Masalah Kebebasan Beragama di Indonesia

Masalah Kebebasan Beragama di Indonesia

Ada tempat untuk agama di Indonesia di mata hukum, di mata Pancasila, yang terpancar pada sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan adanya sila pertama, Indonesia menyatakan dirinya Negara yang beragama. Negara berjanji menjamin hak bagi warga negaranya untuk memeluk sebuah agama, siapapun berhak memeluk kepercayaan tanpa diskriminasi dan persekusi. Namun, mengapa masih terjadi pengusiran, pembakaran rumah ibadah, persekusi dan perampasan hak atas nama agama?

Dalam Studium Generale pada hari Jumat 20 November 2020 Fakultas Entrepreneurship dan Humaniora mengundang Bapak Andreas Harsono, beliau merupakan salah satu anggota dari Human Rights Watch yaitu organisasi yang meneliti dan mengadvokasikan hak asasi manusia di segala penjuru dunia. Bersama dengan moderator Bapak Iman Pasu Purba, beliau mengajak mahasiswa berkaca kembali perihal realita masalah kebebasan beragama di Indonesia

Dalam hukum Indonesia terdapat dua hukum besar yang mendukung diskriminasi atas nama agama, pasal penodaan agama dan peraturan kerukunan beragama. Pasal penodaan agama pertama kali diterbitkan oleh presiden Soekarno pada tahun 1956, dan dalam kepemerintahan Indonesia, pasal penodaan agama meningkat tajam pada tahun 2004-2014, pasal penodaan agama telah digunakan dalam 89 kasus dengan 125 orang terbukti bersalah dan dipenjara, peningkatan yang disebabkan oleh dipindahkannya kepengurusan pasal penodaan agama dari kementerian agama ke kejaksaan.  Peraturan kerukunan agama yang ditetapkan pada tahun 2006 juga rawan digunakan untuk diskriminasi. Peraturan tersebut diperkuat dengan adanya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang isinya proporsional terhadap persentase pemeluk agama dalam suatu wilayah. Hal yang menyebabkan adanya golongan mayoritas dan minoritas dalam FKUB yang mana mayoritas memiliki hak veto terhadap minoritas. Hukum dan regulasi yang rentan menjadi kuda pacu untuk kepentingan diskriminasi masih terus diajukan. Kementerian agama berencana untuk mengajukan peluasan pasal penodaan agama menjadi tujuh kategori penodaan.   

            Lantas apa yang dapat dilakukan untuk untuk Indonesia yang lebih baik? Menggunakan hak suara kepada DPR untuk dicabutnya pasal tersebut, memilih politisi yang benar-benar paham tentang bahaya pasal penodaan agama dan dampaknya terhadap hak asasi manusia.

-Jennifer Esther-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *