Kosmopolitanisme dan Tribalisme Dalam Masyarakat Indonesia Modern

Kosmopolitanisme dan Tribalisme Dalam Masyarakat Indonesia Modern

Apakah kita membangun jembatan atau malah membangun tembok?

Dalam era globalisasi, batasan-batasan geografis menjadi tidak relevan. Siapa saja dapat terhubung dengan siapapun dari ujung dunia ke ujung lainnya. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat, lebih banyak dan lebih luas, tak perlu khawatir lagi hujan, badai atau perjalanan panjang, dunia baru terhubung satu individu dengan lainnya. Kita sebagai umat manusia kini memiliki identitas baru yang membanggakan, identitas sebagai The Global Citizen, suatu komunitas tunggal yang bergerak, berpikir dan bertindak bersama. Sebuah utopia, bagi makhluk sosial yang hakikatnya terhubung dengan sesama. Namun apakah benar utopia ini tanpa ketidaksempurnaan?

Pada Jumat 13 November 2020, dalam Studium Generale Menjadi Indonesia, Fakultas Entrepreneurship dan Humaniora mengundang Airlangga Pribadi Kusman M.Si. Ph.D beserta moderator F.X. Wigbertus Labi Halan dengan tema ‘Kosmopolitanisme dan Tribalisme Dalam Masyarakat Indonesia Modern’. Melalui tema tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menilik lebih dalam konflik-konflik yang terjadi di Indonesia dengan kacamata kritis.

Istilah kosmopolitanisme bukanlah istilah yang baru-baru saja muncul, istilah tersebut sudah muncul pada era Yunani Kuno. Pandangan kosmopolitanisme yang lebih “aktual” kembali muncul pada abad ke-16 sampai abad ke-18 ditengah kondisi perang antar negara. Imanuel Kant, seorang filsuf Jerman pelopor masa pencerahan mencetuskan sebuah solusi untuk peperangan negara, yaitu dibutuhkannya kerangka perdamaian yang melampaui batasan bangsa namun tetapi mengakui kedaulatan bangsa tersebut, pandangan ini dikenal dengan pandangan liberal kosmopolitanisme.

Dengan dunia yang semakin terhubung, terlebihnya perubahan arus ekonomi, pandangan liberal kosmopolitanisme bergeser menjadi neoliberal kosmopolitanisme. Neoliberal kosmopolitanisme lebih menekankan perubahan arus ekonomi politik dunia, tercipta suatu keadaan dimana modal terlepas dari batasan-batasan negara yang kemudian berdampak ke pelemahan otoritas politik dari negara bangsa. Ketidakstabilan antara masyarakat dan otoritas politik menyebabkan meningkatnya sentimen-sentimen tribalisme, baik di Indonesia maupun secara global. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya popularitas populisme kanan, maraknya oligarki dan tendensi otoritarianisme dalam masyarakat. Ketiga hal tersebut adalah sebuah tantangan baru bagi demokrasi, untuk mempertahankan hak asasi manusia diatas kepentingan lainnya. Tugas kita? Mempertahankan demokrasi sebagaimana yang dianut oleh pendiri bangsa, mengangkat martabat manusia dengan penegakan hak asasi.

-Jennifer Esther-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *