetapi proses mengubah paradigm bahwa persoalan rumit yang bersifat prediktif bisa diselesaikan dengan teknologi,” katanya.

BANYAK DITOLAK

Bukalapak sebagai sebuah nomenklatur lahir di akhir perkuliahan tahun 2009 dengan mengintip ramainya forum jual – beli di Kaskus. Zaky mengakui, mulanya sulit meyakinkan pelaku usaha kecil menengah (UKM) mengenai aplikasi e-dagang yang diciptakannya. Sebagian besar menolak karena inginnya langsung berjualan di kios. Bukan lapak – lapak virtual di internet. Zaky meyakinkan pengelola UKM bahwa internet adalah peluang bisnis masa depan.

Bersama rekannya, Nugroho Herucahyono yang sekarag didapuk menjadi CTO Bukalapak, Zaky lebih memilih kelayapan ke ITC Mangga Dua dan Tana Abang untuk menemui pelaku UKM, menawarkan situsnya dengan modal awal sekedar membeli domain Rp.100.000 dan hosting ratusan ribu rupiah sebulan.

Untuk mencari pelaku UKM yang mau membuka lapaknya, Zaky berpromosi “door to door”, ke toko –toko di ITC, memperkenalkan diri, berteman di facebook, kemudian mengirimkan pesan. “Sehari saya bisa menawarkan Bukalapak ke 100 sampai 200 orang, tetapi 95 persen menolak,” kenangnya.

Mengapa sasarannya UKM ? Zaky beranjak dari data pemerintah bahwa jumlah UKM mencapai 50 juta. Angka ini sama dengan 90 persen pekerja, sementara 60 persen produk domestic bruto  (PDB) disumbang UKM. “Saya melihat potensi UKM besar sekali dan saya punya cita – cita in the long term golongan UKM ini harus naik kelas, paling tidak menjadi dua atau tiga kali lipat,” urai Zaky.

Sebagai anak daerah yang lahir di Sragen, Jawa Tengah, pilihannya hanya dua, menjadi PNS atau merantau ke Jakarta. Ia memilih merantau. Zaky bertanya, apakah pengusaha harus lahir di kota – kota besar ? mengapa tidak lahir pengusaha – pengusaha yang berusaha di kampunya sendiri ? Dari pertanyaan itulah Bukalapak membuka peluang usaha dengan menjadikan seseorang sebagai pengusaha, tidak peduli ia tinggal di kampong atau di kota.

Misi Bukalapak, kata Zaky, selain menaikkan UKM, adalah memberikan nilai semangat berusaha, kreatif, inovatif, dan berpikir panjang.

Tentang bisnis e-dagangnya, Zaky mengaku melakukan benchmarking ke Alibaba di Tiongkok, perusahaan jual – beli online terjaya sejagat milik Jack Ma. Indonesia, kata Zaky, kelas UKM-nya lebih kecil ketimbang Tiongkok yang kesempatannya sudah given, yaitu pasar yang sangat besar. Zaky secara sadar menggarap komunitas, mengikuti kebiasaan mereka kumpul dan berkerumun. Zaky menilai, sebagai platform bisnis virtual, Bukalapak lebih manusiawi karena sering kumpul – kumpul itu.

Saat ini sudah tercatat lebih dari setengah juta UKM yang membuka lapaknya dengan 5.000 pelapak baru setiap hari. Secara demografis, 70 persen pelakunya adalah laki – laki dan 30 persen perempuan. Produk popular yang dominan adalah busana, makanan, gawai (gadget), aksesori, dan batu akik dengan nilai transaksi Rp. 15 miliar hingga Rp.20 miliar sehari. Saat Hari Belanja Online, beberapa pekan lalu, transaksi mencapai Rp.100 miliar. Dari setiap transaksi, Bukalapak mendapat fee  0,5 persen.

Zaky mengaku jumlah ini “kecil”. Namun ia mengandalkan fitur premium berbayar. Jika lapaknya ingin terus eksis dan dagangannya laku, ia harus menjadi lapak professional. “Tetapi, itu pilihan. Sekarang ada 50.000 pelapak profesional yang menggunakan fitur premium,” katanya.

INCAR TIONGKOK

Tentang investor, Zaky mengaku tidak pernah menawarkannya kepada siapapun. Mereka datang sendiri untuk bisnis yang mulanya sekedar bootstrap alias modal dengkul atau modal seadanya. Bukalapak akhirnya dilirik investor Jepang saat pekerjaannya masih dua. Mereka melihat peluang karena di Jepang saat itu ada Rakuten dan di Tiongkok ada Alibaba.

Pada 2013, Zaky mendapat dana lagi dari Jepang, yakni dari Gree Venture yang menanamkan uangnya Rp.25 miliar sebelum kemudian datang Emtek dengan menyuntikkan dana ratusan miliar rupiah. Dengan pengguna internet mencapai 70 juta di Indonesia dan 5 juta sampai 10 juta diantaranya pelaku e-dagang, sebagaimana harapannya. Maka, pasar Tiongkok adalah peluang baru yang akan dijajakinya. “Saya harus belajar bahasa Mandarin,” katanya.

Pesaing Bukalapak bukan direct competitor seperti Tokopedia atau Lazada, melainkan dari pengguna media sosial, khususnya Facebook dan Instagram, juga layanan pesan seperti Whatsapp dan BBM. Di Indonesia, orang mengenal media sosial lebih dulu, baru situs e-dagang. kondisi sebaliknya terjadi di Tiongkok.

“Saya ingin pengunjung Bukalapak minimal sama dengan pengunjung Facebook yang mencapai 50 juta pengunjung per hari dengan pertumbuhan anggota enam kali lipat dari sekarang atau sekitar tiga juta lapak,” Zaky menutup percakapan dengan sebuah harapan.        

 

SUMBER : KOMPAS, Rabu 6 Januari 2016

Sengkarut Regulasi Dosen

Sengkarut Regulasi Dosen. Kompas.19 Mei 2016. Hal.7

Mengharapkan kiprah dosen di pentas akademik dunia dalam proses produksi ilmu pengetahuan dan teknologi, pada konteks saat ini nyaris merupakan kemustahilan. Mengapa demikian?

Di antara banyak faktor, keterbelengguan dosen terhadap berbagai hal “remeh-temeh” yang bersifat administratif-birokratis adalah penyebab utama. Saat ini banyak regulasi dosen yang saling tumpang tindih, menegasikan, dan ujung-ujungnya mengancam produktvitas dosen. Banyaknya regulasi itu ternyata tidak ekuivalen dengan tingkat produktivitas ilmiah mereka.

Diketahui dari situas olahan publikasi ilmiah Scimago (Sci-magojr.com) yang mengukur tingkat produktivitas ilmiah di 239 negara sejak 1996-2014, Indonesia menempati peringkat ke-57, dengan jumlah publikasi 32.355. Di level ASEAN, Indonesia masih kalah dengan Malaysia (peringkat ke-36 dengan jumlah publikasi 153.378), Singapura (peringkat ke-32 dengan publikasi 192.942), dan Thailand (peringkat ke-43 dengan publikasi 109.832). Indonesia hanya menang dari Vietnam (peringkat ke-66), Laos (137), Kamboja (124), Myanmar (142), Brunei (130), dan Timor Leste (204).

Tidak memampukan

Berbagai regulasi yang mengatur kinerja dosen pada awalnya mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dosen. Ada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No 37/2009 tentang Dosen, dan PP No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Belum lagi berbagai peraturan di bawah UU dan PP, seperti peraturan menteri dan peraturan dirjen.

Meski demikian, alih-alih dapat membuat dosen produktif dan inovatif, berbagai regulasi tersebut justru menjadi semacam intervensi negara terhadap dosen yang menyandera dan membelenggu kreativitas akademik.

Sebagai contoh, ketentuan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam PP No 37/2009, seperti “kotak kecil’ yang memaksa setiap dosen masuk ke dalam skema tersebut, tanpa melihat keunggulan, talenta, keistimewaan masing – masing individu.

Demikian juga ketentuan jam kerja PNS berdasarkan PP No 53/2010 yang mengharuskan dosen berstatus PNS masuk kantor sesuai jam kerja. Contoh-contoh itu mengerdilkan dan tidak memiliki daya ungkit (enabler) untuk mendongkrak produktivitas akademik dosen ke jenjang internasional.

Dalam konteks ini, Azyumardi Azra (2016) dalam sebuah kolomnya menyebut fenomena kehidupan akademik perguruan tinggi (PT) saat ini sebagai “kolonialisasi dan birokratisasi kampus”. Dia merasa PT sekarang berada di bawah cengkeraman rezim administrasi-cum-birokrasi yang tidak memampukan seluruh potensi dosen.

Bahkan, dalam banyak kesempatan, Azra menyatakan kekecewaannya terhadap itervensi negara untuk mendisiplinkan dosen melalui mekanisme kehadiran pada jam kerja (finger print). Selama regulasi dosen masih berputar-putar pada aspek birokratis dan administratif (administrative-heavy), jangan harap PT kita dapat menjadi kampus – kampus kelas dunia.

Keluar dari kotak

Mengatasi situasi di atas, saya menawarkan alternatif solusi sebagai berikut. Pertama, pemerintah harus membuat adendum terhadap PP No 53/2010 tentang PNS agar dosen dikecualikan dari PNS kebanyakan. Dosen tidak semestinya diperlakukan sama dengan PNS lain, seperti pegawai pemerintah provinsi, kabupaten/kota atau petugas kesehatan yang jam kerjanya ditentukan secara kaku, ketat, dan mekanistik.

Jika PNS lain memiliki jam dan lokasi kerja yang sama dan konstan, tidak demikian halnya dengan dosen. Kinerja dosen tidak ditentukan layanan akademik dalam bentuk mengajar semata, melainkan meneliti, membimbing mahasiswa, dan menulis karya ilmiah. Pada kenyataannya, dosem sering kali menyelesaikan tugas – tugas akademiknya di luar jam kerja atau pada hari libur.

Kedua, mengeluarkan dosen dari skema PNS dan digantikan dengan skema kontrak (tenureship), tetapi dengan hal – hal yang sama dengan PNS, seperti jaminan kesehatan dan pensiun sebagaimana telah diterapkan di banyak PT kelas dunia. Dengan skema semacam ini, dosen bisa berkonsentrasi pada tugas-tugas akademiknya sebagai produsen ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, skema semacam ini dapat menciptakan sense of competition di kalangan dosen untuk melahirkan berbagai terobosan dan inovasi ilmiah.

Mobilitas horizontal

Skema semacam itu juga memungkinkan dosen melakukan mobilitas horizontal di berbagai kampus yang disukainya. Jika dosen merasa jenuh dengan kondisi kampus tempat dia mengajar, dia bisa saja keluar dan melamar ke universitas lain yang dipilihnya. Di tempat barunya dia bisa membangun impian karier akademis yang lebih menjanjikan ketimbang tempat yang lama.

Berbeda dengan skema tenureship, skema PNS cenderung menciptakan ona nyaman” yang ustru memalaskan dosen. Dalam kondisi semacam ini, mobilitas karier akademik dosen cenderung statis dan pragmatis karena posisinya telah aman.

Ketiga, menghilangkan aturan –aturan yang bersifat penyeragaman dan membuka seluas-luasnya diversifikasi peran dosen di PT. Selama ini dosen tidak bisa bergerak leluasa di luar kerangka tridarma (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Ketentuan tridarma bersifat one-size-fits-all, berlaku sebagai “kolam kecil” yang cenderung menyeragamkan bakar dan minat akademik dosen yang seharusnya bervariasi. Di PP No 37/2009, misalnya. Besaran beban (SKS) pengajaran, penelitian, dan pengabdian bahkan telah diseragamkan. Bagaimana mungkin seorang dosen dapat leluasa melakukan tugas-tugas akademiknya dalam kerangka sempit yang begitu membelenggu?

Penyeragaman di atas tidak ditemukan di PT berkelas dunia. Universitas cenderung mencari talenta-talenta terbaik di bidangnya dengan membuka seluas-luasnya bagi masuknya sumber daya unggul yang akan memberinya nilai tambah.

Di sejumlah PT terkemuka di dunia, seseorang disebut sebagai  staff member (baca: dosen) jika dia menjalankan salah satu dari fungsi berikut ini : (1) mengajar saja; (2) meneliti dan menulis saja; (3) mengajar dan menulis dengan komposisi tidak seragam; (4) menjadi unsur pimpinan; dan (5) petugas proyek (project manager) yang hanya mencarikan peluang kerja sama dan bisnis yang dapat menambah pundi-pundi revenue universitas.

Otonomi vs intervensi

Di atas itu semua, seluruh regulasi semestinya mengapresiasi segala bentuk keunikan dan kekhasan pengembangan keilmuan di PT sebagai sebuah institusi otonom. Otonomi kampus tidak boleh diintervensi kebijakan-kebijakan negara yang dapat mengerdilkan prestasi akademik dosen. Otonomi kampus merupakan harga mati sebagaimana telah diamanatkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 8, Ayat (1), (2), dan (3).

Yang jadi persoalan adalah bahwa berbagai kebijakan negara untuk “mendisiplinkan” kehidupan kampus –termasuk para dosennya- sering kali menjadi intervensi yang kontraproduktif dalam proses produksi ilmu pengetahuan dan teknologi di PT.

Selama kebijakan negara terhadap kehidupan kampus didorong oleh semangat “mendisiplinkan”, jangan harap PT kita akan berperan maksimal dalam menghasilkan berbagai terobosan dan inovasi ilmiah bertaraf internasional.

 

MASDAR HILMY

Guru Besar Ilmu-Ilmu Sosial dan Wakil Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Ampel

Pendidikan Dokter Mahal

Pendidikan Dokter Mahal. Kompas. 9 Mei 2016.Hal.13

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS – Dibandingkan dengan program studi lain, pendidikan dokter lebih mahal karena membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas lebih banyak serta rumit. Namun, minat masyarakat untuk jadi dokter tetap tinggi meski mereka harus membayar hingga ratusan juta rupiah.

Tingginya minat calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan kedokteran tampak dari tingginya peminat fakultas kedokteran di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta. Penelusuran Kompas hingga Sabtu (7/5) membuktikan hal itu.

Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa (FK Unibos) Makassar, Sulawesi Selatan, yang baru dibuka mulai tahun ajaran 2016-2017, menerima 53 pendaftaran secara daring untuk gelombang pertama. Padahal, universitas itu akan membuka pendaftaran hingga tiga gelombang. “Semua pendaftar akan diseleksi untuk mendapat mahasiswa bermutu,” kata Rektor Unibos Muhammad Saleh Pallu.

Meski baru dan sejumlah fasilitas penunjang masih tahap penyelesaian, Unibos mematok uang pangkal mahasiswa fakultas kedoktera Rp 225 juta dan biaya per semester Rp 10 juta.

FK Universitas Nahdlatul Ulama (Unusa) Surabaya, Jawa Timur, yang baru berjalan dua tahun pun banyak diminati warga. Tahun lalu, ada sekitar 300 pendaftar, hampir 6 kali ketimbang daya tampungnya yang hanya 50 mahasiswa baru setahun.

Bagi mahasiswa baru, pengelola FK Unusa mematok dana pengembangan pendidikan Rp 275 juta dan dana operasional Rp 25 juta per semester. “Kebutuhan dana tinggi karena pendidikan dokter perlu banyak alat khusus yang mahal.” kata Wakil Dekan FK Unusa Handayani.

Sementara FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Jatim, menerima pendaftaran sekitar 800 calon mahasiswa per tahun. Daya tampungnya hanya 160 mahasiswa atau seperlima dari peminat yang ada.

Rektor UWKS Sri Harmadji mengatakan, FK UWKS berusia 30 tahun dan berakreditasi B. Mereka mematok uang pangkal mahasiswa baru Rp 350 juta dan Rp 3,5 juta untuk biaya pendidikan per bulan.

