Universitas Korporasi. Kompas. 24 November 2017. Hal6 001

/0 Comments/in , , /by

Oleh Budi Santoso

Kita menyaksikan dalam beberapa tahun terakhir berdiri beberapa universitas baru yang didukung oleh perusahaan atau korporasi besar. Beberapa diantaranya didirikan oleh badan usaha milik Negara yang lain perusahaan swasta.

Kehadirann universitas-universitas ini menjadi pembicaraan beberapa pihak sebagai hal yang mestinya tidak terjadi, terutama didirikan oleh BUMN. Di sisi lain Direkorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) juga sedang melakukan langkah penutupan dan penggabungan perguruan tinggi swasta (PTS) kecil yang kurang kapasitas, yang jumlahnya mencapai ratusan hingga ribuan. Kedua fenomena ini perlu dilihat sebagai hal menarik dalam pemenuhan kapasitas penyediaan jasa dan peningkatan kualitas layanan pendidikan tinggi.

Penambahan kapasitas

            Berdirinya universitas yang didukung korporasi, sebut saja corporate university (universitas korporasi), bisa jadi adalah angin segar bagi perkembangan pendidikan tinggi kita. Karena kehadirannya akan meningkatkan kompetisi di kalangan PT dan juga memperbanyak pilihan bagi masyarakat. Fenomena berkembangnya universitas korporasi bukan hanya terjadi di Indonesia. Tetangga dekat kita, Malaysia juga melakukan hal yang sama. Mereka punya Universita Petronas, Universitas Tenaga Nasional (miilik PLN-nya Malaysia). Jadi, dari sisi ini tidak ada yang luar biasa.

Dalam hal yang paling mudah, kita senang melihat muculnya universitas-universitas ini sebagai penambah kapasitas penyediaan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas. Berdirinya universitas ini tentu saja menyerap banyak mahasiswa baru, yang umumnya tidak diterima di PTN. Mereka yang tak tertampung di universitas negeri biasanya akan memilih tempat lain dengan kualitas baik, kecuali yang memang dari awal tidak berminat masuk PTN. Universitas seperti ini mestinya tidak mengandalkan sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) sebagai satu-satunya sumber dana. Keberlanjutannya akan lebih terjaga daripada universitas-universitas kecil tanpa dukungan dana yang cukup. Masyarakat sebagai pengguna jasa tentu saja tidak dirugikan dari sisi tersedianya pilihan yang lebih banyak dengan kualitas yang tidak buruk.

Universitas dengan dukungan dana dan fasilitas yang memadai seperti universitas korporasi ini seharusnya mampu merekrut sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk tenaga dosen, tenaga manajemen maupun staf kependidikan dengan gaji yang lebih baik. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, berdirinya universitas korporasi sangat positif karena memberi kesempatan bagi mereka yang ingin bekerja didunia pendidikan. Seiring dengan mulai lulusnya para peserta beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memulai belajar beberapa tahun lalu, baik di dalam maupun luar negeri, maka berdirinya universitas korporasi adalah salah satu tempat berkarier yang bagus.

Sebenarnya dari sisi jumlah banyaknya universitas di Indonesia sudah berlebihan. Data dari Kementrian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) menyatakan ada sekitar 4.504 PTS, baik berbentuk universitas, institut, politeknik, maupun sekolah tinggi. Sebagian besar adalah universitas akademik. Degan demikian, berdirinya universitas korporasi ini menambah deretan panjang daftar PT. Untuk tidak sekadar menambah daftar, universias korporasi harus punya kelebihan tertentu dibandingkan PTS yang sudah ada. Dengan demikian, universitas korprasi baru punya kontribusi nyata untuk mendukung lemahnya dunia pendidikan tinggi kita.

Bisa jadi sebuah universitas korporasi didirikan dengan tujuan yang lebih dari sekadar meraup keuntungan dari bisnis pendidikan. Bisa jadi mereka inngin menghasilkan lulusan yang punya kompetensi sesuai yang mereka butuhkan untuk mendukung bisnis utama mereka. Dengan dukungan fasilitas dan studi kasus yang mereka miliki di perusahaan, sebagai laboratorium industri, mestinya mereka bisa memberi bekal lebih dibandingkan universitas lain. Meskipun tidak jarang juga mereka membuka berbagai program studi (prodi) di luar bisnis utama perusahaan pendirinya. Mereka harus tetap berpikir bisnis untuk mencari kuntungan. Tidak masalah, asal saat pendiriannya semua syarat dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan oleh Kemristek dan Dikti.

