Di Tengah Pusaran Pertarungan Elite

Nasionalisme yang berkembang saat ini dinilai parsial karena tak mengandung semangat internasionalisme yang diusung Bung Karno. Pasca tahun 1950- an, Bung Karno dianggap dunia sebagai tokoh penting di balik gerakan solidaritas negara-negara Dunia Ketiga.

Di tengah menguatnya narasi nasionalisme, Indonesia seolah-olah tengah dihadapkan pada kontestasi kelompok nasionalis dan kelompok agama. Padahal, pertarungan sesunggulutya terjadi di antara kelompok-kelompok elite yang menggunakan simbol-simbol nasionalisme sempit sesuai kepentingan masing-mc.ing. Indonesia tengah “clibawa” menuju dernokrasi secia berpotensi meminggirkan hak asasi manusia.

Sentimen nasionalisme di indonesia menguat pada Pemilu 2014. D. ealon presiden yang bertarung, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sama-sama mengklaim sebagai “ahli waris, nasionalisme Soekarno, presiden pertAma Indonesia. Mereka menggunakan slogan nasionalis saat kampanye. Namun, pemahanum nasionalisme kedua calon presiden saat itu dinilai parsial karena tak menyertakan kandungan semangat imernasionalisme yang diusung Bung Karno. Pada tahun 1950-., Bung Karno dianggap dunia internasional sehapi tokoh penting di balik gerakan solidaritas negara-negara Dunia Ketiga.

Dari sisi ekonomi, pergeseran ciri-ciri kebijakan pemerintah, yakni dari kebijakan pro-pasar menjadi kebijakan yang lebih sionalis b.kan berlangsung lehih awal, yakni sejak krisis kettangan global 2008. Salah satu indikator pergeseran itu ialah menirtglcatnya kebijakan proteksionis, terutcuna lwrkaitan dengan penanaman mocial dan dagangan.

Penguatan nasionalisme juga terlihat dari kebijalum pemerintah dalam hubungan dengan negara lain. Pada awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, eksekusi mati terhadap warga negara asigna meningkat, pemerintah juga bancal menenggelamkan kapal asing dari negara tetangga yang mencuri ikan di Indonesia. Hal itu dilakukan atas nama nasionalisme. Pada saat yang sama, di tengah masyarakat kembali “riuh” narasi antagonistic pribumi dan non-pribumi.

Nasionalisme akan selalu hadir sepanjang negara bangsa ada karena berperan membangun solidaritas serta menentukan  siapa yang menjadi bagian bangsa. Namun, belakangan ada kecenderungan nasionalisme justru didefinisikan para elite, termasuk negara.

Padahal, seharusnya kontestasi terhadap makna nasionalisme berlangsung, terbuka untuk mengakomodasi kepentingan public yang kian beragam agar nasionalisme menjadi inklusif. Di era demokrasi modern, idealnya narasi nasionalisme tidak lagi banyak diproduksi negara, tetapi diproduksi masyarakat melalui produk dan aktivitas kebudayaan, seperti novel atau film.

 

Elite dan masyarakat

Penguatan narasi nasionalisme yang eksklusif merupakan proses yang bersambut dari elite dan akar rumput. Dari sisi elite, narasi nasionalisme, pada skala tertentu, dibangun pemerintah untuk menghadapi kritik dari kekuatan koalisi yang menggunakan narasi nasionalisme berbasis keagamaan.

Nasionalisme-nasionalis atau pun nasionalisme-agama juga sama-sama berciri kuatnya nilai komunal yang berdampak pada pengorbanan hak-hak individual. Selain itu, nasionalisme sempit berbasis pada totalisme negara, bukan hak individu, dapat membuka ruang lebar berkembangnya kekuatan konservatif lama yang memundurkan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini, misalnya, terlihat dari upaya elite politik di pemerintahan untuk kembali mendorong penerapan delik umum pada pasal penghinaan terhadap ormas, serta perlibatan militer dalam kehidupan sipil. Kondisi itu berpotensi membuat politik demokrasi Indonesia stagnan.

Dalam konteks hubungan dengan negara lain, sudah muncul upaya pemerintah memoderasi wacana nasionaisme guna memastikan program ekonomi berjalan. Hukuman mati warga negara asing berkurang. Wacana Indonesia menghadapi ancaman proxy war dari kekuatan asing menyurut, Namun, Hal ini juga diperkirakan tidak permanen.

Upaya moderasi ini *akan menghadapi tekanan luar biasa pada tahun politik, menjelang Pemilu 2019. Pada akhirnya,hal itu berpotensi memaksa pemerintahan yang berkuasa merespons dengan melontarkan lagi kebijakan-kebijakan bercorak nasionalisme yang kuat.

 

Kelas Menengah

             Di tingkat akar rumput, kelas menengah mengalami dislokasi sosial sehingga merasa tidak menjadi bagian dari satu komunitas. Namun, Indonesia bukan kasus khas Globalisasi neolibeml sudah menimbulkan persoalan strulctural berupa Icesenjangan sosial ekonomi begitu lebar di berbagai belahait dunia Di Indonesia, berdasarkan data Bank Druth tahun 2016, sebanyak 1 persen populasi memiliki kelcayaan lebih besar daripada akumulasi kelcayaan 50 persen warga termiskin.

Selain itu, kebijakan neoliberal yang mendorong privatisasi sektor pendidikan, perumahan, dan kesehatan menimbulkan kecemasan dan kegamangan kelas menengah alum masa depan. Di tengah kecemasan ihi, mayoritas kelas menengah alcan berpegang pada apa pun yang bisa mereka gunakan untuk bertahan. Aspirasi keagamaan dan aspirasi nasionalisme dinilai bisa membangun solidaritas karena mengonstruksi persamaan dengan mereka yang punya kesamaan agama atau sama-sama percaya pada kebInekaan.

