Masih Egois, Ya? Situ Sehat?

PONGKI PAMUNGKAS

Penulis buku The Answer Is Love dan All You Need Is Love.

 

“Tak ada bantal selembut suara hati yang jelas” – anonim.

 

Kita layak mensyukuri situasi bangsa yang sedang demam ini. Situasi yang sengit dengan permusuhan satu sama lain. Situasi yang jelas tak membuat nyaman masyarakat Indonesia. Saling cela, saling lempar fitnah, saling hujat, khususnya via media online. Banyak kisah, pertemanan menjadi bubar dalam situasi ini. Pertemanan terbelah. Semua disebabkan proses pemilihan kepala daerah, khususnya pilkada DKI. Sebuah acara demokrasi yang dikatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai “pilkada dengan rasa pilpres”.

Bersyukur karena situasi ini membukakan mata dan pikiran kita semua, bahwa semangat persatuan dalam keberagaman yang selama ini kita banggakan dan gaungkan ternyata masih sangat rentan. Semangat toleransi dan saling menghormati ternyata masih dalam level naratif di buku konstitusi. Pahit memang. Namun, itulah realitas. Itulah “the brutal facts” –memakai istilah Jim Collins—yang kita hadapi. Bersyukur, kita belum sampai atau tidak sampai ke level sebagaimana yang banyak terjadi di negara-negara lain, di Timur Tengah khususnya. Level di mana peperangan dan kekerasan adalah kehidupan keseharian. Di mana tangis pilu penderitaan rakyat sebagai korban pertempuran terdengar sehari-hari ke seantero dunia. Amit-amit. Naudzubillaminzalik !

Kita masih memiliki peluang memperbaiki diri. Kita masih memiliki modal besar untuk memperbaiki diri, menjaga keutuhan NKRI sembari terus menerapkan sistem demokrasi yang telah kita sepakati bersama. Kita perlu melakukan telaah yang tepat terhadap penyebab utama kondisi yang tak sehat ini. Pertanyaan demi pertanyaan mengapa the brutal facts ini terjadi, layak kita lakukan.

Melakukan diagnosis terhadap situasi ini, saya teringat kembali ucapan Gus Dur, Presiden RI ke-4, yang sangat relevan. Beliau menyebut anggota parlemen sebagai “anak-anak TK”, karena perilaku para anggota dewan yang terhormat itu. Ucapan beliau itu memang valid. Fakta berbicara.

Sejatinya, ucapan dan tingkah polah anak-anak kecil itu pada umumnya demikian. Mereka polos dan spontan. Tidak ada akting, tak berpura-pura. Pada anak-anak, berebut sesuatu adalah hal yang jamak. Karena, anak-anak tak mengenal apa yang disebut sebagai konsep kepemilikan. Semua benda yang ada yang mereka lihat atau pegang, dan mereka kehendaki, itu halal untuk diambil dan dipergunakan. Namanya juga anak-anak. Setiap anak-anak mementingkan diri sendiri. Ia tak peduli dengan kepentingan anak atau orang lain. Egoisme adalah watak dasar anak-anak.

Dan, ternyata di situlah letak masalahnya. Watak anak-anak TK ini ternyata tertanam bukan hanya pada anggota parlemen. Watak ini ternyata mawabah dan merasuki segenap penjuru masyarakat bangsa ini. Termasuk, ke banyak pemimpin dan tokoh masyarakat yang sedang bermain dalam ring politik negara ini. Watak egois –mementingkan diri sendiri—itu dalam praktiknya terwujud dalam kombinasi ucapan dan perilaku yang menunjukkan sifat-sifat serakah dan tak beretika (antara lain kebiasaan membolak-balikkan ucapan dan fakta, menghina, menyerang dan merendahkan orang lain, munafik, dan tak tahu malu).

Karena egoisme ini pula para tokoh ini memainkan isu SARA yang secara prinsip bertentangan dengan prinsip yang dianut asas Bhinneka Tunggal Ika yang ada dalam konstitusi negara ini. Mereka memanfaatkan agama sebagai kuda tunggangan untuk meraih pengaruh dari anggota masyarakat dan mendapatkan suara mereka dalam pilkada. Mereka menyanyikan agama dengan langgam yang sangat tidak agamis. Wong agama yang mestinya dilantunkan dengan kelembutan dan kesejukan kok malah mereka nyanyikan dalam irama musik cadas, metal rock. Beringas, garang dan menakutkan.

Dan, perebutan atas pengaruh yang sangat tidak sehat ini makin nampak kasat mata, makin kelihatan tujuan aslinya, yaitu ditujukan terutama untuk pilkada DKI Jakarta. Mengapa demikian? Wallahualam. Silakan Anda analisis sendiri. Hanya saja, kita bisa lihat hasil pilkada putaran I secara nasional: beberapa pemenangnya, yang notabene nonmuslim, diusung dan didukung oleh partai-partai agamis. Lho kok aneh? Ya, jangan heran. Para pemain ini kan masih anak-anak.

Perilaku-perilaku tak pantas itu adalah cerminan egoisme akan kekuasaan. Egoisme memang mampu membuat manusia menjadi gelap mata dan hati. Padahal, bangsa ini sudah sangat lama, 70-an tahun, menunggu lahirnya pemimpin yang jauh dari watak buruk itu. Peluang itu ada saat ini. Peluang itu terlihat dari munculnya beberapa orang yang sangat menjanjikan, para pemimpin yang nampak jauh dari watak egois. Mereka memiliki kompetensi dan berkarakter positif. Mereka telah menunjukkan komitmen positif yang nyata. Mereka telah sungguh-sungguh bekerja, sebagai pelayan, sebagai abdi negara, yang bertanggung jawab menyejahterakan rakyat yang memilihnya.

Saya berdoa, semoga “anak-anak TK” yang sedang bermain dan mencoba berebut kekuasaan ini berkenan untuk bercermin. Yang terhormat para politisi yang tengah bertanding dalam pilkada ini, silakan merenung dan bertanya kepada suara hati masing-masing, “Benarkah saya berusaha menang dalam pilkada ini dengan berniat sungguh-sungguh menyejahterakan bangsa? Adakah egoisme dalam diri saya, yang berpotensi mengabaikan tanggung jawab menyejahterakan rakyat? Apakah saya serakah? Apakah saya suka menyerang orang lain? Apakah saya suka membolak-balikkan ucapan dan fakta? Apakah saya suka merendahkan orang lain? Apakah saya munafik? Apakah saya tak tahu malu?”

Saya berharap, Anda benar-benar jujur kepada diri Anda sendiri. Dan, bila ternyata itu tak terjadi –Anda tetap tak mau jujur dan enggan berdamai dengan suara hati Anda—jangan salahkan bila kawan saya yang suka bersikap sinis akan bertanya secara sinis pula kepada Anda, “Situ sehat?”

 

Sumber: SWA_.2-15-Maret-2017.

Dunia Pendidikan dan Industri Siapkan Generasi Z

Dunia Pendidikan dan Industri Siapkan Generasi Z.Kompas.15 Maret 2017.Hal.12

MONTREUX, Kompas- dunia pendidikan dan industry terus bersinergi menyiapkan kaum muda dari generasi Z yang siap memasuki dunia kerja. Generasi Z yang lahir tahun 1995-2010 sudah mulai memasuki dunia kerja pertama mereka. Diperkirakan 2019 generasi ini akan mengisi lebih dari 20 persen dunia kerja. Karakteristik generasi Z yang pemikirannya sangat dipengaruhi informasi dan media sosial, karena lahir sebagai digital native, perlu dipahami dunia pendidikan dan industri. Kehadiran mereka akan membawa dinamika baru dalam dunia kerja untuk siap membawa kekuatan dan keterampilan baru dalam pengembangan dunia usaha.

Persoalan ini mengemuka dalam acara international recruitment forum 2017 yang digelar swiss education group (SEG) di Mountreux swiss mulai dari senin hingga selasa (14/3). Seperti dilaporkan wartawan kompas, Ester Lince Napitupulu, dari mountreux, acara ini digelar dua kali setahun untuk mempertemukan industry perhotelan dan pariwisata (hospitality) dari sejumlah Negara yang hendak merekrut ribuan mahasiswa dari 5 sekolah hospitality di bawah SEG.

Ahli perilaku konsumen Alexandra Broennimann mengatakan ada persamaan umum antara generasi Z dan generasi milenial atau genarasi Y (Lahir tahun 1981-1994), yakni mereka cerdas dalam memanfaatkan teknologi dan nyaman dnegan dunia global. Namun generasi baru ini berbeda karena tumbuh dalam periode resesi ekonomi, meningkatnya terorisme dan gaya pengasuhan orangtua yang berbeda. Menurut Alexandra, otak generasi Z terus berubah. Konsentrasi mereka dalam keterlibatan secara pasif hanya 8-12 menit.  Untuk membaca buku digital saja berat karena mereka mulai tidak suka membaca. Mereka lebih suka membaca. Mereka lebih suka membaca dengan perangkat lunak dan menonton video.

Generasi ini akan menjadi produktif jika tetap terhubung dengan internet dan media sosial. Sebab, sebagai digital native, teknologi telah menjadi bahan ibu bagi mereka. Namun disisi lain terjadi ketergantungan akut pada peralatan digital yang dapat menyebabkan beragam permasalahan. Bahkan, dunia digital bisa jadi pelarian dari dunia nyata. CEO SEG Florent Rondez mengatakan, gelombang pertama lulusan dari generasi Z mulai memasuki dunia kerja. SEG membawahkan lima sekolah bidang hospitality dari tingkat diploma hingga pascasarjana dengan lebih dari 6.500 mahasiswa dari 111 negara.

Sumber: Kompas 15 Maret 2017 halaman 12

Pengawasan PT Swasta Makin Ketat

Pengawasan PT Swasta Makin Ketat. Jawa Pos. 23 Maret 2017. Hal.3

Kemenristekdikti bentuk kopertis di 34 provinsi

Jakarta. Rencana Menristekdikti Mohamad Nasir mengubah Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) menjadi lembaga layanan perguruan tinggi (LLPT) hampir terwujud. Nasir menginginkan bentuk baru kopertis itu berdiri di 34 provinsi seluaruh Indonesia. Nasir menjelaskan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementrian PAN-RB. Koordinasi itu terkait dengan persetujuan membuka unit kopertis atau LLPT di provinsi lain. Restu dari kementrian PAN-RB tersebut diperlukan karena terkait dengan distribusi PNS.

Dia menuturkan, saat ini ada 14 kopertis. Bahkan wilayah Sulawesi diampu satu kopertis yakni Kopertis IX. “Sekarang jumlah PTS terus bertambah. Tidak bisa jika hanya mengandalkan 14 kopertis “kata Nasir setelah melantik sejumlah rector dan coordinator kopertis di kantor kemensistekdikti Jakarta, kemarin (23/3). Untuk itu, dia menargetkan pembentukan kopertis wujud baru di setiap provinsi bisa segera terealisasikan. Dengan begitu, pengawasan dan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) Bisa berjalan maksimal. Selama ini tugas yang menyita banyak perhatian kopertis adalah pengawasan PTS nakal. Diantaranya, PTS yang tidak berizin dan menyelenggarakan proses kuliah tidak sesuai ketentuan.

Mantan rector Undip Semarang itu menjelaskan perubahan dari kopertis LLPT nanti berdampak besar. Sebagai LLPT, mereka juga melayani urusan administrasi kampus negeri (PTN). Dengan demikian untuk urusan administrasi setiap PTN tidak perlu datang ke Jakarta. Rencana mengubah kopertis menjadi LLPT tersebut bergulir sejak 2015. Namun sampai sekrang rencana itu belum bisa terlaksana. Sejumlah pihak menyambut baik rencana pembentukan kopertis atau LLPT di setiap provinsi. “Dengan tugas yang terbagi rata, pengawasan terhadap PTS bisa semakin maksimal. “timpal mantan rector UNY Rochmat Wahab. (wan/c7/oki).

Sumber: Jawa pos. 23 Maret 2017 hal 3

Petakan Potensi Kampus

Petakan Potensi Kampus.Kompas.10 Maret 2017.Hal.11

Tak semua perguruan tinggi harus berbasis riset

Jakarta, Kompas-keunggulan setiap perguruan tinggi perlu dipetakan agar dapat berkembang optimal sesuai dengan potensinya. Tidak semua perguruan tingggi harus diarahkan menjadi universitas riset jika potensi dan sumber dayanya tidak mendukung.

Saatnya pemerintah membuat kebijakan yang lebih tegas untuk mendorong perguruan tinggi memilih dan memosisikan dirinya untuk unggul dalam pengajaran, riset ataupun kewirausahaan. Rector Universitas Trilogi , Jakarta, Asep Saefuddin, Kamis (9/3), di Jakarta, mengatakan perguruan tinggi milik pemerintah dengan status badan hukum (PTN-BH) lebih tepat diarahkan untuk menjadi PT berbasis riset, bahkan entrepreneurial. Demikian pula PTS yang memang memiliki kapasitas untuk menjadi PT berbasis riset.

Rabu lalu, dalam sebuah diskusi, coordinator pengembangan keterampilan, pendidikan dan tata kelola pendidikan Analytical Capacity Development Partnership (ACDP) Abdul malik mengatakan mustahil membuat semua PT di Indonesia yang jumlahnya sekitar 4.500 institusi mengerjakan hal yang sama dalam mengemban tridarma PT. Tridarma PT mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Malik mengingatkan, kapasitas tiap institusi berbeda. Ada yang maju, tetapi banyak pula yang masih tertinggal. Di Amerika Serikat yang PT nya berjumlah sekitar 5.000 institusi, tidak semuanya mampu jadi universitas riset. jumlah PT yang unggul dalam riset hanya 105 institusi.

Rencana induk

Menurut Asep, mayoritas PT di Indonesia masih fokus dalam pengajaran. Tuntutan terhadpa mayoritas PT itu jangan dipaksakan sama dengan universitas riset. “Sebab, untuk mendapatkan hibah-hibah riset bersaing, PT yang masih kecil ini kalah terus dengan yang besar, “ujarnya. Menurut Asep, pemerintah harus memanfaatkan pemetaan PT untuk bisa menyusun rencana induk tentang penugasan PT. Pemerintah dapat menetapkan PT potensial menjadi universitas riset agar mampu menghasilkan banyak riset fenomenal yang mendukung penyelesaian masalah bangsa. Demikian pula, perlu ditetapkan PT yang memiiliki keunggulan di bidang tertentu untuk dapat menghasilkan solusi-solusi lewat riset yang sesuai kebutuhan.

Ia menegaskan, cakupan tridarma PT ini perlu ditinjau ulang sesuai dengan kondisi setiap PT. perlu upaya merancang pengembangan strategis PT sesuai dengan kondisi masing-maisng. Yang mampu dalam pengajaran bisa menjalankannya secara optimal. Yang ditugasi sebagai PT berbasis riset juga dapat menghasilkan penelitian yang melebihi target publikasi. “Intinya, bangsa ini harus memperkuat kehadiran PT yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa,”kata Asep. Sementara itu, wakil rector Telkom University, Bandung, M Yahya Arwiyah mengatakan, perguruan tinggi dengan potensinya menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan riset dapat berperan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar kampus ataupun wilayah.

Salah satu yang dilakukan universitas ini adalah memberdayakan masyarakat desa Cangkuang Wetan, Bandung, Jawa Barat. Petani setempat diberi pelatihan untuk mengolah limbah menjadi pupuk organic. Direktur jenderal pembelajaran dan kemahasiswaaan kementrian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi intan Ahmad mengatakan memang belum ada pemetaan secara jelas yang dapat membandingkan kapasitas institusi perguruan tinggi. (ELN).

Sejumlah kain batik hasil rancangan GKBRAY Adipati Paku Alam X di pamerkan di gedung donoworo pura pakualaman, Yogyakarta, Kamis (9/3). Pameran tersebut bertujuan melestarikan batik khas pakualaman serta untuk memperingati 205 tahun berdirinya kadipaten tersebut.

Sumber: Kompas, 10 Maret 2017 halaman 11

 

 

Profesor dan PT

Profesor dan PT.Kompas.18 Maret 2017.Hal.7

Oleh: Hendra Gunawan (Guru besar Matematika, FMIPA ITB, Bandung)

Dunia perguruan tinggi kita heboh lagi. Untuk kesekian kalinya, kinerja para professor menjadi perbincangan. Yang memicunya kali ini adalah peraturan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi nomor 20 tahun 2017 yang “mengancam” pemberhentian tunjangan ke hormatan bagi para professor yang tidak produktif.

Permenristekdikti itu menyatakan bahwa tunjangan akan di hentikan sementara jika sang professor tidak menghasilkan sedikitnya satu karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi atau 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks dalam jurun waktu 3 tahun. Untuk bidang tertentu, karya ilmiah tersebu dapat digantikan dengan paten, karya seni atau desain monumental. Permenristekdikti ini sebetulnya tidak terbit tiba-tiba. Sebelumnya, ada Permenristekdikbud nomor 78 tahun 2013 yang mengatur pemberian tunjuangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi professor beserta dengan “ancaman” pemberhentiannya. Dalam Permenristekdikbud itu, selain kewajiban menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah bereputasi, para professor diwajibkan pula menulis buku yang akan dievaluasi oleh ditjen dikti setiap 5 tahun.

Dirunut lebih jauh ke belakang, ada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 perihal tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan professor yang diterbitkan untuk melaksanakan UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Berdasarkan UU inilah guru dan dosen (PNS maupun non PSY) yang telah memenuhi persyaratan diberi tunjangan profesi tiap bulan. Selain itu, para professor yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan diberi tunjangan kehormatan. Dalam UU itu pula dinyatakan bahwa pemberian tunjangan kehormatan akan dihentikan jika sang professor tak mamenuhi persyaratan yang ditentukan.

Beberapa usulan

Lalu mengapa sekarang heboh? Dalam tulisan berjudul “Hantu Scopus” (Kompas 21/2/2017), Deddy Mulyana mempermasalahkan sedikitnya dua hal. Pertama, terkait dengan kriteria jurnal ilmiah bereputasi yang oleh Kermenristekdikti diidentikkan dengan jurnal yang terindeks oleh pemeringkat internasional seperti Web of Science dan scopus serta punya impact factor lebih besar dari nol menurut web of science atau serendah-rendahnya termasuk kuartil tiga (Q3) menurut Scimagojr.

Kedua,terkait bentuk output ilmiah yang dihasilkan. Menurut deddy, buku teks berkualitas harusnya diperhitungkan juga. Dalam permendikbud no 78/2013, professor memang diminta menuliskan buku. Namun, jika megacu pada Permenristekdikbud itu, kewajiban untuk menulis buku merupakan kewajiban tambahan selain menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal bereputasi. Menyoroti permasalahan ini, Terry Mart (kompas 28/2/2017) mengusulkan jalan tengah berupa kewajiban menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal bereputasi atau buku yang berkualitas. Alih-alih menghentikan tunjangan kehormatan, Syamsul Rizal (kompas 2/3/2017) mengusulkan agar Kermenristekdikti memberi intensif tambahan bagi professor yang produktif.

Protes dan seruan dari sejumlah professor diperkuat oleh forum senat akademik perguruan tinggi negeri badan hukum dnegan beberapa usulan revisi yang perlu dilakukan Kermenristekdikti terkait pemberian tunjangan kehormatan bagi professor. Pertama, evaluasi tunjangan kehormatan professor dilaksanakan setiap 5 tahun dan dievaluasi untuk pertama kali pada 2018 dengan tetap memperhitungkan karya-karya ilmiah yang dihasilkan sejak 2013 sekaligus menyusun petunjuk teknisnya sesuai Permenristekdikbud nomor 78 tahun 2013 juncto nomor 89 tahun 2013.

Kedua, memberlakukan bentuk insentif berupa maslahat tambahan sesuai pasal 52 dan 57 UU No 14/2005, bukan berupa ancaman penghentian tunjangan profesi/tunjangan kehormatan. Insentif dapat diberikan kepada dosen yang menerbitkan kepada dosen yang menerbitkan/ menghasilkan: (a) karya ilmiah nasional, internasional dan internasional bereputasi (b)buku nasional dan internasional atau (c) karya teknologi atau seni yang bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri keuangan nomor 106 tahun 2016.

Ketiga, menghapuskan keharusan menghasilkan karya ilmiah terpublikasikan pada jurnal nasional, paten atau karya seni monumental/desain monumental bagi lector kepala.

Keempat, kriteria jurnal internasional bereputasi merunjuk pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat/ jabatan akademik dosen dengan memberdayakan indeksasi ilmiah Indonesia.

 Misi perguruan tinggi

Melalui tulisan ini, saya hanya ingin mengajak kita semua, terutama pemerhati perguruan tinggi, untuk merenungkan kembali misi perguruan tinggi dan peran para professor yang berada di garis depan dalam melaksanakan tugas mulia sebagai agen transformasi dan pengembang iptek guna meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Barangkali hanya di Indonesia ruang gerak perguruan tinggi dan kewajiban dosen diatur demikian rinci dan seragam. Bagi saya, mengatur kewajiban professor serinci itu bak membuat peraturan bahwa para petani harus bertani. Dengan standar output yang begitu rendah (dibandingkan dengan tuntutan professor di Negara jiran sekalipun), sesungguhnya kita sedang mempermalukan diri sendiri. Namun, yang lenih menyedihkan adalah reaksi dari sejumlah professor yang menawar standar output yang rendah itu.

Dimana sumber permasalahan sesungguhnya? Di beberapa tulisan terdahulu (dimuat harian ini), saya mengungkapkan seputar perguruan tinggi kita. Terkait fungsi dan kinerja professor yang sedang mencuat kali ini, kita mesti menengok kembali sistem perekrutan dosen dan kriteria kenaikan jabatan akademik dosen, khususnya pengangkatan professor. Seorang professor semestinya diangkat karena ada misi perguruan tinggi yang diamanatkan kepadanya terkait pengembangan ilmu, bukan semata-mata karena yang bersangkutan telah memenuhi angka kum yang ditentukan. Namun, di negeri ini, ketika seseorang diusulkan menjadi professor, urusan kum menjadi fokus perhatian unit terkecil dimana yang bersangkutan bekerja hingga kementrian. Energy begitu banyak dicurahkan, tetapi hasilnya begitu-begitu saja. Singkat kata, sistem yang dianut selama ini sesungguhnya tidak efektif atau bahkan gagal.

Dalam benak saya, kermenristekdikti cukup mengatur peran dan output perguruan tinggi khusunya PTN yang berada di bawah kendali dan pengawasannya serta dukungan pembiayaannya. Selebihnya, biarkanlah perguruan tinggi mengatur strategi dan mengelola sumber dayanya serta berlomba dalam menjalankan peran dan mencapai output nya.

Sumber: Kompas 18 Maret 2017 halaman 7

Standardisasi Kampus Selaras Industri

Standarisasi Kampus Selaras Industri. Jawa Pos. 23 Maret 2017. Hal.3

Laporan Juneka S. Mufid

Dari Thailand

Thanyaburi- Standardisasi pendidikan menjadi isu utama yang dibahas wakil presiden jusuf kalla (JK) dengan putri maha chakri sirindhorn di Universitas Teknologi Rajamangala di Thanyaburi, provinsi Pathum Thani, Thailand kemarin siang (22/3). JK menilai indusrialisasi di Negeri Gajah Putih itu maju karena penyiapan generasi muda dalam pendidikan yang matang, Indonesia perlu merealisasikan standardisasi yang sama. Selain membahas isu-isu pendidikan, putri ketiga mendiang raja Bhumibol Adulyadej itu bercerita tentang kunjungannya ke ternate saat gerhana matahari total. JK menyebut, universitas Teknologi Rajamangala mirip Institut Teknologi Bandung (ITB). “Ada Sembilan (Universitas Teknologi Rajamangala), tapi penduduknya seperempat dari kita. itu tandanya mereka meng-cover banyak,” ujar JK.

Meski begitu seluruh kampus punya standar kualitas yang sama. Termasuk, lebih banyak praktik daripada teori. Pada saat wisuda, misalnya, kampus itu dijadikan satu agar tahu sama lain. “Kenapa industry Thailand dan manufakturnya lebih maju, karena bergantung juga pada kualitas anak mudanya. Nah, mereka mempersiapkan hal itu dengan baik, “katanya. Langkah standardisasi seperti itu perlu juga dilakukan di Indonesia. Semangatnya adalah terus berkembang sesuai dengan industry. “kerja sama industry paling banyak, pemagangan,” tambah dia. Pagi harinya, pukul 09.10, JK menerima ijazah sebagai tanda pemberian gelar doktor honoris causa bidang bisnis administrasi dari putri Maha Chakri Sirindhorm. Upacara penyerahan itu di barengkan dengan wisuda dua ribu mahasiswa di Universitas Rajamangala Thanyaburi. Selaian JK, ada delapan orang lainnya yang mendapatkan gelar tersebut.

JK mengenakan cut kruy (baca:cutklui) semacam toga, sama dengan wisudawan lain bedanya di lengan kanan dan kiri baju jubbah itu ada 3 garis paduan oranye, merah, biru yang menandakan penerimaan ijazah selevel doktor. Wisudawan sarjana hanya satu garis. Berbeda dengan tradisi di Indonesia, JK tak menyampaikan pidato ilmiah. Tidak ada pula pemindahan tali toga. Sebab, tradisi di kampus tersebut, wisudawan tidak menggunakan toga. Pada selasa malam (21/3) JK disambut ketua dewan universitas rajamangala surakiart sathirathai dalam jamuan makan malam bersama delapan penerima gelar lainnya. Tapi, hanya JK yang mendapatkan kesempatan pidato. Surakiart menyatakan JK dinilai memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pemerintahan dan bisnis selama berpuluh tahun. Misalnya pengembangan bisnis kalla group. Selain itu, JK punya peran dalam perdamaian, bukan hanya di dalam negeri seperti di kawasan ASEAN. Bapak JK juga berperan menjaga perdamaian di laut China Selatan, “ujar Surakiart dalam sambutannya seusai jamuan makan malam selasa (21/3). (c9/oki)

Sumber: Jawa pos. 23 Maret 2017 halaman 3

Universitas di Simpang Jalan

Universitas di Simpang Jalan.Kompas.2 Maret 2017.Hal.7

Oleh SYAMSUL RIZAL

Selama ini harus diakui,profesor di sebuah universitas,dibelahan bumi manapun di dunia ini,memang memang mempunyai otoritas keilmuan yang sangat tinggi.Kalaulah dapat kita ambil perumpamaan dalam karier kemiliteran,profesor adalah seorang jenderal di universitas.Seorang profesor memang lahir, besar,dan berkubang pada lahan akademik.Oleh sebab itu,kalau ada yang menggugat dan mempertanyakan kemampuan akademik seorang profesor,tentu saja suatu hal yang sangat tidak pantas.Sama saja dengan mempertanyakan: adakah ikan yang tidak bisa berenan?

Akan tetapi,faktanya,inilah yang terjadi sekarang.Hari-hari terakhir ini topik tren (trending topic) yang memenuhi diskursus di kampus terkait erat dengan ancaman pemotongan tunjangan kehormatan para profesor.Jika seorang profesor tak mampu mempublikasikan tiga artikelnya pada jurnal internasional ataupun satu artikel pada jurnal internasional bereputasi,sejak 2015 sampai 2017,tunjangan kehormatan profesor akan dihentikan seperti yang tertuang dalam Peraturan Mendikbud Nomor 20 Tahun 2017 (Kompas,6/2).

Ancaman ini sebetulnya sudah lama sekali muncul.Namun,banyak profesor tak mau ambil pusing.Karena apa? Karena banyak sekali profesor yang akan terkena dampaknya,para profesor ini yakin sekali pemerintah pasti akan ragu-ragu dalam menerapkannya.Dalam Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor,sudah pernah di sebutkan secara eksplisit.

Pasal 4 Permendikbud ini menyatakan bahwa profesor wajib menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi di samping wajib menulis buku dan menyebarluaskan gagasannya.

Saya menilai, selama ini para profesor tak pernah dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi.Para profesor,terutama yang berasal dari perguruan tinggi negeri (PTN) kuat,sangat diuntungkan.Profesor-profesor ini tampak besar dan hebat karena berlindung pada institusinya yang hebat.

Masyarakat dan media masa tak pernah tahu bahwa di PTN yang kuat pun banyak profesor yang tak aktif dalam mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal internasional.Akan tetapi,karena institusinya punya reputasi hebat dan terakreditasi A,mereka ikut merasakan berkah tiada tara.Profesor ini diberi reward bukan kaarena produktivitasnya.Mereka bisa menyelenggarakan beasiswa LPDP,memperoleh mahasiswa hebat dari seluruh Nusantara,memperoleh jejaring (networking) yang hebat dan fasilitas VIP dan VVIP.

Sebaliknya,para profesor dari perguruan tinggi (PT) yang lemah sudah langsung diklaim oleh masyarakat dan media masa bahwa mereka “kalah kelas” disbanding profesor dari PTN kuat.Dan karena akreditasi institusinya kurang memuaskan,para profesor dari PTN lemah,meski produktif,akan ikut menderita.Profesor ini mendapat punishment bukan karena kesalahan yang telah dilakukannya.

Dengan adanya Permendikbud No 20/2017,para profesor di PT akan memiliki tanggung jawab pribadi.Seluruh profesor tak bisa lagi berlindung di bawah naungan PT yang hebat.Demikian juga institusi yang lemah seharusnya tidak lagi membawa sial bagi para profesornya.

Arah universitas

Terus terang kita agak gamang memandang arah universitas kita ke depan.Kita berada pada titik sangat kritis.Di satu sisi,kita ingin mengejar publikasi internasional negara tetangga,Malaysia.Namun,di sisi lain,sebagian besar profesor kita tak siap untuk memenuhi target ambisius ini.

Para profesor yang tak siap ini pasti dengan segala cara akan menghadang diberlakukannya Permendikbud No 20/2017.Dan jika ini berhasil,resikonya publikasi negara kita akan tertinggal jauh.Disamping itu,secara psikologis,ke depan tidak mungkin lagi pemerintah menyusun strategi dengan mengeluarkan permen baru.

Saya memperhatikan sudah mulai goyah dengan tuntutan ini.Ini tercermin dari Petunjuk Teknis Permendikbud No 20/2017 yang baru dipublikasikan 21 Februari 2017 tentang definisi jurnal internasional.Pada petunjuk teknis ini,jurnal ilmiah nasional terakreditasi B dari Kemristek dan Dikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB,terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran hijau),dapat disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.Sementara yang terakreditasi A dapat disetarakan sebagai jurnal internasional bereputasi.

Definisi ini sangat jauh mendegradasi arti dari sebuah jurnal internasional.Langkah akomodatif seperti ini mirip dengan langkah Abu Nawas.Dan ini tentu saja akan menipu diri kita sendiri.Jika ini yang diberlakukan,target kita mengejar Malaysia tak mungkin tercapai.Strategi PT ke depan bukan lagi mengelola riset dengan baik,melainkan akan berupaya membuat jurnal nasional terakreditasi.Ini perkara gampang,apalagi bagi PTN kuat yang banyak memiliki profesor dan jejaring.

Karena itu,kita perlu mengingat kembali tujuan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggabung Kemristek dan Dikti adalah memacu riset bermutu di Tanah Air. Riset tanpa publikasi internasional tak mungkin kita jalankan. Kita tak mungklin menghadirkan reviewer bermutu untuk menilai hasil riset yang kita lakukan. Caranya hanya lewat publikasi internasional.

Solusi elegan

Saya berpendapat,keinginan pemerintah untuk mengalahkan Malaysia dalam hal publikasi internasional harus kita dukung secara serius. Negara kita adalah negara besar. Saya tak habis pikir mengapa kita bisa manjadi loyo seperti ini.Kita tak boleh mundur.Apapun harus kita pertaruhkan.Demi nama baik dan reputasi negara kita,kita harus melakukan segala macam cara yang halal untul maju terus.Namun,bukan dengan cara seperti yang dilakukan Abu Nawas.

Universitas kita kini disimpang jalan.Kita harus memilih simpang mana yang harus kita tempuh dan terbaik buat negara.Untuk itu,kita harus menanggalkan terlebih dahulu kepentingan pribadi dan institusi kita.Tujuannya agar kita bisa berpikir fokus,lurus,dan mengutamakan kepentingan negara-bangsa yang terus diterpa badai tiada henti.Karena apa? Karena menempuh simpang yang salah sangat sulit dan mengonsumsi banyak waktu untuk memperbaikinya.

Untuk memantapkan pilihan simpang yang benar,semua gesekan dan hambatan harus kita singkirkan. Dalam rangka ini,saya berpendapat,sebaiknya kita tak memotong tunjangan kehormatan profesor karena energi yang akan kita keluarkan banyak sekali.Namun,dalam rangka meningkatkan publikasi internasional Indonesia,pemerintah perlu memberi insentif tambahan bagi profesor yang produktif.

Insentif dimaksud tak mesti dalam bentuk uang,bisa juga dalam bentuk fasilitas lain. Misalnya,untuk profesor produktif disediakan dana penelitian secara otomatis,diberikan tanggung jawab membimbing mahasiswa LPDP secara otomatis,serta fasilitas VIP dan VVIP lain. Selama ini PT yang kuat selalu mendapat berkah untuk menyelenggarakan beasiswa prstisius ini.

Artinya,pihak LPDP dan Kemristek dan DIkti hanya menunjuk profesor produktif yang diperkenankan membimbing mahasiswa S-3 berprestasi hebat.Denagn demikian, reward dan punishment tak lagi berbasiskan institusi,tetapi berdasarkan prestasi pribadi dari masing-masing profesor.Dengan cara ini ada beberapa keuntungan kita peroleh.Pertama,pemerintah akan lebih mulus mengatur strateginya dalam rangka mengejar publikasi internasional Malaysia.

Kedua,pemerintah tak perlu menurunkan standar publikasi internasional dalam rangka mengakomodasi keinginan profesor yang tak produktif.

 

Sumber: Kompas.2 Maret 2017, halaman 7