“Quo Vadis” Pendidikan Pascasarjana

Quo Vadis Pendidikan Pascasarjana. Kompas.11 April 2016.Hal.7

Merespons Syamsul Rizal (Kompas, 10/3), tulisan ini akan menjawab mengapa “perlakuan khusus” yang diberikan kepada sejumlah perguruan tinggi negeri tidak kunjung menempatkannya sebagai unggulan, bahkan di tingkat Asia sekalipun. Masalahnya terletak pada bagaimanakah berbagai kebijakan pemerintah memosisikan universitas terkait bidang akademik dan tata kelola.

Perlakuan khusus kepada sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) harus dibaca dalam kerangka otonomi universitas, bukan perbedaan perlakuan semata. Implementasi gagasan otonomi memang dimulai dari mengidentifikasi PTN yang dipersyaratkan memiliki kemampuan dan daya saing. Selanjutnya, secara bertahap, status PTN otonom akan diberikan kepada universitas lain yang menyatakan kesiapan. Namun, mengapa PTN dengan status otonom pun tak kunjung memperlihatkan prestasinya yang spektakuler?

Bagian penting dari universitas yang memiliki potensi dan kapasitas menghasilkan karya bermutu adalah pendidikan pascasarjana. Universitas ternama di negara maju justru lebih berkonsentrasi membesarkan pascasarjananya karena di sanalah para profesor dan mahasiswa doktor memiliki kesempatan seluas-seluasnya bekerja sama menghasilkan riset dan produksi ilmu pengetahuan.

Tidak mengherankan, intensitas artikel jurnal yang tinggi, temuan sains dan teknologi, penghargaan bergengsi dan penting bagi kesejahteraan masyarakat lahir dari sivitas pascasarjana. Pendanaan penelitian di pascasarjana berasal dari negara ataupun industri yang berkepentingan mendapatkan temuan terbaik dari universitas dalam  bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora.

Di Indonesia, prioritas pendidikan diletakkan pada S-1, termasuk subsidi pemerintah (bantuan operasional PTN), hanya ditujukan bagi mahasiswa S-1. Kebijakan ini diartikan pejabat universitas bahwa memang tugas utama universitas otonom adalah menyelenggarakan S-1, suatu anggapan keliru dalam menerjemahkan otonomi universitas.

Pembiaran terhadap pascasarjana, “nirsubsidi”, menyebabkan pendidikan pascasarjana harus membiayai hidupnya sendiri. Akibatnya, universitas “terpaksa” menjadikan pendidikan pascasarjana sebagai komoditas, mendirikan cabang di kota lain, dan mendapatkan mahasiswa yang mampu membayar.

Mahasiswa yang bertujuan mencari gelar jauh lebih banyak daripada yang kasmaran kepada riset dan produksi ilmu pengetahuan. Para dosen pun bertujuan sama : mendapatkan tambahan penghasilan dengan mengajar di pascasarjana di waktu luasng sesudah mengajar S-1. Pendidikan pascasarjana tak ubahnya lapak untuk mencari uang atau status bagi profesional yang mengajar cuma sesekali. Alhasil pendidikan pascasarjana berhenti sebagai universitas pengajaran, bukan universitas riset.

Paradoks

Di sisi lain, pemerintah memilih cara yang paling gampang untuk mengatur pendidikan pascasarjana atas nama jaminan mutu dan prestasi, yaitu membuat semakin banyak peraturan.

Pertama, keharusan berprestasi dengan ukuran satu-satunya produksi artikel jurnal terindeks Scopus. Tanpa itu dosen tidak bisa naik pangkat atau jadi guru besar. Prestasi akademik dipahami sebatas perintah administatif, bukan hakikat terbangunnya budaya akademik dan penelitian.