Di sisi lain, berdirinya universitas korporasi juga mulai dilihat sebagai kompetior bagi universitas yang sudah terlebih dahulu ada, terutama PTN yang selama ini banyak mendapatkan dukungan dana lewat dana CSR maupun kerja sama dari perusahaan tersebut. PTS yang selama ini menduduki peringkat tinggi dalam hal kualiatas tentu juga merasakan dengan cepat bahwa universitas korporasi adalah pesaing berat dalam menjaring mahasiswa. Ini hal positif dalam rangka meningatkan persaingan antar-PTS, juga bagi konsumen.

Akademik vs vokasi

Jumlah PT di Indonesia lebih banyak dibandingkan jumlah PT di China yang hanya berjumlah 2.825. Padahal, China memiliki penduduk hampir lima kali lipat dari penduduk kita. Bisa dibandingakn jumlah universitas per kapita. Menristek dan Dikti berharap agar PT di Indonesia senantiasa meningkatkan kualitasnya, bukan hanya unggul dalam kuantitas sehingga dapat bersaing di tingkat dunia.

Di Indonesia, dari jumlah keseluruhan PT tersebut, hanya 5,4 persen yang berbentuk vokasi/politeknik. Dari angka 5,4 persen tersebut, hanya ada satu yang memiliki akreditasi A, mayoritas B atau C. Bahkan, masih ada politeknik yang tidak punya akreditasi sama sekali. Fakta ini tentu saja menyedihkan, mengingat kita butuh banyak tenaga terampil yang siap bekerja. Sering kali ada keluhan jurang antara kebutuhan tenaga kerja di satu bidang dan lulusan yang siap. Hal ini tentu jadi tantangan bagi PT untuk menyediakan lebih banyajk tenaga yang siap kerja.

Angin segar datan baru-baru ini mengenai langkah tegas pemerintah dalam memperbaiki penyelenggaraan PT di Indonesia. Kemristek dan Dikri akan menertibkan PTS yang tak sesuai standar minimal pendidikan tinggi. Bagi PT yang tidak sesuai kriteria bakal langsung dicabut izinnya pada 2019. Kemristek dan Dikti memberi kesempatan PTS untuk merger atau bergabung dengan PTS lain untuk menghindari pencabutan izin. Hingga 2019 nanti Kemristek dan Dikti berencana menutup sekitar 1000 PTS. Hanya PTS yang layak menjalankan pendidikan tinggi yang akan dipertahankan.

Kehadiran universitas korporasi mestinya bisa mengisi kekosongan dalam dua hal, yaitu menyediakan kapasitas dalam pendidikan vokasi dan pendidikan di daerah terpencil. Daerah di mana belum tersedia layanan pendidikan tinggi yang cukup berkualitas, universitas korporasi ikut meramaikan persaingan di tempat yang sudah tersedia banyak pasokan. Sebab, di tempat terpencillah pemerintah belum mampu menyediakan layanan pendidika tinggi.

Di banyak daerah kondisi PT atau prodi yang terengah-engah mencari tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi maupun kompetensi. Mereka tidak saja sulit memenuhi minimum tingkat pendidikan, juga sulit mencari yang bidangnya sesuai dengan bidang prodi yang didirikan. Ini masalah besar, ketika suatu prodi kekurangan dosen, maka akan sulit untuk mendapatkan akreditasi. Jika tidak mendapatkan akreditasi, maka nasib lulusannya yang akan dikorbankan dan sulit mendapatkan pekerjaan.

Di tempat tertentu di mana pemerintah belum mampu menyediakan layanan pendidikan tinggi, peran swasta sangat penting. Namun, PTS yang benar-benar ingin membantu kekosongan layanan pendidikan ini tidak mudah memenuhi syarat. Sementara di kota-kota besar di Pulau Jawa atau Sumatera dan Sulawesi banyak berkembang universitas abal-abal yang proses pembelajaran, sarana, dan SDM-nya tidak memenuhi syarat. Jadi, mesti dibedakan jenis PTS nakal dan yang memang dalam kesuliatan.

