QUO VADIS: KEMITRAAN  INVESTOR dan UMKM di Indonesia

QUO VADIS: KEMITRAAN INVESTOR dan UMKM di Indonesia

Oleh:

Dr. Christina Whidya Utami M.M., CLC., CPM (Asia)

Dekan Fakultas Manajemen dan Bisnis

Universitas Ciputra Surabaya

Banyak UMKM meragukan kehadiran investor untuk menjadi mitra yang ikut mengembangkan. Kemana arah kerjasama kemitraan yang saling menumbuhkan?  

UMKM Indonesia dan Kontribusinya

Posisi UKMK dipandang sangat vital dalam memperkokoh perekonomian Nasional., dilihat dari kontribusi penyerapan tenaga kerja maupun sumbangan peningkatan PDB dan harapan bertumbuhnya ekonomi suatu daerah. Menurut data BI tahun 2018, UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Diskusi tentang UMKM  juga tidak luput dari perhatian banyak pihak dan departemen, baik departemen Koperasi&UMKM sendiri maupun departemen departemen terkait misalnya perindustrian, perdagangan bahkan departemen penanaman modal.

Begitu besar konsern semua pihak terhadap pertumbuhan UMKM menunjukkan betapa besar harapan pelaku ekonomi dan semua entitas organisasi yang bersinggungan dengan nya untuk capaian UMKM yang di impi impikan yakni bergerak dari sekedar unit bisnis yang baru muncul (start up venture)  dengan skala usaha mikro dan kecil, untuk bergerak menuju unit bisnis yang  semakin berkembang skalanya nya menjadi menengah bahkan besar (scale up venture)

 

Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan di undang oleh salah satu kepala dinas penanam modal di salah satu daerah Tingkat II Jawa Timur, dengan misi yakni sebagai nara sumber diskusi dinas penanaman modal dengan UMKM daerah tersebut dalam kaitannya membangun kesadaran dan kesiapan UMKM dalam menyambut kehadiran investor (baik lokal / Dalam Negeri maupun Luar Negeri) di daerah tersebut. Diskusi dan sekaligus sosialisi ternyata lebih mengarah pada bagaimana kita meyakinkan bahwa kehadiran investor di daerah tersebut akan menjadi mitra yang ikut mengembangkan UMKM.

 

Sontak, terbersit beberapa pertanyaan: mengapa di butuhkan diskusi dan sosialisasi tentang hal ini? Adakah masalah persepsi negatif bagi UMKM terkait dengan kehadiran para investor? Adakah regulasi pemerintah yang mengatur relasi harmonis UMKM dengan para investor? Mengapa ternyata tidak semua UMKM daerah memposisikan kehadiran investor penanam modal lokal maupun asing ini sebagai mitra bisnis yang bisa diharapkan berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha atau bisnis mereka ?

 

Potret Relasi UMKM dengan Investor

Memotret relasi UMKM dengan investor harus berangkat dari peran pemerintah menjembatani relasi tersebut. Relasi dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar adalah kebijakan yang tertuang dalam BAB VIII pasal 25 Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Intinya pemerintah memfasilitasi, mendukung dan  menstimulir usaha UMKM dalam  proses alih ketrampilan baik di bidang produksi, pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan pengembangan tehnologi.

 

Upaya pengoptimalan dalam pengembangan kerjasama investasi bagi UMKM yang diprioritaskan hanyalah pada sektor usaha UKM yang potensial. Siapa sektor usaha UKM yang potensial tersebut? yakni yang memiliki nilai eksport untuk dikembangkan kerjasama investasinya, yakni khususnya  bidang industri dan manufactur.

Dengan demikian bagaimana halnya dengan UKM yang bergerak di bidang jasa ?  yang jumlahnya sebanyak 2.453.429 atau 4.52%  untuk jasa swasta sedangkan jasa perdagangan, hotel dan restoran sejumlah 15.483.200 atau 28,33% yang notabene jumlahnya di Indonesia jauh lebih besar di bandingkan dengan UKM bidang industri dan manufactur. Situasi inilah yang menjadi kegalauan UMK dalam merespon kehadiran investor dalam lingkaran pengembangan bisnis mereka dan terhambatnya capaian harapan bergesernya skala industri UMKM dari mikro dan kecil ke skala menengah dan besar.

