Jalan Panjang Digitalisasi Industri. Kompas, 12 Juli 2021. Hal. 9

Saatnya Bangkitkan Perekonomian. Jawa Pos 7 Agustus 2021. Hal.13

Berharap PPKM Segera Berakhir

SURABAYA, Jawa Pos – “Ketika PPKM sudah berakhir, waktunya ekonomi bergerak. Tugas pemkot membangkitkan kembali perekonomian. Menyejahterakan warga,” ucap Wali Kota Eri Cahyadi selepas menerima bantuan dari pengusaha dua hari yang lalu.

Beragam upaya sudah dirancang pemkot. Salah satunya memberikan perlindungan pada sektor UMKM.

Contohnya, pedagang SWK. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Widodo Suryantoro mengatakan, pada Juli, pedagang mendapatkan intervensi. “Wujudnya pembebasan pembayaran retribusi,” jelasnya. Langkah kedua adalah pemberian sembako. Pedagang mendapatkan bahan pokok. Tujuannya, meringankan beban karena selama pandemi pendapatan mereka turun.

Upaya lain, seluruh ASN diajak berzakat. Nominalnya Rp 100 ribu. Kemudian, uang yang terkumpul itu disampaikan ke program Surabaya memanggil.

Selanjutnya, pemkot merancang aplikasi. Namanya e-peken. Lewat aplikasi tersebut, pemkot mengumpulkan seluruh toko kelontong. Saat ini jumlahnya mencapai 500 penjual.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) M. Fikser mengatakan, PNS wajib membeli di aplikasi itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Seperti beras, minyak goreng, dan telur,” jelasnya.

Nah, lewat aplikasi tersebut, pemkot juga mencukupi kebutuhan donasi. Barang yang dibeli selanjutnya disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Misalnya, warga yang menjalani isolasi. “Kami memberikan bantuan kepada pedagang sekaligus,” paparnya.

Wali Kota Eri Cahyadi berharap PPKM secepatnya berakhir. Selepas itu, pria 44 tahun tersebut memacu ekonomi. “Harus segera kembali bangkit,” terangnya.

Caranya, kegiatan perekonomian kembali dibuka. Mal, pusat perbelanjaan, serta tempat hiburan dan wisata beroperasi. Namun, protokol kesehatan (prokes) diterapkan secara ketat. Harapannya, virus korona tidak lagi mengamuk.

Langkah lain adalah dengan vaksinasi. Suntik vaksin dipercepat. Seluruh warga harus mendapatkan vaksinasi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD A.H. Toni menuturkan, ekonomi dan penanganan Covid-19 harus berjalan beriringan. Sebab, saat ini pendapatan warga berkurang.

Dia mengatakan, setiap pemenuhan kebutuhan pemkot harus melibatkan UMKM. Contohnya, pemenuhan masker. “UMKM dilibatkan. Sehingga mereka mendapatkan pemasukan,” terangnya. (aph/c6/git)

Sementara Waktu Tunda Dulu Proyek-Proyek Besar

Di masa pandemi saat ini, tanggungan pemkot semakin membengkak. Pembangunan membutuhkan biaya tinggi. Sementara itu, pemasukan masih minim.

Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan, capaian pendapatan daerah saat ini masih minim. Dari proyeksi Rp 8,6 triliun, baru 35 persen yang didapatkan. Artinya, berkisar Rp 300 miliar yang masuk ke kas daerah.

Sejatinya, pemkot telah mengatur pemakaian pendapatan daerah tersebut. Pertama, untuk penanganan pandemi. Dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Di antaranya, pemenuhan tempat perawatan, vitamin, obat-obatan, serta insentif tenaga kesehatan (nakes).

Selanjutnya, anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan serta pembangunan. Melihat pendapatan yang turun drastis, pemkot harus selektif dalam pemakaian APBD. Proyek infrastruktur harus tertunda.

Wakil Ketua Umum DPP REI Danny Wahid menjelaskan, pemkot harus berhemat dalam pemakaian anggaran. Sebab, saat ini persebaran Covid-19 belum usai. “Kuncinya efisien,” jelasnya.

Telaah dibutuhkan. Misalnya, dalam satu bulan kebutuhan pemkot mencapai Rp 100 miliar. Pengeluaran itu harus ditekan. “Misal, ditekan hingga 30 persen,” paparnya.

Salah satu pendapatan pemkot berasal dari pajak daerah. Pemasukan itu berasal dari warga. Saat virus korona merebak, perputaran uang tersendat. Pendapatan warga pun turun. Dampaknya, target pendapatan dari sektor pajak belum optimal.

Menurut Danny, untuk meningkatkan pemasukan, pemkot harus menyalurkan bantuan. Misalnya, bantuan sosial (bansos). Dengan bansos, ekonomi warga menguat. Daya beli tumbuh. Dengan demikian, ada perputaran uang.

