Selamatkan Mahasiswa dari Jebakan Radikalisme

Tulisan Apridar berjudul “Perguruan Tinggi Radikal” (Kompas/14/2) menguraikan catatan penting perihal bagaimana mengatasi dan menanggulangi arus radikalisme dan ekstremisme yang kian subur mewabah di perguruan tinggi.

Sebab apabila mengacu pada sejumlah hasil riset dan survei yang dilakukan oleh beberapa pihak, wajah perguruan tinggi (PT) kita kian menunjukan aura radikalismenya. Sebutlah seperti survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa 39 persen mahasiswa sudah terpapar radikalisme. Juga penelitian Anas Zaidi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menampakkan bahwa fenomena paham radikal telah menguasai kampus-kampus besar di Indonesia.

Bahkan, apabila merujuk pada hasil penelitian paling mutakhir tentang “Literatur Keislaman Generasi Milenial” yang dilakukan oleh Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PusPIDep Yogyakarta pada tahun 2017, bahwa gerakan jihadi, tahriri, dan salafi mulai mendominasi di banyak PT, di mana gerakan-gerakan tersebut menjadi embrio tumbuh suburnya radikalisme dan ekstremisme.

Dari sekian hasil riset dan survei tentang virus radikalisme yang mewabah di PT, tentu kita perlu mengenali lebih dalam bagaimana paham radikalisme itu bergerak dan melingkupi kehidupan mahasiswa. Setidaknya, melalui pengenalan terhadap ruang gerak radikalisme di PT, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan PT bisa menyelamatkan mahasiswa dari mata rantai jebakan radikalisme dan ekstremisme, sekaligus-menyitir tulisan Apridar-pemimpinan PT berupaya mengembalikan kampus sebagai tempat mendidik generasi emas Indonesia.

 

Peta Gerakan

Dengan meminjam alur pemikiran Imdadun Rahmat yang terurai dalam tulisannya yang berjudul “Peta Pemikiran dan Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia”, hemat penulis ada tiga model bagaimana gerakan radikal terbentuk dan memengaruhi cara bersikap mahasiswa.

Pertama, radical in mind, yaitu sebuah tahap di mana mahasiswa yang menganut paham radikal masih dalam ruang pemikiran tetapi memiliki sikap kompromis dengan realitas sosial-politik di sekitarnya. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan kelompok ini akan memproduksi berbagai agenda revivalisme dan ekslusivisme yang berpotensi besar bagi menguatkan cara pandang dan cara berpikir radikalistik di kalangan mereka. Bahkan, pada titik tertentu, ketika pemikiran radikal ini selalu berinteraksi dengan sesama mahasiswa yang satu aliran, akan bermetamorfosa pada laku radikalisme yang lebih nyata.

Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan emikiran radikal akan berpengaruh pada model kedua, yaitu radical in attitude. Dalam model radical in attitude ini, mahasiswa yang paham radikalnya masih bertumpu pada pemikiran akan menyasar pada perilakunya. Secara kentara, mahasiswa mulai menampakkan perilaku-perilaku yang tidak kompromis terhadap realitas sosial-politik di sekitarnya, semisal pola pergaulan sosial dan cara berpenampilan yang eksklusif.

Hal ini bisa dicermati pada pola kegiatan akademik yang berlangsung secara terbatas antarmeraka, cara bertutur dan mengekspresikan model keberagamaannya, cara memperlakukan orang yang berbeda aliran, dan semacamnya. Bahkan, tidak jarang perilaku radikal mereka senantiasa menghadiri nama Tuhan yntuk menjustifikasi sikap pembenaran terhadap apa yang diyakini dirinya dan terhadap apa yang diyakini oleh orang lain.

Kondisi ini akan berpengaruh pada kecenderungan radikal yang lebih frontal, di mana ekspresi radikalisme bermetamorfosa pada model ketiga, yaitu radical in action. Dalam model ini, kelompok yang semula pemikirannya menganut paham radikal dan perlahan-lahan mulai termanifestasi pula dalam perilakunya, akan beranjak pada implementasi redikalisme yang lebih sarkastik. Di fase ini, meraka mulai menempuh cara-cara tertentu untuk memaksa terwujudnya cita-cita mereka guna memperjuangkan nilai-nilai yang berbasis pada sistem keberagamaannya yang dianggap sebagai jalan kebenaran dan kemuliaan yang peling diridai Tuhan.

Dalam mengekskusi perjuangan mereka, tidak segan-segan ditempuh dengan cara-cara inkonstitusional dan melawan hukum, seperti melancarkan kegiatan teror dan pengeboman. Hal ini bisa dicermati pada beberapa kasus pengeboman yang pernah melibatkan mahasiswa sebagai pelaku dan desain terornya.

Itulah konstruksi radikalisasi yang mulai menggejala di kalangan mahasiswa. Hal ini akan jadi ancaman serius apabila gerakan mereka tidak ditandingi oleh gerakan moderatisasi yang lebih kuat. Sebab, apabila ketiga peda gerakan radikal ini semakin menguat di lingkungan kampus, tidak mustahil berbagai kampus yang selama ini dikenal sebagai agen perubahan sosial dan kemajuan serta sokoguru peradaban Indonesia yang moderat dan inklusif, akan berubah wujudnya sebagai lembaga pendidikan yang akan dimanfaatkan oleh kaum radikalis untuk merancang berbagai laku penyelewengan secara sistematis dan masif yang akan menghancurkan Indonesia.

Kita semua tentu tidak menginginkan PT menjadi semacam benalu yang menambah rentetan masalah sosial yang dapat merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pengelola PT harus sigap merancang berbagai kebijakan yang dapat memperkuat keberadaan mahasiswa generasi emas yang didambakan keluarganya, masyarakat, dan bumi pertiwi.

Kebijakan akademik

Maka, sudah seharusnya pimpinan kampus mulai waspada dan mengantisipasi setiap gerakan mahasiswa yang terindikasi terlibat dalam gerakan radikalisme. Setidaknya ada lima langkah strategis yang perlu ditempuh. Pertama, pimpinan kampus harus membuat sebiah kebijakan antisipatif berdasarkan temuan penelitian deradikalisasi agar langkah-langkahnya seiring dengan spirit akademik yang akan dibangun di kampus.

Kedua, kampus merancang dan memfasilitasi kegiatan akademik yang menunjuang bagi terciptanya pembentukan nalar berpikir kritis-analitis. Dengan begitu, setiap mahasiswa memiliki sistem imunitas pemikiran dalam menangkal setiap pendangan dan aliran yang bertolak belakang dengan fitrah PT sebagai produsen ilmu pengetahuan yang mencerahkan.

Ketiga, bagi para dosen di tuntut untuk membuat pola ajar dan muatan meteri perkuliahan yang berhubungan dengan cara-cara penanggulangan paham radikalisme. Setidaknya, iklim berpikir kritis ini bisa bermula dari dalam kelas dan dapat memicu daya refleksi mahasiswa untuk mempertimbangkan setiap paham yang bertentangan dengan prinsip dasar PT.

Keempat, memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa secara lebih progresif dengan program-program penguatan kebangsaan dan keindonesiaan. Upaya ini tak lain agar bisa menumbuhkan sikap pembelaan yang kuat terhadap negara.

Kelima, penguatan peran penasihat akademik yang dalam sistem pendidikan menjadi ujung tombak relasi mahasiswa dan dosen. Sebab, penasihat akademik merupakan konsultan bagi mahasiswa yang bisa mengarahkan hal ihwal kepentingan mahasiswa di lingkungan PT.

Lima langkah ini jadi sirkulasi kegiatan akademik yang bisa menjadi benteng pencegahan terhadap pergerakan paham apa pun yang bisa mengancam keberadaan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, dalam konsteks perguruan tinggi, kelima langkah tersebut merupakan menifestasi ilmiah dari laku bela negara yang saat ini sedang hangat dipercayai sebagai penangkal gerakan radikalisme dan separatisme.

Penulis : Fathorrahman Ghufron

Sumber : Kompas.24-Februari-2018.Hal_.7

Syak Wasangka yang Menarik

Prasangka adalah buah dari ketidaktahuan. Prasangka juga membuat pikiran tidak terbuka. Namun, prasangka itulah yang kini banyak memandi kita dalam bersikap. Membuahkan ketidakmampuan menenggang rasa hingga memunculkan intoleransi dan rasialisme yang menggangu harmoni kehidupan.

Beberapa bulan terakhir yang menunjukan kekurangmampuan masyarakat menenggang perbedaan bermunculan di sejumlah daerah. Sikap-sikap intoleransi itu makin terbuka dan percaya diri ditunjukkan.

Hanya gara-gara dugaan berbeda agama, orang menolak duduk bersandingan di bus. Ada pula tukang ojek daring yang membatalkan pesanan karena mengira penumpangnya dari etnis tertentu. Bahkan, ada toko kue yang menolak melayani permintaan khusus pembeli dari agama tertentu.

Di tempat lain, warga menolak bakti sosial dan pemberian bantuan yang dilakukan kelompok agama tertentu. Ada juga yang menentang simbol agama di rumah tokoh agama yang berbeda. Penolakan itu muncul karena khawatir tindakan itu sebagai bentuk propaganda agama tertentu.

Namun, sikap yang menunjukkan intoleransi itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir, di sejumlah toko atau restoran di Amerika Serikat memasang keterangan yang intinya berhak menolak melayani pembelian tertentu. Penolakan itu umumnya karena persoalan perbedaan ras.

Meski ketidakmampuan menenggang perbedaan ras, etnis, dan agama itu terjadi dimana-mana, tetapi tindakan itu bukan bawaaan lahir manusia.

“Lingkungan sekitar yang menciptakan intoleransi,” kata Kepala Pusat Neurosains Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta Rizki Edmi Edison di Jakarta, Rabu (14/2).