 

Intern Firm Linkage

Munculnya fenomena hambatan dalam pengembangan pola kemitraan investor dengan UMKM, nampaknya memaksa untuk menoleh kebelakang untuk mengupas filosofi kerjasama kemitraan melalui salah satu pendekatan yakni intern firm linkage. Pendekatan ini berorientasi bahwa kemitraan akan bertumbuh dengan adanya orientasi, media dan benefit yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keterkaitan tidak hanya menjelaskan saling hubungan antar sektor, sifat dan kekuatan tetapi juga proses dan besarnya pengaruh sifat keterkaitan pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan peluang kerja baik antar sektor atau dalam sektor itu sendiri. Kaitan Vertikal (vertical linkage): adalah kaitan yang tercipta karena kerjasama atau hubungan antar perusahaan besar dan UMKM. Perusahaan besar berperan sebagai penerima hasil usaha UMKM. Dimana UMKM pada akhirnya akan terdorong perkembangan kualitas produk, tingkat tehnologi  dan tingkat layanannya. Kaitan Konsumsi (Consumption linkage) dan kaitan produksi  (production linkage): adalah kaitan kaitan yang terjadi sebagai akibat kenaikan penghasilan salah satu sektor yang kemudian mengakibatkan munculnya atau meningkatnya permintaan produksi sektor lain. Hal ini bisa pula mengakibatkan terjalinnya keterkaiatan backward dan fordward linkage.  Sebagai contoh investor masuk dalam industri pariwisata membangun fasilitas pariwisata,  lingkungan sekitar akan terdampak melalui peningkatan kebutuhan oleh oleh, makanan-minuman, homestay, transportasi lokal dll. Giliran berikutnya sektor pensuplay terkait bisnis tersebut juga akan terdampak peningkatan demand nya misal; supplay bahan pembuatan oleh oleh, makanan, tenaga kerja dll.

Folosofi kemitraan intern firm linkage ini menjadi dasar yang sangat kuat untuk meletakkan pemahaman yang sangat IDEAL bagi terwujudkan kemitraan antara investor dengan UMKM

 

Peran Serta Pemerintah dalam membangun Kemitraan – dihadapkan pada karakteristik UMKM Indonesia

Pendekatan intern firm linkage inilah yang mendasari munculnya pola kemitraan ideal  menurut Undang Undang no 20 tahun 2008 tentang UMKM yakni  pola kemitraan inti plasma, sub kontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dll.

Namun demikian dalam kenyataan nya pemerintah masih dihadapkan situasi keengganan dan resistensi UMKM terhadap kehadiran investor. Hal ini sebagai penghambat harapan bergerak dari sekedar unit bisnis yang baru muncul (start up venture)  dengan skala usaha mikro dan kecil, namun juga bergerak menuju unit bisnis yang  semakin berkembang skalanya nya menjadi menengah bahkan besar (scale up venture)

Resistensi kehadiran investor oleh UMK tampaknya membutuhkan telaah melalui dimensi karakteristik UMKM di Indonesia yang dapat digolongkan ke dalam: empat kelompok, yaitu: a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. b) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. d) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Ke empat karakteristik UMK tersebut menjadi langkah awal atau steping point dalam memahami kebutuhan dan resistensi UMKM dalam menjalin kemitraan dengan investor. Jika diperkenankan menggunakan analog Seperti halnya orang tua yang ingin menjodohkan anaknya dengan menantu yang ideal maka orang tua harus memahami masing masing kebutuhan dan aktivitas yang bisa memberi kesempatan bagi keduanya menjalankan aktivitas bersama yang saling menumbuhkan dan mengembangkan. Pemerintah yang berperan sebagai orang tua bijak yang mempertemukan kebutuhan itu.

 

Kesimpulan;

Arah pengembangan kemitraan investor dan UMKM yang ideal, membutuhkan; 1) pendekatan intern firm linkage. Pendekatan ini berorientasi bahwa kemitraan akan bertumbuh dengan adanya orientasi, media dan benefit yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keterkaitan tidak hanya menjelaskan saling hubungan antar sektor, sifat dan kekuatan tetapi juga proses dan besarnya pengaruh sifat keterkaitan pada pertumbuhan ekonomi wilayah dan peluang kerja baik antar sektor atau dalam sektor itu sendiri. 2) Pemetaan kebutuhan setiap dimensi karakteristik UMKM di Indonesia yakni a) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima. b) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. c) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor. d) Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.