Sportivitas

Sportivitas. Jawa Pos. 8 Mei 2015.Hal.1,15

Oleh : RHENALD KASALI

SEWAKTU kecil saya sering diajak ayah menyaksikan pertandinganolahraga natar kampung. Ada pertandi9ngan sepakbola, ada juga bulu tangkis. Bukan hanya itu. Semasa kecil saya juga kerap diajak menyaksikan pertandingan sepakbola baik tingkat nasional maupun internasional di Stadion Uatama Senayan yang kini kita kenal sebagai Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Pengalaman itu masih membekas hingga kini. Lewat pertandingan-pertandingan tersebut, saya diajari tentang pentingnya sportivitas.

 

SPORT CERMIN KARAKTER BANGSA

SPORTIVITAS
Sambungan dari hal 1

Saat bertanding seluruh pemain betul-betul bertarung habis-habisan. Saling dorong, saling jegal, saling serang. Tapi itu hanya terjadi dilapangan. Setelah pertandingan selesai mereka kembali berteman. Tim yang menang bersorak gembira, tim yang kalah menerima. Sama sekali tidak ada yang tersinggung atau tidak menerima atas kekalahannya.

Sayang setelah menjadi orangtua, saya tak pernah mengajak anak-anak saya menyaksikan pertandingan olahraga. Baik pertandingan antar kampung maupun yang dilakukan di Stadion GBK. Mengapa? Jujur saja, saya khawatir tak mampu menunjukkan adanya sportivitas disana.

Ada tim yang tidak puas dengan keputusan wasit. Mereka mengerubungi wasit, main dorong dan main tendang, sampai sang wasit lari terbirit-birit mencari perlindungan. Lalu tim yang kalah tidak terima. Mereka meradang dan memicu terjadinya perkelahian antar tim. Bahkan antarsuporter. Mereka mengamu, menyasar apa saja. Lalu, terjadilah bentrokan supporter dengan masyarakat atau antar supporter.

Dalam suasana yang rusuh semacam itu, siapapun bisa menjadi korban. Saya tentu tidak mau saya dan anak-anak saya menjadi salah satu korban. Itulah yang terjadi kalau nilai-nilai sportivitas sudah semakin tergerus. Akibatnya, prestasi pun mandek. Dulu di tingkat ASEAN tim sepakbola kita sangat disegani. Kini lihat saja, pernahkah tim sepakb9ola kita menjadi juara di tingkat ASEAN? Apalagi ditingkat yang lebih tinggi seperti Asia atau dunia.

 MABUK SOLIDARITAS

Namun, ada lagi yang membuat saya lebih cemas. Menurut Hey-wood Broun, jurnalis olahraga asal Amerika Serikat, dalam setiap pertandinga, bukan hanya sikab sportif yang akan muncul, tetapi juga karakter sejati seseorang akan terlihat disana. Ia menulis begini “Sports do not build character. They reveal it”. Ungkapan Broun itulah yang membuat saya cemas Tontonan yang kita saksikan di ring tinju atau lapangan sepakbola adalah ceriman karakter suatu bangsa. Menurut dia, tidak sportif ternyata tak hanya terjadi dalam cabang olahraga, tetapi juga dalam dunia pendidikan kita. Coba kita telisik.

Di Surabaya tahun lalu ada guru yang memaksa seorang muridnya yang pintar agar memberikan sontekan kepada murid lain saat ujian nasional (unas). Alasannya demi solidaritas. “Apa kamu tega kalau teman-teman kamu tidak lulus.” Begitu cara sang guru memaksa. Seusai ujian, si anak pintar tadi mengadu kepada orangtuanya. Lalu, sang orangtua melaporkan kasusnya ke dinas pendidikan. Akibatnya Kepala Sekolah dan guru tadi dikenai sanksi.

Namun langkah orangtua tadi membuatnya tidak disukasi warga dimana. Warganya malah mencaci maki sikabnya. Dia pun dipaksa meninggalkan rumahnya . Akhirnya orangtua tadi menyerah. Dia pun pindah rumah dari Surabaya ke Sidoarjo. Begitulah, kecurangan sebuah sikab yang jelas sangat tidak sportif- bisa membuat kita mabuk. Kita jadi sulit membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Kini pun di dunia kerja kita saksikan para buruh dan eksekutif solider terhadap nasib temannya yang akan dipecat gara-gara melakukan kecurangan.

Dan jangan heran kalau ada oknum polisi juga solsier terhadap bosnya yang karena satu dan lain hal transaksi keuangannya tertangkap bidikan PPATK.

BUKAN KASUS TERAKHIR

Saya pikir, setelah kasus di Surabaya kecurangan unas kali ini bakal berakhir. Apalagi, pemerintah sudah memutuskan bahwa unas tidak menentukan kelulusan. Nyatanya, itupun tidak terjadi. Kecurangan terus saja berlangsung. Contohnya unas kemarin Pada hari pertama, Senin 13 April 2015 jam 10-an soal unas sudah bocor. Soal itu di unggah melalui aku google drive. Memang tidak banyak, hanya 30 diantara 11.730 paket soal atau 0,25 persen. Namun, bagi saya tetap saja bocor dan mengindikasi kecurangan terus saja terjadi.

Bukan hanya itu, Kunci jawaban ternyata sudah beredar. Setelah unas, kunci jawaban bertebaran disebuah sekolah swasta di Medan. Menurut wakil kepala sekolah disana, kunci jawaban itu akurat 100 persen. Mereka mengaku mendapatkanya secara tidak gratis, tetapi dengan membeli. Alasannya meski unas tidak lagi menentukan kelulusan hasilnya tetap saja mempengaruhi reputasi sekolah. Apalagi, sekolah-sekolah lain di Medan pun melakukannya.

Kita tentu prihatin dengan perilaku yang sangat tidak sportif tersebut. Anda pernah mendengar uangkapan bahwa kalau kerja koki restoran tidak benar, makanan jadi tidak enak dan restorannya tidak laku. Atau, kalau kerja tukang bangunan tidak beres, mungkin rumah kita jadi lebih cepat rusak.

Kita tentu tidak ingin bangsa ini menjadi rusak. Apalagi kalau pencetusnya hanya soal “kecil” yakni unas.

Sumber : Jawa Pos 8 Mei 2015 Hal. 1, 15

Mendewasakan Pendidikan Tinggi

Mendewasakan Pendidikan Tinggi.Kompas.6 Mei 2015.Hal.7

Sekolah Manajemen Siloan dari Institut Teknologi Massachusetts (MIT) baru-baru ini mengumumkan, mereka akan bermitra dengan Bank Sentral Malaysia untuk membuka Sekolah Bisnis Asia yang baru di Kuala Lumpur pada 2016.

Sebelumnya, negeri Jiran ini telah menaungi kampus-kampus cabang dari Universitas dari Inggris dan Australia, termasuk kampus Sekolah Kedokteran Universitas Newcastle dan Universitas Nottingham Malaysia.

Singapura memimpin di wilayah Asia Tenggara dengan menaungi 13 kampus asing dengan sejunlah kemitraan internasional. Hal serupa juga ditempuh Vietnam yang menaungi kampus cabang dari Institut Teknologi Royal Melbourne.

Ya, kemitraan pendidikan internasional tengah naik daun. Negara tuan rumah memperoleh akses ke pengetahuan dan pengajaran kelas dunia, dan mahasiswa setempat mendapatkan lebih banyak pilihan program pendidikan berkualitas, tanpa harus meninggalkan negaranya. Universitas internasional perlu membangun reputasi global mereka, terutama di wilayah seperti Asia Tenggara, yang rata-rata pendapatan rumah tangga dan populasi usia kuliahnya terus bertumbuh.

Mengapa Indonesia tidak memiliki kemitraan serupa? Jawabannya sederhana: kemitraan itu tidak sah secara hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan undang-undang sebelumnya, melarang pendirian kampus cabang dari universitas internasional. Larang itu juga berlaku untuk gelar dan program pengajaran gabungan, kecuali menurut kondisi yang sangat khusus. Dengan beberapa pengecualian, dosen asing tidak diizinkan mengajar di universitas di Indonesia.

Proteksi Pendidikan Tinggi

            Pembatasan ini diijustifikasi sebagai cara untuk melindungi pendidikan tinggi di indonesia karena dinilai masih terlalu lemah untuk bersaing dengan universitas global. Ini merupakan versi akademik dari “proteksi terhadap industri bayi,” di mana pemerintah memblokir suatu barang – misalnya semen atau baja – sampai perusahan domestik cukup kuat untuk bersaing dengan perusahaan asing.

Permasalahan dengan proteki industri bayi adalah “para bayi” lokal ini tidak memiliki insentif untuk tumbuh dewasa. Asumsinya, daripada membuang waktu dan uang untuk mencoba mengikuti perkembangan teknologi baru, perusahaan lokal melobi pejabat pemerintah untuk memastikan impor diblokir. Konsumen paling dirugikan dengan cara ini karena harus membayar dengan harga tinggi untuk semen dan baja produksi dalam negeri, yang sebagian tidak memenuhi standar kualitas internasional.

Pemerintah telah memproteksi universitas di Indonesia dari persaingan asing selama bertahun-tahun. Namun, hasilnya sangat mencengangkan, negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat didunia ini tidak mempunyai satu pun lembaga di the Times Higher World University 400. Kinerja penelitian, sebagaimana diukur dengan publikasi ilmiah dan kutipan, sangatlah menyedihkan karena bukan hanya berada di belakang Malaysia dan Thailand, melainkan juga negara yang lebih miskin seperti Vietnam dan Banglades.

Situasi ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Universitas menghasilkan terlalu banyak lulusan dari program manajemen umum dan tidak cukup banyak insiyur serta ilmuwan. Pemberi kerja melaporkan bahwa insinyur Indonesia dibayar dua kali lipat dari insiyur India, tetapi membutuhkan lebih banyak pelatihan kerja.

Proteksi industri bayi untuk universitas tidak membantu orang miskin dan yang berasal dari pedesaan. Sekitar 56 persen mahasiswa yang terdaftar dalam program sarjana datang dari tumah tangga yang termasuk ke dalam seperlima populasi terkaya, sementara 60 persen termiskin – rumah tangga yang hidup dengan penghasilan kurang dari 1,50 dollar AS perhari – hanya menumbangkan 10 persen mahasiswa.

Akdemisi  Indonesia sering kali mengklaim isu utamanya adalah uang. Pemerintah telah merespon hal ini dengan menggandakan anggaran untuk pendidikan tinggi antara tahun 2007 dan 2012. Sayangnya, lebih banyak uang belum menghasilkan peningkatan yang dapat diukur dalam hal pengajaran dan penelitian.

Uang yang lebih banyak tidak akan berhasil selama universitas Indonesia masih menikmati proteksi industri bayi. Kebijakan pemerintah saat ini dirancang untuk menghilangkan semua bentuk kompetesi dari sektor ini. Kenaikan jabatan dosen, misalnya, dilakukan berdasarkan senioritas dan bukan karena penelitian dan kinerja pengajaran. Departemen akademis secara rutin memperkerjakan lulusan mereka sendiri sebagai dosen, sebuah praktik yang mendorong terjadinya patronase dan favoritisme, dan menegcilkan kompetisi. Tentu saja, universitas internasional tidak disambut baik di negeri ini.

Mereformasi sistem tidak akan mudah. Sebagian besar lembaga dan akademisi akan secara aktif menentang perubahan yang berupaya memasukkan lebih banyak akuntabilitas dan kompetisi ke dalam pengaturan pendanaan, remunerasi, perekrutan, dan kenaikan jabatan.

Sektor indutri menjadi contoh yang menarik untuk perguruan tinggi. Mengurangi hambatan investasi sering kali sulit secara politis karena industri yang diproteksi menggunakan pengaruh para politisi untuk menghalang-halangi reformasi.

Daripada langsung menantang mereka yang mempunyai kepentingan terselubung, pembuat kebijakan menggunakan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai eksperimen kebijakan untuk mencapai liberalisasi terkendali. KEK seringkali dianggap sebagai yang tidak mengancam secara politis untuk menarik investasi yang dibutuhkan dengan tidak adanya reformasi yang lebih dalam.

Eksperimen Kemitraan

Dalam dunia pendidikan, mungkin juga sulit untuk menciptakan celah di lokasi geografis tertentu karena akademisi dan lembaga yang berpola pikir reformasi belum tentu berada di lokasi yang saling berdekatan. Daripada melakukan hal itu, pemerintah dapat menciptakan suatu pogram ilmu pengetahuan dan teknologi khusus yang memungkinkan universitas internasional dan domestik untuk menetapkan kemitraan pengajaran dan penelitian baru dalam disiplin ilmu tertentu yang saaat ini kurang terwakili di universitas di Indonesia.

Menurut Bank Dunia, 30 persen tenaga kerja Inodenesia yang berusia 30-45 tahun membutuhkan pelatihan kembali. Pemerintah dapat mendorong akademi, perguruan tinggi, dan universitas untuk bekerja sama dengan industri untuk membentuk program kejuruan khusus untuk mengatasi kekurangan keterampilan tertentu di pasar tenaga kerja. Ada banyak eksperimen serupa yang menciptakan inovasi. Intinya adalah reformasi sektor pendidikan tinggi mungkin akan dimulai dengan langkah-langkah kecil, dan bukan pula sebuah lompatan raksasa. Seiring waktu, pemerintah dan akademisi di Indonesia semoga menyadari, persaingan dan keterbukaan merupakan hal yang baik untuk mendewasakan pendidikan tinggi di negeri ini.

Sumber : Kompas.6-Mei-2015.Hal_.7

Radikal yang Sebenarnya

Radikal-yang-Sebenarnya.intisari-eds-632.Mei.2015.pg-190

 

BELAKANGAN ini kata radikal sedang mengembara di dunia maya dan nyata berkaitan dengan pemberitaan soal penutupan situs yang dikategorikan radikal. Kata “radikal” menunjuk individu, partai, atau gerakan yang ingin mengubah drastis praktik, lembaga, atau sistem sosial yang ada.

Radikal berasal dari bahasa Latin, radix yang berarti akar. Lalu berkembang menjadi radikalisme, istilah yang digunakan pada akhir abad ke-18 untuk pendukung Gerakan Radikal. Dalam sejarah, gerakan yang dimulai di Britania Raya ini meminta reformasi sistem pemilihan secara drastis. Gerakan ini awalnya menyatakan dirinya sebagai partai kiri jauh yang menentang partai kanan jauh.

Dalam encyclopedia.com, istilah “kiri-kanan” dalam dunia politik tadi berasal dari Revolusi Prancis (1787-1789). Ketika itu, anggota Majelis Nasional yang menentang raja duduk di sebelah kiri, sedangkan yang mendukung duduk di sebelah kanan.

Kata radikal kemudian memperoleh panggung setelah Perang Saudara di AS (1861-1865) ketika Partai Republik menentang Konfederasi. Partai Republik memperjuangkan hak-hak politik dan sosial bagi mantan budak. Mereka yang radikal menganjurkan pendistribusian ulang jutaan acre lahan perkebunan untuk para budak.

Memasuki abad ke-20 gerakan radikal tumbuh pesat, memunculkan tokoh-tokoh seperti Martin Luther King Jr. yang menentang pemisahan bus di Montgomery, Alabama, AS. Gerakan ini meluas sampai kemudian lahir Civil Rights Act of 1965.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan radikal sebagai: 1) secara mendasar (sampai kepada hal yang prinsip): 2) Politik amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); 3) maju dalam berpikir atau bertindak.

Nah, apakah pengertian radikal yang beredar selama ini sudah sesuai?

 

Sumber: intisari-eds-632.Mei_.2015.pg-190

Jomblo Tak Sama dengan Lajang

Jomblo Tak Sama dengan Lajang.intisari eds 632.Mei.2015.pg 191

KATA jomblo dikenal pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun dituliskan sebagai jomlo, tanpa huruf “b”. Arti resminya adalah “gadis tua”. Asal kata jomlo berasal dari bahasa Sunda. Penambahan “b” bisa jadi untuk memudahkan pelafalan. Dalam dunia kebahasaan dikenal istilah epentesis, yakni menyelipkan huruf di tengah sebuah kata, seperti huruf “m” dalam kampak.