Kedua, keharusan memiliki dosen tetap yang berpangkal pada program studi (prodi). Setiap prodi S-1, S-2, dan S-3 harus memiliki dosen tetapnya sendiri bergelar doktor atau guru besar minimal enam orang. Padahal, saat ini, universitas, fakultas, dan prodi mana pun di Indonesia kekurangan doktor dan guru besar : Ukuran mutu ditetapkan lebih pada ketersediaan kuantitas dosen tetap di setiap prodi ketimbang prestasi dan capaian dosen di tingkat universitas.

Ketiga, setiap universitas, demikian pula pascasarjana, memiliki identitas tradisi keilmuan yang unik karena kesejarahan, konteks masyarakat, dan geografis yang beragam. Dalam perspektif otonomi universitas seharusnya keragaman ini diakomodasi. Namun, atas nama “jaminan mutu” semuanya diseragamkan. Rigiditas penilaian administratif ini diamini oleh pejabat universitas, sungguh pun bisa mematikan pendidikan pascasarjana.

Otonomi semu

Kelemahan paling serius adalah kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan universitas memiliki basic research, yaitu penelitian jangka panjang, dilakukan kolaboratif oleh ilmuwan lintas disiplin ilmu, didukung dana hampir tidak terbatas, dan tidak dibebani urusan administratif. Ketidakmampuan memberdayakan ilmuwan sendiri mengakibatkan kita konsumen, yang membeli produk riset sains dan teknologi dari negara lain.

Ruang otonomi universitas yang dijamin undang-undang itu dalam kenyataannya tidak terjadi. Pemerintah sangat ketat meregulasi hampir semua sendi : nomenklatur dan batas ilmu yang boleh diajarkan dan bagaimana cara mengajar. Dalam penelitian, dosen lebih takut kepada urusan kuitansi daripada kerja penelitiannya sendiri.

Konsekuensi otonomi akademik adalah tata kelola universitas yang mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, rezim keuangan negara menyamakan universitas dengan kantor jawatan pemerintah. Penyelenggaraan keseharian pendidikan terkendali administrasi. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium, perpustakaan, dan berbagai kegiatan ilmiah tak luput dari prosedur menjelimet karena takut audit BPK. Begitulah transparansi dan akuntabilitas universitas dijalankan.

Ketika negara baru mampu membiayai sebagian kebutuhan universitas dan melakukan pembiaran terhadap pendidikan pascasarjana, seketat itu negara mengontrol, seolah-olah para akademisi bukan orang yang layak dipercaya. Industri juga tak mendukung pendanaan universitas. Bukannya membangun sinergi dengan universitas yang ada, banyak perusahaan malah membuat universitas sendiri.

Ketika ilmuwan kita masih berkutat dengan soal – soal administratif, repertoar ilmu pengetahuan global sudah menghasilkan berbagai temuan spektakuler yang mengubah dunia dan cara berpikir. Dari cara berilmu seperti itu, lahirlah banyak kreativitas, inovasi, dan kemajuanperadaban manusia. Artikel terindeks Scopus dan peringkat dunia datang dengan sendirinya.

Dalam situasi itu, bagaimana para ilmuwan kita bisa berkarya menembus rangking dunia? Tampaknya Revolusi Mental Joko Widodo harus sampai kepada cara melihat universitas dan pendidikan pascasarjana.

 

SULISTYOWATI IRIANTO

Ketua Program Pascasarjana

Multidisiplin Universitas Indonesia

Kendalikan Jumlah Fakultas Kedokteran

Kendalikan Jumlah Fakultas Kedokteran. Kompas. 28 April. 2016.Hal.14

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia kini memiliki 75 fakultas kedokteran. Jumlah itu dinilai berlebihan. Namun, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi akhir Maret lalu justru menyetujui pembukaan delapan fakultas kedokteran baru. Pertumbuhan fakultas yang tak terkendali itu mengancam mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien.

“Kembalikan jumlah fakultas kedokteran jadi 35 fakultas, tutup sebagian, jangan ada pembukaan izin baru,” kata Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam Sarasehan Ke-11 KKI, di Jakarta, Rabu (27/4).

Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, jumlah 35 fakultas kedokteran (FK) tahun 2007 sudah memadai. Izin pendirian FK berlebihan malah memicu permainan uang.

Sejumlah lembaga berlomba mendirikan FK demi meraup uang besar dari mahasiswa dengan mengabaikan kelayakan dan kepatutan. Sementara calon mahasiswa dan orangtua berani membayar mahal agar jadi dokter meski kemampuan dan karakter tak memadai.

Mantan Ketua KKI Menaldi Rasmin menilai 60 FK memenuhi kebutuhan tenaga dokter. Pembentukan FK perlu memperhatikan rasio penduduk, 1 fakultas bagi 4 juta warga, demi kecukupan kasus yang akan dipelajari calon dokter. “Pendidikan kedokteran tak massal karena lulusan bertanggung jawab pada jiwa raga manusia. Jadi yang masuk FK kompetitif.” Ujarnya.

Terkait hal itu, menurut Ketua KKI Bambang Supriyatno, pemerintah seharusnya menghentikan pemberian izin pembentukan FK baru dan fokus membenahi mutu FK. Dari 75 fakultas kedokteran, 36 persen berakreditasi C, sedangkan tingkat kelulusan mahasiswa kedokteran dalam uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter 2015 berkisar 20-97 persen. Artinya, kompetensi banyak lulusan FK kurang memadai.

Distribusi buruk

Jumlah dokter juga memenuhi rasio ideal: 1 dokter untuk 2.500 warga. Data KKI menyebut, hingga April ini, ada 110.773 dokter untuk 250 juta penduduk.

Namun, diakui, sejumlah daerah di luar Jawa kekurangan dokter. Sekitar 1.000 dari 9.705 puskesmas tak punya dokter. Itu disikapi lewat pembentukan FK baru. Padahal, masalahnya ialah buruknya manajemen distribusi dokter. “Warga butuh dokter, maka negara hanya perlu mengirim dokter, bukan membentuk fakultas kedokteran,” kata Satryo.

Pembentukan FK baru diharapkan membuat lulusannya mau bekerja di daerah itu. Nyatanya, mayoritas FK dari luar daerah kalah bersaing saat mendaftar FK di daerahnya. “Sebelum memberi izin FK baru, Kemristek dan Dikti seharusnya membina FK yang ada agar 80-90 persennya berakreditasi A dan B,” ucap Bambang.

 

(MZW/ADH)

Dokter dan Keselamatan Pasien

Dokter dan Keselamatan Pasien. Kompas.11 April 2016.Hal.6

Pendidikan kedokteran dan keselamatan pasien adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Ia merupakan satu kesatuan. Fakultas-fakultas kedokteran terkemuka di dunia menggunakan pedoman itu, yang diacu dari World Federation for Medical Education.

Itu sebabnya, membuka fakultas kedokteran (FK) tidak mudah, harus melibatkan profesi kedokteran sejak awal dan tidak merupakan keputusan administratif belaka. Sebab, di sana ada keselamatan pasien yang tidak boleh dianggap sebagai “urusan belaka”.

Begitu ketatnya penilaian terhadap pendidikan kedokteran dan para dokter lulusannya sehingga tak jarang lulusan dokter di sebuah negara sekawasan terpaksa bekerja bukan sebagai dokter di Amerika Serikat.Mengapa? Hal itu karena kompetennsinya diragukan akibat jumlah FK dan jumlah mahasiswa setiap FK di negara tersebut di luar rasio normal. Pendidikan kedokteran harus mengikuti kaidah universal karena setiap lulusannya harus diterima dan diakui sebagai dokter yang kompeten dalam menangani orang sakit di penjuru dunia di mana pun ia sedang berada.

Kendali mutu

                Kualitas kompetensi seorang dokter akan langsung dinilai terkait negara asal dan fakultas kedokteran tempat ia dididik. Nilai-nilai universal berlaku di situ: bahwa pembukaan sebuah FK dimulai dengan pembukaan sebuah program studi kedokteran yang harus diampu dulu oleh FK yang berakreditasi A, sampai lulus satu angkatan, sebelum memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan izin operasional sebagai sebuah FK. Pembukaan itu dilakukan dengan rasio satu FK bagi 4 juta penduduk, memiliki satu dosen tetap untuk setiap 10 mahasiswa di tingkat pendidikan akademik (untuk mencapai gelar sarjana), serta rasio satu dosen untuk lima mahasiswa pada pendidikan klinik (di rumah sakit) untuk mendapatkan sebutan dokter.

Pada pendidikan tahap klinik, setiap mahasiswa harus mendapatkan jumlah serta variasi kasus yang cukup untuk mencapai kompetensi sebagaimana yang diamanatkan oleh standar kompetensi yang ditetapkan negara dan profesi melalui Konsil Kedokteran. Dalam tahap klinik, untuk mencapai jumlah serta variasi kasus yang cukup tadi, mahasiswa kedokteran sekaligus berhadapan dengan berbagai risiko, termasuk risiko tertular penyakit.

Setelah lulus dari uji kompetensi, seorang dokter wajib mengikuti proses pemandirian (internship) selama satu tahun. Setelah itu, seorang dokter dapat memilih lanjutan bagi kariernya dan harus memiliki surat tanda registrasi (STR) dari negara –yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran- agar legal melakukan praktik kedokteran mandiri.

Secara universal, inilah dokter yang bertanggun jawab dan memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan tingkat primer. Umumnya mereka mengembangkan aspek pendidikan kesehatan bagi masyarakat, langkah-langkah pencegahan sakit, serta diagnosis dini dan tata laksana awal. STR itu diperbarui setiap kurun waktu tertentu (di Indonesia setiap 5 tahun) untuk penjaminan kompetensi tetap mutakhir dan aman bagi pasien. Inilah ringkasan rangkaian proses penjagaan kendali mutu yang harus dijalani setiap dokter secara universal.

Pendidikan kedokteran Indonesia

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah negara pertama yang memiliki pendidikan kedokteran dengan sebutan Sekolah Dokter Jawa pada 1849. Seharusnya, pengalaman panjang ini menjadikan Indonesia sebagai panutan di kawasan. Benarkah demikian?

Dengan jumlah penduduk 240 juta, maka jika menggunakan rasio universal, Indonesia cukup memiliki 60 FK saja.  Pada kenyataannya, saat ini sudah terdapat 83 FK dengan penambahan delapan yang baru diresmikan. Sampai akhir Maret 2016, tercatat 110.906 dokter yang memiliki STR dari 69 FK yang sudah meluluskan dokter. Jika menggunakan rasio universal, seorang dokter untuk 2.500 orang, sebenarnya hanya dibutuhkan 96.000 dokter. Jika setiap FK meluluskan rata-rata 200 dkter per tahun pada 2021 akan terdapat tambahan sekitar 83.000 dokter, yang jelas merupakan kelebihan meski telah dikurangi angka penyusutan.

Kenyataan ini dapat berpengaruh pada etik dan profesionalisme kedokteran yang harus dijunjung tinnggi. Sejumlah mahasiswa ini dalam pendidikan juga akan mengalami kekurangan dalam berlatih untuk sejumlah variasi kasus secara cukup sesuai syarat kompetensi. Meskipun jumlah rumah sakit cukup banyak, ketersediaan dokter klinik belum memenuhi rasio untuk memberikan pembimbingan dengan kualitas yang merata.