Ditjen Dikti sudah merespons dengan baik kondisi ini. Beberapa usulan pendirian universitas akademik oleh perusahaan ditolak dan disarankan mendirikan universitas vokasi. Syarat pendirian PT vokasi lebih berat dari sisi fasilitas dan syarat kerja sama dengan industri. Tidak mudah mengharapkan yayasan kecil membangun pendidikan tinggi vokasi. Maka, korporasilah yang diharapkan hadir untuk mengidi kekosongan itu sehingga kebutuhan tenaga kerja siap pakai bisa dipenuhi.

Pemerataan dan infrastruktur

Masalah PT di Indonesia tidak hanya masalah kuantitas dan kualitas, tetapi juga masalah pemerataan. Umumnya PT bagus sebagian besar berada di Pulau jawa. Sementara PT di luar jawa hanya sedikit yang bagus dan masih didominasi oleh PT negeri. Jika suatu daerah belum ada PTN, maka swasta sangat berperan di sana dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi. Namun, PTS di daerah terpencil pasti mengalami maslah dengan SDM. Minimnya fasilitas menjadi alasan utama SDM yang bagus untuk mengabdi pada PTS kecil di daerah terpencil atau pelosok. Pengalaman sebagai asesor maupun tim evaluasi kinerja PT  memberi tambahan informasi soal ini.

Sebuah PTS sulit maju karena SDM-nya kurang berkualitas. Ingin merekrut SDM berkualitas masalahnya pada dana dan kondisi daerah. SDM berkualitas menuntut upah yang memadai serta kenyamanan tempat dan fasilitas untuk tinggal. Dalam kondisi begitu, sebenarnya universitas korporasi perlu hadir. Mereka diharapkan mampu membuat perubahan dengan hadir di tempat sepi yang ketinggalan.

Seperti umumnya sekolah di AS, berapa universitas besar justru dibangun di daerah yang sepi sehingga akan membuat kota itu hidup karena akan didatangi mahasiswa dan para pengajar. Tentu saja pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai. Dalam konteks ini, sebenarnya pembangunan infrastruktur, oleh pemerintahan Joko Widodo sangat diperlukan. Karena dari sanalah pergerakan manusia akan dimulai. Orang-orang yang ingin beekrja di tempat yang tidak padat dan sibuk, tetapi tetap layak dan nyaman untuk bisa berkembang.

Tak benar bahwa pembangunan infrastruktur mengesampingkan pendidikan. Pendidikan memang penting, tetapi pendidikan tanpa dukungan infrastruktur juga akan kehilangan kekuatannya. Sebab, justru infrastruktur yang baik akan menjadi daya tarik agar manusia berkualitas mau bekerja di daerah-daerah. Infrastruktur jalan, bandara, dan pelabuhan jelaslah sangat penting dalam rangka memeratakan dan memajukan pendidikan. Selain itu, dukungan teknologi informasi yang baik berupa sambungan internet akan memudahkan SDM dalam bekerja di bidang akademik di daerah. Dari situ kualitas dan pemerataan pendidikan tinggi bisa lebih cepat diperbaiki. Universitas korporasi bisa membantu mengisi kekurangan penyediaan layanan pendidikan di daerah dan memperbanyak pendidikan vokasi dengan tetap berhitung dari sisi keuangan.

 

Sumber: Kompas 24 November 2017. Hal 6

Pendidikan Politik Kebhinekaan. Kompas. 24 November 2017. Hal6 001

/0 Comments/in , , /by

Oleh Sidik Nugroho

Dalam salah satu suratnya kepada Lucilius, Seneca menulis tentang pentingnya keteladanan: Longum iter est per praecepta, breve et efficax exempla, yang artinya “Melalui perintah jalannya panjang, melalui teladan jalannya pendek dan efektif”.

Prinsip keteladanan dalam pendidikan, walaupun sudah akrab ditelinga kita, disampaikan Ki Hajar Dewantara dalam semboyannya ing ngarso sing tulodo, tampaknya perlu direnungkan kembali. Sudahkah guru-guru menjadi pelopor, terutama dalam menebar semangat toleransi?