Kata jomlo tak hanya “bermetamorfosis” menjadi jomblo, namun juga mengalami perluasan makna. Tak lagi untuk menggambarkan gadis tua yang belum menikah, akan tetapi juga pada kaum pria. Jomblo kini memiliki arti pria/wanita yang tidak memiliki pasangan alias single. Terlepas dari mereka sudah pernah menikah atau belum.

Kata jomblo kini lebih populer di kalangan anak muda dibandingkan dengan lajang, yang artinya mirip. Kata lajang sendiri memiliki arti seseorang yang belum menikah atau sendirian. Bujangan. Namun lajang bisa pula berarti seseorang yang sudah punya pacar tetapi belum menikah. Ini berbeda dengan kata jomblo yang tidak mengenal perbedaan belum atau sudah menikah.

Kata lajang digunakan sebagai pengganti kata masih bujang/perawan. Jadi sudah jelas, bedanya jomblo dan lajang. Jomblo tak punya pasangan tetapi lajang bisa jadi punya pasangan namun belum menikah.

Kaum jomblo patut berbahagia sebab di Kartu Tanda Penduduk hanya mencantumkan “belum kawin,” bukan “jomblo”.

SN Dikti dan Publikasi Internasional

SN-Dikti-dan-Publikasi-Internasional.-Kompas.-30-Mei-2015.-Hal.-7

Pada 20 Mei 2015, Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengeluarkan surat edaran Nomor 01/M/SE/V/2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

SN Dikti memang menjadi trending topic  di kalangan para staf pengajar di universitas. Penyebabnya jelas: SN Dikti membidik para profesor yang tidak mempunyai publikasi internasional. Terkadang para profesor ini punya nama dan institusi yang besar. Tetapi, karena tak punya publikasi internasional, profesor ini tak mungkin dilibatkan dalam proses pendidikan di program studi S-3. Bahkan, kalau profesor dan doktor yang tak punya publikasi internasional ini bergabung dalam sebuah prodi S-3, maka prodi ini berdasarkan SN Dikti terancam untuk dibubarkan.

Tidak semua jadi doktor

Indonesia memang sudah begitu lama bermain-main dengan kualitas pendidikan doktornya. Padahal, tidak semua orang mesti menjadi doktor. Paraprofesornya pun, terutama di kota-kota besar, tanpa dasar sering dibesar-besarkan oleh media. Mereka bahkan jauh lebih mirip dengan para selebritas daripada ilmuwan.

Munculnya SN Dikti, membuat para ilmuwan seperti ini merasa terpojok. Menurut SN Dikti, publikasi internasional adalah instrumen yang paling cocok untuk menjaring promotor yang pantas membimbing S-3. Yang menjadi dasarnya adalah output dari hasil pembimbingan yang harus menghasilkan 2 publikasi internasional bagi kandidat doktor: Dengan demikian, menjadi tidak logis apabila para promotornya justru tidak mempunyai publikasi internasional. Seharusnya promotor juga punya sedikitnya 2 buah.

Ada tiga alasan utama, mengapa masalah publikasi internasional ini harus dipertahankan dalam SN Dikti. Pertama, pada diskusi-diskusi awal, saat pembentukan dan penggabungan Kemenristek dan Dikti diwacanakan, kita berharap universitas akan dipacu ke arah riset yang semakin bermutu.

Kalau universitas diletakkan di bawah Kemendikbud, maka dikhawatrikan riset universitas tidak ada yang mengurus implementasinya. Begitulah kira-kira, alasan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggabung Kemenristek dan Dikti.

Fokus riset

Karena kita ingin fokus dalam masalah riset, maka tidak bisa tidak, masalah publikasi internasional menjadi melekat di dalamnya. Ini berarti, masalah publikasi internasional menjadi semacam roh bagi Kemenristek dan Dikti. Menafikan publikasi internasional dalam Kemenristek dan Dikti, berarti kita secara sengaja mengarahkan institusi ini bergerak tanpa roh: hanya badan saja. Kalau manusia hanya punya badan saja dan tidak mempunyai roh, maka tempatnya sudah berpindah ke alam kubur.