Saat ini, dari 69 FK yang meluluskan dokter, terdapat 16 FK dengan akreditasi A, sedangkan selebihnya berakreditasi B dan C. Seyogianya, akreditasi untuk pendidikan kedokteran hanyalah terakreditasi dan tidak terakreditasi, mengingat banyaknya faktor yang memberikan andil pada tidak terakreditasi, seperti kualitas seleksi penerimaan mahasiswa, jumlah mahasiswa yang diterima, kecukupan dosen tetap biomedik dan klinik, ketersediaan sarana belajar seperti laboratorium kering, basah, komputer, laboratorium keterampilan termasuk forensik yang sesuai syarat, perpustakaan, serta fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dengan jumlah serta variasi kasus yang cukup.

Penerimaan mahasiswa sendiri, selain dengan seleksi akademik yang ketat, seharusnya juga disertai uji motivasi sehingga mahasiswa yang diterima memang betul-betul memiliki karakter seorang (calon) dokter. Nilai-nilai kejujuran, kesabaran, empati, dan altruis yang dikenal sebagai  soft skill harus lebih kuat ketimbang nilai intelektual semata. Ini alam berpengaruh saat sebagai dokter, seseorang harus bersikap, membuat keputusan yang berisiko, tetapi dengan tetap mengedepankan dan menghormati perasaan, jiwa, serta otonomi pasien.

Keselamatan pasien akan banyak ditentukan dari kemampuan soft skill seorang dokter, di atas pengetahuan serta keterampilannya yang memang juga harus tinggi. Role modeling (pencontohan tentang keteladanan) memiliki tempat penting. Oleh karena itu, pendidikan kedokteran tidak boleh bersifat massal.

Keselamatan pasien di atas segalanya

Hippocrates yang hidup masa sebelum Masehi menyatakan bahwa: “Pada dunia kedokteran ada penyakit, si sakit (pasein) dan dokter. Dokter bertugas untuk menolong si sakit….” Kalimat ini menunjukkan bahwa jiwa seorang dokter haruslah untuk menolong dan itu harus dengan sengaja dibentuk sejak saat awal pendidikan.

Maka, untuk Indonesia yang begini luas wilayahnya dan besar jumlah penduduknya, sebaiknya dokter dijadikan tenaga strategis. Seleksi masuk pendidikan harus sangat ketat dan mengikuti versalitas, jumlah FK harus tepat sesuai dengan profesionalisme pendidikan kedokteran sebagaimana yang dianut dunia, serta pendidikannya dibiayai negara sehingga tidak termasuk pendidikan “untuk pemasukan”. Setelah itu, negara dapat menempatkan para dokter selama 1-2 tahun pertama setelah internship untuk mengisi puskesmas sebagai dokter untuk layanan primer dan selanjutnya memfasilitasi karier lanjutan mereka. Kepastian seperti ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan dokter untuk melakukan pengabdian, negara memiliki kepastian tentang layanan primer, profesionalisme kedokteran dan pangakuan dunia tentang mutu pendidikan kedokteran, serta masyarakat mendapatkan kepastian dalam pelayanan kesehatan.

 

MENALDI RASMIN

Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, FKUI; Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

Bom Waktu Fakultas Kedokteran

Bom Waktu Fakultas Kedokteran. Kompas. 22 April. 2016.Hal.6

Pembukaan fakultas kedokteran oleh perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta akhir – akhir ini menjamur sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya persepsi yang salah mengenai pendidikan kedokteran di Indonesia.

Persepsi yang berkembang di masyarakat adalah bahwa fakultas kedokteran akan mendatangkan pendapatan cukup besar bagi perguruan tinggi dan dengan cara yang snagat mudah, yaitu dengan menerapkan uang pendaftaran dan uang kuliah yang sangat tinggi kepada para calon mahasiswa.

Besaran uang tersebut bahkan mencapai ratusan juta rupiah, suatu besaran yang sangat tidak manusiawi dan tidak sepatutnya diberlakukan.

Motif komersial

Animo masyarakat untuk masuk fakultas kedokteran sangat tinggi, bahkan mereka bersedia membayar berapa pun asalkan diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Mereka beranggapan, pekerjaan sebagai dokter akan menghasilkan pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya.