Kondisi ini membuat masyarakat rentan dimanfaatkan elite. Pertemuan antara elite pragmath dan kelas menengah yang gamang itu seolah memunculkan pertarungan antara kelompok nasionalis dan kelompok agama Pa.al, pertarungan sebenarnya berlangsung di antara kelompok-kelompok elite yang menggunakan simbol-simbol, baik nasionalis maupun keagamaan, sesuai kepentingannya. Tidak jarang, elite yang sama bisa menggunakan simbol agama dan nasionalis pada kesempatan berbeda.

Tidak ada solusi jangka pendek untuk mengatasi persoalan tersebut. Satu-satu, solusi ialah pemerintah harus fokus path upaya mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Penyebaran narasi nasionalisme-nasionalis untuk mengatasi menguatnya narasi nasionalisme-agarna tidak menyelesaikan inti persoalan, bahkan mengaburkan persoalan kesenjangan. Di tengah kontestasi dua narasi itu, aspirasi kaum miskin, korban terparah dari kesenjangan sosial ekonomi, akhirnya tidak mendapat tentpat thlam diskursus politik di ruang publik.

Kondisi ini juga tithk kondusif bagi tumbuhnya nasionalisme yang progresif, inklusif, serta memperhatikan hak asasi. Sebab, kesedangan menthuat seseorang tidakjbetul-betul secara organik merasa menjadi bagian dari satu komunitas.

 

Sumber: Kompas.14-Maret-2018

Cara Mudah Menjadikan Anak Cerdas

BERMAIN, bagi anak merupakan kebutuhan primer dalam proses pembentukkan karakter. Salah satu tanda pembentukan karakter anak adalah sikap kreatif. Anak yang sering bermain, kemampuan daya kreasinya akan semakin terampil dan terasah.

Namun, terkadang ada orang tua berpendapat, bahwa bermain hanya membuang-buang waktu dan lupa belajar. Sebenarnya tidak demikian. Justru sebaliknya, banyak manfaat yang diperoleh dari bermain. Sehingga anak-anak dapat mengembangkan berbagai aspek yang diperlukan untuk persiapan masa depan.

Yang penting, orang tua tak perlu mengeluarkan uang banyak untuk menjadikan anaknya cerdas. Cukup dengan membiarkannya bermain, maka secara tak langsung kita sudah mendidik anak menjadi cerdas.

Tak perlu berburu mainan berkelas di super market untuk sekadar membarikan anaknya. Di sini bukan berarti yang harganya murah tidak bermutu.

Apa yang telah tersedia di sekitar rumah, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bermain yang mencerdaskan. Misalkan, meja, kertas, batu, sendok, bahkan koran bekas pun akan jadi bahan permainan yang membuatnya betah berlama-lama menekuni permainannya.

Tentunya bimbingan kedua orang tua tetap diperlukan. Sebatas mana boleh dilakukan, dan daerah mana yang sudah masuk kategori berbahaya. Seperti bermain menggunakan alat pisau atau cutter dengan tetap menghargai kreativitas anak.

 

Sumber: Surya_.15-Maret-2018.Hal_.11

 

Democracy and Pluralism Under Attack

“At a conference held at the India International Centre in New Delhi in February, both Indian and Indonesian delegates discussed cultural, religious and linguistic pluralities and inclusive identities. What emerged was a concern that both pluralism and democracy are under attack globally. The independent Observer reports on the conference and the strong link between democracy, pluralism and cultural policies and the need to create a cooperation between India and Indonesia in this field,” Tamalia Alisjahbana

For a long time India stood alone as a democracy in the region but since 1998 when people flooded the streets of Jakarta demanding democracy, Indonesia and India became Asia’s largest democracies and India no longer stood alone. However, by 2018 it can be said that both in India and Indonesia – in fact the world over democracy and pluralism are under attack. Problems have clearly arisen in nations with democratic pluralist system and this is not only in Indonesia and India but also in Europe and America.

In America the last victim saw Mrs. Clinton who represented the forces of pluralism and tolerance defeated by a notorious figure with no experience in either government or the legislature. Mr Trump’s policy strategist Steve Bannon explained that what Mrs Clinton missed was the sense of threat both economically and to cultural identity that a large segment of the voters in America have felt was neither acknowledged nor addressed by her.

In Europe we see elections where the traditionally democtratic and pluralist goverments are under pressure from right wing opposition parties that at best seek to preserve traditional cultural identities and at worst are simply fascist in character.

Many scholars and political observers believe that China will come to completely dominate not only world economics but also world politics within the next 20 years and China is a country that does not support democracy in the traditional sense of freedom of speech, freedom of the press and free elections. China’s stance has always been that true democracy is freedom from hunger, poverty, illiteracy and lack of health care and there is some truth in the assertion that democracy cannot be truly successful without there basic needs being met first. Last year China’s advice to India was that if India wanted to be economically strong like China, India should rid itself of democracy.

As elsewhere in the world, in Indonesia and India identity politics are placing pressure on democracy and pluralism. Both countries are confronting problems from intolerance to communal violence and disregard for the law to terrorism. Indonesia’s moderate from of islam is under pressure from a purist from of global islam. In India elements supporting Hindu extremism are on the rise whereas in America we see militant Christianity gaining strength in some quarters with the backing of people like President Trump’s chied campaign strategist, Steve Bannon statementing, “Let them cakk you racist, let them call you xenophobes, let them call you nativists. Wear it as a badge of honour.”

What is causing these issues globally and in India and Indonesia specifically and what solution maybe sought? From the 20th till the 21st of February 2018, the India International Centre in New Delhi held a seminar ad part of the India ASEAN Commemorative program to address these issues with diplomats, scholars, journalists, non-governmental institutions and religious leaders coming together to discuss some of the issues involved.

The converence was held shortly after President Joko Widodo’s state visit to India to commemorate India’s 69th Republic Day anniversary, where India hosted five ASEAN heads of state as part of its Act East Policy. The conference was held for India and Indonesia because although most states are formed by people of similar ethnicity India and Indonesia were right from the start forms as pluralist states. Indonesia’s national motto is Bhinneka Tunggal Ika or “Unity in Diversity” whereas in India it is Anekta Mein Ekta which has the same meaning. Both countries acknowledge the importance of religion in their constitution but neither cities any particular religion As former Indian ambassador to Indonesia, S. T. Deware put it, “Indian and Indonesia are vibrant, noisy democracies engaged in a gigantic experiment to bring peace, stability and prosperity to their nations. They are both concerned with issues of terrorism and religious extremism. We have had thousands of years of close cultural ties and we supported each other’s independence and yet we know very little about each other,”

Few realize that India’s Andaman Islands are closer to Sumatra than to mainland India. Indonesia has the largest Muslim population in the world and India has the third largest, after Pakistan. Both countries face issues of identity politics, terrorism bath from both domestic and foreign sources. Such problems when not dealt with appropriately can result in civil war or lead to conflicts between nations, they can prevent economic growth and block the sort of international cooperation required to solve great global problems such as the environment, disease etc. In facing issues of democracy and pluralism the President of the India International Centre. Dr Shri Vohra commented that “It would be well to develop some commonality or harmony about what we can do together.”

Former Indian Foreign Minister Shyam Saran commented that in both India and Indonesia a historic cultural acceptance of diversity preceded political recognition of diverisity through the creation of the Indian and the Indonesian states. It is here that the importance of the role of culture (which includes the arts) and in Indonesia also of the adat (costums and traditions) becomes clear. In Indonesia therefore, the policies of the Ministry of Education and Culture are paramount. To keep this ministry- as has so often been the case with winning party- as a political support is a grave mistake that can result in winning the current battle but ultimately in losing the war.

Mr Saran further stressed that secondly, in a democracy the party that wins the election will rule and set the course for the country nevertheless, majority rule must be according to the rule of law. In this respect the constitutions of both India and Indonesia are multi-cultural documents which provide recognition and protection of diversity, and both national and regional laws and regulations must seek to implement its contents further. This requires a clean, impartial and honest police force, prosecution and court system Indonesia is still sadly lagging behind in this whereas India also still has a way to go although it is still more advanced than Indonesian in achieving this. In this context it is essential that the Indonesian government find a solution to the thousands of regulations known as perda promulgated by provincial and local goverments in Indonesia which clearly contravene existing national laws and even the constitution. The Indonesian Constitution Court has not helped to solve this problem with its decision denying the Minister of the Interior the right to revoke such laws. This is a very urgent problem that is slowly undermining the democracy and plurality of the nation and the government must find a solution to this if that is to be avoided. “Part of the problem facing democracy and pluralism in many nations today is a failure of political leadership,” said Shyam Saran.

As a retired British diplomat once expressed a similar view slightly differently, “Too many board groups of the electorate, whether some Moslem voters in Jakarta, Hindu voters in Gujarat or certain Republicans in America, (and now the Disenchanted in Naples) do not see mainstream politicians want to tame greedy developers, policemen, businessmen and bankers, and want to use our taxes for better health and education rather than putting them into other’s pockets. One or two honest political leaders cannot do that on their own, without the leaders of commerce and finance and the security forces joining in, at local as well as national levels. In other words I suspect that some voters ness to feel more fairness in the air before they’ll vote for parties which put democracy first,”

The Indian Constitutional Court appears to be stronger in defending pluralism and democracy. Last year the Indian parliament passed a national law forbidding the eating of beef in India. Several states have refused to obey this law. It will be interesting to see if the law comes before the Indian Constitutional Court and if so what its ruling will be.

India and Indonesia diverge when it comes to language policy. Whereas Indonesia opted for one national language which became the language for government and the medium of instruction in schools, India chose Handi and English as the national languages and the official languages of the central government. However, the provincial government of the different strate and the schools in those states may use their regional languages (if they are majority) as the official state language and medium of instruction. States in India were also created based on linguistic boundaries. Time has shown that both Indonesia and India’s language policies appear to have worked.

Dr Rahmadsyah Rangkuti of the University of North Sumatra expressed his sorrow at being a Batak but being unable to read the acient Batak script and at the thought of so many Indonesia’s over 600 languages would perish. While it is impossible to save all of the languages, some of which have only two or three speakers left, after over seventy years of independence the one language policy has helped to create a sufficiently strong Indonesian identity that the government can now take steps to encourage the continues existence of local languages by their use not only as private languages at home but also by allowing them to be taught at the schools in the province and by having some lessons taught in the local language.

Indonesia and India are societies with a strong sense of tradition and culture which have transitioned through education and modernization. The danger is not that people have strong views of their historical and cultural narratives but that they believe that others may not hold any differing views. The Anthropological Survey of India conducted a study based on blood group and DNA called “The People of India Project” under the guidance of K.S Singh. The survey showed that there exist diversities but also linkages between peoples and between communities and both must be respected or the result is intolerance. It is not enough to simply look at what people have in common but what they do not have in common as well as the tensions and pressures that diversity bring must also be acknowledge and addressed. Prov V, Suryanarayan from the University of Madras explained, “Unless a state devolves power so that there can be ethnic identities, problems will occur. Democracy is probably the best guaranty of tolerance. However, Indonesians probably have far more commonality culturally as they live on islands that have been part of the major trade routes for centuries.”

The constitutions of both countries are there to protect pluralism and tolerance. Today an individual must balance various identities: their local identity, their national identity, their religious identity, their identity as a citizen of the world. The constitutions of both countries support multiple identities nevertheless they are basically constitutions that are centered on the individual and the protection of the individual’s right to multiple identities. For the government it is endless balancing between the dignity of the individual and the unity of the nation.

Does having such multiple cultural, religious and national identities lead to fragmentation? This is a concern about the future: will identity politics lead to fragmentation? Mr Saran’s view is that the assertion of local identities and laws are in fact temporary distractions and China’s view that its economic growth is due to the fact that it is not a democracy in the Indian and Indonesian sense of democracy may be so for a period of time, but that view will probably change once China’s economy flattens out. If the economy in China were to take a turn for the worse, would the people of China still be happy with the recent amendment to China’s constitution allowing Xi Jinping indefinite rule? History indicates that most nations will not tolerate a dictatorship once the economy sours or even when they have reached a certain stage of stability and prosperity. Indonesia is a case in point. The main trigger for Suharto’s fall after 30 years of dictatorship was the collapse of the economy.

What is perhaps of more relevance is that the advances in biology, technology are bringing tremendous transformations making globalization inevitable and the societies that are more likely to able to successfully deal with the new worlds arising which are making borders less and less relevant and which have the best potential to deal with global problems are the countries that have multicultural identities both within their structures and their laws.

One important aspect of the attack on democracy and pluralism in both India and Indonesia is that the biggest attack comes from religious rather than ethnic, cultural or linguistic identities, in a sense India and Indonesia are each other in reverse. India has dominantly Hindu population with a large Muslim minority whereas Indonesia has a dominantly Muslim population with a small Hindu minority. Both countries feel effects of global Islam which is pushing for a purer form of Islam to be practices. In Indonesia the result has been conflicts between different Muslim groups with minority groups such as the Achmadiyahs experiencing harassment and having their mosques and schools brunt and their followers attacked by other groups and in its worst form terrorist bombings such as occurred in Bali in 2022. In India there have also been terrorist attacks such as those in Mumbai in 2008. Some Hindu groups are also moving in the directionsof a purer form of Hindu practice resulting in more clashes between Hindus and Muslims in India as for example in Kashmir. In a recent case Uttar Pradesh a Muslim man was beaten to death by Hindus who thought that he had eaten beef.

It is this extremist tendency in religion which can be found in many religion which can be found in many religions now- not only in Islam and Hinduism- that pose a direct threat to democracy and pluralism. The India International Centre had therefore invited representatives of both the Muhammadiyah as well as Nahdistul Ulama or NU movements from Indonesia to the conference.

Prof Amin Abdullah who is heads Humanity Studies at the Indonesian Academy of Sciences of Indonesia commented that as an archipelagic state Indonesia never thinks of building a wall when there is a conflict. As a Maritime nation on the world’s major trade routes Indonesia has an ethos of welcoming the alien and building peace and harmony. This is no doubt what Dr Suryanarayan meant by Indonesia’s commonality culturally. According to the Setara Institute the number of acts of religious violence in Indonesia have actually decreased in recent years. The Indonesian government has also taken regulatory steps to give more protection to indigenous faiths. Unlike India which has not articulated such a policy, In Indonesia there is a government policy for harmonization of religions.

“Indonesian cultural and historical Impulses are for a more moderate Islam nevertheless there have been inroads of extremism, as well as inroads of Arab culture bringing grassroots social and cultural changes,” declared Prod Baladas Ghoshal of the Society for Indian Ocean Studies who was formerly the Chair at the Centre for Southeast Asian Studies at Jawaharlal Nehru University in New Delhi.

Globalization which has given rise to political and religious tensions is one of the causes for this. Direct elections have produced populism which has further fuelled religious problems and when violence does occur and the security apparatus ignores it and no action is taken to uphold the law it further encourages extremism. In Indonesia there is also the question of paramilitary groups like the Islamic Defenders Front and previously the most notoriously militant Laskar Ji had who wants to implement Syari’at law, was disbanded in 2002. It is perhaps important to bear in mind that such paramilitary groups were also common in Germany in the period between the two world wars and were a part of the reason democracy finally did not survive, Hitler’s totalirian take over.

So, what can be done to protect democracy and pluralism? Part of the problem may be that we do not push back. Prof Baladas Ghoshal remained optimistic however, “if anyone can challenge the slow encroachment of extremism it will be the women of Indonesia. *So, what happens to women- their education, their legal rights are of paramount importance.

Arif Zamhari, a member of NU suggested increasing inter-religious forums and inter- religious dialogues and in this civil society must be actively involved and perhaps Dr Abdul Mu’ti, Secretary General of the Central Board of Muhammadiyah summed it up best when he said, “Creating the right laws to protect democracy and pluralism and then law enforcement is hard pluralism and providing the right religious education where a person is taught to be a good and tolerant person rather than merely to know all the religious rules is soft pluralism. It is also very important to address economic disparity as this provides a strong breeding ground for extremism and terrorism. Finally, thought it comes down to: how can India and Indonesia after centuries of joint history now control the narrative to maintain a gentler Islam? How do you motivate the silent majority to say, “So far and no further?”.

According to Indonesian Ambassador to India Sidharto Reza Suryodipuro India and Indonesia will be working together  not only on de-radicalizing terrorist but also on tying to produce a counter narrative to the terrorist’ narrative. In the final session the delegates to the conference recommended that India and Indonesia should create a permanent cooperation in identifying threats and problems related to pluralism and democracy and perhaps even create a democracy foundation. This could be a further development of the Bali Democracy Forum.

 

Sumber: Independent-Observer.16-22-Maret-2018.Hal_.14

Membuat Sabun dari Arang

Membuat Sabun dari Arang

SURABAYA – Arang tak hanya berguna untuk memasak. Di tangan tiga siswi SMA Islam Terpadu Shafta, benda berwarna hitam itu menjadi bahan produk kecantikan. Yakni, diolah menjadi sabun.

Dua bulan lalu Ariska Almay Damayanti, Sinta Kresmil Dayanti, dan Sintia Wahyu Pramesti mencari ide untuk memanfaatkan benda tak terpakai di lingkungannya. Pilihan mereka jatuh pada batok kelapa. Setelah diteliti, rupanya bahan tersebut memiliki kandungan yang baik untuk kulit.

“Ada magnesium, kalsium, dan silika,” ungkap Sintia saat mempresentasikan hasil karya timnya di laboratorium IPA SMA Shafta kemarin (23/3). Setiap kandingan itu diyakini mampu menyamarkan noda jerawat, melindungi kulit dari sinar UV, dan menambah kolagen pada kulit.

Cara pembuatannya cukup mudah. Batok kelapa dibakar hingga menjadi arang. Tujuannya, mendapat kandingan zat terbaik setelah pembakaran. Kemudian, dicampur ke dalam chip soap yang telah dilelehkan dengan suhu 70 derajat Celsius.

Agar sabun bisa lebih lembut, mereka menambahkan cairan lidah buaya. Selanjutnya, ditambahkan sedikit pewangi. Setelah tercampur merata, larutan tersebut dicetak dalam wadah-wadah kecil. “Tunggu dua jam agar dingin. Setelah itu, masukkan dalam freezer 1 x 24 jam supaya beku,” terang siswa kelas XI IPA 2 tersebut.

Penelitian tersebut merupakan bagian dari kegiatan tim sains SMA Shafta. Setiap Sabtu mereka berkumpul dan membahas ide riset yang akan dilakukan. “Fokus kami memang memanfaatkan benda-benda tak terpakai yang ada di sekitar,” ujar Kepala Laboratorium IPA SMA Shafta Elis Rahmawati. (ant/c14/jan)

 

Sumber : Jawa-Pos-Metropolis.24-Maret-2018.Hal_.23

Ajak Siswa Peduli Lingkungan

Ajak Siswa Peduli Lingkungan

SURABAYA – Hari Air Sedunia memang diperingati pada 22 Maret. Namun, kegiatan yang terkait dengan kepedulian lingkungan masih terus berlangsung. Kemarin siswa-siswi SDN Bubutan IV asyik melangsungkan kampanye hemat air dari Jalan Tembok Lor hingga Pawiyatan. Mereka juga bersih-bersih kali di sekitar sekolah dan menebarkan 300 benih ikan lele ke Kalimas.

Aiiirrr… Ayo hemat air.” Begitu teriak mereka selama perjalanan. Poster-poster yang dibawa adalah karya mereka yang dipersiapkan sebelumnya. “Hari Air Sedunia diperingati kemarin (Kamis), jadi kemarin agendanya itu membuat poster ajakan hemat air,” ujar Anindya IGrana Maheswari, direktur utama ecopreneur sekolah.

Sekitar 250 siswa dari kelas IV dan V tersebut melanjutkan aksinya dengan bergotong royong membersihkan kali di sisi selatan sekolah. “Halah kon gak wani mudun ae,” celetuk salah satu siswa meledek temannya yang hanya melihat dari atas. Sastro, kepala SDN Bubutan IV, pun ikut terjun langsung dengan membawa karung dan sapu lidi.

Hal lucu terjadi saat ada beberapa kotoran manusia yang melintas di tengah-tengah mereka. Seketika, mereka seperti memberikan kesempatan kepada kotoran itu untuk lewat. Tak ketinggalan, teriakan-teriakan heboh pun ikut mengiringinya. “Woi awas, awas, onok kuning-kuning lewat,” teriak mereka bergantian seraya mengingatkan temannya.

Lima belas menit berlalu, kini saatnya mereka mentas. Kegiatan dilanjutkan dengan menabur 300 benih ikan lele di Jembatan Merah. Bersama 15 kader lingkungan sekolah dari tiap kelas, kepala sekolah memimpin penaburan benih tersebut. “Benih lele dipilih karena hidupnya yang mudah beradaptasi di mana saja,” jelas Sastro. (ama/c20/any)

 

Sumber : Jawa Pos Metropolis 24 Maret 2018 | Hal 26

Motivasi Guru Pendamping Khusus

Motivasi hingga Guru Pendamping Khusus

SALAH satu sekolah menengah di Surabaya, SMAN 10 telah cukup lama memiliki siswa inklusi. Tak jarang lulusannya melanjutkan ke perguruan tinggi.

Waka Humas SMAN 10 Surabaya, Usmani Hariyono mengungkapkan, upaya sekolah dalam memfasilitasi anak-anak ini dimulai dari pembelajaran hingga tes masuk perguruan tinggi.

“Motivasi pastinya ada biasanya lewat GPK (Guru Pendamping Khusus).

Alumnus pertama kami ada yang sudah lulus UNESA dan jadi guru. Kalau sekarang siswa inklusi ABK di sekolah kami ada 17 anak,” ujarnya kemarin.

 

Motivasi …

dari halaman 9

ABK ini terdiri dari tuna daksa, slow learner, autis, tuna netra, dan tuna rungu. GPK akan memberikan pelatihan keterampilan bagi ABK yang masih membutuhkan latihan motorik. Khususnya, siswa yang masih mengalami slow learner.

“Terapi mereka biasanya di ruang sumber untuk terapi motorik halus. Yang terapi ini biasanya autis atau yang slow learner. Kalau tuna rungu dan yang bisa bersosialisasi dengan siswa reguler nggak perlu,” urai Usmani.

ABK ini juga dimotivasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi yang jurusannya tidak bertenangan dengan keterbatasannya. Misalkan, jurusan kedokteran tidak dianjurkan karena butuh yang memiliki fisik dan mental yang sehat.

“Ada banyak yang bisa ikut SBMPTN, biasanya kami bantu dengan memberikan keterangan ABK. Jadi mereka bisa ada kelonggaran saat tes, bisa sama pendampingnya untuk tuna netra. Bisa juga tes di lantai satu,” terangnya.

Bisa Membaur

Selama ini menurut Usmani, ABK bisa membaur dengan siswa reguler.

Bahkan, ABK tuna daksa yang memakai kursi roda kerap dibantu teman-temannya dengan cara digotong ke kelasnya di lantai dua.

“Karena pergaulan mereka. Bahkan yang slow learner juga ada yang kuliah di swasta,” katanya. (ovi)

Sumber : Surya, 19 Maret 2018 | Hal 9

Bahaya Bermedia Sosial bagi Anak-anak

Belum ada hasil riset yang menyebutkan berapa banyak pengguna aktif media sosial dari kalangan anak-anak, khususnya di Indonesia. Namun, secara umum, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara jasa Internet pada 2016, jumlah pengguna Internet sebanyak 132,7 juta orang.

Dari jumlah itu, golongan pengguna yang berusia 10-14 tahun sebanyak 768.000 dan usia 15-19 tahun ada 12,5 juta orang.