Alasan kedua, publikasi internasional kita sudah kalah terlalu jauh bila dibandingkan sesama negara ASEAN yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit daripada jumlah penduduk kita. Masalah ini sudah sering sekali dibahas. Ini fakta yang sangat memalukan dan sekaligus memilukan bangsa dan negara kita. Kita tentu saja tidak mau dan tidak rela, bangsa kita dihina dan dipermalukan, karena ilmuwan dari bangsa ini tidak mau berupaya maksimal untuk melakukan perlawanan terhadap fakta yang sangat menyedihkan ini.

Alasan ketiga, di tengah kurangnya dana pemerintah untuk membangun insfrastruktur dan lain-lain, Pemerintah Indonesia, telah menggelontorkan begitiu banyak uang untuk menggaji para profesor di Indonesia. Di samping itu, usia pensiun para profesor pun sudah diperpanjang menjadi 70 tahun. Belum lagi pemerintah yang telah begitu banyak mengalokasikan dana untuk penelitian di universitas.

Dari mana dana ini diperoleh pemerintah? Sebagian besar dari pajak yang harus ditanggung rakyat, sebagian lagi dari kebijakan tak populer yang harus dipertaruhkan Jokowi-JK: menaikkan harga BBM.

Kalau para profesor masih berkilah dan berkeluh kesah untuk menelurkan publikasi internasional, setelah mengetahui fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka kita pantas untuk turut beruka cita. Kalau tidak mau melakukan riset dan memublikasikannya secara internasional, tugas mulia apalagi yang pantas dan yang harus dibebankan kepada para profesor?

Para ilmuwan Indonesia harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga marwah negara bangsa ini. Di seluruh sudut dan sektor, panji-panji nasionalisme ini harus dikibarkan, termasuk juga di sektor riset, yang di dalamnya berisi para profesor dan doktor.

Publikasi atau mati

Dalam editorialnya yang berjudul Publish or Perish, Watts (1992) mengemukakan: tidak ada jalan lain untuk memastikan bahwa riset yang kita lakukan itu bermutu atau tidak, atau bahkan betul atau salah, jika kita tidak memublikasikannya. Artikel atau manuskrip harus dikirim ke jurnal yang dapat dipastikan bahwa para juri (reviewers) adalah para ahli yang sangat menguasai bidangnya, yaitu peers.

Proses peer review adalah proses yang paling penting untuk menjamin publikasi internasional yang dilahirkan dapat dipublikasi atau tidak.

Bagi para pengarang, proses peer review adalah kesempatan untuk memperoleh bantuan dari respectedd colleagues, sehingga manuskrip dapat direvisi dan ditingkatkan kualitasnya. Dengan demikian, proses peer review ini, bukanlah proses yang harus ditakuti atau dihindari, tetapi justru proses yang harus dihadapi secara riang gembira para profesor dan peneliti sejati.

Setelah dipublikasi, tulisan kita menjadi public domain yang siap untuk dikritisi dan diapresiasi. Di sini kita bisa memantau, siapa saja yang mengutip tulisan kita.

Dengan demikian, riset yang kita lakukan tak berhenti sebagai laporan riset saja. Tetapi, harus dipertanggungjawabkan pula kepada komunitas ilmiah secara internasional untuk mendapatkan umpan balik (feedback).

Berkah SN Dikti

Saya ingin berbagi pengalaman ketika sempat menjadi Direktur Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (2009-2014). Sebelum ada SN Dikti, sangat sulit bagi kami untuk mendirikan prodi S3.

Di samping persyaratan yang tidak jelas, rasanya kami “kurang dipercaya” untuk mendirikan prodi S-3. Setelah SN Dikti diberlakukan, sekarang di hampir semua cabang ilmu, kami memiliki prodi S-3.

Mengapa demikian? Karena untuk mendirikan prodi  S-3, SN Dikti menuntut adanya publikasi internasional dari pengajarnya dan sebagian besar profesor dan doktor di Unsyiah mempunyai publikasi internasional.

Bahkan dengan adanya SN Dikti sekarang ini, beberapa profesor dan doktor dari Unsyiah sudah mulai memublikasikan hasil penelitian bersama mahasiswa S-1-nya di jurnal internasional. Sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan, sebelum adanya desakan SN Dikti.

 

SYAMSUL RIZAL

Guru Besar Universitas Syiah Kuala

Kompas. 30 Mei 2015.

UC Lib-Collect