Dalam beberapa tahun terakhir, gejala intoleransi muncul diberbagai ranah kehidupan. Pun dalam dunia pendidikan. Bulan tahun lalu, di SD Negeri 16 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, seorang siswa berinisial JSZ dirundung teman-temannya karena berwajah mirip “Ahok”. Tak hanya dirundung secara verbal, tangannya ditusuk bolpoin.

Peristiwa yang menimpa JSZ hanya satu dari berbagai indikasi lain munculnya intoleransi di sunia pendidikan. Artikel di Kompas.com pada 3 Mei 2017 berjududl “Asal Muasal Penelitian Kemendikbud dan Temuan Sikap Intoleransi  di Sekolah, memberitakan penelitian yang dilakukan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud). Hasilanya ada beberapa temuan perilaku intoleran yang perlu diperhatikan bersama, terutama oleh para pendidik.

Salah satu ahasil yang perlu dicermati dari penelitian itu adalah: ada 8,2 persen responden menolak keua OSIS yang agamanya berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen responden yang merasa nyaman bila OSIS dipimpin orang seagama. Kecenderungan untuk memilih – atau merasa lebih nyaman dengan kehadiran – pemimpin seagama, mengapa bisa terjadi?

Di Kompas.com, 2 Mei 2017, di artikel “Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah”, disampaikan bahwa “benih intoleransi muncul karena berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman akan nilai kebangsaan yang sempit di sekolah … (dan) penanaman nilai agama yang eksklusif…”

 

Menggugah kesadaran

            Pemilihan ketua OSIS adalah kegiatan yang semestinya menjadi bahan pendidikan politik yang efektif. Di sekolah – sekolah yang tidak berbasis ajaran agama tertentu, semestinya pemilihan ketua OSIS menjadi ajang yang menggugah kesadaran akan kemajemukan dan toleransi.

Adanya benih-benih intoleransi yang menyebar di sekolah semestinya membuat para guru meninjau kembali (model pembelajaran) pendidikan keagamaan di sekolah,  selain pendidikan kewarganegaraan. Sudahkah itu menawarkan kesadaran untuk mencintai manusia sebagai mahluk Tuhan yang sederajat dengannya? Atau malah menggiring siswa untuk mencintai agama semata?

Nadirsyah Hosen dalam artikel berjudul  “Kesalehan ritual dan Kesalehan Sosial” di laman Nahdlatul Ulama ( 14 September 2016) menyampaikan istilah “saleh ritual” dan “saleh sosial” yang dipopulerkan KH Ahmad Mustofa Bisri yang akrab disapa Gus Mus. Kesalehan ritual ditingkatkan dengan rajin dan tekun beribadah secara pribadi kepada Tuhan. Kesalehan sosial dikembangkan dari relasi dengan orang lain dengan banyak berbuat amal dan kebaikan, salah satunya bertoleransi. Mendalami agama dan rajin beribadah tiu penting, tetapi jadi akan kurang berarti bila dalam pergaulan masyarakat seorang tak bisa hidup berdampingan dengan toleransi.

Guru yang menanamkan kesadaran kepada siswa bahwa agama yang dianut seseorang belum tentu menjadikannya pemimpin yang lebih baik akan menumbuhkan pemahaman yang rasional – juga kritis dan lmiah – pada siswa tentang toleransi dalam berpolitik. Pemahaman itulah yang nantinya akan memainkan peran besar bagi siswa untuk melihat, mencari tahu, dan bertanya tenyang kualifikasi seorang (calon) pemimpin politik.

 

Pengaruh dan pilihan

            Lingungan pendidikan, tempat siswa menghabiskan waktu cukup banyak menjalin berbagai interaksi sosial, memainkan peran penting dalam pembentukan ideologi dan pemahaman politik. Kecenderungan sebagian kecil siswa yang menunjukkan sikap intoleransi dalam penelitian yang disampaikan di atas bisa menjadi kajian dalam psikologi sosisal.