Perguruan tinggi mengantisipasi gejala tersebut dengan mengajukan pembukaan fakultas kedokteran. Karena motifnya hanya mencari uang, perguruan tinggi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan izin pembukaan fakultas kedokteran, bahkan apabila perlu melanggar ketentuan yang berlaku. Pada saat ini sedang terjadi komersialisasi pendidikan kedokteran yang jika dibiarkan terus akan menjatuhkan reputasi pendidikan kedokteran Indonesia.

Pada saat ini telah ada 75 fakultas kedokteran dan jumlah tersebut sudah terlalu banyak. Idealnya Indonesia hanya perlu 30-35 fakultas kedokteran. Jumlah dokter saat ini sudah mencukupi jika dilihat dari perbandingan dengan jumlah penduduk. Masalah distribusi dokter sampai saat ini belum terselesaikan sehingga banyak daerah kekurangan dokter, sedangkan sebaliknya di kota besar terjadi penumpukan dokter.

Adanya kekurangan dokter di daerah dijadikan dalih oleh pemda dan perguruan tinggi setempat untuk mengajukan pembukaan fakultas kedokteran meskipun perguruan tinggi pengusul tidak mempunyai kompetensi dan kapasitas sama sekali untuk menyelenggarakan pendidikan dokter. Banyak pengusul yang hanya mengandalkan dana besar untuk merekrut tenaga pengajar untuk membangun fasilitas fisik dan membeli rumah sakit.

Pembukaan fakultas kedokteran diibaratkan seperti membuka toko dengan hanya menyediakan fasilitas fisik dan tenaga pelaksana. Padahal, kegiatan pendidikan apa pun bidang keahliannya memerlukan panggilan hati (passion), baik dosennya maupun mahasiswanya. Dapat dibayangkan apabila pendidikan dokter dilaksanakan tanpa panggila hati, maka tujuan mulia pengabdian seorang dokter tidak akan terwujud.

Krisis kompetensi

Fakta menunjukkan bahwa ke 75 fakultas kedokteran mempunyai kesenjangan mutu yang sangat besar, sebagian besar masih terakreditasi C, sebagian besar masih mengalami kesulitan dalam ujian kompetensi dokter, bahkan sebagian besar mahasiswa yang mengulang ujian (re-taker) sudah mengulang berkali – kali tetap tidak lulus. Mereka ini tidak akan pernah lulus karena memang tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menjadi seorang dokter.

Hal ini karena proses seleksi mahasiswa baru tidak dilakukan secara teliti di mana banyak mahasiswa diterima walaupun tidak memenuhi syarat karena hanya mengejar jumlah atau kuota agar memperoleh uang yang cukup besar dari mahasiswa baru. Inilah gambaran sulitnya mengelola pendidikan dokter yang dilakukan secara massal dengan membiarkan banyaknya fakultas kedokteran yang beroperasi.

Aspek kualitas dan keselamatan publik telah dikesampingkan oleh sebagian besar pengusul pembukaan fakultas kedokteran, mereka hanya peduli dengan besarnya uang yang akan mereka terima. Hal ini yang akan menimbulkan bom waktu karena pada saat ini sudah ada puluhan usulan pembukaan fakultas kedokteran baru yang telah diajukan kepada pemerintah, dan jumlah tersebut akan meningkat terus karena mereka terbuai dengan besaran uang yang menggiurkan.

Pembukaan fakultas kedokteran telah menjadi bisnis pendidikan yang sangat komersial dan hal ini akan menjatuhkan hakikat pendidikan dokter. Sudah saatnya negara menyatakan bahwa tidak ada lagi pembukaan fakultas kedokteran yang ada sekarang ini pun perlu dievaluasi ulang keberadaannya, dan apabila perlu sebagian besar ditutup.

 

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO

Dirjen Dikti (1999-2007) dan Wakil Ketua II Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)