Eri mengatakan, pada masa pandemi, proyek infrastruktur besar ditunda. Pasalnya, anggaran di refocusing. Dana dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Ada satu pengerjaan yang masih berjalan. Yakni, di kawasan barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Erna Purnawati mengatakan, pembangunan JLLB terus berjalan. Selain itu, pembenahan GBT berlanjut.

Pembangunan lain yang diteruskan adalah Rumah Pompa Petekan. Saat ini tahap pemba ngunannya mencapai 44 persen.

Kabid Pematusan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya Eko Juli Prasetya mengatakan, pengerjaan hingga kini tetap berlangsung. Sebab, kontrak kerja antara Pemkot Surabaya dan kontraktor sudah ada, termasuk besaran nilai yang mencapai Rp 4,4 miliar.

“Tetap jalan. Petekan ini ada kontraknya dan bisa dibilang kecil nominalnya. Karena ini sifatnya pengerjaan lanjutan,” ungkapnya kemarin (6/8). Dia menambahkan bahwa sejatinya, pembayaran akan dilangsungkan di akhir setelah pengerjaan selesai 100 persen. Namun, kata Eko, ada mekanisme lain yang dapat dilakukan jika kondisi force majeure.

“Mungkin strateginya pembayaran itu diundur, tapi pola pelaksanaan fisik tetap dilanjut sampai 100 persen,” jelasnya. Bahkan, pembayaran dapat dilakukan pada lain tahun. (aph/zam/c6/git)

 

Sumber: Jawa Pos 7 Agustus 2021. Hal.13

Ramai ramai Berharap PPKM Berakhir. Jawa Pos 8 Agustus 2021. Hal. 13

SURABAYA, Jawa Pos – PPKM level 4 akan berakhir Senin besok (9/8). Kebijakan itu bertujuan menekan laju penularan Covid-19. Nah, saat ini kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang positif. Itu terlihat dari tren penurunan angka kasus baru maupun tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di sejumlah rumah sakit yang terus menyusut.

Seiring PPKM level 4 yang segera berakhir, pelaku usaha berharap kebijakan itu bisa diakhiri. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, sudah saatnya dilakukan pemulihan ekonomi. Tentu saja sambil terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat di semua tempat.

“Kita harus memulihkan roda perekonomian. Tapi, prokes jangan sampai kendur,” kata Wakil Ketua Dewan Pemimpinan Provinsi (DPP) Apindo Jatim Tri Andi Suprihartono kemarin (7/8).

Apindo percaya bahwa peme rintah mengkaji secara matang mengenai kelanjutan PPKM. Apakah diperpanjang lagi atau tidak. Namun, pihaknya setuju agar PPKM level 4 sebaiknya diakhiri. Sebab, opsi untuk memperpanjang PPKM level 4 dinilai kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian. Atau jika tidak, harus ada pelonggaran di sejumlah sektor. “Karena pengaruhnya (PPKM level 4, Red) sangat besar,” ujar Tri Andi.

Selama ini, kata dia, PPKM sangat memengaruhi kegiatan produksi. Itu terjadi karena adanya pembatasan mobilitas.

Meski dalam kondisi sulit, pihaknya sangat menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Tri Andi, pengusaha sudah bekerja keras menghindari PHK. “Itu opsi terakhir bagi pengusaha. Sedapat mungkin kami hindari PHK,” akunya.

Untuk menghindari hal itu, pengusaha biasanya melakukan berbagai cara. Yaitu, pengaturan jam kerja. Termasuk melakukan pengurangan jam lembur hingga pembatasan perjalanan dinas bagi karyawan. “Jadi, kita sudah bekerja keras. Tinggal sekarang upaya untuk pemulihan ekonomi,” imbuhnya.

Pusat perbelanjaan atau mal juga sangat terdampak. Sebab, selama PPKM level 4 ini pusat perbelanjaan tidak boleh ber operasi. Meski tutup, pusat perbelanjaan masih harus menanggung beban pengeluaran yang besar. Misalnya, beban biaya seperti listrik, sewa stan, hingga pajak reklame. Kondisi serupa dialami hotel, restoran, hingga destinasi wisata.

Meski begitu, Ketua Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur Sutandi Purnomosidi menolak berkomentar. “Kita fokus menunggu mal boleh buka dulu,” tutur Sutandi.

Pengusaha sektor rekreasi hiburan umum (RHU) juga berharap PPKM level 4 disudahi. Sektor itu sangat terdampak karena sudah tutup setahun lebih. Ketua Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (Aperki) Santoso Setyadji menyampaikan, RHU harus menyiapkan prokes secara ketat. Itu wajib dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya penularan Covid-19 di area RHU. “Semua ada prokes. Seharusnya kalau menjalankan prokes dengan disiplin, penularan bisa sangat dikurangi, ujar Santoso. (mar/c6/ady)

 

Sumber: Jawa Pos 8 Agustus 2021. Hal. 13