Begitu juga dari hasil riset Kementrian Komunikasi dan informasi serta UNICEF yang dipaparkan pada 2014, setidaknya ada 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia menjadi pengguna Internet dan digital media menjadi saluran utama menjalin komunikasi. Jumlah angka yang dihasilkan pada kedua riset tersebut tentunya sudah jauh lebih besar pada saat ini.

Penyedia media sosial sendiri memiliki aturan batas usia minimal pembuatan akun pengguna yang biasanya dipatok pada usia 13 tahun. Karena itu secara ‘aturan main’, anak-anak yang berusia di bawah 13 tahun belum diperkenankan menggunakan media sosial. Aturan batasan usia tersebut tentu dibuat dengan pertimbangan matang.

Psikolog Katarina Ira Puspita mengatakan penggunaan media sosial oleh anak-anak berusia 13 tahun ke bawah memang bisa saja mendatangkan beberapa manfaat. Misalnya, sebagai sarana berinteraksi dengan individu lain, mengembangkan minat, mengerjakan tugas bareng atau mengekspose karya sendiri.

Kemudian si anak tetap bisa terhubung dengan teman dan keluarga yang jauh, dia juga bisa mengembangkan hubungan sosial yang baru dengan sebaya, serta mempunyai kesempatan baru untuk belajar.

“Namun dari berbagai literatur yang ada, anak-anak lebih banyak memiliki resiko dalam penggunaan media sosial sehingga belum perlu menggunakannya. Ada resiko yang sebenarnya harus diperhatikan orang tua,” ungkap Katarina.

Dari sisi pengetahuan dan emosi, anak-anak berusia 13 tahun ke bawah dinilai belum siap karena belum mengatahui resiko yang dapat dialami dalam penggunaan media sosial.

Kendati demikian dalam banyak kasus orang tua bahkan mendorong anak untuk mempunya akun media sosial dan menggunakannya. Bila si anak belum mngerti cara membuat akun, orang tua malah membuatkannya.

“Menurut saya ini kurang baik karena ada aturannya. Ada aturan harus 13 tahun, terus orang taunya membuat, itu seperti orang tua mengajarkan anaknya untuk berbohong. Dia bantu anaknya melanggar aturan tersebut. Itu menjadi contoh yang tidak baik. Hal kecil, tetapi menurut saya dampaknya kurang baik,” papar Katarina.

Seharusnya, lanjut dia. Orang tua lebih bijaksana dengan mengikut aturan batasan minimal usia dalam penggunaan media sosial, terlebih anak-anak berusia 13 tahun ke bawah lebih baik didorong untuk mengekplorasi lingkungannya.

KONFLIK

Contohnya, bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-temannya secara langsung sehingga lebih sehat secara fisik. Kemudian bila ada masalah sosial, seerti konflik dengan teman, dia bisa belajar menyelesaikannya.

Pada media sosial, bila ada konflik, hubungan perteman bisa langsung diputus seperti dengan cara blokir. Padahal, dalam hidup tidak semudah itu memutuskan pertemanan.

Terlepas dari bataasan usia, pendekatan terpenting terkait dengan penggunaan media sosial oleh anak adalah pendekatan dari keluarga. Keluarga harus mengawasi anak dan memberi aturan yang jelas terhadap aktivitas penggunaan media sosial. Orang tua terlebih dahulu memberi contoh yang bagi anaknya.

Selain itu, orang tua juga dituntut untuk mengetahui dengan baik ragam media sosial yang sedang berkembang di tengah masyarakat sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberikan penjelasan yang baik kepada anaknya.

Pandangan serupa dilontarkan psikolog lain, Carla Adi Pramono. Dia mengatakan belum menemukan mafaat pengguanaan media sosial bagi anak-anak berusia 13 tahun ke bawah. Menurutnya, pada masa lahir samapi balita, orang tua masih menjadi hal yang terpentin bagi anak bukan pertemanan.

“lalu setelah SD, mereka baru bertemu dengan teman-temannya di sekolah dan meungkin berkegiatan di luar jam sekolah,” ujarnya.

Baginya, media sosial merupakan sarana untuk bersosialisasi, sedangkan pada usia 13 tahun ke bawah, anak-anak sudah mendapatkannya langsung dari diri orang tuanya dan individu lain di dalam keluarga atau mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan.

Membuatkan akun medos untuk anak tidak perlu dilakukan, meskipun dengan alasan yang paling sederhana sekalipun  seperti untuk membagiakn foto atau hanya sebagai sarana berpromosi.

Perkembangan anak-anak berusia 13 tahun ke bawah, jelasnya, masih pada seputar aspek motorik kasar dan motorik halus, sampai dengan pertengahan sekolah dasar. Anak-anak pada usia tersebut justru harus lebih banyak berkegiatan secara aktif dibandingkan dengan memperhatikan newsfeed pada media sosial.

 

Sumber: Bisnis-Indonesia-Weekend.11-Maret-2018.Hal_.4

Perempuan Peneliti Kerap Terkendala Bias Jender

DUNIA PENELITIAN

Perempuan Peneliti Kerap Terkendala Bias Jender

JAKARTA, KOMPAS — Kiprah perempuan peneliti di Indonesia masih sering terbentur bias jender. Padahal, keaktifan perempuan peneliti di bidang masing-masing turut membantu memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air. Dibutuhkan kebijakan yang bisa memastikan adanya kesempatan setara bagi perempuan peneliti.

Masalah tersebut mengemuka dalam diskusi publik berjudul “Perempuan dalam Transformasi Iptek” di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Kamis (8/3). Acara itu merupakan bagian dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Kamis.

Hadir sebagai narasumber dua penerima beasiswa L’Oreal-UNESCO for Women in Science Fellowship Awards 2017, yaitu peneliti Pusat Penelitian Klinia LIPI, Siti Nurul Aisyiyah Jenie, dan peneliti Pusat Penelitian Fisika LIPI, Yuliati Herbani. Adapun narasumber ketiga ialah peneliti Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, Sri Rahayu, yang memlliki tiga paten perlindungan varietas tanaman.

“Pengalaman ketika kuliah di luar negeri memperlihatkan, di sana semua peneliti dituntut untuk memberi kontribusi maksimal. Tidak ada anggapan bahwa produktivitas seorang peneliti ditentukan oleh jenis kelaminnya,” kata Siti yang melakukan riset bahan silika alami untuk mendeteksi kanker sedini mungkin.

Bias Jender

Menurut dia, perguruan tinggi di luar negeri memiliki budaya yang memberi perempuan kesempatan yang sama dalam mengutarakan gagasan, memasukkan proposal penelitian, mendapatkan dana penelitian, serta mempromosikan hasil penelitian kepada masyarakat umum. Adapun di Indonesia terkadang masih dijumpai bias yang menganggap perempuan peneliti berisiko mengalami penurunan produktivitas jika sudah menikah dan memiliki anak karena alasan tertahan tugas-tugas domestik. Ketiga  perempuan peneliti itu membuktikan, mereka tetap bisa berprestasi meski sudah berkeluarga.

Sri Rahayu mengungkapkan, hal ini karena sebagai profesional, niat meneliti tetap nomor satu meski harus menghadapi keterbatasan sarana-prasarana. Ia berhasil memublikasikan tiga spesies baru bunga hoya, tiga perlindungan varietas tanaman bunga lipstik (Aeschynanthus), dan satu varietas bunga hoya. Bahkan, dalam waktu dekat, Sri akan memublikasikan sepuluh spesies baru bunga hoya dari Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Salah satu khasiat tumbuhan ini ialah menyerap zat polutan di udara.

Yuliati berpendapat, dibutuhkan kebijakan yang bisa memberikan kesempatan bagi perempuan peneliti untuk tetap berkarya meski sedang cuti melahirkan. Menurut dia, masa cuti tiga bulan terkadang mengakibatkan perempuan peneliti kehilangan kontak dengan terbaru di bidang sains dan teknologi.

“Kalau ada program yang memungkinkan perempuan peneliti tetap terhubung dengan materi penelitiannya sehingga bisa bekerja dari rumah, tentu akan lebih menguntungkan,” ujar Yuliati yang meneliti kandungan kurkuminoid dalam kunyit sebagai bahan obat terapi kanker.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Enny Sudarmonowati mengatakan, di LIPI, jumlah perempuan peneliti adalah 45 persen dari total 1.712 peneliti. Salah satu keunggulan perempuan peneliti di lapangan ialah bisa lebih cepat melakukan pendekatan kepada masyarakat lokal melalui perempuan. (DNE)

 

Sumber : Kompas 9 Maret 2018 | Hal 12

Pancasila dan Kebebasan Ormas

Pancasila dan Kebebasan Ormas

Presiden Joko Widodo tclah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai Perubahan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) 12 Juli 2017 lalu. Negara, telah hadir dan menjalankan perannya untuk melindungi Pancasila sebagai ideologi dan norma dasar bernegara (staatsfundamentaalnorm).

 

Terhitung 9 hari sejak (diterbitkan, dengan asas contrarius acttus yang diatur dalam Perpu Ormas, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencabut status badan hukum dari perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena eksistensi HTI sebagai suatu ormas yang mengusung paham khilafah dianggap pemerintah bertentangan dengan Pancasila. Secara sederhana, asas contrarius actus dapat diartikan bahwa siapa yang telah menerbitkan izin (status badan hukum ormas), dialah juga yang berhak untuk mencabutnya.

Pada 24 Oktober 2017 silam, Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) secara dramatis akhirnya menyetujui Perpu Ormas menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Seeara tidak langsung, DPR pun nampaknya mengamini “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” dari penerbitan Perpu Ormas. Bahkan, tercatat tujuh fraksi menyetujui yaitu PDIP, PPP, Hanura, Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PKB. Selebihnya, tiga frasi lainnya yaitu Gerindra, PKS, dan PAN menolak pengesahan perpu ormas mejadi undang-undung. Dengan demikian, permohonan uji materi (judicial review) dari pihak-pihak yang kontra terhadap Perpu Ormas di Mahkamah Konstitusi pun menjadi kehilangan objek pengujian.

 

Asas ormas

Dalam pembukaan (preambul) UUD 1945, satu naskah dan perubahannya, penjabaran kelima sila Pancasila, yaitu dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sampai sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia telah menjadi dasar (ideologi) bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causa dalam Ilmu Hukum untuk Bung Hatta pada 30 Agustus 1975 di Universitas Indonesia, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Jadi, meskipun secara hierarki peraturan perundangan-undangan, Pancasila tidak disebutkan dengan tegas sebagai sumber Hukum Positif di Indonesia sebagaimana dimaksud UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetapi adalah suatu kcharusan yang tidak dapat ditawar lagi bahwa setiap pembentukan atau perubahan mulai dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, UU, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah haruslah tetap mengacu pada Pancasila.

Hal inilah yang mendasari bahwa dalam politik hukum pembentukan Undang-Undang dan Perpu Ormas, Pancasila senantiasa didaulat menjadi asas tunggal, di samping keberadaan UUD 1945 dengan segala perubahannya sebagai batu uji konstitusional. Oleh karena itu, setiap ormas di Indonesia baik berbadan hukum maupun tidak, dalam menjalankan roda organisasinya tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila sebagai norma dasar dalam bernegara hukum (staatsfundamentalnoorm).

Dengan demikian, sejalan dengan penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c, paham ajaran ateisme, komunisme, marxisme dan leninisme, serta segala paham lain termasuk khilafah yang bertentangan dan hendak mengganti Pancasila sebagai ideologi NKRI sudah pasti tidak dapat dijadikan asas dan pedoman bagi seluruh ormas dalam menjalankan roda organisasinya di Indonesia. Ketentuan ini sekali-kali tidak boleh diasosiasikan sebagai pertentangan terhadap ajaran aganta tertentu karena pada hakikatnya sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai suatu “kata sifat” telah mengakomodasi semua ajaran agama dan aliran kepercayaan yang diakui keberadaanya di Indonesia.

 

Menguji efektivitas “contarius actus”

Dengan berbagai perspektif dan argumentasi hukum, saat ini, telah diajukan beberapa permohonan uji materi Ormas di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya juga mengenai konsitusionalitas dari asas contrarius actus untuk melakukan pencabutan status badan hukum dari suatu ormas, yang sebenarnya bukan merupakan hal yang bary diterapkan di Indonesia.

Pandangan mengenai penerapan contrarius actus dalam pencabutan status badan hukum dari suatu ormas pernah dikemukakan oleh salah satu pakar hukum terkemuka dan sekaligus mantan ketua Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Hukum

Perkumpulan Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia (Dian Rakyat) pada tahun 1985 silam. Wirjono berpendapat bahwa ada dua hal yang mengakibatkan suatu ormas kehilangan badan hukum, yaitu atas penetapan. Menteri Kehakiman karena bertentangan dengan ketertiban umum, atau dengan putusan pengadilan karena menyimpang dari anggaran dasar/undang-undang.

Oleh karena itu, saat ini, penerapan asas contrarius actus adalah cara paling efektif untuk menertibkan ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila sebagai asas tunggal tanpa, mengurangi hak dari pengurus/anggota ormas tersebut dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan dari keputusan tata usaha negara (beschikking) yang mencabut status badan hukum ormas tersebut.

Perlu ada kesadaran yang tinggi dari seluruh ormas di Indonesia yaitu bahwa sesuai Pasal 28 J UUD 1945 kemerdekaan dan hak asasi untuk berorganisasi di Indonesia tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan disertai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain tanpa, memandang suku, agama dan ras dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. [Albert Aries SH MH/penulis adalah advokat yang tergabung dalam Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP)]

 

Perlu ada kesadaran yang tinggi dari seluruh ormas di Indonesia yaitu bahwa sesuai Pasal 28 J UUD 1955, kemerdekaan dan hak asasi untuk berorganisasi di Indonesia tetap tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan disertai kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain tanpa memandang suku, agama dan ras dalam tcrtib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Sumber : Kompas 8 Maret 2018 | Hal 16

Mainan Perlu, Pendampingan yang Terpenting

 

Mainan Perlu, Pendampingan yang Terpenting

YOSEPH PENCAWAN

yoseph.pencawan@bisnis.com

 

Mainan bagi anak mempengaruhi tumbuh kembang kecerdasan kognitif, sedangkan bermain dengan dengan orang lain akan berpengaruh terhadap perkembangan sosialnya. Dari sisi fisik, permainan dan mainan anak juga dapat melatih kemampuan motorik halusnya, seperti kelincahan tangan dan kaki,

sedangkan alat bermain seperti perosotan dan ayunan dapat melatih motorik kasar.

“Dari sisi kognitifnya, pola pikir, permainan-permainan seperti puzzle atau menyusun balok, lego, itu melatih cara pikir dia. Dari semua sisi, permainan dan mainan anak ada positifnya,” tutur psikolog Carla Adi Pramono.

Kendati demikian, anak yang sering bermain atau memiliki banyak mainan tidak menjamin akan lebih cepat pintar atau memiliki tumbuh kembang yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tidak.

Carla menyarankan agar anak tidak hanya diberi mainan, tetapi juga diiringi dengan komunikasi oleh orang tua atau pengasuhnya. Pasalnya, perkembangan daya nalar anak tidak hanya dipengaruhi oleh mainan saja. Adanya respons dan umpan balik dari orang lain akan lebih berpengaruh pada daya nalar anak.

Menurutnya, orang tua sekarang yang terlalu mudah memberikan gadget pada anak agar

sang buah hati terhibur atau diam dan tidak menganggu aktivitas orang tua.

Kecerdasan anak dipengaruhi banyak faktor, seperti genetik, gizi, bagaimana interaksi orang tua, pola asuh, dan lain-lain. Permainan atau mainan bukan satu-satunya faktor penentu.

Sejalan perubahan zaman, anak-anak saat ini, terutama di perkotaan, lebih banyak bermain dengan gawai. Selain itu, karena keterbatasin lahan, mereka juga lebih sering bermain di dalam gedung.

“Faktanya adalah, karena memang zaman-nya berubah, mau tidak mau, kita juga harus berubah,” katanya.

Hingga kini belum ada penelitian yang  menunjukkan bahwa model permainan atau mainan anak zaman dulu lebih baik dari sekarang atau sebaliknya.

Carla menganggap bahwa bermain di dalam atau di luar ruangan bukan persoalan, karena yang lebih penting buah hati ditemani untuk belajar sosialisasi.

Apabila anak sejak kecil lebih sering bermain sendiri, dikhawatirkan mereka kurang bisa berbagi dengan yang lain ketika besar. “Bila bermain tidak sendirian dan ada arahan, dia akan terbiasa untuk sharing dengan banyak orang.

“Permainan dan mainan juga dapat dikaitkan dengan minat dan bakat anak. Orang tua bisa mulai mengenali minat buah hati lewat mainan yang mereka pilih, meskipun hal ini bukan ukuran utama dalam melihat bakat.

“Itu bisa dieksplor apakah kemudian dia benar-benar mempunyai minat atau hanya sekadar suka. Salah satu manfaat dari mainan, kita bisa lihat minat dia dan menjelaskan berbagai jenis pekerjaan. Lalu anak akan berpikir sendiri dan kemudian memutuskan pilihan bidang pekerjaan yang akan digelutinya.”

Sementara itu, pemerhati sosial Muhamad Nanang Suprayogi, anak harus diarahkan sedini mungkin untuk mengembangkan minat dan bakatnya.

Apabila orang tua memberikan waktu yang cukup untuk mendampingi anak, maka mereka akan mendapatkan gambaran minat dan bakatnya.

“Misalnya sejak TK si anak sudah terlihat interest-nya di bidang musik atau melukis, kita bisa dukung atau mengarahkannya dengan memberikan les melukis, kita fasilitasi belikan krayon, belikan alat-alat lukis dan sebagainya.”

 

Sumber : Bisnis Indonesia Weekend 4 Maret 2018 |  Hal 4