Budiardjo (1989: 24) menyampaikan keterkaitan anatara politik dan psikologi sosial. Psikologi sosial dapat memberikan pemahaman politik tentang: sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru, asing, ataupun berlawanan dengan konsensus masyarakat mengenai suatu gejala sosial tertentu”. Di sekolah, bagian dari kelompok masyarakat yang menyelenggarakan tugas pendidikan, bagaimanakah sikap guru terhadap ajaran-ajaran asing yang intoleran,  yang juga berimbas pada pemahaman siswa tentang (calon) pemimpin politik yang ideal?

Ketika guru sudah abai terhadap kebinekaan yang notabene merupakann realitas bangsa Indonesia, maka ajarannya pun dapat menerbitkan sentimen tertentu terhadap orang yang berbeda suka atau agama. Dan, bukan hanya dalam ajaran, tetapi dalam ujaran dan berbagai interaksi lainya di sekolah, pengaruh dari guru ke siswa pun dapat menyebar membuat sisawa terbiasa untuk berpikir dan bertindak seperti gurunya – seperti tulisa Seneca tadi: “… teladan jalannya pendek dan efektif”.

Agama memang mulia dan mengajarkan kebaikan. Akan tetapi, kita tak bisa menutup mata bahwa di berbagai tempat, kebencian pun dapat ditularkan lewat penafsiran terhadap ajaran agama yang keliru atau tak berimbang. Pada peringatan Hari Guru ini, baiklah para gruru bersama-sama merenungkan kembali pola pendidikan yang berwawasan kebinekaan di tanah Air ini. Keteladanan guru dalam memberikan ajaran dan perilaku yang toleran akan membuat para siswa menghargai perbedaan.

 

Sumber: Kompas. 24 November 2017 Hal 6.

Elfindri_Penataan PTS.Kompas.2 November 2017.Hal 6 001

/0 Comments/in , , /by

Wacana penataan internal manajemen perguruan tinggi melalui penggabungan perguruan tinggi swasta merupakan tahap awal pembinaaan dari Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Namun menggabungkan tak akan mangkus dari segi falsafah berdirinya setiap PTS dulu kalanya.

Tak ada kata pasti berapa banyak jumlah perguruan tinggi (PT) yang ideal dalam sebuah Negara. Dari jumlah yang ada saat ini, capaian angka partisipasi murni (APM) PT masih 31 persen, jauh dari yang sudah dicapai Negara sekelas Korea Selatan dan Jepang diatas 60 persen.

Perguruan tinggi swasta (PTS) memang jadi sorotan penting mengingat keberadaannya mengusik logika dari berbagai sudut pandang. Persebaran lokasi keberadaanya tidak merata antar pulau-pulau utama. Di Jawa banyak jumlahnya, sementara luar Jawa jarang, yang jadi salah satu pemicu migrasi calon mahasiswa dari luar Jawa ke Jawa.

Keberadaan jurusan yang tersedia dengan yang dibutuhkan juga belum seimbang. Penyelenggaraan bidang keilmuan yang bergelar (S-1) banyak, sementara penyelenggara pendidikan kepoliteknikan terbatas dan dapat dihitung dengan jari. Capaian akreditasi baik (B dan A) masih terbatas, dan yang banyak itu tidak terakreditasi aratau terakreditasi C. Jauh lebih penting lagi adalah jaminan “mutu “untuk sebanyak 70 persen anak muda yang menggantungkan cita-cita masa depannya.

Jumlah PTS melebihi angka 4.043 dan PTN sebanyak 370. Ini telah membuat wacana semakin menggelinding agar PTS dikurangi. Wakil Presiden Jusuf Kalla termasuk yang memandang bahwa penggabungan antar institusi PTS sangat diperlukan agar lebih efisien dari sisi pandang bisnis. Namun, implemetasinya tidak mudah.

Masa depan mahasiswa

Boleh saja beberapa PTS digabungkan, tetapi mesti didasari atas berbagai pemenuhan kepentingan. Kepentingan masa depan mahasiswa dapat dalam bentuk perbaikan efisiensi eksternal. Yang dilihat dari keterpakain para alumnus dengan masa tunggu waktu yang lebih pendek masuk ke pasar kerja.

Memperpendek masa tunggu waktu kerja berupa pengembangan kemandirian bekerja jauh lebih perlu. Apapun kondisi eksternal pasar kerja dan ekonomi di daerah-daerah, PTS mesti segera melakukan koreksi diri. Dimensi keperluan pasar kerja apa yang berubah berimplikasi pada penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran apa yang seharusnya diperoleh mahasiswa selama perkuliahan.

Orientasi keilmuan akan melahirkan manusia-manusia yang cerdik, pintar, dan cepat dalam mengambil keputusan. PTS sewaktu awal berdiri umumnya mengajukan pembukaan jurusan berorientasi keilmuan, banyak peminat, mudah dikelola, sedikit biaya laboratorium. Padahal, dilema yang dirasakan adalah untuk menguatkan keilmuan sangat bergantung pada penyediaan dosen yang telah menempuh jenjang pendidikan lanjutan minimal S-2, dan tentunya bermutu dan profesional.

Menyediakan dosen memerlukan investasi yang tidak sedikit dan tidak mudah, jangka panjang, serta menjadi kendala utama selama ini. PTS mengakal-akalinya dalam menyediakan dosen. Akhirnya dosen tidak tersedia secara memadai. Kepercayaan masyarakat semakin kurang, dan berbagai jurusan ditinggalkan oleh masyarakat.

Sementara untuk memenuhi jurusan yang orientasinya memenuhi keterampilan, peserta didik memerlukan dosen dan laboratorium yang mahal. Pendiriannya terkendala dan pengelolaannya tidak layak.

Menggabungkan PTS-PTS tidaklah sesuatu yang mungkin karena pendiriannya berbeda-beda dalam tujuan. Pengalaman di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X, banyak PTS yang berorientasi bisnis, ada yang berorientasi sejarah, ada yang berorientasi penyediaan ruang belajar murni sosial keagamaan. Aset mereka berbeda satu sama lain nya. Alhasil, proses auditnya akan kompleks. Karena itu, Kemristek dan Dikti mesti menyiapakan skenario dan konsepsi yang jelas dan matang untuk menata kembali PTS ini.

Pematangan konsep

Empat hal yang dikondisikan agar PTS yang ada sekarang eksistensinya tidak merugikan peserta didik. Pertama, PTS didorong untuk memastikan dan mengoreksi kembali misi keberadaannya. Tidak salah misi untuk menyediakan pendidikan yang mengarah pada vokasi dibandingkan bertahan pada misi untuk menyediakan pendidikan keilmuan, tetapi mesti dirumuskan oleh kalangan internal PTS secara jelas. Proses pembianaan dapat dilakukan selama selang lima tahun ke depan melalui fungsi pengawasan, pengendalian , dan pembinaan Kopertis setemoat. Mereka ditempatkan di Kopertis-kopertis untk memperbesar fungsi pembinaan Kopertis yang dirasa mandul selama ini.

Kedua, Kemristek dan Dikti dapat menyusun terlebih dahulu stereotip PTS yang akan menjadi binaan di kemudian hari. Idealnya PTS-PTS yang sulit berkembang selama ini sebaikanya mendaftar kembali untuk ikut program francechise, mirip yang dikembangkan Kementrian Pendidikan Tinggi Malaysia. Disana pembentukan MARA Institute, tempat dimana mahasiswa bisa belajar program vokasi.

Ketiga,  untuk mewujudkannya, sejumlah envelope pendanaan dapat disediakan secara kompetitif. Pendanaan yang dapat digunakan untuk menyelengggarakan program new vocational development project  (NVDP). Tawaran ini ditujukan kepada PTS-PTS di daerah-daerah sambil disediakan pendampingan manajemen dan tenaga ahli.

Keempat, mengakomodasi pembukaan program yang sangat diperlukan di daerah-daerah. Seperti pesan Presiden Joko Widodo, mengapa jurusan di ekonomi hanya tiga (manajemen, ilmu ekonomi, dan akuntansi), padahal e-dagang jadi kebutuhan, dan tidak satu pun yang menyelenggarakan program studi (prodi) itu. Pendiriannya tentu dengan memedomani daftar program studi dan jurusan yang langka dan diperlukan. Sebaliknya, juga memastikan penutupan prodi-prodi yang menjadi beban yayasan selama ini.

Sumber: Kompas 2 November 2017. Hal 6 001.