Bermartabat dengan Mencipta dan Menghormati Pencipta

By : Dewa Gde Satrya (Dosen Hotel & Tourism Business, Fakultas Pariwisata, Universitas Ciputra Surabaya)

Sejak 2001, WIPO (World Intellectual Property Organization) menetapkan 26 April sebagai Hari Kekayaan Intelektual (HKI) Sedunia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementrian Hukum dan HAM menetapkan tema “Generasi Indonesia yang Inovatif, Kreatif, dan Berkarakter”.

Adapun tema yang diangkat WIPO pada Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-18 adalah Powering Change: Women in Innovation and Creativity.

Beberapa contoh persoalan besar HKI yang bisa diangkat misalnya yang mencuat pada medio 2012 saat Apple diputuskan menang atas Samsung di pengadilan AS. Dewan juri dalam persidangan sepakat menilai Samsung melanggar beberapa paten milik Apple. Atas kekalahannya, Samsung diminta membayar denda US$1,051 miliar (sekitar Rp 9,9 triliun) karena dianggap melanggar paten desain dan software Apple.

Perusahaan besutan Steve Jobs itu berusaha memblokir penjualan smartphone dan tablet keluarga Galaxy di AS.

Di Indonesia, perlindungan HKI pernah diseriusi oleh kepolisian daerah Jawa Timur bekerjasama dengan Business Software Alliance (BSA) pada 2007. Lisensi untuk sistem operasi Microsoft Windows, antivirus dan software lainnya menjadi concern dalam kerja sama tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki BSA, saat itu tercatat 85% perusahaan di sektor riil di Indonesia menggunakan komputer dengan software palsu dalam menjalankan usahanya. Indonesia menempati peringkat ke-8 dunia dalam kasus pembajakan software dengan total kerugian US$ 350 juta pada 2006.

BSA sendiri adalah organisasi yang khusus mendedikasikan dan mempromosikan dunia digital yang aman dan legal. Para anggota BSA antara lain Adobe, Apple, Autodesk, Cisco Systems, Dell, HP, IBM, Intel, McAfee, Microsoft, Minitab, SolidWorks, dan Symantec.

Dalam konteks HKI sebagai aset dibagi menjadi dua yaitu hak milik perindustrian dan hak cipta. Hak milik perindustrian sendiri dibagi menjadi lima yakni merek, paten, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Dalam perundingan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) sebagai bagian dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO), telah disepakati norma-norma dan standar perlindungan HAKI yang meliputi hak cipta dan hak-hak lain yang terkait, merek, indikasi geografis, desain produk industri, paten (termasuk varietas tanaman), desain tata letak sirkuit terpadu, informasi yang dirahasiakan, dan praktik persaingan curang.

UU No. 14/2001 tentang Paten mengartikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi sendiri berarti ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten tidak diberikan untuk invensi tentang proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.

Paten juga tidak diberikan kepada metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan.

Berkorelasi dengan regulasi itu, adalah hak cipta. UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa kreasi hak cipta yang dilindungi oleh negara adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini mencakup buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1).

Tradisi penghargaan atas karya setiap orang berulang kali dicontohkan negara-negara maju, sekaligus merefleksikan situasi yang kontras di Tanah Air. Industri musik Indonesia salah satunya.

 

IDENTIK

Meski berlainan dengan perseteruan Apple melawan Samsung tetapi menjadi identik manakala dibawa ke ranah penghargaan atas karya setiap orang.

Keluhan musisi, pencipta lagu, penyanyi, dan insan kreatif Indonesia akan maraknya pembajakan atas karya-karya mereka telah disiasati dengan menyampaikan aspirasi ke Presiden. Tak tanggung-tanggung, Presiden SBY saat itu menyanggupi menjadi Dewan Pembina Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI).

Menkominfo periode sebelumnya, Tifatul Sembiring, melalui wewenang departemennya telah memblokir 20 situs yang disinyalir menyediakan konten bajakan yang sering dikunjungi dan diunduh. Namun mengatasi pembajakan musik, juga karya kreatif anak bangsa lainnya, dipahami bukan sebagai hal yang mudah.

Bila disederhanakan, problem mendasar dalam ranah ini adalah soal mentalitas, mindset, bahkan attitude sebagai bangsa yang masih pada level rendah dalam hal penghargaan atas suatu karya.

Secara global industri musik telah berubah. Fenomena empiris yang tidak lagi aneh adalah penjualan musik di satu sisi mengalami penurunan. Namun di sisi lain, penggemar musik terus bertambah, baik melalui komputer (Winamp, Media Player), pemutar MP3 (iPod), dan telepon genggam.

Rahardjo (2007) menyatakan ada tiga hal mendasar yang menyebabkan penurunan penjualan musik di seluruh dunia: disruptive technology, perubahan kebiasaan orang modern dalam memutar lagu di CD/pemutar MP3, dan pola bisnis baru. Dewasa ini banyak bermunculan model bisnis baru membeli lagu tidak satu album, tetapi per lagu. Pola ini menyerupai pembelian buku hanya bab 1 dan bab 5.

Anggapan bahwa industri musik di Indonesia sulit berkembang bahkan terancam bangkrut terangkum dalam 15 indikasi (Putranto, 2010). Beberapa yang penting, pertama, pemerintah dan kepolisian berkompromi dengan pembajak. Kedua, tidak ada kasus pembajakan atau pelanggaran hak cipta musik yang sampai ke Mahkamah Agung. Ketiga, lapak-lapak rekaman bajakan lebih banyak dibandingkan toko rekaman legal. Keempat, gagalnya penekanan terhadap UU 19/2002 tentang Hak Cipta. Kelima, penjualan musik ilegal/bajakan mecapai 95,7% sedangkan musik legal hanya tinggal 4,3% (data ASIRI 2007). Sampai di sini, kita melihat pencanangan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia akan berimpak strategis bagi Indonesia manakala karya intelektual setiap orang tidak dibajak dengan seenaknya.

Lebih menyakitkan lagi manakala karya anak bangsa dibajak oleh bangsanya sendiri. Nasib musik Indonesia, salah satunya, masih berada di area ini. Selamat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia.

 

Sumber: Bisnis Indonesia. 26 April 2018. Hal 2

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *