Pelajar SMP Hamili Pacarnya

Pelajar SMP Hamili Pacar. Jawa Pos.18 Mei 2016. Hal.25,35

Pelajar SMP Hamili Pacar

Kasus pencabulan selama sepekan bagai efek domino. Sekali satu kasus meledak, aksi-aksi pencabulan lainnya secara berantai ikut terkuak. Tercatat, selama sepekan ada lima kasus yang diungkap pihak kepolisian.

Ketahuan Saat Hamil Tujuh Bulan

Terbaru, unit PPA Polrestabes Surabaya mengamankan remaja berinisial AAP, Pelajar berusia 15 tahun itu mencabuli pacarnya, sebut saja Oca (nama samaran), hingga hamil. Usia kandungan korban sekarang 7 bulan,” ujar salah seorang penyidik PPA Polrestabes Surabaya kepada Jawa Pos kemarin (17/5).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Jawa Pos, pelaku merupakan pelajar kelas IX SMP. Dia bersekolah di salah satu SMP swasta di kawasan Manukan Wetan. AAP satu sekolah dengan Oca dan keduanya berpacaran cukup lama.

Perbuatan asusila itu dilakukan di rumah tersangka di kawasan Tanjungsari. Selama ini korban dibujuk pelaku untuk berhubungan badan. Tindakan itu dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua masing-masing. Setelah hubungan badan tersebut terjadi berulang, Oca akhirnya hamil.

Awalnya, orang tua korban tidak menyadari kehamilan anaknya. Namun, Oca tidak lagi bisa menyembunyikan perutnya yang membuncit saat kehamilannya memasuki usia tujuh bulan. Setelah didesak, Oca mengaku bahwa AAP yang telah membuatnya berbadan dua. Orang tua Oca tidak terima, kemudian melapor ke polisi. “Kami tunggu sampai pelaku selesai mengikuti ujian nasional. Baru kemudian ditangkap,” jelasnya.

AAP diamankan polisi di sekolah tepatnya setelah jam pelajaran habis. Dia langsung digelandang ke Mapolrestabes Surabaya. Kini AAP masih menjalani pemeriksaan terkait perbuatan asusila yang dilakukannya sesuai laporan korban.

Sementara itu, Kanit PPA Polrestabes Surabaya AKP Ruth Yeni mengakui, pihaknya menangkap satu lagi pelaku pencabulan. Namun, polisi asal Banyuwangi itu masih belum bisa memberikan banyak keterangan. Jajarannya masih fokus merampungkan berkas pencabulan Kalibokor Kencana. “Tunggu saja. Nanti pasti dirilis,” ungkapnya.

Rilis Kasus Pencabulan Sepekan Terakhir

  • 8 Mei 2016 : Bocah berusia 5 tahun dicabuli Soepardi, 64, di tepi jalan tol Simo. Pelaku adalah tetangga korban.
  • 12 Mei 2016 : Siswi SMP berusia 13 tahun menjadi korban pencabulan delapan bocah yang merupakan tetanggana sendiri di Kalibokor Kencana. Usia para pelaku antara 9 sampai 14 tahun.
  • 13 Mei 2016 : Penjaga sekolah berusia 23 tahun mencabuli siswi kelas I SD di kamar mandi sekolah. Pencabulan dilakukan beberapa kali. Saat pencabulan, tangan dan kaki bocah berusia 7 tahun itu diikat. Mulutnya juga dilakban.
  • 16 Mei 2016 : Pelayan kafe berusia 22 tahun yang indekos di kawasan Tambaksari mencabuli anak ibu kos yang berusia 12 tahun. Pelaku berjanji menikahi korban jika hamil.
  • 17 Mei 2016 : Siswi SMP berusia 15 tahun mencabuli temannya yang berusia 16 tahun. Saat ini korban hamil tujuh bulan.

 

Sumber : Jawa Pos. 18 Mei 2016. Hal 25,35

Belajar atau Dihajar

Belajar atau Dihajar. Jawa Pos. 28 September 2016.Hal.29,39

Belajar itu bikin pinter. Tapi, kalau justru bikin sakit semua sampai stres, itu namanya dihajar. Ini penuturan orang tua yang anaknya justru drop staminanya karena “kebanyakan belajar”.

Vivi Martin, 35, harus berhenti dari usahanya. Dia merelakan hidupnya untuk sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Bisnis-bisnis ditinggalkan. Itu dilakukan agar dia bisa berfokus pada anaknya.

Putra, sebut saja begitu, anak Vivi, menayndang attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Putra pun hiperaktif, imulsid, serta susah memusatkan perhatian. Dulu kelainan tersebut dikenal sebagai attention deficit disorder (ADD). Begitu kelas 1 SD, Vivi merasakan anaknya berubah. Setiap hari loyo. Berangkat sekolah loyo, begitu juga saat pulang.

“Anak saya seolah tidak bergairan,” imbuhnya. Meski begitu, bocah tujuh tahun tersebut selalu menuruti jadwal hariannya. Sehari-hari Putra masuk sekolah pukul 08.00. artinya, dia harus bangun satu atau dua jam sebelumnya. Dia baru tiba di rumah sekitar pukul 17.30. pulang pun, Putra tidak bisa langsung rehat. Ada sebarek les yang harus dia ikuti. Les bahasa mandarin, piano, serta renang. Masing-masing dua kali sepekan. “untuk les piano dan renang, memang kemauannya sendiri,” ucapnya.

 

Keterbatasan Anak

Vivi sejatinya tidak memaksa anaknya ikut beragam les. Bahkan Vivi mendukung les piano dan renang yang dipilih sendiri oleh Putra. Menurut dia, itu bisa jadi cara Putra untuk refreshing. Namun, Putra telah berubah. “terkadang saya lihat dia sering melamun. Pandangannya kosong, seperti ada beban,” katanya. Memiliki anak yang mengalami ADHD, menurut Vivi, tidak mudah. Apalagi ketika sekolah tidak memahaminya. Meski IQ-nya mencapai 123 tetapi Putra sering tidak fokus ketika belajar. “Kalau dipaksa belajar nanti dia lelah, pasti semakin blank,” ucapnya.

Lani, bukan nama sebenarnya juga merasa prihatin dengan keseharian anak tunggalnya yang kelas III SD. Setiap hari si anak harus masuk sekolah pukul 07.00 hingga 15.00 dan dia juga mengikuti beberapa les tambahan. Hampir setiap hari sampai rumah pukul 18.00. “Setelah itu, biasanya malam belajar, mengerjakan PR,” ucapnya.

Lani merupakan seorang karyawan swasra. Setiap hari dia dan suaminya harus bekerja. “Kalau siang biasanya rumah memang kosong,” ujarnya. Dia sengaja menyekolahkan anaknya di sekolah full day. Dia dan suami juga ingin menambah kemampuan putri satu-satunya itu dengan berbagai kemampuan. Karena itu, putrinya didaftarkan ke tempat les.

“Awal kelas I, rankingnya bagus. Tapi, saat mulai banyak les, prestasinya malah turun,” cerita Lani. Apalagi di sekolah, menurut Lani, beban belajar anaknya makin berat. Tugas-tugas semakin banyak. “Biasanya kalau mau ujian itu, dia demam,” ceritanya.

Kesibukan menjadi pelajar, menurut psikolog National Hospital Cicilia Evi, perlu diperhatikan orang tua. Sebagian menyekolahkan anaknya ke sekolah full day. Diluar itu, orang tua mengikutkan anaknya ke berbagai les tambahan. Tujuannya sebenarnya baik, yakni anak memiliki banyak kemampuan. Namun, apakah hal itu baik untuk tumbuh kembang anak?

Secara ilmiah, beban belajar anak di setiap perkembangan sudah diatur. Dalam dunia psikologi dikenal dengan teori psikologi perkembangan. Patokan yang perlu diperhatikan antara lain, usia, perkembangan fisik, minat, kondisi emosional, serta psikologis anak. Selain itu, ketahui keterbatasan yang dimiliki anak. “pada intinya adalah memahami bahwa setiap anak itu berbeda,” tutur Cicilia.

Hal tersebut juga berlaku dalam proses belajar anak. Tidak bisa diseragamkan secara mutlak. “Ironisnya, itulah yang terjadi di sistem pendidikan Indonesia saat ini,”katanya. Cicilia mencontohkan anak usia playgroup yang semestinya tidak dibebani dengan keharusan menulis. Mereka boleh diperkenalkan dengan aktivitas menulis sejak dini, tetapi tidak harus bisa menulis.

Menulis bisa dikenalkan dengan melatih motorik halus. Misalnya, melakukan kegiatan meremas bola karet kecil dan kemampuan menggenggam alat tulis. Semakin muda usia anak, semakin pendek jangka konsntrasinya. Dengan demikian, aktivitas yang dibutuhkan seharusnya disesuaikan. “memberikan instruksi pun harus efisien agar anak bisa memperoleh informasi yang diberikan,” tambahnya.

Cicilia pernah mmenangani beberapa kasus anak yang mengalami tekanan karena belajar. Salah satunya anak yang menunjukkan perilaku mengganggu di sekolah ataupun di rumah. “Anak itu dengan sengaja tidak mengisi lembar tugas atau ujian dan tidak  memedulikan lagi ketika dihukum guru kelasnya,” ucapnya. Cicilis melanjutkan, anak tersebut menolak untuk belajar dirumah.

Perilaku anak juga menjadi agresif. Dia mudah memukul saudara dan teman-temannya. “Kepada orang tuanya pun berteriak-teriak,” ungkapnya. Akhirnya anak tersebut dipindahkan ke sekolah baru. Orang tuanya mencari kelas dangan jumlah murid yang sedikit. Tujuannya, guru bisa memantau perkembangan si anak selama proses belajar di kelas.

 

Sumber : Jawa Pos. Mei 2016. Hal 29

Sengkarut Regulasi Dosen

Sengkarut Regulasi Dosen. Kompas.19 Mei 2016. Hal.7

Mengharapkan kiprah dosen di pentas akademik dunia dalam proses produksi ilmu pengetahuan dan teknologi, pada konteks saat ini nyaris merupakan kemustahilan. Mengapa demikian?

Di antara banyak faktor, keterbelengguan dosen terhadap berbagai hal “remeh-temeh” yang bersifat administratif-birokratis adalah penyebab utama. Saat ini banyak regulasi dosen yang saling tumpang tindih, menegasikan, dan ujung-ujungnya mengancam produktvitas dosen. Banyaknya regulasi itu ternyata tidak ekuivalen dengan tingkat produktivitas ilmiah mereka.

Diketahui dari situas olahan publikasi ilmiah Scimago (Sci-magojr.com) yang mengukur tingkat produktivitas ilmiah di 239 negara sejak 1996-2014, Indonesia menempati peringkat ke-57, dengan jumlah publikasi 32.355. Di level ASEAN, Indonesia masih kalah dengan Malaysia (peringkat ke-36 dengan jumlah publikasi 153.378), Singapura (peringkat ke-32 dengan publikasi 192.942), dan Thailand (peringkat ke-43 dengan publikasi 109.832). Indonesia hanya menang dari Vietnam (peringkat ke-66), Laos (137), Kamboja (124), Myanmar (142), Brunei (130), dan Timor Leste (204).

Tidak memampukan

Berbagai regulasi yang mengatur kinerja dosen pada awalnya mungkin dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dosen. Ada UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP No 37/2009 tentang Dosen, dan PP No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Belum lagi berbagai peraturan di bawah UU dan PP, seperti peraturan menteri dan peraturan dirjen.

Meski demikian, alih-alih dapat membuat dosen produktif dan inovatif, berbagai regulasi tersebut justru menjadi semacam intervensi negara terhadap dosen yang menyandera dan membelenggu kreativitas akademik.

Sebagai contoh, ketentuan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam PP No 37/2009, seperti “kotak kecil’ yang memaksa setiap dosen masuk ke dalam skema tersebut, tanpa melihat keunggulan, talenta, keistimewaan masing – masing individu.

Demikian juga ketentuan jam kerja PNS berdasarkan PP No 53/2010 yang mengharuskan dosen berstatus PNS masuk kantor sesuai jam kerja. Contoh-contoh itu mengerdilkan dan tidak memiliki daya ungkit (enabler) untuk mendongkrak produktivitas akademik dosen ke jenjang internasional.

Dalam konteks ini, Azyumardi Azra (2016) dalam sebuah kolomnya menyebut fenomena kehidupan akademik perguruan tinggi (PT) saat ini sebagai “kolonialisasi dan birokratisasi kampus”. Dia merasa PT sekarang berada di bawah cengkeraman rezim administrasi-cum-birokrasi yang tidak memampukan seluruh potensi dosen.

Bahkan, dalam banyak kesempatan, Azra menyatakan kekecewaannya terhadap itervensi negara untuk mendisiplinkan dosen melalui mekanisme kehadiran pada jam kerja (finger print). Selama regulasi dosen masih berputar-putar pada aspek birokratis dan administratif (administrative-heavy), jangan harap PT kita dapat menjadi kampus – kampus kelas dunia.

Keluar dari kotak

Mengatasi situasi di atas, saya menawarkan alternatif solusi sebagai berikut. Pertama, pemerintah harus membuat adendum terhadap PP No 53/2010 tentang PNS agar dosen dikecualikan dari PNS kebanyakan. Dosen tidak semestinya diperlakukan sama dengan PNS lain, seperti pegawai pemerintah provinsi, kabupaten/kota atau petugas kesehatan yang jam kerjanya ditentukan secara kaku, ketat, dan mekanistik.

Jika PNS lain memiliki jam dan lokasi kerja yang sama dan konstan, tidak demikian halnya dengan dosen. Kinerja dosen tidak ditentukan layanan akademik dalam bentuk mengajar semata, melainkan meneliti, membimbing mahasiswa, dan menulis karya ilmiah. Pada kenyataannya, dosem sering kali menyelesaikan tugas – tugas akademiknya di luar jam kerja atau pada hari libur.

Kedua, mengeluarkan dosen dari skema PNS dan digantikan dengan skema kontrak (tenureship), tetapi dengan hal – hal yang sama dengan PNS, seperti jaminan kesehatan dan pensiun sebagaimana telah diterapkan di banyak PT kelas dunia. Dengan skema semacam ini, dosen bisa berkonsentrasi pada tugas-tugas akademiknya sebagai produsen ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, skema semacam ini dapat menciptakan sense of competition di kalangan dosen untuk melahirkan berbagai terobosan dan inovasi ilmiah.

Mobilitas horizontal

Skema semacam itu juga memungkinkan dosen melakukan mobilitas horizontal di berbagai kampus yang disukainya. Jika dosen merasa jenuh dengan kondisi kampus tempat dia mengajar, dia bisa saja keluar dan melamar ke universitas lain yang dipilihnya. Di tempat barunya dia bisa membangun impian karier akademis yang lebih menjanjikan ketimbang tempat yang lama.

Berbeda dengan skema tenureship, skema PNS cenderung menciptakan ona nyaman” yang ustru memalaskan dosen. Dalam kondisi semacam ini, mobilitas karier akademik dosen cenderung statis dan pragmatis karena posisinya telah aman.

Ketiga, menghilangkan aturan –aturan yang bersifat penyeragaman dan membuka seluas-luasnya diversifikasi peran dosen di PT. Selama ini dosen tidak bisa bergerak leluasa di luar kerangka tridarma (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Ketentuan tridarma bersifat one-size-fits-all, berlaku sebagai “kolam kecil” yang cenderung menyeragamkan bakar dan minat akademik dosen yang seharusnya bervariasi. Di PP No 37/2009, misalnya. Besaran beban (SKS) pengajaran, penelitian, dan pengabdian bahkan telah diseragamkan. Bagaimana mungkin seorang dosen dapat leluasa melakukan tugas-tugas akademiknya dalam kerangka sempit yang begitu membelenggu?

Penyeragaman di atas tidak ditemukan di PT berkelas dunia. Universitas cenderung mencari talenta-talenta terbaik di bidangnya dengan membuka seluas-luasnya bagi masuknya sumber daya unggul yang akan memberinya nilai tambah.

Di sejumlah PT terkemuka di dunia, seseorang disebut sebagai  staff member (baca: dosen) jika dia menjalankan salah satu dari fungsi berikut ini : (1) mengajar saja; (2) meneliti dan menulis saja; (3) mengajar dan menulis dengan komposisi tidak seragam; (4) menjadi unsur pimpinan; dan (5) petugas proyek (project manager) yang hanya mencarikan peluang kerja sama dan bisnis yang dapat menambah pundi-pundi revenue universitas.

Otonomi vs intervensi

Di atas itu semua, seluruh regulasi semestinya mengapresiasi segala bentuk keunikan dan kekhasan pengembangan keilmuan di PT sebagai sebuah institusi otonom. Otonomi kampus tidak boleh diintervensi kebijakan-kebijakan negara yang dapat mengerdilkan prestasi akademik dosen. Otonomi kampus merupakan harga mati sebagaimana telah diamanatkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama pada Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 8, Ayat (1), (2), dan (3).

Yang jadi persoalan adalah bahwa berbagai kebijakan negara untuk “mendisiplinkan” kehidupan kampus –termasuk para dosennya- sering kali menjadi intervensi yang kontraproduktif dalam proses produksi ilmu pengetahuan dan teknologi di PT.

Selama kebijakan negara terhadap kehidupan kampus didorong oleh semangat “mendisiplinkan”, jangan harap PT kita akan berperan maksimal dalam menghasilkan berbagai terobosan dan inovasi ilmiah bertaraf internasional.

 

MASDAR HILMY

Guru Besar Ilmu-Ilmu Sosial dan Wakil Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Ampel

Pendidikan Dokter Mahal

Pendidikan Dokter Mahal. Kompas. 9 Mei 2016.Hal.13

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS – Dibandingkan dengan program studi lain, pendidikan dokter lebih mahal karena membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas lebih banyak serta rumit. Namun, minat masyarakat untuk jadi dokter tetap tinggi meski mereka harus membayar hingga ratusan juta rupiah.

Tingginya minat calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan kedokteran tampak dari tingginya peminat fakultas kedokteran di sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta. Penelusuran Kompas hingga Sabtu (7/5) membuktikan hal itu.

Fakultas Kedokteran Universitas Bosowa (FK Unibos) Makassar, Sulawesi Selatan, yang baru dibuka mulai tahun ajaran 2016-2017, menerima 53 pendaftaran secara daring untuk gelombang pertama. Padahal, universitas itu akan membuka pendaftaran hingga tiga gelombang. “Semua pendaftar akan diseleksi untuk mendapat mahasiswa bermutu,” kata Rektor Unibos Muhammad Saleh Pallu.

Meski baru dan sejumlah fasilitas penunjang masih tahap penyelesaian, Unibos mematok uang pangkal mahasiswa fakultas kedoktera Rp 225 juta dan biaya per semester Rp 10 juta.

FK Universitas Nahdlatul Ulama (Unusa) Surabaya, Jawa Timur, yang baru berjalan dua tahun pun banyak diminati warga. Tahun lalu, ada sekitar 300 pendaftar, hampir 6 kali ketimbang daya tampungnya yang hanya 50 mahasiswa baru setahun.

Bagi mahasiswa baru, pengelola FK Unusa mematok dana pengembangan pendidikan Rp 275 juta dan dana operasional Rp 25 juta per semester. “Kebutuhan dana tinggi karena pendidikan dokter perlu banyak alat khusus yang mahal.” kata Wakil Dekan FK Unusa Handayani.

Sementara FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Jatim, menerima pendaftaran sekitar 800 calon mahasiswa per tahun. Daya tampungnya hanya 160 mahasiswa atau seperlima dari peminat yang ada.

Rektor UWKS Sri Harmadji mengatakan, FK UWKS berusia 30 tahun dan berakreditasi B. Mereka mematok uang pangkal mahasiswa baru Rp 350 juta dan Rp 3,5 juta untuk biaya pendidikan per bulan.

Di FK Universitas Trisakti, Jakarta, tahun 2015 mengenakan uang pangkal Rp 300 juta dan biaya per semester Rp 25 juta- Rp 35 juta. “Sebagai FK dengan akreditasi B, FK Trisakti boleh menerima mahasiswa maksimal 200 mahasiswa,” kata Dekan FK Trisakti Suriptiastuti.

Sementara FK Universitas Malahayati (Unmal), Bandarlampung, Lampung, mengenakan sumbangan Rp 250 juta bagi mahasiswa baru dan Rp 12 juta untuk sumbangan pembinaan pendidikan setiap semester.

Namun, biaya riil yang dikeluarkan mahasiswa kedojteran bisa lebih dari itu. Mahasiswa FK Unmal, Nur Hidayah (21), yang menempuh pendidikan profesi dokter, misalnya, mengaku menghabiskan lebih dari Rp 500 juta. Ia masih buth lebih dari Rp 10 juta untuk menempuh uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter.

Peminat FK Universitas Indonesia jauh lebih tinggi. Daya tampung mereka tahun ini untuk berbagai jalur seleksi 180 mahasiswa. Padahal, peminat tahun lalu 8.682 orang. Dengan asumsi daya tampung setiap tahun sama, satu pendaftar bersaing dengan 48 pendaftar lain pada 2015.

Biaya besar

Menurut Sekretaris Umum Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia Riyani Wikaningrum, biaya masuk FK yang besar sebanding dengan besarnya dana untuk menghasilkan lulusan dokter bermutu. “Proses pendidikan di FK unik, berbeda dengan program studi lain karena menggabungkan pendidikan akademik dan pendidikan profesi,” katanya.

Mata kuliah bersifat khusus membuat dosen FK mengajar satu mata kuliah tertentu. FK butuh banyak petugas laboratorium karena tak bisa dicampur mengelola laboratorium berbeda serta perlu banyak alat  dan bahan sekali pakai yang mahal.

Hal itu membuat banyak universitas, khususnya swasta, mematok biaya tinggi. Banyak pengelola universitas tak paham kebutuhan dana pendidikan dokter tinggi. “Hanya 30-60 persen biaya dari mahasiswa balik ke FK demi memenuhi kebutuhan mahasiswa,” ujarnya.

Biaya mahal tersebut membuat hanya calon mahasiswa berduit yang bisa mengakses pendidikan kedokteran. Mutu calon mahasiswa, baik kemampuan akademik maupun karakter yang perlu dimiliki calon mahasiswa kedokteran, kerap dikesampingkan. “Besarnya dana membuat kelayakan pendidikan kedokteran dikesampingkan,” kata Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia Satryo Soemantri Brodjonegoro. Akibatnya, banyak lulusan FK tak memenuhi standar kompetensi.

 

(ENG/DEN/GER/VIO/C01/C03/ESA/ADH/JOG/FLO/WSI/MZW)

Pencetak Dokter yang Sarat Masalah

Pencetak Dokter yang Sarat Masalah. Kompas. 9 Mei 2016.Hal.1,15

Sebanyak 260 mahasiswa memadati satu ruang kelas di Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Selasa (3/5). Suasana itu lebih mirip seminar daripada perkuliahan. Ini dampak berlebihnya jumlah mahasiswa baru yang diterima Fakultas Kedokteran Uncen beberapa tahun belakangan.

Mahasiswa tak bisa menyembunyikan rasa gerah selama kuliah. Penyejuk ruangan yang terpasang tidak mampu membuat udara dalam keals jadi nyaman untuk belajar. Sebagian mahasiswa mengibas-ngibaskan kertas, buku, ataupun barang lain untuk mengusir panas. Namun, mereka tetap tenang dan memperhatikan penjelasan dokter Astrina, sang dosen.

Beruntung, ruang kuliah dilengkapi pelantang suara nirkabel sehingga Astrina tidak perlu berteriak agar suaranya terdengar hingga mahasiswa di pojok belakang, 15 meter jauhnya. Selain itu, ada tiga proyektor agar materi kuliah Histologi 2 yang ditampilkan bisa dilihat mahasiswa dengan jelas. Hari itu, Astrina memberi kuliah Histologi 2 bagi 400-an mahasiswa.

Kini, mahasiswa FK Uncen angkatan 2013 dan 2014 sama-sama menjalani perkuliahan semester IV. Ini akibat vakumnya perkuliahan di FK Uncen setahun menyusul demonstrasi mahasiswa menuntut perbaikan mutu pendidikan di fakultas ini serta dosen mogok mengajar. Alhasil, mahasiswa angkatan 2013, yang seharusnya mengenyam materi kuliah semester VI tertahan, menumpuk bersama adik angkatannya.

Dekan FK Uncen Trajanus L Yembise mengatakan, dosen di kampus harus bekerja ekstra demi menuntaskan beban masa lalu, yakni penerimaaan besar-besaran mahasiswa besar.

Pada 2011, FK Uncen yang akreditasinya masih C menerima 260 mahasiswa baru, pada 2012 bertambah lagi 322 mahasiswa baru, lalu tahun 2013 bertambah 304 mahasiswa, dan tahun 2014 ada 198 orang. Jumlah mahasiswa yang membeludak itu membuat proses perkuliahan tak optimal mengingat jumlah dosen dan ukuran kelas tak memadai.

Melebih kuota

Jumlah dosen tetap di FK Uncen 37 orang, 20 diantaranya tengah menjalani studi tingkat lanjut, sehingga hanya 17 orang yang mengajar di kampus. Jadi, rasio jumlah dosen dan mahasiswa hampir 1:100. Padahal, rasio ideal 1 dosen berbanding 10 mahasiswa pendidikan sarjana.

Mulai 2015, FK Uncen hanya menerima 50 mahasiswa baru. Kini, total mahasiswa FK Uncen 1.557 orang, terdiri dari 1.057 mahasiswa program akademik menyelesaikan pendidikan sarjana dan 500 mahasiswa program profesi untuk meraih gelar dokter.

Sebelum diprotes mahasiswa dan dosen, FK Uncen hanya punya tiga ruang kelas dengan kapasitas masing-masing 75-100 orang. Kini, ada empat ruang kelas di FK Uncen, yakni ruang 8 x 34 meter berkapasitas 350 orang, ruang 8 x 25 m untuk 150 orang, dan ruang 8 x 15 m untuk 60 orang.

Pembatasan mahasiswa baru dan menyiapkan tambahan ruang keals jadi upaya pembenahan mahasiswa baru program kedokteran. Namun, penegakannya masih belum optimal.

Selain mahasiswa baru berlebih, keterbatasan dosen tetap dan ketersediaan RS pendidikan juga menjadi masalah FK di Indonesia. FK Universitas Malahayati, Lampung, akreditasi C, misalnya, memiliki RS pendidikan utama RS Pertamina Bintang Amin, Lampung, tipe C dengan jumlah dosen klinis terbatas.

Dekan FK Universitas Malahayati Dalfian Adnan mengatakan jumlah dosen praktik di RS Bintang 10 orang. Artinya, RS itu hanya bisa menampung 50 mahasiswa koasistensi (koas). Padahal, 756 dari total 2.801 mahasiswa menempuh pendidikan profesi dokter.

Akhirnya, FK Universitas Malahayati bekerja sama dengan beberapa RS di Medan, Sumatera Utara, serta Tasikmalaya, Ciamis, dan Kuningan, Jawa Barat, untuk jadi RS alifiasi.

Adapun Universitas Tanjungpura di Pontianak dengan akreditasi C tak  menentukan mahasiswa koas di RSUD Dr Soedarso, Pontianak, sebagai RS pendiidukan utama. FK Untan menempatkan peserta koas di RSUD Abdul Aziz di Kota Singkawang.

Universitas itu juga kekurangan dosen tetap. “Sudah tiga tahun terakhir membuka formasi dosen tetap., tetapi tak ada yang mendaftar,” kata Rektor Untan Thamrin Usman, berbagai masalah pada institusi pencetak dokter itu mencerminkan buruknya tata kelola pendidikan kedokteran di negeri ini.

Sumber: Kompas.-9-Mei-2016.Hal_.115

Mobilitas Antaruniversitas

Mobilitas Antaruniversitas. Kompas.17 Mei 2016.Hal.7

Di Indonesia, dosen biasanya memulai dan mengakhiri kariernya di universitas yang sama. Jarang sekali dosen –terutama di universitas besar- berpindah ke universitas lain di tengah – tengah kariernya. Tidak seperti guru yang kadang dimutasi ke sekolah lain.

Dosen merupakan salah satu aset yang paling berharga bagi sebuah universitas. Dalam teori kepemilikan, pemanfaatan aset akan efisien dan optimal jika aset bisa ditransfer, yaitu kepada pihak lain yang paling bisa memanfaatkannya. Dengan kultur dosen di Indonesia yang tidak terbiasa berpindah universitas, distribusi keahlian dosen di masing – masing universitas kemungkinan tidak optimal.

Sebagi ilustrasi, universitas A dan universitas B masing – masing mengajarkan materi keuangan dan materi perpajakan. Universitas A memiliki dua dosen yang semuanya ahli perpajakan dan universitas B memiliki dua dosen yang semuanya ahli keuangan. Yang biasanya terjadi, salah satu dosen di universitas A dipaksa mengajar keuangan, meskipun keahliannya di bidang perpajakan. Sebaliknya, salah satu dosen di universitas B dipaksa mengajar perpajakan sementara keahliannya di bidang keuangan. Hal ini mengakibatkan utilitas marjinal dosen tak optimal karena mengajar tak sesuai keahliannya.

Secara teori, adalah lebih efektif jika salah satu dosen di universitas A berpindah ke universitas B, dan sebaliknya, sehingga masing-masing dosen bisa tetap mengajar sesuai keahliannya. Namun, hal ini tidak terjadi di Indonesia karena sistem kepegawaian kita kurang memungkinkan untuk dosen pindah dari universitas satu ke lainnya.

Perlunya mobilitas dosen

Pemerintah perlu menciptakan ruang bagi mobilitas dosen dari satu universitas ke universitas lain, baik untuk efisiensi distribusi dosen maupun untuk situasi-situasi di mana dosen sebaiknya memang pindah ke institusi lain. Misalnya, seorang dosen bergelar S-3 memiliki keahlian luar biasa dalam melakukan riset. Namun, dia bekerja di universitas yang relatif kecil dan tidak mengutamakan riset serta tak memiliki fasilitas pendukung riset. Keahlian dosen tersebut tidak akan termanfaatkan dan pelan – pelan akan hilang. Akakn lebih baik jika sang dosen dimudahkan pindah ke universitas yang mendukung riset sehingga keahliannya bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

Pada situasi lain, kadang seorang dosen memiliki visi yang tidak sejalan dengan visi institusinya sehingga sering tidak mendukung, bahkan mengganggu, program-program yang dijalankan institusi. Untuk dosen semacam ini, solusinya adalah mempersilakan dosen bersangkutan berpindah ke institusi yang satu visi dengannya.

Adakalanya juga seorang dosen melakukan “dosa” yang tidak bisa diterima institusi dan koleganya. Adalah lebih manusiawi jika dosen tersebut diberi kesempatan pindah ke universitas lain yang mau menerimanya dan memulai karier baru di sana daripada mendapat hukuman sosial sampai datang masa pensiunnya.

Mobilitas dosen akan membuat institusi pendidikan tinggi memiliki portofolio SDM yang lebih kaya. Hal ini karena institusi memiliki dosen dengan latar belakang universitas berbeda. Setiap dosen dari universitas berbeda akan membawa gaya, pola pikir, dan pengalamannya masing-masing dan memberi warna bagi perbaikan pendidikan di institusi tersebut.

Manfaat lain dari mobilitas dosen adalah terbentuknya kultur yang lebih egaliter di mana kultur akademis, argumen, dan wisdom menjadi dasar bagi arah perkembangan institusi. Sementara itu, jika hampir semua dosen adalah lulusan universitas itu sendiri (biasanya S-1-nya), senioritas akan terasa kental.

Dampaknya adalah bahwa beberapa individu kadang lebih powerful dari institusi, sehingga argumen dan keputusan institusi dikalahkan oleh rasa ewuh pekewuh. Hal ini tidak sehat bagi perkembangan institusi pendidikan.

Menengok negara

Di negara lain, terutama negara maju, jarang sekali ada dosen yang menghabiskan kariernya hanya di saru institusi saja, apalagi di universitas papan atas. Dosen muda biasanya direkrut dengan masa percobaan (kadang lima tahun). Masa percobaan ini adalah untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memiliki visi yang sama dengan institusi, bisa bekerja sama dengan kolega, dan memenuhi syarat akademis dan keahlian untuk menjadi dosen tetap. Mereka yang tidak lolos percobaan diberi waktu satu tahun untuk mencari kerja di universitas lain.

Meskipun telah diangkat menjadi dosen tetap, seorang dosen bisa pindah ke universitas lain apabila menemukan institusi yang bisa lebih mendukung kariernya, atau lebih memerlukan keahliannya, selain faktor kompensasi. Hal ini akan memungkinkan kerja kerja dosen menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dosen bisa berkontribusi lebih banyak bagi dunia pendidikan.

Dengan sistem yang mendukung mobilitas dosen antaruniversitas, akan mudah bagi sebuah institusi mendapatkan dosen dengan keahlian yang dibutuhkan. Distribusi keahlian dosen akan lebih optimal. Selain itu manajemen sumber daya manusia di perguruan tinggi akan lebih efektif.

Salah satu kekhawatiran jika sebuah institusi merekrut dosen “pindahan” dari universitas lain adalah kemungkinan dosen baru tersebut akan “merusak tatanan” yang sudah ada. Kekhawatiran ini bisa diminimalisir dengan sistem probation atau percobaan untuk memastikan bahwa dosen baru tersebut akan bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada sebelum diangkat menjadi dosen tetap universitas.

Penutup

Pemerintah perlu menciptakan kebijakan agar dosen bisa dengan mudah berpindah dari universitas satu ke universitas lainnya. Secara teori, keahlian dosen bisa terdistribusi lebih optimal dan dinamis bila institusi diberi ruang untuk merekrut dosen dari universitas lain.

Utilitas marjinal dosen bisa ditingkatkan jika dia diberi ruang untuk pindah dari universitas yang tidak membutuhkan keahliannya ke universitas lain yang sangat memerlukan keahlian tersebut.

 

FUAD RAKHMAN

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

UGM

 

Hasil Jajak Pendapat Tentang Profesi Dokter

Hasil Jajak Pendapat Tentang Profesi Dokter.Kompas. 11 Mei 2016. Hal.14

Padangan publik terhadap profesi dokter tampaknya mulai sedikit bergeser. Tidak semua menganggap dokter sebagai cita-cita kebanggan keluarga. Kaum perempuan dan mereka yang berpendidikan rendah dan menengah yang cenderung menganggapnya sebagai cita-cita kebanggaan keluarga. Separuh bagian responden berpendidikan tinggi menilai sebaliknya. Salah satu faktor yang diungkap publik adalah kecenderungan para dokter saat ini bekerja dengan dorongan komesial. Padahal, hampir seluruh responden masih sepakat bahwa para dokter sebenarnya sedang menjalankan tugas mulia.

Metode jajak pendapat yang dilakukan :

Pengumpulan pendapat melalui telepon ini diselenggarakan Litbang “Kompas” pada 4-6 Mei 2016 sebanyak 603 responden berusia minimal 17 tahun dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis dari buku telepon terbaru. Responden berdomisili di 12 kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, dan Manado. Jumlah responden di setiap wilayah ditentukan secara proporsional. Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian +/- 4 persen. Meskipun demikian, kesalahan diluar pencuplikan mungkin terjadi. Hasil jajak pendapat ini tidak dimaksudkan untuk mewakili pendapat seluruh masyarakat di negeri ini.

 

Sumber : Kompas. 11 Mei 2016. Hal 14.

Fakultas Kedokteran Diumbar

Fakultas Kedokteran Diumbar. Kompas. 9 Mei 2016.Hal.1,15

JAKARTA, KOMPAS – Menjelang tahun ajaran baru, pemerintah membuka delapan fakultas kedokteran baru. Dengan demikian, kini ada 83 fakultas kedokteran, dan 45 persennya berakreditasi C. Kondisi itu mengancam mutu lulusan. Padahal, mereka bertanggung jawab atas nyawa dan kesehatan warga.

Penelusuran Kompas selama sepekan hingga Sabtu (7/5) menunjukkan banyak masalah yang dihadapi fakultas kedokteran (FK) negeri dan swasta akreditasi C di sejumlah daerah. Kendala terbesar ialah keterbatasan jumlah dosen dan sulitnya memiliki rumah sakit pendidikan tempat sarjana kedokteran menjalani pendidikan profesi dokter.

Sebagai contoh, FK Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, hanya mempunyai 17 dosen tetap, sedangkan 20 dosen lainnya menempuh pendidikan lanjutan. Padahal fakultas itu mempunyai 1.557 mahasiswa.

Rasio ideal dosen dan mahasiswa program akademik FK 1:10. Dalam program profesi, idealnya 1 dosen bagi 5 mahasiswa. Akibatnya, satu dosen mengajar hingga 500 menit dari seharusnya mengajar 100-200 menit per hari. Sekali perkuliahan ada 200-300 orang dalam satu kelas. Dari uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter terakhir diikuti 57 mahasiswa Uncen, hanya 9 orang yang lulus.

Menurut Dekan FK Uncen Trajanus L Yembise, saat FK Uncen berdiri 2002, mereka menerima maksimal 50 mahasiswa per tahun sesuai ketentuan FK baru. Mulai 2005, mereka menerima lebih dari 100 mahasiswa, bahkan menerima 322 mahasiswa pada 2012.

Pada 2014, mereka menerima 198 mahasiswa meski sesuai edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya boleh menerima 70 mahasiswa baru. “Kini kami mulai berbenah. Mulai 2015, FK Uncen hanya menerima 54 mahasiswa baru,” kata Trajanus.

Kesulitan mencari dosen juga dialami FK Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat. Selama tiga tahun terakhir, tidak satu pun dokter mendaftar jadi dosen tetap di FK Untan. “Umumnya dokter lebih senang buka praktik daripada mengajar di kampus,” kata Dekan FK Untan Arif Wicaksono.

Kini, Untan mempunyai 36 dosen tetap bagi program akademik dan 5 dosen tetap untuk program  profesi. Mereka membutuhkan 5-10 dosen lulusan program magister atau S-2 untuk sejumlah mata kuliah dasar. Untuk sementara, itu dipenuhi dengan merekrut pengajar dengan bekerja sama dengan sejumlah universitas.

Di FK universitas swasta, kekurangan dosen  banyak dialami. Apalagi, mereka umumnya menerima mahasiswa baru berjumlah besar, melebihi kuota yang ditetapkan. DK Universitas Malahayati (Unmal) Bandarlampung, Lampung, punya 2.801 mahasiswa.

Pada 2014, mereka menerima 242 mahasiswa baru. “Jumlah mahasiswa baru di atas kuota karena kami investasi fasilitas besar-besaran,” kata Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Unmal Dalfian Adnan.

Mahasiswi FK Unmal, Nur Hidayah (21), mengatakan, fasilitas dan sistem pembelajaran di tempatnya kuliah memadai. Namun, kurangnya dosen membuat kuliah mahasiswa kerap terganggu.

Akreditasi C FK mempengaruhi kemudahan lulusan mencari pekerjaan. Seorang mahasiswa semester VII FK Universitas Methodist Indonesia (UMI), Medan, Sumatera Utara, yang enggan disebut namanya mengatakan, tawaran pekerjaan dokter menyaratkan akreditasi FK minimal B. Menurut dia, fasilitas di UMI kurang memadai. Rumah sakit pendidikan UMI bukan milik universitas. Sejumlah laboratoium digabung, seperti laboratorium mikrobiologi dan parasitologi atau laboratorium kimia dengan histologi. “Akibatnya, kami menanti lama jika masuk laboratorium,” kata mahasiswa angkatan 2012 itu.

Pengawasan lemah

Banyaknya masalah yang dihadapi FK menunjukkan lemahnya pembinaan dan pengawasan dilakukan pemerintah. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi akhir Maret lalu justru mengizinkan pembukaan delapan FK baru. Ada tiga FK baru di Surabaya, Universitas Surabaya, Universitas Ciputra Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Adapun dua lainnya ada di Makassar yaitu Universitas Bosowa dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Fk baru ialah Universitas Khairun Ternate, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Wahid Hasyim Semarang. Dari 8 FK baru itu, 5 diantaranya tak direkomendasikan Tim Evaluasi Pengusulan Program Studi Kedokteran yang dibentuk Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bahkan, satu FK tak diperiksa.

Dengan ada 8 FK itu, kini ada 83 FK di Indonesia. Dari 75 FK sebelumnya, 21 FK belum menghasilkan lulusan. Dengan ada 8 FK baru, FK berakreditasi C jadi 37 buah atau 45 persennya.

Dengan penduduk 250 juta orang, idealnya Indonesia memiliki 60 FK. Mantan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Menaldi Rasmin mengatakan, idealnya 4 juta warga ada satu FK sehingga calon dokter mempunyai jumlah dan keragaman kasus memadai untuk dipelajari.

Ketua KKI Bambang Supriyatno mengingatkan, pembukaan FK baru yang tak layak potensi membahayakan masyarakat. Lulusan FK dituntut berkompetensi memadai karena berurusan langsung dengan nyawa dan kesehatan warga. “Jika 80-90 persen FK berakreditasi A dan B, silakan buka FK baru,” katanya.

Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M.Nasir, pemberian izin 8 FK baru jadi upaya afirmasi demi meratakan pendidikan kedokteran dan sebaran dokter. “Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan yang menjangkau semua warga,” katanya.

Sekretaris Umum Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia Riyani Wikaningrum mempertanyakan hal itu. Mayoritas FK baru justru berada di sejumlah kota yang memiliki banyak FK.

 

(FLO/JOG/ESA/ENG/DEN/GER/VIO/C01/C03/ADH/WSI/MZW)

Dunia Pendidikan Belum Sinkron dengan Dunia Kerja

Dunia Pendidikan Belum Sinkron dengan Dunia Kerja. Kompas.14 Mei 2016.Hal.12

JAKARTA, KOMPAS – Penyelarasan dunia pendidikan dengan dunia kerja seharusnya dilakukan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sehingga diperoleh hasil yang  optimal. Sayangnya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang ditetapkan sejak tahun 2012 belum diimplementasikan dengan baik untuk dunia pendidikan dan perusahaan.

Hal itu terungkap dalam diskusi “Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia : Menentukan Daya Saing Indonesia”, di Jakarta. Rabu (11/5). Kegiatan ini digelar Educatin Sector Analytical dan Capacity Development Partnership (ACDP) tentang Dukungan Pelaksanaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bagyo Y Moeliohardjo; Direktur Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Paristiyanti Nurwardani; serta anggota Tim KKNI Kemristek dan Dikti Megawati Santoso.

Bagyo menjelaskan, dari kajian ACDP, tak terlihat sinergi lintas kementerian/lembaga agar pembuatan regulasi dan implementasi KKNI berlangsung dengan baik. Penetapan capaian belajar yang dilakukan dunia pendidikan juga belum sinkron dengan dunia kerja. Adapun perusahaan yang sudah menetapkan standar kompetensi masih belum menyelaraskannya dengan KKNI.

Padahal, menurut Bagyo, KKNI menetapkan standar dan kriteria nasinal yang menjadi mekanisme untuk membuat keterampilan serta kualifikasi yang diperoleh peserta didik di mana pun bisa memperoleh pengakuan. Seseorang dapat mencapai kualifikasi (1-9) berdasarkan pengakuan hasil pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja. Dampaknya, terbuka peluang bagi peningkatan dan pengakuan kompetensi tenaga kerja sehingga memiliki daya saing tinggi.

Bagyo menuturkan, secara nasional, Indnesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan berupa ketidakselarasan antara hasil pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja. Pengusaha juga mengeluhkan kesenjangan kualitas dan jenis keterampilan yang dimiliki lulusan universitas.

Lulusan universitas dengan kualifikasi yang sama sering kali memiliki serangkaian keterampilan dan pengetahuan yang sangat berbeda. Menurut Bagyo, hal itu membuat pengusaha sulit untuk meyakini kualifikasi yang dimiliki para siswa.

Oleh karena itu, pekerjaan yang harus dilakukan ialah membangun penjaminan kualitas dan kerangka kualifikasi nasinal yang akan membantu standardisasi kualitas universitas. Penjaminan kualitas itu pada akhirnya akan meyakinkan perusahaan bahwa lulusan universitas memiliki standar pengetahuan dan keterampilan  tertentu.

Paristiyanti menambahkan, Kemristek dan Dikti berupaya keras mengatasi problem kesenjangan perguruan tinggi dengan dunia kerja. Terobosan yang dilakukan misalnya mendorong student center di perguruan tinggi untuk mengembangkan kegiatan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja. Waktu libur semester bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan mahasiswa pada dunia industri.

Megawati menilai, ketidaksesuaian antara dunia pendidikan dan dunia kerja terjadi karena tak ada acuan. “Sampai saat ini, tidak ada pernyataan kementerian teknis yang secara jelas menyatakan kebutuhan tenaga kerja yang dikaitkan dengan pengembangan industri tertentu atau yang mau dikembangkan,” paparnya.

Selama peta kebutuhan tenaga kerja di Indonesia belum ada, sulit bagi dunia pendidikan untuk merespons apa yang dibutuhkan dunia kerja. (ELN)

Bangunan Bersejarah Tidak Terjaga

Cagar Budaya_Bangunan Bersejarah Tidak Terjaga.Kompas. 7 Mei 2016.Hal.12

SURABAYA, KOMPAS – Kesadaran terhadap pentingnya bangunan cagar budaya dan kemampuan pemerintah untuk mengawasi keberadaan bangunan bersejarah masih minim. Hal ini terlihat dengan dirobohkannya rumah yang pernah menjadi tempat pemancar radio Barisan Pemberontakan Republik Indonesia yang dimotori Bung Tomo di Jalan Mawar 10-12, Surabaya, Jawa Timur. Rumah tersebut dirobohkan tanpa sepengetahuan Pemerintah Kota Surabaya.

Robohnya bangunan cagar budaya tipe B yang dibangun tahun 1935 itu terungkap pada Selasa (3/5) oleh pemerhati sejarah. Padahal, proses pembongkaran bangunan yang dimiliki perusahaan di bidang kecantikan PT Jayanata itu sudah berlangsung hampir satu bulan. Kini, bangunan bersejarah itu rata dengan tanah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sudah menyegel area bangunan karena perobohan itu melanggar Peraturan Daerah Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan atau Lingkungan Cagar Budaya. Dalam aturan disebutkan, bangunan cagar budaya boleh direnovasi, tetapi tidak boleh dihancurkan total.

Direktur Sjarikat Sorabaia Freddy H. Istanto, Jumat (6/5), di bekas bangunan sejarah itu mengatakan, kejadian ini merupakan kejadian yang kedua kali dan cukup menjadi pelajaran berharga untuk Surabaya. Sebelumnya, pada 2013, sebuah sinagoge atau tempat peribadatan Yahudi dirobohkan. Padahal bangunan itu dapat menjadi bukti sejarah bahwa di Surabaya adalah kota tempat berbagai agama pernah hadir.

Rumah radio yang digunakan Bung Tomo, menurut Freddy, memiliki nilai sejarah tinggi karena semangat pemberontakan melawan penjajah disuarakan melalui rumah tersebut. Semangat perlawanan ini mendasari keberanian rakyat sehingga terjadi pertempuran 10 November 1945.

Freddy menjelaskan, peristiwa pembongkaran merupakan peringatan keras bagi pemerintah dan masyarakat yang selama ini dinilai abai terhadap bangunan bersejarah. Di Surabaya, total ada 273 bangunan atau kawasan cagar budaya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengakui pihaknya tidak mengetahui bangunan itu dibongkar. Sebelumnya, pada 14 Maret 2016, Pemkot Surabaya memberikan rekomendasi terhadap pemilik bangunan untuk renovasi rumah. “Bangunan sudah tua dan perlu diperbaiki, tetapi rekomendasi kami, bangunan dipertahankan, bukan dirobohkan,” katanya.

Wiwiek meminta waktu untuk menyiapkan langkah – langkah selanjutnya. Ia memastikan pihaknya sudah meminta pihak pemilik, PT Jayanata, untuk merekonstruksi bangunan bersejarah tersebut.

Menurut Wiwiek, rumah radio ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 1996. Ada plakat oenanda bahwa bangunan tersebut bersejarah.

Lilik Wahyuni, manajer penjualan Jayanata, yang mewakili perusahaannya untuk berbicara dengan Pemkot Surabaya, mengaku tidak tahu mengenai rencana pembongkaran karena bukan kewenangannya. “Saya hanya menyampaikan pesan dari Pemkot Surabaya kepada perusahaan,” ujarnya. (DEN)