Di FK Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 2015 mengenakan uang pangkal Rp 300 juta dan biaya per semester Rp 25 juta- Rp 35 juta. “Sebagai FK dengan akreditasi B, FK Trisakti boleh menerima mahasiswa maksimal 200 mahasiswa,” kata Dekan FK Trisakti Suriptiastuti.

Sementara FK Universitas Malahayati (Unmal), Bandarlampung, Lampung, mengenakan sumbangan Rp 250 juta bagi mahasiswa baru dan Rp 12 juta untuk sumbangan pembinaan pendidikan setiap semester.

Namun, biaya riil yang dikeluarkan mahasiswa kedojteran bisa lebih dari itu. Mahasiswa FK Unmal, Nur Hidayah (21), yang menempuh pendidikan profesi dokter, misalnya, mengaku menghabiskan lebih dari Rp 500 juta. Ia masih buth lebih dari Rp 10 juta untuk menempuh uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter.

Peminat FK Universitas Indonesia jauh lebih tinggi. Daya tampung mereka tahun ini untuk berbagai jalur seleksi 180 mahasiswa. Padahal, peminat tahun lalu 8.682 orang. Dengan asumsi daya tampung setiap tahun sama, satu pendaftar bersaing dengan 48 pendaftar lain pada 2015.

Biaya besar

Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia Riyani Wikaningrum, biaya masuk FK yang besar sebanding dengan besarnya dana untuk menghasilkan lulusan dokter bermutu. “Proses pendidikan di FK unik, berbeda dengan program studi lain karena menggabungkan pendidikan akademik dan pendidikan profesi,” katanya.

Mata kuliah bersifat khusus membuat dosen FK mengajar satu mata kuliah tertentu. FK butuh banyak petugas laboratorium karena tak bisa dicampur mengelola laboratorium berbeda serta perlu banyak alat  dan bahan sekali pakai yang mahal.

Hal itu membuat banyak universitas, khususnya swasta, mematok biaya tinggi. Banyak pengelola universitas tak paham kebutuhan dana pendidikan dokter tinggi. “Hanya 30-60 persen biaya dari mahasiswa balik ke FK demi memenuhi kebutuhan mahasiswa,” ujarnya.

Biaya mahal tersebut membuat hanya calon mahasiswa berduit yang bisa mengakses pendidikan kedokteran. Mutu calon mahasiswa, baik kemampuan akademik maupun karakter yang perlu dimiliki calon mahasiswa kedokteran, kerap dikesampingkan. “Besarnya dana membuat kelayakan pendidikan kedokteran dikesampingkan,” kata Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro. Akibatnya, banyak lulusan FK tak memenuhi standar kompetensi.

 

(ENG/DEN/GER/VIO/C01/C03/ESA/ADH/JOG/FLO/WSI/MZW)

Pencetak Dokter yang Sarat Masalah

Pencetak Dokter yang Sarat Masalah. Kompas. 9 Mei 2016.Hal.1,15

Sebanyak 260 mahasiswa memadati satu ruang kelas di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (3/5). Suasana itu lebih mirip seminar daripada perkuliahan. Ini dampak berlebihnya jumlah mahasiswa baru yang diterima Fakultas Kedokteran Uncen beberapa tahun belakangan.

Mahasiswa tak bisa menyembunyikan rasa gerah selama kuliah. Penyejuk ruangan yang terpasang tidak mampu membuat udara dalam keals jadi nyaman untuk belajar. Sebagian mahasiswa mengibas-ngibaskan kertas, buku, ataupun barang lain untuk mengusir panas. Namun, mereka tetap tenang dan memperhatikan penjelasan dokter Astrina, sang dosen.

Beruntung, ruang kuliah dilengkapi pelantang suara nirkabel sehingga Astrina tidak perlu berteriak agar suaranya terdengar hingga mahasiswa di pojok belakang, 15 meter jauhnya. Selain itu, ada tiga proyektor agar materi kuliah Histologi 2 yang ditampilkan bisa dilihat mahasiswa dengan jelas. Hari itu, Astrina memberi kuliah Histologi 2 bagi 400-an mahasiswa.

Kini, mahasiswa FK Uncen angkatan 2013 dan 2014 sama-sama menjalani perkuliahan semester IV. Ini akibat vakumnya perkuliahan di FK Uncen setahun menyusul demonstrasi mahasiswa menuntut perbaikan mutu pendidikan di fakultas ini serta dosen mogok mengajar. Alhasil, mahasiswa angkatan 2013, yang seharusnya mengenyam materi kuliah semester VI tertahan, menumpuk bersama adik angkatannya.

Dekan FK Uncen Trajanus L Yembise mengatakan, dosen di kampus harus bekerja ekstra demi menuntaskan beban masa lalu, yakni penerimaaan besar-besaran mahasiswa besar.

Pada 2011, FK Uncen yang akreditasinya masih C menerima 260 mahasiswa baru, pada 2012 bertambah lagi 322 mahasiswa baru, lalu tahun 2013 bertambah 304 mahasiswa, dan tahun 2014 ada 198 orang. Jumlah mahasiswa yang membeludak itu membuat proses perkuliahan tak optimal mengingat jumlah dosen dan ukuran kelas tak memadai.

Melebih kuota

Jumlah dosen tetap di FK Uncen 37 orang, 20 diantaranya tengah menjalani studi tingkat lanjut, sehingga hanya 17 orang yang mengajar di kampus. Jadi, rasio jumlah dosen dan mahasiswa hampir 1:100. Padahal, rasio ideal 1 dosen berbanding 10 mahasiswa pendidikan sarjana.

Mulai 2015, FK Uncen hanya menerima 50 mahasiswa baru. Kini, total mahasiswa FK Uncen 1.557 orang, terdiri dari 1.057 mahasiswa program akademik menyelesaikan pendidikan sarjana dan 500 mahasiswa program profesi untuk meraih gelar dokter.

Sebelum diprotes mahasiswa dan dosen, FK Uncen hanya punya tiga ruang kelas dengan kapasitas masing-masing 75-100 orang. Kini, ada empat ruang kelas di FK Uncen, yakni ruang 8 x 34 meter berkapasitas 350 orang, ruang 8 x 25 m untuk 150 orang, dan ruang 8 x 15 m untuk 60 orang.

Pembatasan mahasiswa baru dan menyiapkan tambahan ruang keals jadi upaya pembenahan mahasiswa baru program kedokteran. Namun, penegakannya masih belum optimal.

Selain mahasiswa baru berlebih, keterbatasan dosen tetap dan ketersediaan RS pendidikan juga menjadi masalah FK di Indonesia. FK Universitas Malahayati, Lampung, akreditasi C, misalnya, memiliki RS pendidikan utama RS Pertamina Bintang Amin, Lampung, tipe C dengan jumlah dosen klinis terbatas.

Dekan FK Universitas Malahayati Dalfian Adnan mengatakan jumlah dosen praktik di RS Bintang 10 orang. Artinya, RS itu hanya bisa menampung 50 mahasiswa koasistensi (koas). Padahal, 756 dari total 2.801 mahasiswa menempuh pendidikan profesi dokter.

Akhirnya, FK Universitas Malahayati bekerja sama dengan beberapa RS di Medan, Sumatera Utara, serta Tasikmalaya, Ciamis, dan Kuningan, Jawa Barat, untuk jadi RS alifiasi.

Adapun Universitas Tanjungpura di Pontianak dengan akreditasi C tak  menentukan mahasiswa koas di RSUD Dr Soedarso, Pontianak, sebagai RS pendiidukan utama. FK Untan menempatkan peserta koas di RSUD Abdul Aziz di Kota Singkawang.

Universitas itu juga kekurangan dosen tetap. “Sudah tiga tahun terakhir membuka formasi dosen tetap., tetapi tak ada yang mendaftar,” kata Rektor Untan Thamrin Usman, berbagai masalah pada institusi pencetak dokter itu mencerminkan buruknya tata kelola pendidikan kedokteran di negeri ini.

Sumber: Kompas.-9-Mei-2016.Hal_.115