Meski semua fenomena itu didasari prasangka, Guru Besar Psikologi Sosial Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Faturochman menilai pemicu intoleransi di Indonesia dan di AS berbeda. Prasangka di AS lebih banyak didorong perebutan sumber daya, sedangkan di Indonesia lebih dipicu iso politik dan rekayasa perebutan kekuasaan yang menonjolkan politik identitas.

“Dasar manusia Indonesia itu suka harmoni,” katanya.

 

Politik identitas

Meski demikian, perbedaan dan ketidaksukaan atas perbedaan tetap ada. Namun, masyarakat dalam menyikapi perbedaan itu diyakini sengaja dibuat dan dimanfaatkan oknum tertentu demi kepentingan politiknya.

Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan media massa yang kurang bertanggung jawab hingga perbedaan makin jelas dipertontonkan dan tajam dipertentangkan. Untuk memperkuat perbedaan, isu kesejahteraan dan ekonomi diembuskan hingga tumpang-tindih dengan isu agama dan etnis. Sementara untuk melanggengkan perbedaan, diciptakanlah ilusi dan halusinasi tentang musuh bernama hingga membentuk ketakutan dalam diri atas perbedaan yang terjadi.

Melimpahnya informasi yang memperlihatkan perbedaan itu berbenturan dengan bias kognitif dalam pikiran manusia. Bias itu membuat manusia kurang mempu berpikir rasional karena hanya mau menerima informasi sesuai yang diinginkan atau sesuai kelompoknya saja.

Bias kognitif itu membuat emosi yang dikendalikan sistem limbik di otak belakang mendominasi. “Jika sistem limbik dominan, seseorang akan mudah marah, sedih atau berlaku tak rasional lain,” kata Edmi.

Di sisi lain, otak manusia memiliki keterbatasan untuk mencerna semua informasi yang ada. Informasi di media sosial yang umumnya berupa teks atau video yang diberi teks membuat otak kiri manusia lebih dominan bekerja.

Tarkait fungsi bahasa, otak kiri memproses bahasa verbal berupa teks dan otak kanan mengolah bahasa nonverbal, seperti intonasi, mimik wajah, dan gerak tubuh. Karena informasi di media sosial umumnya hanya berupa teks, mereka yang membacanya akan sulit memahami konteks.

“Itulah yang membuat sebutan nama bintang untuk menyebut seseorang dalam pesan teks sering memunculkan kemarahan, tetapi bisa memicu tawa jika bertemu langsung,” katanya.

Belum Matang

Selain faktor perebutan sumber daya, kepentingan politik, dan masalah berpikir, sikap intoleransi yang ditunjukkan sebagian masyarakat dinilai Faturochman juga digerakkan oleh kepribadian otoritarian (authoritarian personality) yang dimiliki setiap orang. Kepribadian ini mendorong perilaku manusia untuk memperlakukan orang lain sesuai kemauannya, termasuk yang memiliki identitas berbeda.

Kepribadian otoritarian itu dibentuk oleh kematangan berpikir dan pengalaman hidup. Persoalannya, saat ini banyak orang ingin berlaku instan dalam melakukan apa pun, termasuk dalam memperajari sesuatu, hingga pemahaman dan kematangan pikirnya tak terbentuk.

“Pematangan diri untuk menjadi individu yang bijak diperoleh melalui pengalaman yang tekstual,” katanya.

Perbedaan yang dipertontonkan terbuka dan terus menerus itu, memunculkan banyak masalah dan pertentangan dalam diri seseorang. Saat menghadapi kondisi seperti itu, manusia hanya punya dua pilihan, melawan (fight) atau menghindar (flight).

Tindakan melawan itulah akhirnya memunculkan berbagai sikap intoleransi. Tak hanya sikap, informasi yang makin memperkukuh intoleransi pun makin banyak diproduksi. Sementara mereka yang menghindar, lebih karena tak ingin menimbulkan masalah baru, mencegah potensi persekusi, hingga demi menjaga harmoni.

“Meski yang banyak diam itu adalah kelompok yang lebih besar, masalahnya informasi tidak benar dan intoleransi yang tidak dilawan akan dianggap sebagai kebenaran,” ujar Edmi.

Karena itu, kelompok mayoritas pendukung toleransi yang cenderung diam harus aktif bersuara. Maraknya informasi intoleransi harus dilawan dengan informasi toleransi yang lebih banyak. Hanya dengan itu lingkungan positif diciptakan yang bukan hanya bermanfaat untuk diri, tetapi juga orang sekitar.

“Toleransi tidak hanya didorong oleh sikap individu semata, tetapi juga bisa diciptakan dari lingkungan,” kata Faturochman.

Namun, dia menyarankan untuk tidak membesarkan sikap intoleran yang muncul di masyarakat itu. Jika riak-riak kecil itu makin besar justru akan membuat oknum yang sengaja ingin menimbulkan perpecahan senang karena tercapai tujuannya. Energi yang ada seharusnya lebih difokuskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sikap intoleransi tersebut.

Ketidakmampuan berpikir rasional dan terbuka bisa diatasi dengan memperkuat sistem pendidikan yang tak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga etika dan budi pekerti. Pengajarannya pun tak bisa lagi dengan metode menghafal atau dogma, tetapi dengan menalar. Sedangkan persoalan ekonomi dan kesejahteraan perlu segera diatasi dengan pemerataan pembangunan, mempersempit kesenjangan, penyediaan lapangan kerja, hingga pengendalian harga.

“Kuncinya adalah menciptakan kondisi politik yang kondusif dan elite politik yang bernar-benar memikirkan rakyatnya,” katanya. Selama ini, mereka justru mempertajam perbedaan yang ada demi meraih dukungan suara semata dengan mengabaikan perpecahan di masyarakat. (M ZAID WAHYUDI)

Penulis : M Zaid Wahyudi

 

Sumber: Kompas.15-Februari-2018.-Hal.13

Perguruan Tinggi Radikal

Apridar

Guru Besar Ekonomi dan Rektor Universitas Malikussaleh, Aceh

Setidaknya ada dua hal yang membuat negeri ini gaduh akhir-akhir ini. Pertama karena informasi yang sesat dan menyesatkan (hoaks). Kedua karena radikalisme dan intoleransi. Keduanya mengguncang dunia maya dan berimplikasi pada dunia nyata.

Hoaks sering kali memicu ketegangan antarmasyarakat, lebih serius lagi antarumat beragama. Lalu, apa yang memicu radikalisme? Seperti disinggung di bagian awal tulisan ini, tampaknya hoaks menyumbang sikap radikalisme itu. Informasi keliru yang disebar lewat jejaring media sosial itu begitu cepat sampai ke tangan pembaaca. Sayang, meski dunia digital semakin modern, mayoritas pembaca tak begitu bijak menyikapi informasi itu.

Begitu menerima informasi, tanpa analisis, berupaya mencari kebenaran, lalu menyebarkan kembali informasi keliru itu kepada pengguna akun media sosial lainnya. Dampaknya sungguh luar biasa. Pergesekan sikap, bahkan sampai pertikaian fisik, terjadi di masyarakat kita hanya karena satu potong informasi yang jelas-jelas keliru.

Lalu, bagaimana di perguruan tinggi (PT), tempat kaum terdidik berhimpun, gerbang terdepan penjaga peradaban di Tanah Ait itu? Survei Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT) di 15 provinsi, tahun lalu, menyebutkan, 39 persen mahasiswa terpapar paham radikal.

BNPT dan Polri telah menyerahkan data PT yang diduga terpapar paham redikal itu kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Polri setidaknya mendeteksi dua paham radikal yang paling berkembang dewasa ini, yaitu ISIS/NIIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) dan Al Qaeda. Kedua organisasi itu terdeteksi pernah beraksi di Nusantara.

Mencurigai anak sendiri?

Berbicara mengenai pencegahan radikalisme di PT tentu memunculkan anggapan bahwa para orang tua (dosen/manajemen PT) sedang mencurigai anaknya sendiri (mahasiswa). Apakah sikap ini dibenarkan? Tentu!

Dalam literatur mana pun, tak ada orangtua yang ingin anaknya menerima paham keliru, ilmu yang sesar, dan keburukan lainnya. Orangtua tentu ingin anaknya memiliki pemahaman yang sedapat mungkin bisa bermanfaat bagi sesama. Dalam bahasa lain, ini disebut toleransi.

Karena itu, perlu dibentuk prosedur standar operasi (SOP) sistem pengewasan mahasiswa. Tentu bukan sekadar mengawasi fisik dan aktivitasnya. Namun, jauh lebih dalam, yaitu mengawasi sikap, kepribadian, dan perbuatannya. Untuk itu, efektivitas dosen wali, manajemen di level jurusan harus dibenahi. Mereka yang dipilih menjadi dosen wali atau pengelola jurusan (ketua, sekretaris, ketua laboratorium) harus memahami esensi mendidik dan mengajar.

Dosen dan guru sesungguhnya bukan sebatas mengajar yang mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa. Peran dosen dan guru jauh lebih dalam, yaitu mendidik, maknanya bertanggung jawab akan pembentukan karakter mahasiswa tersebut. Jadi, bukan sebatas menghabiskan jam kuliah yang tercantum dalam sistem kredit semester.

Apakah semua dosen memiliki kompetensi sebagai pendidik? Tempaknya belum semua sampai ke taraf itu. Namun, jika semua dosen merenung akan itikadnya menasbihkan hidup menjadi pendidik, esensi mendidik tersebut sama halnya merawat anak sendiri. Itulah yang patut dicamkan semua dosen di PTN/PTS kita. Dengan begitu, terjadinya perubahan sikap, perilaku, dan tindakan dari mahasiswa yang diduga bersumber dari paham radikal secepat mungkin dapat dideteksi dan diberi obat mujarab penyembuhannya.

Doktrin versus doktrin

Solusi lainnya ialah kontra ideologi. Radikalisme dalam kajian semua pemikir dalam dan luar negeri berkembang lewat indoktrinasi paham tertentu. Umumnya menyitir sepenggal hadis dan ayat yang tak dibarengi dengan asbabun nuzul-nya sehingga si penerima pesan ini pangsung mengamini paham tersebut. Padalah, sering kali paham itu salah dan bertentangan dengan agam apapun di dunia ini, apalagi agama Islam.

Sebagai ideologi, tenteu harus dilakukan konsep dan aplikasi penerapan ideologi pula. Khusus untuk Universitas Malikussaleh di Aceh, konsep ini difomulasikan dalam lembaga yang di sebut Rumah Quran. Lembaga ini mengajarkan tentang Islam modeta layaknya diterapkan organisasi umat Islam terbesar di Tanah Air, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Kajian Islam dengan menghadirkan sejumlah ulama disampaikan mengikuti gaya kekinian remaja, serta mudah dipahami, digelar dua kali dalam sepekan. Kajian ini diikuti oleh lintas jurusan dan fakultas. Selain itu, lembaga ini berfungsi menyiapkan kader-kader dari mahasiswa sebagai juru dakwah penyampai pesan damai dari ajaran Islam.

Konsep ini diharapkan mampu membendung paham lainnya, apalagi paham radikal di dalam kampus. Program rutin ini dilakukan bukan hanya untuk mehasiswa baru, melainkan juga mahasiswa semeter lawas dalam kampus.

Kolaborasi orangtua

Langkah lainnya yang ditempuh ialah kolaborasi antara oraganisasi mahasiswa, mahasiswa, dan manajemen PT untuk menangkal radikalisme ini. Sebaik apapun lembaga pendidikan mengajarkan sikap demokratis, welas asih, teoleransi, dan sebagainya, jika tidak didukung orangtua, tantu akan terkikis oleh pergaulan luar kampus.

Untuk itu, orangtua berperan penting sebagai palang pintu utama menjaga pergaulan anaknya. Dengan begitu, kampus dan orangtua berkolaborasi untuk untuk menciptakan generasi unggul, garda penjaga peradaban, dan kebanggaan bangsa itu.

Selain itu, organisasi mahasiswa harus proaktif melihat perubahan sikap mahasiswa di lingkungannya. Jika ditemukan, tentu saluran yang telah disiapkan kampus menjadi tempat aduan. Seluran ini kemudian menangani dan mencari solusi. Jangan pula diberi kewenangan organisasi mahasiswa untuk mengambil sikap mengatasi orang yang dianggap sudah radikal itu. Dikhawatirkan akan muncul masalah baru dan kontraproduktif dari tujuan utama mencegah paham radikal.

Kini saatnya mengambalikan kampus sebagai tempat mendidik generasi emas Indonesia: menyebarkan paham welas asih dan saling menghormati, menghargai perbedaan dan pendapat. Dan, terpenting, membudayakan literasi dan terus melakukan diskusi terbuka sebagai wujud pengembangan akademik dari waktu ke waktu.

Kampus menjadi garda utama penjaga kewarasan bangsa. Jangan sampai terbaik, kampus menjadi salah satu penyumbang masalah bangsa.

 

Sumber: Kompas.14-Februari-2018.Hal_.7

Asal Mula Istilah Kids Zaman Now

Bahasa ternyata sangat dinamis. Perubahan diwujudkan dengan munculnya banyak kata, frasa, atau gaya bahasa baru yang memperkaya bahasa Indonesia.

Generasi muda ternyata banyak berperan dalam memperkenalkan kata-kata baru. Contohnya saja frasa Kids Zaman Now. Frasa campuran bahasa Indonesia dan Inggris ini dengan gampang ditemuan di berbagai teks di media sosial dan media massa.

Ketua Program Studi Sastra Indonesia Universitas Padjadjaran Lina Meilinawati mengatakan, kondisi yang serba digital membuat gaya bahasa baru yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan menjadi mudah menyebar ke khalayak. Media daring dan televisi sangat berperan menyebarkan frasa baru.

Lina mengatakan, frasa kids zaman now muncul karena dua faktor.

Pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang masih tergolong baru dan belum digunakan oleh masyarakat secara baik dan benar.

Kedua, pengaruh bahasa asing ke dalam cara bertutur masyarakat Indonesia sangat besar.

Menurutnya, banyak orang yang merasa bangga jika berbicara menggunakan beberapa kosakata dalam bahasa inggris. “Kedua kondisi ini melahirkan fenomena seperti sekarang ini. Menarik sebenarnya untuk diteliti mengingat penggunaan frasa tersebut sebenarnya adalah ejekan terhadap kebiasaan mencampurkan bahasa asing dan bahasa Indonesia,” katanya.

Pengamat budaya dan media Justito Adiprasetio menambahkan, pada dasarnya kebanggaan menggunakan bahasa asing dan mencampurnya dengan bahasa ibu itu, dapat dilihat dari latar belakang historis bahasa Indonesia itu sendiri.

Dia menjelaskan, bahasa Indonesia terbentuk dari bahsa Melayu pasar, dan bukan bahasa Melayu yang adiluhung. Bahasa Melayu pasar terbentuk dari banyak serapan atau pencampuran berbagai bahasa secara eklektik. Selain itu, Indonesia sebagai negara pascakolonial yang terbiasa menyerap atau menggunakan bahasa asing.

“Penyerapan bahasa itu tentu tidak bisa dibatasi karena sifatnya kultural dan dinamis. Tidak bisa diminta penyerapan bahasa harus disesuaikan dengan kaidah bahasa yang berlaku,” ujarnya.

 

TREN SESAAT

Senada, Ketia Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta Yusi Avianto Pareanom mengatakan bahwa gejala bahasa baru merupakan tren sesaat yang akan segera berganti dengan bahasa yang baru. Menurutnya, masyarakat hanya menggunakan frasa tersebut dalam percakapan dan tidak digunakan pada saat-saat resmi.

“Tidak ada dampak yang berarti. Penggunaannya juga akan meninggalkan. Masyarakat Indonesia saat ini sudah terbiasa berekspresi dengan [mencapurkan] beberapa bahasa sekaligus. Lagi pula, untuk konteks tersebut[frasa kids zaman now] semangatnya adalah main-main saja, ada latah di situ,” jelasnya.

Justito mangungkapkan kekhawatirannya mengenai kondisi bahasa Indonesia. Menurutnya, bahasa Indonesia berada dalam posisi sulit karena sebagian besar masyarakat masih belum menggunakan dengan baik.

Linier dengan hal itu, masyarakat jgua dituntut untuk menguasai bahasa Inggris agar tidak tersisih di era globalisasi.

“Kita berada di persimpangan itu. Di satu sisi menggunakan bahasa Indonesia belum becus, apalagi berbahasa Inggris. Jadinya muncul frasa campur aduk yang terdengan menggelikan seperti kids zaman now itu,” katanya.

Meskipun demikian, Yusi mengatakan bahwa fenomena ini juga dapat dilihat sebagai hal yang positif. Munculnya frasa ini membuktikan bahwa generasi muda lebih terbuka terhadap penggunaan bahasa asing.

Hal yang paling penting dari fenomena itu adalah bagaimana memunculkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Menurutnya, seharusnya masyarakat Indonesia dapat meniru yang dilakukan oleh negara lain dalam menjaga bahasa mereka.

Dia mencontohkan, pemerintah Iggris selalu berupaya mengenalkan beragam kesusastraan klasuk karya dari penyair kenamaan kepada generasi muda.

“Misalnya, Hamlet karya sastrawan William Shakespreare yang rumit diubah ke dalam versi bahasa Inggris yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh anak muda. Jadi mereka mengenali sejarah karya sastra mereka, memahami bahasa mereka dengan lebih baik. Seharusnya Indonesia dapat meniru seperti itu,” ujarnya.

Manurutnya, di Indonesia belum dibudayakan membaca kerya sastra klasik. “Coba kapan terakhir membaca sastra-sastra klasik?,” tanyanya.

Penulis : Ilman A. Sudarwan

 

Sumber: Bisnis-Indonesia.3-Februari-2018.Hal_.13

Reorientasi Pendidikan Tinggi

Mohammad Adbuhzen

Advisor Paramadina Institute for Education Reform, Universitas Paramadina: Ketua Litbang PB PGRI

Dalam berbagai pidatonya belakangan ini, Presiden Joko Widodo berulang kali menekankan pentingnya pendidikan kita memiliki fleksibilitas sehingga dapat merespons setiap perubahan cepat yang ada di dunia.

Menurut Presiden, perguruan tinggi (PT) kita sudah berpuluh tehun dengan jurusan itu-itu saja, tidak pernah berani detail masuk ke hal-hal yang dibutuhkan sekarang ini. “Kita terlalu linier, terlalu rutinitas, padahal perubahan-perubahan ini sangat cepat sekali,” ujar Presiden.

Menurut Jokowi, PT semestinya memiliki jurusan yang dibutuhkan masyarakat. Jurusan di PT juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan merespons kemunculan inovasi disruptif. Jokowi mengingatkan pentingnya peran PT dan kontribusi pemikiran para ilmuwan (sosial) untuk mengahadapi era perubahan yang terjadi. Untuk itu, Presiden meminta perlu ada reformasi pendidikan di Indonesia dan berharap agar kurikulum pendidikan nasional dibuat lebih fleksibel, efektif, dan kontekstual.

Sindrom mengejar ketertinggalan

Situasi PT kita memang masih memprihatinkan, baik jika dibandingkan dengan PT negara tetangga maupun dilihat dari kebergunaannya dalam menolong memecahkan masalah dan memenuhi berbagai kebutuhan bangsa. Dalam operasionalisasinya, PT kita mengalami disorientasi yang panjang dan wacana untuk memajukannya selama hampir 20 tahun belakangan sebagian besar bermuara pada gagasan kabur tentang daya saing dan atau PT kelas dunia. Ide berdaya saing dan obsesi jadi PT kelas dunia seolah telah menjadi tujuan utama, menggeser episantrum pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdan Dikti) bahkan pernah mewacanakan akan “mengimpor” orang asing sebagai rektor demi menjalankan arahan Presiden Joko Widodo agar pendidikan tinggi Indonesia mampu bersaing di kelas dunia.

Belakangan, gagasan tentang daya saing dan PT kelas dunia menjadikan PT kita seumpama “pungguh merindukan bulan”. Pertama, karena dana yang dialokasikan untuk Kemristek dan Dikti yang menaungi PT sangat minim dibandingkan dengan besarnya keinginan memajukan PT. Tersebab anggaran terbatas (Rp 41,3 triliun atau hanya 9,2 persen dari anggaran pendidikan tahun 2018 senilai Rp 444,1 triliun), Kemristek dan Dikti berencana menciutkan program studi di PT negeri (PTN).

Kedua, maraknya kebohongan akademik, di antaranya kasus beberapa rektor PTN dan swasta (PTS) yang diduga berijazah palsu, memfasilitasi plagiarisme, dan menjalankan “paket kilat” program doktor di kampungnya yang antara lain, malah terletak di ibu kota negara. Mengingat pimpinan PTN menduduki jabatan karena dipilih oleh senat universitas dan memperoleh dukungan kuota 35 persen suara menteri, maka berbagai kecurangan PTN yang muncul belakangan ini menggambarkan kualitas sistem dan integritas sumber daya manusia pengelola PTN-baik di kampus maupun di kementerian-belum cukup andal. Bagaimana akan maju, bersaing, masuk kelas dunia, jika hal-hal mendasar PT kita masih seperti budaya “pasar ular”: berkelok-kelok dan banyak percaloan.

Ketiga, budaya sebagian PT kita belakangan ini terkontaminasi oleh tradisi politik dan korporasi yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan akademis dan meluruskan moralitas sebagian sivitas akademika. Dalam pemilihan pimpinan dan pengisian jabatan PT, misalnya, para calon kini lazin membentuk tim sukses. Kerja tim sukses ini di antaranya untuk “melobi” berbagai pihak, termasuk kementerian.

Pimpinan terpilih kemudian mengisi struktur jabatan di bawahnya berdasarkan pada intensitas keber[ihakan seseorang dalam tim pemenangan, bukan didasarkan pada kapabilitas. Tak heran jika di kampus berkembangan “klik-klik” an yang lebih suka memproduksi intrik dari pada karya ilmiah. Beberapa pemimpin PT juga menggunakan kampus untuk bermanuver politis-entah atas dasar dan tujuan apa-di antaranya dengan mengobral gelar doktor (honoris causa_, bahkan menganugerahkan gelar “gurubesar” (profesor) kepada para pejabat, tokoh strategis partai, atau tokoh organisasi lain.

Kehidupan ilmiah di kampus tergerus pula oleh semangat korporasi yang terus ditumbuhkan. Alih-alih fokus menumbuhkan budaya akademik sebagai basis kemajuan, pimpinan PTN tersita waktunya memikirkan kiat mencari dana, di antaranya dari (calon) mahasiswa dan mengembangkan mal/pusat perbelanjaan di lahan milik PT agar dapat mencapai predikat tertinggi, yaitu “PT Mandiri” (terutama pendanaan), seperti dikehendaki oleh perundang-undangan. Maka, biaya kuliah di PTN jadi sangat mahal. Pemerintah juga tampaknya memberikan peluang dengan menetapkan kuota 30 persen mahasiswa baru melalui jalur mandiri yang biayanya seolah “manasuka” PTN yang bersangkutan.

Keempat, para dosen lebih sebagai pekerja “profesional” ketimbang cendekiawan dan pendidik yang penih pengabdian pada keilmuan dan kemanusiaan sehingga cenderung bersikap transaksional. Aktivitas keilmuan para dosen kebanyakan besifat semu (pseudo-scientific) memenuhi ketentuan profesi dan atau tunjangan kehormatan. Jabatan dan tunjangan guru besar bersifat “sekalijadi”, begitu tercapai berlaku selamanya. Sedikit sekali para dosen yang terus menggemuli dan meng-update pengetahuannya.

Patut dihargai berbagai upaya Menristek dan Dikti Mohammad Nasir serta jajarannya yang dengan tegas membenahi keadaan dan berusaha meningkatkan mutu PT. Di antaranya pengakurasian data yang dilanjutkan penertiban/penutupan PT abal-abal dan tak memenuhi standar serta penetapan rasio dosen-mahasiswa, penyusutan panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi serta berbagai kebijakan pada awal 2017 Permenristekdikti No 19/2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin PTN; Permenristekdikti No 20/2017 tentang Tunjagnan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor; serta Revisi Renstra 2015-2019.

Konon, berbagai kebijakan ini, khususnya terkaut Permenristekdikti No 20/2017, telah meningkatkan secara signifikan publikasi ilmiah pada awal Oktober 2017, baik pada peringkat ASEAN maupun peringkat dunia (vversi Directory of open Access Journal/DOAJ). Lompatan menggembirakan ini perlu diapresiai dan dicermati polanya agar kemajuan berlangsung ajek.

Dalam permenristekdikti No19/2017, upaya membenahi pengangkatan pemimpinan PTN agar tak menyimpang tampak semakin besar-kementerian terlibat langsung dan melibatkan pihak luar sejak penjaringan calon-sehingga selain terasa makin “memantapkan”, di sisi lain juga dirasa makin membayangi otonomi kampus dalam pemilihan dan penetapan calon pemimpinannya. Padahal, selama ini otoritas tersebut merupakan salah satu celah yang dapat dimanfaatkan oleh “oknum” birokrasi untuk mengintervensi dan melakukan percaloan. Sementara revisi Rensasatra 2015-2019 belum menunjukkan pengalihan paradigmatik yang menjadikan PT lebih kontekstual dan berdaya guna seperti yang dikehendaki Presiden Jokowi dalam berbagai pidatonya.

Kesenjangan yang terjadi antara kebutuhan dan permasalahan bangsa dengan apa yang dihasilkan oleh PT bermula dari abainya kita pada berbagai aspek normatif realitas alamiah, realitas alamiah, dan budaya yang dimiliki negara-bangsa. Kekayaan normatif, seperti “mencerdaskan kehidupan bangsa”, kekayaan alamiah dan keanekaragaman hayati, etnis, dan budaya belum dielaborasi sungguh-sungguh dalam konsteks strategi pendidikan nasional. Upaya pendidikan secara umum tidak menunjukkan keterkaitan kuat dengan cita-cita memajukan kesejakteraan, perlindungan bangsa dan tumpah darah, serta peran dan wibawa bangsa dalam pergaulan dunia.

Perngelolaan PT kita selama ini terlampau “akademis”, dipacu oleh keinginan keluar dari (menurut istilah Prof Anita Lie dari Universitas Widya Mandala Surabaya, Kompas, 21/6/2014) “Sindrom Mengejar Ketertinggalan” dan mendapatkan pengakuan dunia melalui publikasi ilmiah di jurnal-jurnal internasional terakreditasi. Itulah makna dan arah tertinggi dari daya saing dan kelas dunia yang didamba serta tak kunjung terhampiri. Alhasil, kampus-kampus kita terasa asing dan garing, sibuk dengan dunianya sendiri.

PT kontekstual

Harus diakui, roh PT kita terasa jauh melayang-layang, tak menggantung di langit tinggi sebagai bintang yang menerangi, juga tidka berjejak nyata di bumi sebagai panutan. Menjadikan pendidikan tinggi kita lebih efektif dan signifikan tentunya tidak sekadar secara instan mendiversifikasi atau menyederhanakan jurusan/program studi ke arah yang lebih spesifik dan hemat seperti yang digagas oleh kementerian terkait.

Gagasan Presiden perlu dijadikan political will  nasional untuk melakukan semacam “revolusi copernican” (corpoernican revolution) yang mengubah dari cara pandang ke luar (inward looking) dalam visi dan operasional pendidikan nasional. Pengembangan PT kita yang cenderung ke “akademis” perlu diubah ke arah yang lebih “pragmatis”, yaitu menyiapkan keterampilan dan keahlian terapan untuk pekerjaan tertentu, seperti arah dari PT vokasi dan PT profesi yang dikehendaki perundang-undangan (UU Pendidikan Tinggi, UU Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 15-17).

Mewujudkan pemikiran Presiden Jokowi kiranya tak perlu terbutu waktu karena menuntut adanya konsep perubahan pendidikan secara total, fundamental, dan gradual. Perubahan total tidak berarti membuang semua yang ada dan memulai kembali dari titik nol, tetapi juga tidak sekadar menggunting ranting-ranting kecil persoalan.

Seumpama transportasi, pendidikan (tinggi) kita telah lama mengalami kemacetan paran. Maka, untuk membenahinya diperlukan semangat dan keseriusan pemerintah membangun berbagai moda vital yang dapat mengatasi persoalan utama sekaligus membangun ruas-ruas yang menghubungkan berbagai arus kepentingan bangs aagar berkemajuan.

Dalam visi dan misinya, pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla telah merumuskan tiga masalah pokok yang dihadapi bangsa dan seharusnya jadi arah pengembangan pendidikan, khususnya PT, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; serta (3) merebaknya intoleransi dan krisis keprobadian bangsa.

Ketiga masalah pokok ini pada dasarnya muncul dari” keberlimpahan” sumber daya alam dan “kekeringan”  sumber daya manusia kita. Untuk mengatasinya, Presiden telah membuat sembilan agenda proritas Nawacita yang di antaranya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa dan memperkuat retorasi sosial Indonesia.

Selama tidak tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, kita telah menyaksikan secara nyata keunggulan pemerintah menjalankan agendanya mengatasi berbagai kelambanan dan kemacetan transportasi, terutama dengan membangun moda transportasi baru, jalan tol laut dan darat. Belakangan kita menyaksikan dalam berbagai pidatonya kesungguhan Presiden untuk membangun jalan pikiran bangsa Semoga.

 

Sumber: Kompas.2-Februari-2018.Hal_.6